., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : POERNAMA EDHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 414/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku KuasaPenuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,POERNAMA EDHY, S.H. SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 663/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 12 NOVEMBER 2020oleh kami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : POERNAMAEDHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 701/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SUWITO;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 19 NOVEMBER 2020oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh POERNAMA EDHY, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.Hum. sebagai Hakim;Nama : POERNAMAEDHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 704/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SUWITO;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 19 NOVEMBER 2020oleh kami SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh POERNAMA EDHY, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUSENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 597/RP/X/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi MUSLIKHUL AMAL;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 22 OKTOBER 2020oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh SUSENO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 532/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SLAMET RIYADI;2. Saksi SUMARYO;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 2 OKTOBER 2020oleh kami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja

., M.H. sebagai Hakim;Nama : NURUL BASTIL FUAD, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 506/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi NASIKHIN;c.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 1 OKTOBER 2020oleh kami AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumasdan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugadengan dibantu oleh NURUL BASTIL FUAD, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 656/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 12 NOVEMBER 2020oleh kami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

terbuka untuk umum Pengadilan NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara:Nama lengkap : IMAM FAUZITempat lahir : BanyumasUmur/tanggallahir : 21 tahun/ 30 Mei 1999Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Kemiri RT.001 RW.002 KecamatanSumpiuh Kabupaten BanyumasAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaSusunan Persidangan:Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : SUSENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 429/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 11 SEPTEMBER2020 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUSENO,S.H., Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten

Pengadilan NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : YADITempat lahir : BanyumasUmur/tanggallahir : 49 tahun/ 19 Mei 1971Jenis kelamin > LakililakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Kalapagading RT.005 RW.010Kecamatan Wangon Kabupaten BanyumasAgama : IslamPekerjaan : Buruh Harian LepasSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : POERNAMA EDHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 612/RP/X/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 23 OKTOBER 2020oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh POERNAMA EDHY, S.H., Panitera Pengganti PengadilanNegeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari SatuanPolisi

., M.H. sebagai Hakim;Nama : SUDARSIJAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 655/RP/XI/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 12 NOVEMBER 2020oleh kami RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim PengadilanNegeri Banyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriBanyumas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga dengan dibantu oleh SUDARSIJAH, S.H., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi

., M.H. sebagai Hakim;Nama : AGUS PURNOMO, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 452/RP/IX/PPNS/BMS/2020.a. Terdakwa mengakui uraian berita acara tersebut;b. Saksi yang diajukan:1. Saksi SUTANTO;2. Saksi SLAMET RIYADI;c.

Panitera PenggantiPengadilan Negeri Banyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas selaku KuasaPenuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.PANITERA PENGGANTI, HAKIM,AGUS PURNOMO, S.H. RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Fotokopi Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil(TPP) atas nama Xxxxx XxXxxXxx XXxXXxXXxXxx yang dikeluarkan oleh KantorKecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu bermaterai cukup dantelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai denganaslinya (P.3/TR.3);4.

Fotokopi Simulasi Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil (KPNS)atas nama XxXxXxx XXxXxXxXx XXXXxXxXxx yang dikeluarkan oleh Bank SulutgoKota Kotamobagu bermaterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4/TR.4);Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon mengakui danmembenarkannya;B. Saksi1.

No. 148/Pdt.G/2018/PA.KtgPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat !

No. 148/Pdt.G/2018/PA.KtgMenimbang, bahwa bukti P.3/TR.3 berupa fotokopi Daftar TambahanPenghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) atas nama Xxxxx XXxXxXXxxXx XXXXXXXXyang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagubermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai dengan aslinya bukti mana menerangkan tentang TambahanPenghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) yang diterima Tergugat sejumlah Rp1.224.696 (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus

No. 148/Pdt.G/2018/PA.KtgMenimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa Tergugat adalahseorang Pegawai Negeri Sipil sehingga telah terdapat notoir feiten bahwaTergugat mempunyai penghasilan tetap per bulan dan berdasarkan bukti yangdiajukan Tergugat yaitu bukti P2/TR.2 dan P.3/TR.3 bahwa gaji Tergugat setiapbulan adalah Rp 2.579.200 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu duaratus rupiah) dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) setiapbulan sejumlah Rp 1.224.696 (satu juta dua

Peraturan GubermurProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 Tahun 2007,tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja PerangkatDaerah /Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, sehingga isi tujuan maupun prosedur yang diatur dalamperaturan perundangundangan a quo seharusnya dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,berdasarkan prinsipprinsip hukum dalam melaksanakan kewenanganTata Usaha

Negeri Sipil Satuan KerjaPerangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta ; Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 72 Tahun 2007, tentang Pegawai Non Pegawai Negeri SipilSatuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam Pasal 11 dinyatakan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atasnama drg.

Dian Ekowati, Jenis Kelamin Perempuan,Warganegara Indonesia, tempat tanggal lahir Bandung, 22 September1964, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, beralamat JalanKomplek Kemuning Utama kav. 8 Rt./Rw. 007/006, Kelurahan PejatenTimur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (disebut Saksi IITergugat) ; 3 Nama : H.

