• Dantugasnya Tergugat mentaati pengaturan jadwal kerja guna kelancaranoperasional sekolah;11 Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi klasifikasi melakukanpelanggaran vide Buku Peraturan Kepegawaian Surabaya InternationalSchool Tahun 20102012 vide Pasal 5, Pasal 29 dan Pasal 30;12 Bahwa keliru pertimbangannya oleh Mediator yang mempertimbangkanbahwa surat peringatan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melanggaraturan karena tidak diberikan secara berurutan sesuai ketentuan Pasal 161ayat (10)

  Mengenai aturan kepegawaian yang di buatalasan untuk memutuskan hubungan kerja seperti Pasal 5, Pasal 29, 30 sepertiyang terkandung dalam pertimbangan hukum poin 6 dan Pasal 33 bukukepegawaian adalah sangat bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya, dantuduhan mengenai pengelabuan adalah bentuk tindakan pidana umum yaitupelanggaran Pasal 318 KUHP mengenai tuduhan palsu.

• cara patut dan resmi, terbukti denganrelaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Batg, lagi pula tidak ternyatabahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makasesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 ReglementBuiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiranTergugat (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilseharusnya memenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian

  Pasal 288 Reglement Buiten Govesten(RBg) alat bukti tersebut setara dengan akta otentik yang mempunyai nilaipembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menilaiterbukti Penggugat telah melakukan menempuh proses pengajuan izin ceraldan telah melampau batas waktu 6 (enam) bulan sehingga Penggugat telahmemenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian berdasarkan Ketentuan Pasal13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telahdiubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

• Yang persyaratan agunan lengkap :27Bukti kepegawaian ;Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui olehKepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan;Surat kuasa kepada juru bayar gaji tersebut untuk melaksanakanpembayaran angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan;Daftar perincian penerimaan gaji terakhir.2.

  Yang persyaratan agunanlengkap :Bukti kepegawaian ;Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui olehKepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan;Surat kuasa kepada juru bayar gaji tersebut untuk melaksanakanpembayaran angsuran kredit dari gaji yang bersangkutan;Daftar perincian penerimaan gaji terakhir.Bagi yang tidak lengkap persyaratan agunannya :Bukti kepegawaian;Surat pernyataan kesanggupan untuk dipotong gaji yang disetujui olehKepala dan Juru Bayar gaji dinas yang bersangkutan

  Kabag Umum dan Sekretariat adalah Dedi Setiadidengan tugas pokok Mengatur Rumah Tangga PD.BPR.177Kabag Kepegawaian Iwan Diana Setiawan dengantugas pokok mengelola administrasi pegawai.Kabag Operasional H. Aay Kaswati dengan tugaspokok mengelola Kas Besar PD. BPR.Kabag Adm & Kelengkapan Dokumen adalah H.M. A.

  , teknis dan fungsional serta ujian dinas.Fasilitasi pembinanan umum kepegawaian dan pengembangan karier sertadisiplin Pegawai.Penyusunan dan Penyiapan pengurusan Administrasi pensiun dan Cutipegawai.Pengkoordinasian penyusunan Administrasi DP3 DUK, Sumpah/ janji Pegawai..

  Bandung Cabang Banjaran.Bahwa benar dari hasil pengujian atas 333 berkas kredit yang diajukan melalui saksiHENDRA RAMDAN senilai Rp.6.473.000.000, ternyata faktanya ada sebanyak323 berkas kredit atas nama 323 debitur dengan nilai pinjaman Rp.6.283.000.000,yang memperoleh fasilitas kredit dengan menggunakan Agunan/jaminan fiktifberupa Dokumen Kepegawaian SK Kepegawaian direkayasa dengan cara men scandan data nama disesuaikan calon Debitur .Bahwa benar dari 323 debitur tersebut terjadi yaitu pada tahun

• Lampung Tengah. 9. 1( satu ) Copy Lampiran Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 308/KPTS/03/2004 tanggal 15 September 2004 yang isinya memuat nama nama Kepala Kampung dan perangkat kampung Yang berhak menerima Tunjangan penghasilan Tahun 2004.10. 1( satu ) Copy Arsip Surat Nomor : 140/93/C.4/2007 Tanggal 14 Maret 2007 Perihal Validasi Data kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung.11. 2( dua ) Copy Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, FORMULIR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIP PENGANGKATAN SEKRETARIS

