KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementrian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM cq. Dirjen Imigrasi, Kementrian Luar Negeri, kementrian Kesehatan, kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah;

Hajerah T;

SelanjutnyaAkta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaWilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor SertifikatJaminan Fidusia W13.00248411.AH.05.01 Tahun 2016.Bahwa ternyata obyek jaminan fidusia tersebut adalah milikSaudara ARDIAN (DPO), BPKB asli baru diserahkan pada hari Selasatanggal 22 Maret 2016 saat pencairan dan terdakwa langsung melakukanpembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Pick

SelanjutnyaAkta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaWilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor SertifikatJaminan Fidusia W13.00248411.AH.05.01 Tahun 2016.Bahwa ternyata obyek jaminan fidusia tersebut adalah milikSaudara ARDIAN (DPO), BPKB asli baru diserahkan pada hari Selasatanggal 22 Maret 2016 saat pencairan dan terdakwa langsung melakukanpembayaran pembelian 1 (Satu) unit mobil Pick

SelanjutnyaAkta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran JaminanFidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaWilayah Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2016 dengan Nomor SertifikatJaminan Fidusia W13.00248411.AH.05.01 Tahun 2016.

MH., (ahli) yang telah diberikandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli sebagai Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, KantorWilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Panitera Mahkamah Agung, KementerianSosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq.

Dirjen Imigrasi,Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung danKepolisian RI;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan yang termuat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir ke 20UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

2017 tanggal 24 Maret2017 huruf A No. 7, dan PENGGUGAT menunjukan surat edaran dari LPIKN yangditunjukan kepada Ketua ULP dan Pokja di seluruh Indonesia tentang KonfirmasiKeabsahan SBU/SKA/SKTK No. 121UM/LPJKN/V/2016 tanggal 18 Mei 2016dimana disebutkan semua SBU/SKA/SKTK yang tercantum dalam database SistemInformasi Jasa Konstruksi Lembaga www.lpjk.net berhak mengikuti proses pemilihanpengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi, dan TERGUGAT memintawaktu untuk berkonsultasi dengan pihak Kementerian

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, klien kami mendatangi kembaliTERGUGAT untuk menanyakan perkembangan hasil dari pokja berkonsultasidengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta, sampai hari menjelang sore belum jugaada jawaban, dan hanya menyarankan untuk datang kembali pada hari esoknya;Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, klien kami mendatangi TERGUGAT untuk mengetahui hasil konsultasi dengan pihak Kementerian PUPR di Jakarta, yangada klien kami diantar oleh TERGUGAT untuk menemui

CARITA SMITH Diwakili Oleh : HARYANI EFFENDI, SH & REKAN
Pembanding/Penggugat : PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq.KANWIL DKI JAKARTA Cq. BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA Diwakili Oleh : HARYANI EFFENDI, SH & REKAN
Terbanding/Tergugat : PT SACNA GRAHA EKA
Terbanding/Tergugat : ISKANDAR ARDIWINATA
Terbanding/Tergugat : NY MAULI REGINA SCHULZ SIAHAAN
Terbanding/Tergugat : BONAR PAULUS SALAMO SCHULZ
Terbanding/Tergugat : Drs.

Mas Mansyur No. 59, Kelurahan KebonMelati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA RI qq KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA DKI JAKARTA qq BALAI HARTAPENINGGALAN JAKARTA, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING Ildahulu PENGGUGAT Il;Penggugat dan Penggugat II dalam perkara ini diwakili oleh NUR HARYANI, SHAdvokat dari Kantor Advokat / Pengacara HARYANI EFFENDI

bertempat tinggal di Jalan Sinabung 11/212223 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh BontorO.L.Tobing,SE,.SH,. dkk Advokat dan Konsultan Hukum LUMBAN TOBING &REKAN, beralamat di Gedung Lina Lt.5/504 Jalan H.R.Rasuna Said Kav.B7Jakarta Selatan 12910 berdasarkan Surat Kuasa Khusus25April2016 selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERBANDING V dahulu TURUT TERGUGAT V ;MENTERI HUKUM & WHAK ASASI MANUSIA RI qq DIREKTURJENDERAL ADMINISTRAS HUKUM UMUM qq DIREKTUR PERDATA,berkantor di KEMENTERIAN

