Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya : Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;o Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan

Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memberikankesempatan kepada Tergugat untuk mengurus izin cerai dari pejabatatasannya yang berwenang selama 6 bulan; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar maurukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karenaTergugat tidak hadir maka terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakanmediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No.

ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jemberberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;Sones Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannyaitu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir;sonee= Menimbang bahwa Tergugat adalah Pegawai

Negeri Sipil yangberdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang jinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, walaupun Majelistelah memberi kesempatan untuk mengurus ijin cerai selama 6 bulan daripejabat yang berwenang, akan tetapi Tergugat tidak memperoleh surat ijincerai dari atasannya atau pejabat yang berwenang;o Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil

Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas namaPemohon , NIP: 130746242, tanggal 371981, yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh KetuaMajelis diberi tanda (P.6);7.

Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timurdan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Pemohon l,yang dimiliki para Pemohon adalah tempat tanggal lahir Pemohon : Pagak,1958;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah

Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timurdan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Pemohon (P.5dan P.6) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga dapat dijadikanalas hukum untuk pengurusan pensiun Pemohon J;Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebutmenjadikan para Pemohon mengalami kesulitan dalam untuk pengurusanpensiun Pemohon ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata para Pemohon

Wakil Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Timur dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atasnama Pemohon (P.5 dan P.6) yang dimiliki oleh Pemohon akan menjadikanpara Pemohon tercegah dari halhal yang bisa menyebabkan kesulitan dankerugian dalam mengurus halhal yang bersifat administratif;Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuksebuah kaidah fikin menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harusdidahulukan dari pada memperoleh manfaat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

PUTUSANNomor 368/Pdt.G/2017/PA.AbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pelauw, 25 September 1976, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempatkediaman di Negeri Batu Merah, Kecamata Sirimau, Kota Ambonsebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal

Penggugatdatang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ataumenyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasanyang sah.Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil, maka Penggugat telahmengajukan surat izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yangdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas A Nomor W24A1/1956/Kp.00.1/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.AbBahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor09/09/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinyadan telah dibubuhi meterai secukupnya

disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil, maka Penggugat telahmengajukan surat izin untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yangHalaman 4 dari 11 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Abdikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas A Nomor W24A1/1956/Kp.00.1/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:A.

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di SDN 010 Kuaro,Kabupaten Paser, Penggugat telan memperoleh izin atasan untukmengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 848/108/SK/IX/2020tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Paser;6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka Penggugat mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq.

berpendapat lainmohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telahmenghadap sendiri ataupun diwakili kKuasanya ke persidangan, sedangkanTergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut melalui relaas panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa selaku seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telahmendapatkan izin cerai dari atasannya sesuai dengan Surat KeputusanHal. 3 dari 10 Hal.

,sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Paser Nomor 848/108/SK/IX/2020 tanggal 14September 2020, Oleh karenanya Penggugat telah memenuhi maksudketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan olehPenguggat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danHal. 6 dari 10 Hal.

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya :a Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai suratedaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan ijin atasannya yaitu Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor :474.2

/162/313/2013 tertanggal 28 Mei 2013; Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahdiperintahkan untuk memberitahukan atas gugatan Penggugat tersebut kepadaatasannya untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya serta Majelis telahmemberi waktu yang cukup untuk itu;o Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkankedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakimmendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama Drs.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo;aon Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil yangberdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PerubahanUndangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan ijindari atasannya;noone Menimbang bahwa berdasarkan Penggugat telah memperoleh ijin perceraianNomor : 474.2/162/313/2013 tertanggal

PUTUSANNomor xxx/Pdt.G/2018/PA.PwlAs 2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1),pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Dinas Kehutanan,bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagaiPenggugat.melawanTergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

tanggal 6 April 2018 yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang manadi persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari KepalaDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, dengan Nomor 86 Tahun 2018,tertanggal 19 Maret 2018 dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telah mengajukanalatalat bukti berupa:A.