Dian Ekowati,disumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benartidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi pernah menjadi atasan Penggugat, Penggugat sebagai tenagahonorer dan pemeriksaan di Inspektorat terhadap Penggugat saksi tidak mengetahui pasti ;Bahwa BLUD ada Pegawai Negeri, Calon Pegawai Negeri dan PegawaiHonorer, Pegawai Tetap Non PNS tidak ada ; Bahwa terhadap Surat Keputusam Nomor 176 mengenai remunerasipernah

Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara ;4. Dengan maksud sSupaya pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu per satuunsur unsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dalampersidangan perkara ini , yaitu sebagai berikut :Ad. 1.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara .Menimbang, bahwa rumusan unsur Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti maka unsur ini telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut UndangUndangNomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, dalam ketentuan Pasal angka 1 yaitu Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat

Negeri atauPenyelenggara Negara telah terpenuhi;Ad.4.Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negaratersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya .Menimbang, bahwa unsur dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu. dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya adalah unsur subyektif yangmengandung tiga komponen yang harus dibuktikan, yakni :1) dengan maksud

terdekat dari si pembuat adalah :a) agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatsesuatu. dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya; ataub) agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang diberisesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tersebut tidak104berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya.Menimbang, bahwa mengenai komponen unsur Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara telah Majelis uraikan dalam uraian unsur sebelumnyasehingga

dengan kewajibannya, yang penting adalah secara umum iamengetahui halhal apa yang boleh dilakukan dan halhal apa yang tidak bolehdilakukan sebagai pegawa negeri atau penyelenggara Negara, juga tidaklahdipersyaratkan apakah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutanitu mempunyai wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti apayang diharapkan oleh orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapicukup jika karena jabatannya pegawai negeri atau penyelenggara

Pkj10 November 2016, namun berdasarkan laporan mediasi oleh mediatortersebut tertanggal 11 November 2016, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Kabupaten Pangkepdalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo.

Surat EdaranBadan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, Tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga sebelum memeriksa pokokperkara, terlebin dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasiperkara terkait dengan Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Negeri Sipil di PuskesmasXXXxxx, Kabupaten Pangkep;Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon kurang lebih Rp. 2.000.000,00dan telah mengambil kredit di bank;Bahwa saksi mengetahui gaji yang diterima Pemohon setelah kreditkurang lebih Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Bahwa pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali denganTermohon, namun tidak berhasil;Hal. 9 dari 23 Hal.

Negeri Sipil dalammelakukan perceraian terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari atasan yang berwenang, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 ahun 1990, oleh karenanya tidak adahalangan hukum untuk mengadili lebih lanjut;Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talakdengan dalildalil, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pemohon

PUTUSANNomor 150/Pdt.G/2021/PA BbZINA 2SeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wameo, 3 Juli 1978, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempatkediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada Abdul Karim Asyarie, SH

,MH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Erlangga No.222, Kelurahan Bone bone, Kecamatan Batupoaro, KotaBaubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat KuasaKhusus tanggal 26 Maret 2021 yang telah didaftar dalamRegister Kuasa Nomor 63/SK/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 26Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PemohonKonvensi / Tergugat Rekonvensi;melawanTERMOHON, tempat dan tanggal lahir Baubau, 05 September 1980, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempatkediaman

Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN Sekretariat Daerah KotaBaubau bulan April 2021, fotokopi tersebut telah dinazagelen dan dicappos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kKemudian diberikode (P.3), diberi tanggal dan diparaf;Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukansaksisaksi di muka sidang yang masingmasing adalah:Saksi 1 SAKSI 1 PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan $1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro

dari 23 halaman Putusan Nomor 150/Padt.G/2021/PA BbSaksi 2 SAKSI 2 PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan $1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Batupoaro,Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon, mengetahui Pemohon danTermohon adalah pasangan suami istri;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon di Wameo, kemudian sekitar tahun 2014 Pemohon danTermohon

jumlah gajipokok Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah KotaBaubau, maka bukti P.2 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, keduanya telah memberikanketerangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isiketerangan kedua saksi adalah

Bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yaituGuru SDN Danau Salak 1 Kecamatan Astambul telah mendapatkanizin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat KeputusanPemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 783/209BINapeg/BKD/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan olehBupati Kabupaten Banjar;9.

Putusan Nomor 0054/Padt.G/2017/PA Mtptersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannyaakad nikah pada tanggal 26 Agustus 1991 dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar,karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara ini (staandi in judicio);Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai statuspekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

), maka sebelum MajelisHakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan yang diajukanoleh Pemohon, maka berkaitan dengan status pekerjaan Pemohontersebut, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanmengenai syarat formil permohonan yang telah diajukan oleh Pemohontersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan tersebut berlaku bagisetiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian, yaitu Hal. 13 dari 15 hal.