No. 1557 K/PID.SUS/201931)32)33)02/KOPPERINDAG/SKAPBN/V/2015 tanggal O08 Mei 2015tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima HasilPekerjaan Barang/Jasa (non konstruksi) Fisik pada KegiatanPengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui danaAPBNTP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan KerjaDinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas KoperasiPerindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten GorontaloUtara selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor06/KOPPERINDAG/SKAPBN/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015tentang Tim Teknis/Pengawas Pembangunan Fisik pada KegiatanPengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melalui danaAPBNTP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 Satuan KerjaDinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas KoperasiPerindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten GorontaloUtara Nomor:06.a/KOPPERINDAG/SKAPBN/X/2015 tanggal 01Oktober 2015 tentang Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontraksekaligus

sebagai Tim Teknis CCO (contrak change order) padaKegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan melaluidana APBNTP Kementerian Perdagangan Tahun 2015 SatuanKerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;1 (satu) eksamplar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas KoperasiPerindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten GorontaloUtara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor07/KOPPERINDAG/SKAPBN/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (panitia provisionalhand over dan final

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kiagus Ahmad Badaruddin, 2. PT MODERNLAND DAN 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG, 2. PT BANK MODERN (BANK BEKU OPERASI) Qq BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dahulu beralamat di Wisma Bank Danamon, 3. SUSANAWATY, dahulu beralamat di Perumahan Kota Modern, 4. SRI LESTARI ROESPINOEDJI, S.H.

., dan kawankawan,Pejabat dan Pegawai pada Biro Bantuan WHukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat diGedung Djuanda , Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2014;PT MODERNLAND, berkedudukan di Jalan Hartono RayaBoulevard, Hall Ruko Blok R Nomor 1, Kota ModernTangerang, yang diwakili Direktur Utama William Honoris,dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Widarto, S.H.

PT BANK MODERN (BANK BEKU OPERASI) QqBADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL(BPPN), dahulu beralamat di Wisma Bank Danamon lantai30 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446, Jakarta, qq PTPPA gq Kementerian Keuangan, gq Pemerintah RI,beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara lantai 9,Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 24, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

pertengkaran, Termohon pergi meninggalkanrumah dan pulang ke tempat kerabatnya selama berharihari ; bahwa pada tahun 2009 itu juga Termohon pergi meninggalkan tempatkediaman bersama tanpa pamit dan membawa seluruh pakaiannya,sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selamalebih kurang tiga tahun, selama berpisah tempat tinggal tersebut diantara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi ; bahwa sebagai PNS, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dari Kepala Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Bengkuludengan surat Nomor Kw.07.3/PW.01/00137/2013 tanggal 13 Desember20138 ; bahwa pihak keluarga dan BP4 Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi Bengkulu telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohondan Termohon namun tidak berhasil ; bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai denganTermohon ; bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah diraikan tersebutPemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui MajelisHakim yang memeriksa berkenan untuk ;Primer :1.

tersebut, Penggugatdi dalam repliknya menyatakan bersedia memenuhi permintaan Tergugatsehubungan dengan anak dan menyerahkan sepenuhnya besaran nafkahiddah, nafkah yang lalu dan mut'ah kepada pertimbangan majelis hakim, Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 20140035 halaman 5 dari 14 halamankemudian Tergugat di dalam dupliknya menyatakan tetap padajawabannya;Menimbang, bahwa untuk mmeneguhkan dalil jawabannya Tergugattelah mengajukan bukti tertulis berupa Asli Daftar Gaji Pegawai Golongan IlSekjen Kanwil Kementerian

copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatansarana dan prasarana pondok pemuda Dinas Pemuda dan OlahragaPekerjaan Rehabiltasi pondok pemuda Sumatera Barat di LubukSelasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013 ;Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;2) 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasibangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di LubukSelasin Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV.STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);3) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian

Pemuda danOlahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat PengelolaAnggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);4) 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/ V/1080/ DisporaJ/ 2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuanpeningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga ProvinsiSumatera Barat (foto copy);Hal. 3 dari 14 hal.