  Nomor : 625/KPTS/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang penetapan pengangkatan Sekdes menjadi PNS( HAMIDAH Nomor Urut 51) yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Tengah Bernama MUDIYANTO THOYIB .21. 1(Satu) Copy Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.1/ 513/LTD.3/2010 tanggal 22 September 2010 tentang penetapan pengangkatan Sekdes menjadi PNS( NATALIA ASMARAYATI Nomor Urut 14) yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Tengah Bernama MUDIYANTO THOYIB .22. 2( dua ) Copy Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN

  NEGARA, FORMULIR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIP PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS atas nama TUMINO No Agenda : SK 03/91.23. 2( dua ) Copy Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, FORMULIR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIP PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS atas nama NATALIA ASMARAYATI Nomor Agenda SK 07/13.24. 2( dua ) Copy Surat dari BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, FORMULIR PERSETUJUAN DAN PENETAPAN NIP PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS atas nama HAMIDAH Nomor Agenda SK 05/52.25. 1(Satu

  sedang menjalanihukuman;e Sehat jasmani dan rohani;e Ada jazah minimal lulus SDe Usia Maksimal 50 Tahun;17 Bahwa sepengetahuan saksi SaudariNatalia diangkat menjadi seorangPegawai Negeri Sipil (PNS) padaTahun 2010;e Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah Sekretaris Desa yang akandiangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);76e Bahwa Setelah Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Sekretaris desasebagai Pegawai Negeri Sipil selesai ditandatangani oleh Bupati, kemudiandikirimkan ke BKD (Badan Kepegawaian

  Drs, AHMAD HUSEN BRENHARD Bin FIRMANSYAH. di bawahsumpah pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:1 Bahwa saksi menjabat sebagai kepalaBKD (Badan Kepegawaian Daerah);2 Bahwa seingat saksi Saudari Nataliadiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Tahun 2010 sekitar BulanSeptember;3 Bahwa saksi tidak mengetahui berapagaji yang diterima Saudari Natalia7677ketika pertama kali diangkat sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) ;4 Bahwa Saksi tidak mengetahui adaberapa jumlah Sekretaris Desa

  yangakan diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil (PNS);5 Bahwa tugas dari seorang kepala BKD(Badan Kepegawaian Daerah) terkaitdengan perkara ini adalah membuatminut Surat Keputusan dari Bupati,kemudian petikannya saksitandatanganiAtas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakantidak keberatan;Saksi 5.

• Mesin: JB12E-1007518;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dinas Perikanan dalam hal ini Kasubag Umum Perlengkapan dan Kepegawaian atas nama Hj. ROSLINA MILYANI.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Rangka: MH1JB12144K007614, dan No.Mesin: JB12E1007518;dikembalikan kepada Dinas Perikanan melalui yang berhak Kasubag UmumPerlengkapan dan Kepegawaian a.n. Hj.

Mesin:JB12E1007518;diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebutdikembalikan kepada Dinas Perikanan dalam hal ini Kasubag Umum Perlengkapandan Kepegawaian atas nama Hj. ROSLINA MILYANI;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaharus dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankanyang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Hj.

Rangka: MH1JB12144kK007614, dan No.Mesin: JB12E1007518;dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Dinas Perikanan dalam halini Kasubag Umum Perlengkapan dan Kepegawaian atas nama Hj. ROSLINAMILYANI.6.

• KepalaBadan Kepegawaian Rokan Hilir:Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanyadihadiri oleh pihak Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telahberupaya dan berusaha dengan sungguhsungguh untuk memberikan nasehatkepada Penggugat agar tetap bersabar dan memikirkan kembali niatnya untukbercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidakmau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkaraini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku

  Ita Aslina, NIP. 197610252008012015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir atas namaBupati Rokan Hilir pada tanggal 02 Nopember 2015, Penggugat adalah benarseorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA)Kabupaten Rokan Hilir (sebagaimana alat bukti (P.2)), maka demi menciptakanaparatur Negara yang tertib dan bersih, maka berdasarkan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai

• MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIADEWI mengikuti testes yang diselenggarakan oleh panitia perekrutan CPNStahun 2014 di Denpasar namun kedua anak saksi WAYAN SUDA yangbernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIADEWI dalam pengumuman dinyatakan tidak lulus menjadi CPNS tahun2014, selanjutnya sekitar bulan Januari tahun 2015 saksi WAYAN SUDAdihubungi kembali oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwatelah menghubungi seseorang yang bekerja di Kantor BAKN (BadanAdministrasi Kepegawaian

  dan saksi NI MADE ITA LISTIADEWI mengikuti testes yang diselenggarakan oleh panitia perekrutan CPNStahun 2014 di Denpasar namun kedua anak saksi WAYAN SUDA yangbernama saksi NI LUH ENI MARTYAWATI dan saksi NI MADE ITA LISTIADEWI dalam pengumuman dinyatakan tidak lulus menjadi CPNS tahun2014, selanjutnya sekitar bulan Januari tahun 2015 saksi WAYAN SUDAdihubungi kembali oleh Terdakwa dengan menyampaikan bahwa yangTerdakwa telah menghubungi seseorang yang bekerja di Kantor BAKN(Badan Administrasi Kepegawaian

  lulus/diterima menjadi PNS dengan mengetahuibahwa kedua anak saksi WAYAN SUDA tidak lulus/diterima dalamseleksi menerimaan CPNS tersebut kemudian saksi WAYAN SUDAmenghubungi terdakwa dengan datang langsung kerumahnya danbertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa hanya mengatakan sabarkepada saksi selanjutnya sekitar bulan Januari tahun 2015 saksi WAYANSUDA dihubungi kembali oleh terdakwa dengan menyampaikan bahwaterdakwa telah menghubungi seseorang yang bekerja di Kantor BAKN(Badan Administrasi Kepegawaian

• Saksi Drs.Minggu Basuki,M.AP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikadalah benar:Bahwa Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SumberDaya Manusia Kabupaten Kotabaru;Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) KabupatenKotabaru di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan jabatan Penilikdengan Golongan IV/a yang bertugas untuk mengawasi dan mengontro!

  Menurut Pasal1 angka 1 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayang disebut dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagiPengawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.Dengan demikian, maka ASN disini terdiri dari 2 (dua) Jenisyaitu PNS (adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetapoleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan (Pasal 1 angka 3 UU No

  Reso Sukamto yang pada permulaan sidangTerdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalamsurat dakwaan yaitu dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa Pegawai Aparatur SipilHalaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktb.Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian

• Kepala Bagian, yang terdiri atas : Bagian Umum & Kepegawaian= Bagian Keuangan.Hal. 3 dari 163 hal. Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR= Bagian Hubungan Langganan= Bagian TeknikE.

  untuk ditindaklanjuti Bagian Umum & Kepegawaian menerima surat permohonanpembayaran untuk dimasukan kedalam data register pengajuan &menyerahkan surat permohonan pembayaran tersebut kepada BagianBendahara dan menyerahkan ke Bagian Kas & Pembukuan untukHal. 5 dari 163 hal.

  Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR Pemohon mengajukan surat permohonan pembayaran dandiketahui oleh masingmasing Kepala Bagian Kemudian memasukan surat permohonan pembayarankepada Bagian Umum & Kepegawaian untuk ditindaklanjuti Bagian Umum & Kepegawaian menerima suratpermohonan pembayaran untuk dimasukan kedalam dataregister pengajuan & menyerahkan surat permohonanpembayaran tersebut kepada Bagian Bendahara danmenyerahkan ke Bagian Kas & Pembukuan untuk disiapkanSurat Perintah Bayar ( SPB ) dan Bukti

  Kepala Bagian, yang terdiri atas : Bagian Umum & Kepegawaian.= Bagian Keuangan.= Bagian Hubungan Langganan.= Bagian Teknik.E.

  Put.No.13/PID.SUSTPK/2019/PT.PBRdiketahui oleh masingmasing Kepala Bagian ; Kemudian memasukan surat permohonan pembayarankepada Bagian Umum & Kepegawaian untuk ditindaklanjuti ; Bagian Umum & Kepegawaian menerima surat permohonanpembayaran untuk dimasukan kedalam data registerpengajuan & menyerahkan surat permohonan pembayarantersebut kepada Bagian Bendahara dan menyerahkan keBagian Kas & Pembukuan untuk disiapkan Surat PerintahBayar ( SPB ) dan Bukti Pengeluaran Bank (BPB ) Surat Perintah Bayar

• Nurasan, yang telah dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, telah bermaterai cukup dantelah dicocokan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda P.7.;Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Pemohon jugamengajukan dua orang saksi masingmasing :1.

• Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 1 (satu) oranganak, yang salah satunya anak perempuan bernama ANNISA NAJLA AFIFAH,lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 14 September 2012, dengan diterbitkanKutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6306LU011120120008, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepegawaian Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu SungaiSelatan pada tanggal 02 Nopember 2012 ;.

• Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri, kemudianMajelis Hakim menasehati agar tidak melanjutkan perkaranya ternyata Pemohon tetap padapendiriannya ; Menimbang bahwa kemudian Hakim membacakan Permohonan Pemohon dan Pemohonmenyatakan tetap pada pendiriannya Menimbang, bahwabuktibuktiyang diajukan dalam perkara ini adalah ; 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX,b ermaterai cukup cocok dengan aslinyaditandai dengan (P.1); 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian

• tidak pernah bercerai denganNursafa (ibu kandung Dewi Toti gani Arif); Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Ahmad Gani Arif telahmelakukan pemalsuan identitas dalam buku kutipan akta nikah denganmengaku sebagai jejaka dan perawan, dan tidak pernah ada sidang itsbatNikah dari Pengadilan Agama terhadap perkawinan Pemohon; Bahwa, Pemohon tidak dapat menunjukkan putusan cerai dariPengadilan tentang perkawinan antara almarhum Ahmad Gani Arif denganistri pertamanya; Bahwa, telah keluar surat dari Badan Kepegawaian

• Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor00055/KRP/CY/235 14/2010 tanggal 05 Nopember 2010, (P.7;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 orangsaksi, yang masingmasing bemama:1. ee. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawanpabrik, tempat kediaman di Dusun Karangploso desa NgerongKecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;Saksi mengaku mengenal para Pemohon dan Tergugat karena saksi tetanggaPemohon. saksi tersebut bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahyang

• dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah benardan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 Undang Nomor 5 tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat Pejabat sebagaiPembina Kepegawaian

• Penggugat:
  Euthalia Maria Devi Wulansih
  Tergugat:
  1.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
  2.Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
  3.PT. Taspen
  4.Gubernur Papua
  5.Bupati Dogiyai
  Turut Tergugat:
  1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
  2.Menteri Sosial Republik Indonesia
  3.Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

• SARIP SUPRIATNA, dari PemerintahKota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerahtertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDIKUSNENDAR, M.Si. ( Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danLatihan Daerah Kota Banjar).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4,vivanisasi, kirmir MD.

  SARIP SUPRIATNA, dari PemerintahKota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerahtertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDIKUSNENDAR, M.Si. ( Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danLatihan Daerah Kota Banjar).1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4,vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga jutarupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sdr DEDI S.Hal. 37 dari 73 hal. Put.

  SARIP SUPRIATNA, dari PemerintahKota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan DaerahHal. 68 dari 73 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/201650.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDIKUSNENDAR, M.Si. ( Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danLatinan Daerah Kota Banjar);1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4,vivanisasi, kirmir MD.

• Olehkarena itu mohon agar rumah tersebut diserahkan kepada ketiga anakanaknya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding yangpertama tentang golongan kepegawaian Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding tidak mengajukan buktibukti yang mendukung dalil Termohon/Pembanding tersebut oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 163HIR Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan Termohon/Pembanding hanya berdasarkan asumsi belaka maka keberatan tersebutharus dikesampingkan;Menimbang

• Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di SD Inpres Pajjaiyan 2 dan telah mendapatkan izinperceraian yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan PengembanganHal. 2 dari 7 hal. Put.

• Pdt.P/2014/PA.Wng hal 5 dari 8Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti nama Pemohonsebagai isteri dalam Kutipan Akta Nikahnya tertulis PEMOHON SALAH.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP Pemohon, bukti P.4berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon, bukti P.6 berupa SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tentang KeputusanPensiun SUAMI PEMOHON 2, terbukti bahwa nama Pemohon sejak lahir, dandalam pecatatan kependudukan, serta dalam pencatatan kepegawaian