Saksi , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru SD 021 BungaBunga), bertempat kediaman di Kabupaten PolewaliMandar;Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa. saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suamiistri sah;Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalanrukun selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seoranganak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Negeri Sipil telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahdatang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil ataukuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ituperkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadapTergugat dikarenakan adanya perselisihnan yang disebabkan karena Tergugatmemiliki

PUTUSANNomor 243/Pdt.G/2018/MSJthDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Yunita bin Arsa Suhendra, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal JI. Gulumpang KomplekPuklat No. 20 Lamreung MeunasahPapeun, Kec. Krueng Barona Jaya,Kab.

sekarang Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatanperkawinan dengan Tergugat, karena tidak sesual dengan tujuanperkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmahmaupun sesuai dengan peraturan perundang undangan,untuk ituPemohon ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian melaluiMahkamah Syariah Jantho,dengan mengingat alasan alasan tersebutdiatas.Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubahkelakuannya tetapi Tergugat tidak pernah berubah;Bahwa Penggugsat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dariatasan untuk melakukan perceraian dengan suratnya Nomor :Peg.800/876/2017 tanggal 13 November 2017;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Mahkamah Syariah Jantho berkenan memanggil Penggugat danTergugat dalam satu persidangan khusus untuk itu,guna diperiksa dan diadilidengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :.

Menceraikan Penggugat (Yunita Binti Arsa Suhendra ) denganTergugat (Zulhelmi Bin Yusli) Berdasarkan alasan tersebut diatasmenurutMenimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipiltelah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang Nomor800/D.3/6795/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPendidikan Aceh;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugattelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke

JthMenimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangisinya menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya yaitu ingin bercerai denganTergugat dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipiltelah menyerahkan

PUTUSANNomor 27/Pdt.G/2019/PA.SJJBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sijunjungyang memeriksa dan mengadiliperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat antara:Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir, Pematang Panjang/20 Desember1987, Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PuskesmasSijunjung), tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung,Sebagai Penggugat;MelawanTergugat, Tempat/Tanggal Lahir

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat dengan nomor suratizin perceraian 870/08/BKPSDM2018, tanggal 01 Oktober 2018, yangdikeluarkan oleh Bupati Sijunjung, sebagaimana terlampir;13. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dansejantera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat danPenggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersamaTergugat;14.

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim tidak berhasil, kemudianpemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat,ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarjawabannya karena tidak hadir di persidangan;Menimbang, Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telahmelengkapi Surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan

atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakanperdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukunkembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datangmenghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang,bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelengkapi surat Izin dari Pejabat guna melakukan perceraian guna memenuhiketentuanPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalampetitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat denganTergugat dengan dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam positagugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg.jo

PUTUSANNomor 428/Pdt.G/2021/PA.TgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Dn, tempat dan tanggal lahir Jember, 01April 1970, agama Islam, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempatkediaman ji sEe, Kabupaten Kutai Kartanegarasebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;melawanEE

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan mencantumkanSurat Rekomendasi Izin Perceraian dari Badan Kepegawaian dan SumberDaya Manusia dengan Nomor : P.66/BKPSDM/PKAP.3/378/3/2021 tanggal01 Maret 2021;10.Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini Sesuai aturanyang berlakuBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohon kepadaPengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.

2020 TentangHalaman 7 dari 10 putusan Nomor 570/Pdt.G/2021/PA.TgrBiaya Meterai dan oleh karenanya Pemohon memiliki /egal standing dalamperkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Ijin Perceraian) dari Bupati KutaiKartanegara atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik danbermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagaiPegawai Negri Sipil pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara,maka harus dinyatakan bahwa penggugat telah memenuhi syarat administratifsebagai Pegawai

Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi dari foto) hasil cetak photo yangmenerangkan adanya indikasi Termohon menjalin hubungan asmara denganlakilaki lain, namun hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukanverifikasi dan autentikasi

PUTUSANNomor 379/Pdt.G/2020/PA.KdiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata Il, tempat kediaman di Kota Kendarisebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Fisik Bangunan,Pendidikan Strata I, tempat kediaman

persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kKuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) Nomor 379/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 10 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yangsah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehSurat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 564 Tahun 2017tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidakberceral dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Kendari dibawahsumpah telah menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,menikah tahun 2004; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) oranganak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adaketentraman dan keharmonisan sejak