ARASHINDO tentangPekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasihuntuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor165.14/SPK/PPKD.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda danOlahraga Nomor : 165.31/ SPMK/ PPKD.V.5/ 10/ 2013 tanggal 18Oktober 2013 (foto copy);9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/ Kontrak antara KementerianPemuda dan Olahraga dengan CV.

yang diterbitkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19Desember 2012 (bukti Surat P1); Bahwa penulisan nama Pemohon dalam dokumen tersebut tertulis Halmabinti Samading, lahir di Palakka, pada tanggal 1 Juli 1979, dimana terdapatperbedaan nama, tempat lahir dan bulan lahir yang sebenarnya, yaitu HalmaSamad, lahir di Bone, pada tanggal 1 November 1979; Bahwa Pemohon telah mendaftar untuk berangkat haji sebagaimana SuratPendaftaran Pergi Haji yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian

) Sudah Memenuhi Syaratsyarat Legalisasi:Bahwa surat bukti P3 berikut terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia(P3A) bukan hanya sekadar daftar negaranegara tempat didaftarkannyamerek Toyama Pemohon Kasasi (indeks), melainkan disertai denganSertifikatSertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan oleh instansi yangberwenang dari negaranegara yang menerbitkannya dan dijadikan satusebagai bagian yang tak terpisahkan dengan indeks tersebut kemudiandilegalisir/disahkan oleh Notary Public di Brasil, Kementerian

Adapunpembenaran tanda tangan pejabat Kementerian Luar Negeri Brasil olehpejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia tanopa mengesahkan isinyaadalah sesuai dengan ketentuan legalisasi tanda tangan oleh semuaKedutaan Besar dari negara mana pun, karena pengesahan isi SertifikatSertifikat Pendaftaran Merek Toyama Pemohon Kasasi yang diterbitkanoleh 37 (tiga puluh tujuh) negara, yaitu: Brasil, U.S.A, Uni Eropa (Austria,Belanda, Belgia, Bulgaria, Britania Raya, Denmark, Estonia, Finlandia,Hongaria, Irlandia

Subekti,S.H. dalam bukunya tersebut di atas, halaman 15 dan 16, fotokopi terlampirsebagai referensi); Tanda tangan Notary Public di Brasil disahkan olehPejabat Kementerian Luar Negeri Brasil, Kemudian tanda tangan PejabatHalaman 7 dari 12 hal Put. Nomor 555 kK/Padt.SusHKI/2015Kementerian Luar Negeri Brasil disahkan oleh Pejabat Kedutaan BesarRepublik Indonesia karena dokumen yang bersangkutan hendak digunakandi Indonesia.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;6. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (BUMN) pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Badan UsahaMilik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaluipenyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan.Hal. 3 dari 42 Hal.

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spg19.20.21.22.23.BahwaTERGUGAT I dengan sengaja menghilangkan dan meniadakan DIPA/MAK Program Konstruksi Penataan Lahan di Sumenep senilai Rp.1.250.000.000 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal sudahdalam proses tender dengan nomor kode lelang 392126 sebagaimanaterdapat dalam website LPSE Kementerian Perindustrian.Bahwa TERGUGAT I dengan sengaja merubah DIPA/MAK ProgramPembuatan Tanggul/Galengan Pergaraman di Sumenep senilai Rp.13.500.000.000 (Tiga

Perindustrian RI denganitikad baik telah memberikan semua data yang diminta oleh SaudaraGada Rahmatullah, tetapi oleh yang bersangkutan data tersebutdisalahgunakan untuk menggugat Kementerian Perindustrian RI.Padahal dalam Kesepakatan Perdamaian telah ditetapkan klausulHal. 9 dari 42 Hal.

