Ditemukan 26473 data
13 — 1
ditambah kondisi sosial kultur masyarakat setempat yang masihmenganggap ketiadaan pencatatan pernikahan adalah hal yang lumrahsehingga banyak pernikahan yang tidak tercatat, hal mana ditunjukkan denganpara pemohon' yang tidak segera mengurus pencatatan nikahnya setelahmengetahui penghulu nikah tidak mencatatkan perkawinannya, di sisi lain parapemohon juga akan membutuhkan banyak biaya jika harus menguruspencatatan nikahnya karena daerah tempat tinggal para pemohon juga Sulitdijangkau dan menjangkau layanan
15 — 2
2006,Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untukmengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya meliputi tempat kKediaman Penggugat dan Tergugat dan kepadaPegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaYogyakarta Nomor Nomor 0079/Pdt.G/2016/PA.Yk tanggal 15 Pebruari 2016mengenai Penetapan Layanan
11 — 4
berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama XXXKabupatenBanyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/3240/Hk.05/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019tentang Layanan
15 — 0
BASRI bin YAKUB, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KampungJambak Gurun Panjang RT.003 RW.002 (Samping PusatLayanan Autis Kampung Jambak), Kelurahan Gunung Sarik,Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat,selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";DESI NOVITA binti DAHLER, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggaldi Kampung Jambak Gurun Panjang RT.003 RW.002(Samping Pusat Layanan
10 — 1
dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 1954,serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukanpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
12 — 5
yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon.Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agardiberi izin berperkara tanpa biaya (prodeo) sesuai dengan ketentuan Pasal 273R.bg. yaitu "Para Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapatdiizinkan untuk berperkara tanpa biaya, dan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Agama Kendari, Nomor W 21.A1/473/HK.O5/III/2017 tanggal 20Maret 2017 untuk memperoleh Layanan
22 — 9
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelismemandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon Idan Pemohon Il tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaMataram Nomor 0782/Pdt.P/2016/PA.Mir. tanggal 24 Nopember 2016 tentanglayanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negaramelalui DIPA
21 — 5
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadapPenggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugatdapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu bain sughra dariTergugat terhadap Penggugat, Ssesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat orang yang tidak mampumembayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg. jo.PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
19 — 4
Dengandemikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum islam perkawinan tersebutdapat dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonanpemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa penggugat telah memohon berperkara secara CumaCumamaka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W15A11/336/KP.04/V/SK/2014. tanggal 08 Mei 2014, maka biaya yang timbul dalamperkara ini
8 — 0
PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon. lldiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahdan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/2766/Hk.05/IX/2017 tertanggal 17092017tentang Layanan
11 — 5
SbyTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara aquo, sesuai denganketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi MasyarakatTidak Mampu di Pengadilan, dapat dilakukan di luar gedung Pengadilan;Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Para Pemohon hadirmenghadap sidang secara pribadi dan telah menjelaskan maksud
8 — 0
yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon. lldiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sebagaimanaketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/2763/Hk.05/X/2017 tertanggal 07092017tentang Layanan
30 — 0
apapun lagi dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakimmenunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaPEMOHONa tersebut di atas;Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara aquo, sesuai denganketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
15 — 1
perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecamatanSonggon Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 KompilasiHukum Islam dan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1376/Hk.05/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019tentang Layanan
16 — 0
peraturan perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama XXX KabupatenBanyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1366/Hk.05/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019tentang Layanan
13 — 1
55 yang diambil alin sebagaiPendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:dil ali jle aut gl sulyi gl ix 558i UlArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan AgamaSurabaya dengan penetapan tanggal O7 Mei 2019, maka Penggugatmendapatkan layanan
12 — 0
No. 0885/Pdt.G/2019/PA.PMLcukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ulujami, KabupatenPemalang Nomor 1147/085/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);Penetapan Layanan Pembebasan biaya Perkara yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Agama pemalang, NomorW.11.06/331/HK.05/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 (Bukti P.3).B.
dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 1954,serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukanpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
6 — 0
Pen No. 0102/Pdt.P/2014/PA.Bdw.disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan statuspribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa pentingyang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaPemohon harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebutkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Para Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan layanan pembebasan biayaperkara
15 — 8
memerintahkan kepada paraPemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Baru tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon,namun berdasarkan Penetapan Layanan