Putusan Nomor 379/Padt.G/2020/PA.kKdiMenimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 564 Tahun2017 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh SekretariatDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon yang didampingi kuasahukumnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohonyang didampingi kuasa hukumnya menyatakan tetap pada dalildalilpermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang mana dipersidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari KepalaKantor Kementrian Agama Kabupaten Kolaka Timur, dengan Nomor506/KK.24.13/HK.00.8/07/2018, tertanggal 3 Juli 2018 dan selanjutnya MajelisHakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon;Halaman 3 dari 11 hal.

Negeri Sipil pada Kemenag Kabupaten Kolaka Timur;Bahwa setahu saksi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohontelah berpisah sejak bulan November 2014 yang hingga sekarangsudah kurang lebih 4 (empat) tahun;Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggalkeduanya tidak saling mempedulikan lagi;Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukunnamun tidak berhasil;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian

dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akantetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang PegawaiNegeri Sipil yang telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya, makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraiandan Perkawinan Bagi Pegawai

Negeri Sipil, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya datangmenghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena ituberdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon(verstek);Menimbang

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 821.13101 tentangpengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Setiani, S.Pd, tertanggal18 Januari 2006 (P.6);g.

Negeri SipilGuru SMP Negeri 2 BoneBone; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalahuntuk menjadi wali dari anak kandungnya sendiri untuk urusanpemindahan gaji dari alamarhumah Setiani yang masih dibawah umur; Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernamaSalbiatun; Bahwa permohonan penetapan wali diajukan oleh Pemohon karenaPemohon telah menikah lagi sehingga menjadi syarat untuk mewakilikepentingan hukum dari Afifan dalam pengurusan pengalihanpembayaran gaji dari

berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku ipar karenaistri Pemohon yang bernama Setiani adalah saudara kandung saksi; Bahwa istri Pemohon bernama Setiani telah meninggal dunia padatanggal 20 Juli 2006 karena operasi persalinan; Bahwa Pemohon dengan Setiani dikaruniai 1 (satu) orang anakperempuan bernama Afifah Nur Fadhilah bin Muhammad KholilRamadhan dan sekarang berumur 9 tahun; Penetapan Nomor 283/Pat.P/2015/PA Msb Hal.4@9 Bahwa semasa hidupnya, Setiani bekerja sebagai Pegawai

Negeri SipilGuru SMP Negeri 2 BoneBone; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalahuntuk menjadi wali dari anak kandungnya sendiri untuk urusanpemindahan gaji dari alamarhumah Setiani yang masih dibawah umur; Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernamaSalbiatun; Bahwa permohonan penetapan wali diajukan oleh Pemohon karenaPemohon telah menikah lagi sehingga menjadi syarat untuk mewakilikepentingan hukum dari Afifan dalam pengalihan pembayaran gaji darialmarhumah

G@9Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, benar telah menunjukkanbahwa Setiani, S.Pd semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, benar telah menunjukkanbahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Salbiatun;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di bawahsumpahnya telah menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungdari anak yang bernama Afifah Nur Fadhilah dalam perkawinan Pemohondengan perempun yang bernama Setiani

PUTUSANNomor: 268/Pdt.G/2011/MSSgiBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Gugat antara: NAMA PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong PayaGuci, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebutPENGGUGAT;; n2nn oon nnnLAWANNAMA TERGUGAT, umur 39 tahun,

Mohon putusan yang seadiladilnya; Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang ditetapkanPenggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahhadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut padatanggal 30 September 2011 dan 21 Oktober 2011; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan Izin/Proses Perceraian Nomor:Peg.800/3826/2011 tanggal O03 Oktober

danTergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanuntuk rukun kembali sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat,berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari MahkamahSyar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka gugatan Penggugatsecara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili; Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor: 268/Pdt.G/2011/MSMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Keterangan Izin/Proses Perceraian Nomor:Peg.800/3826/2011 tanggal O03 Oktober 2011 yang dikeluarkan olehBadan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Pidie, oleh karena itu Penggugattelah memenuhi syarat administratif dalam pengajuan perkara ini sesuaimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanyauntuk hadir di persidangan.