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spgbahwa informasi data yang diberikan tidak untuk disalahgunakandan/atau dikomersialisasikan.e Seharusnya dengan telah dipenuhinya ketentuan dalam KesepakatanPerdamaian, Saudara Gada Rahmatullah tidak berhak lagimengajukan gugatan kepada Kementerian Perindustrian RI.

Garam (Persero) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur belum pernah mendapatbantuan dari pemerintah melalui APBN Kementerian Perindustrian RI.Disampaikan pula bahwa bantuan pembinaan garam yang diberikan kepadaPT.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa orang yang bernama William (sebelum menganut agama Islam) dan orang yang bernama Muhammad Sulfikar adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan identitas sebenarnya yang sekarang dipakai adalah atas nama Muhammad Sulfikar setelah menganut agama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Muallaf yang di keluarkan Kantor Kementerian

., M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

Kepala Bagian Bantuan Hukum IIIpada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;3. MUTLYANtO.... eee ceeeeeceteeeeeteeeetaeeeenaees Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo;A. Iskand at... eeececescceessceesscceesseeeeeeeeenes Kepala Bidang Kepatuhan InternalHukum dan Informasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur;5. Maria Lucia Clamameria, SH.,MH............. Kepala SubBagian BantuanHukum III A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;6.

Dewi Sri, SH... eee eeeeeeesseceeeteeeenteeees Kepala SubBagian BantuanHukum III B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;7, Pangihutan Sidgiat, SHsgcsvasssnsnassvmeneavens Kepala SubBagian BantuanHukum III C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;8. Kingsospol Siregar, SH.,MH.................0 Kepala SubBagian BantuanHukum III D pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;9.

Handy Trinova, SH.,...... ce eeeeeeeeeeeteeees Pelaksana pada Bagian BantuanHukum II, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;11. Helda Anggraini Octavina, SH..,............... Pelaksana pada Bagian BantuanHukum II, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;12. Daryono, SH.,..... eee eeeseeeesteceenteeeennees Pelaksana pada Bagian BantuanHukum II, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;13.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal KekayaanNegara Jawa Timur cq.

Kementerian Pertanian R.I. yang di salurkan ke Dinas Pertanian ProvinsiMaluku Utara pada tahun 2017, kemudian oleh pihak ketiga yang menang tendermenyalurkan ke masyarakat para petani di wilayah Kabupaten Pulau Morotai denganjumlah yang saksi ketahui lebih kurang 700 (tujuh ratus) ton; Bahwa saksi mengetahui Dinas Kabupaten Pulau Morotai memiliki datapendistribusian bantuan bibit jagung hibrida dengan jumlah yang saksi ketahui sekitar700 (tujuh ratus) ton untuk persesuaian 50.000 (lima puluh ribu

Geovanny yang akan ke Ternate kemudian ke Manado, sehingga kamimenghubungi pihak Kepolisian, lalu muatan dari 2 (dua) unit truk yang sudah dinaikkanditurunkan kembali, dan bersama 1 (satu) unit truk yang masih ada muatan langsungdiarahkan ke Kantor Polres Pulau Morotai untuk diamankan; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penjualan dan pembeli bibit jagungbantuan untuk petani tersebut; Bahwa saksi mengetahui yang dirugikan atas penggelapan bibit jagung bantuantersebut adalah Pemerintah (Kementerian

tersebut dan itu sudah cukup untuksaksi, sehingga tidak lama kemudian saudara Yehuda Ambari keluar dari rumah saksidan pulang kerumahnya; Bahwa saksi mengetahui bantuan bibit jagung dimaksud tidak dapat diperjual belikanmelainkan untuk ditanami oleh kelompok tani;Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2018/PN Tob Bahwa saksi tidak menjual bantuan bibit jagung melainkan oleh Yehuda Ambari danbendahara kelompok tani yang menjual bibit jagung tersebut; Bahwa saksi mengetahui kerugian Pemerintah (Kementerian