Putusan Nomor 0054/Padt.G/2017/PA Mtpbagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan /permohonanperceraian (Penggugat/Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), ternyata Pemohonyang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunganPemerintah Kabupaten Banjar, tepatnya pada Dinas PendidikanKabupaten Banjar telah mendapatkan izin dari atasannya, yaitu dariBupati Banjar selaku Kepala Daerah Nomor 783/029Binapeg/BKD/2016,oleh karenanya syarat formil dari Pemohon untuk dapat mengajukangugatan

Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 11Agustus 2005 dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepadaKoperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun;I. Kewenangan Pengadilan :1. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan: Pengadilan berwenang menerima,memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh PejabatPemerintahan;2.

Bahwa objek sengketa diterbitkan didahului dengan tindakan/penetapan berupa:Adanya kesepakatan antara Sekretariat Pelaksana SekretariatTetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai NegeriSipil (Baperetarum PNS) dengan Bupati Sarolangun Nomor: 230/TaperumPNS/VII/2002 Nomor: 02/PR/Tahun 2002, yang salahsau klausulnya menugaskan kepada Bupati untuk menunjuk danmenugaskan Organisasi Pegawai Negeri/Koperasi atau badanlainnya guna melaksanakan pengadaan perumahan bagi PegawaiNegeri Sipil;Surat Bupati

SarolangunNomor: 188/342/279/HK tanggal 9 Oktober 2002, Perihal MohonPersetujuan, yang pada pokoknya berisi mohon persetujuanpelepasan Hak atas tanah milik Pemkab Sarolangun dengan carapembayaran akan dicicil oleh Pegawai Negeri Sipil selama 15tahun;Surat DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor: 740/260/DPRDtanggal 25 Nopember 2002 perihal: Persetujuan Pelepasan Hakatas Tanah milik Pemkab, yang pada menyetujul permohonanBupati Sarolangun (Surat di atas);4.

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan adalah untuk memberikemudahan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkunganPemerintah Kabupaten Sarolangun yang pada saat itu barudimekarkan (dipisah) dari Kabupaten Sarolangun Bangko,untuk memiliki rumah yang yang dekat dengan tempatmereka bekerja sehingga melancarkan pelaksanaanPemerintahan dan mempermudah pelayanan publik;8.

Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal11 Agustus 2005 dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepadaKoperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun ;Il. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha NegaraMenimbang, bahwa yang menjadi legal issue dalam pertimbangan iniyang pertama harus dijawab adalah apakah Pengadilan berwenangmenerima, memeriksa dan memutus pokok permohonan yang diajukan olehPemohon?

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kakak kandung Pemohon (SrimirzaEmfita binti Syamsir) memiliki TASPEN yang harus segera dicairkan olehPemohon sebagai wali dari Khairatul Syakira. A binti Adlim, dan pihak TASPENmeminta penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;8. Bahwa oleh Karena Khairatul Syakira.

A, perempuan, lahir 14 Juli 2009;Bahwa semasa hidup Srimirza Emfita membina rumah tangga dengan Adlim,di Jorong Kaluku, Kenagarian Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak,Kabupaten Solok dan berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada MANSingkarak;Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pat.P/2016/PA S!kBahwa Srimirza Emfita telah meninggal dunia karena $akit padav tanggal 17September 2011 dan Adlim telah menikah dengarvf?

A, perempuar2009; Bahwa semasa hidup Srimirza Emfita membina rumah tangga dengan Adlim,di Jorong Kaluku, Kenagarian Singkarak, Keca matan X Xoto Singkarak,Kabupaten Solok dan berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada MANSingkarak; Bahwa Srimirza Emfita telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17September 2011 dan Adlim telah menikah dengan perempuan yang bernamaNova Susanti pada tanggal 22 Februari 2013; Bahwa setelah Srimirza Emfita meninggal dunia, Khairatul Syakira.

A adalah anakkandung dari pasangan Adlim dan Srimirza Emfita yang lahir pada tanggal 14 Juli2009;Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Padt.P/2016/PA SIk Srimirza Emfita adaiahWo /Menimbang, bahwa bukti P5, P6 terbukti bahwasebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan memiliki Taspenyang harus cairkan oleh Pemohon (wali);Menimbang, bahwa bukti P7 terbukti bahwa Srimirza Emfita telah meninggaldunia pada tanggal 17 September 2011 di Jorong Kaluku, Kenagarian Singkarak,Kecamatan X Koto Singkarak

A yang merupakan anak kandung dari Adlim dan Srimirza Emfita;Bahwa Srimirza Emfita semasa hidupnya berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipilpada MAN Singkarak;Bahwa Srimirza Emfita telah meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun2011 dan Adlim telah menikah laai denqan perempuan vang Halaman 9 dari 12halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA SIkhtEe telby = J/ VSbernama Nova Susanti, maka anak tersebut berada dibawah dantanggungjawab Pemohon sampai saat ini;Bahwa Pemohon beragama Islam, berfikiran