rupiah) perdos, total Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), esokharinya saksi membagikan uang tersebut kepada yang menitipkan bibit jagung milikmereka dirumah saksi; Bahwa saksi mengetahui bantuan bibit jagung dimaksud tidak dapat diperjual belikanmelainkan untuk ditanami oleh kelompok tani; Bahwa saksi mengetahui alasan saksi menjual bibit jagung dimaksud membayar upahorang yang membantu saksi menanam 1 (satu) dos bibit jagung milik saksi; Bahwa saksi mengetahui kerugian Pemerintah atau Negara (Kementerian

Terdakwa II bibit jagung bantuanoleh saudara Agus di Gorontalo dimaksud Rp.120.000, (seratus dua pulu ribu) perdos,sehingga total harga bibit jagung yang kami kirim adalah Rp.27.720.000,00 (dua puluhtujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa II mengetahui jumlah bibit jagung bantuan yang Terdakwa II belisebanyak 95 dos; Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa bantuan bibit jagung dimaksud apakahdapat diperjual belikan; Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kerugian Pemerintah (Kementerian

Nomor 58 PK/Pdt.SusHKI/201789.Asli Sertifikat Perpanjangan Merek tanggal 17 Maret 2009, diterbitkanoleh Kantor Kekayaan Intelektual Kementerian Pengetahuan danTeknologi, Negara Etiopia;(Vide, Bukti PK19)90.Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sudah diajukan melaluiBukti P19D;20.

Asli Sertifikat Pendaftaran Merek Nomor 18808/059 di Negara Nepal;120.Asli Sertifikat Pendaftaran Merek Nomor 18808/059, tanggal 27 Februari2003, diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Departemen Industri,Negara Nepal;(Vide, Bukti PK42A)(beserta terjemahan)43.Asli Sertifikat Merek di Negara Nikaragua;Halaman 42 dari 54 hal. Put.

Asli Sertifikat Pengalihan Merek di Taiwan;144.Asli Sertifikat Pengalinan Merek tanggal 7 April 2011, yang diterbitkanoleh Kantor Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Perekonomian,Taiwan;(Vide, Bukti PK59A)(beserta terjemahan)59.Asli Sertifikat Pengalinan Merek Nomor TJ 5449 (01005777) di NegaraTajikistan;145.Asli Sertifikat Pengalihan Merek Nomor TJ 5449 (01005777), tanggal14 November 2011, diterbitkan Kantor Layanan Paten, Negara Tajikistan.

Asli Sertifikat Merek Nomor 60236 di Negara Vietnam;150.Asli Sertifikat Merek Nomor 60236 terkait dengan Keputusan NomorA1056/QDDK tanggal 16 Februari 2005, diterbitkan oleh Kantor HakKekayaan Intelektual Kementerian Pengetahuan dan Teknologi, NegaraVietnam;(Vide, Bukti PK65A)151.Bahwa Terjemahan dalam Bahasa Indonesia sudah diajukan melaluiBukti P21B;65.

Asli Sertifikat Pengalinan Merek di Negara Vietnam;152.Asli Sertifikat Pendaftaran Perjanjian Pengalinan Hak Kekayaan IndustriNomor 5344/DKHDSH, tanggal 12 September 2011, diterbitkan olehKantor Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Pengetahuan danTeknologi, Negara Vietnam;(Vide, Bukti PK66A)Halaman 46 dari 54 hal. Put.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAcq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cqKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG Kota Surakarta, yang diwakili oleh Plh.Direktur Hukum dan Humas DJKN Moh. Arif Rohman, dankawankawan, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro,Nomor 141, Kota Surakarta, dalam hal memberi kuasakepada Okky Lukman Effendi, Para ASN pada KPKNLSurakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Desember 2017:3.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA cq KEPALA PERTANAHAN' KOTASUKOHARJO, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor310 Sukoharjo;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurakarta Kelas A Khusus untuk memberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.2Mengabulkan