Syarifah Sawiah binti Said Ali, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 21 Juli1955, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Pidie, KabupatenPidie, sebagai Penggugat IV;Hal. 1 dari 11 hal. PENETAPAN No.: 312/Pdt.G/2018/MSSgi10.11.Ir.

Said Jakfar bin Said Sulaiman, Tempat/Tahun Lahir Pidie, 1947,Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Tempat Tinggal Gampong Beutong Pocut, Kecamatan Sakti, KabupatenPidie, sebagai Penggugat VI;Dra.

Soedarsono TJ, Umur 32 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan D Jeumpang B.1/ 41,Jakarta Pusat, sebagai Tergugat Il;3. Ir. Sri Nurhayati binti Ir. Soedarsono TJ, Umur 26 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Perum Qaryah Thayyibah Blok C/55 Srengseng, Jakarta Barat, sebagai Tergugat III;4. Endang Wuryani binti Ir.

Soedarsono TJ, Umur 25 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan D Jeumpang B.1/41,Pajempongan, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat V;Di persidangan Tergugat VI dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernamaSYAMSUL BAHRI, S.H. dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor Syamsul Bahri, S.H. & CO, beralamat di Jalan Rawasakti No. 10,Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, terdaftar di Notaris Irwan Addy S., S.H.

FUAD Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, sebagaimana ketentuanPERMA No.1 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008 namun tidak berhasil/Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkanstatus Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatanperceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Ambarawa ; Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang

akan melakukanperceraian, wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugatatau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Tergugat, terlebihdahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Izin Perceraian yang diterbitkan

SALINAN PUTUSANNomor 2425/Pdt.G/2018/PA.KbmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SLTA., bertempat tinggal di xxx Sruweng, KabupatenKebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada BEJOPAWIRO, S.H., dan PRABOWO, S.H

Anmad Harun, S.H. tetapi Tidak Berhasil karena kedua belah pihak tidakmampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian,sesuai dengan Surat Keterangan Mediator Nomor 2425/Pdt.G/ 2018/PA.Kbmtanggal 19 Nopember 2018;Bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim telah mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secarabaik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk berceraidari Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

PA.Kbm tanggal 19 Nopember 2018;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telahmendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumahtangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginanuntuk bercerai dari Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Ijin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang, sehinggatelah memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugatbertempat tinggal Dukuh Soka Lor, Rt. 004 Rw 002, Desa Sruweng,Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Kebumen, dengan demikian

pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantara mereka;Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatanmengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan XXX ;Bahwa XXX telah meninggal pada bulan Februari 2018 karena sakitdan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya;Bahwa Pemohon dan XXX mempunyai anak tiga orang , yaituTermohon sampai Termohon Ill yang masih hidup;Bahwa Pemohon dengan XXX hanya mempunyai tiga orang anak yaitupara Termohon;Bahwa semasa hidupnya XXX bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untukkeperluan persyaratan pengajuan tunjangan pensiun XXX selakuPegawai Negeri Sipil kepada Pemohon ke PT.Taspen;.

murtad, baikkeduanya maupun salah satu diantara mereka; Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatanmengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan XXX ; Bahwa XXX telah meninggal pada bulan Februari 2018 karena sakitdan saksi ikut melaksanakan fardu kifayahnya; Bahwa Pemohon dan XXX mempunyai anak tiga orang , yaituTermohon sampai Termohon Ill yang masih hidup; Bahwa Pemohon dengan XXX hanya mempunyai tiga orang anak yaitupara Termohon; Bahwa semasa hidupnya XXX bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil; Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum danuntuk keperluan persyaratan pengajuan tunjangan pensiun XXXselaku Pegawai Negeri Sipil kepada Pemohon ke PT.Taspen;Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telahdiajukan, sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukansesuatu apaupun;Bahwa Pemohon dan para Termohon= masingmasing telahmenyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana

Negeri Sipilssehingga bukti tersebut telan memenuhi syarat formal dan materil sertamempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P6,yang telah bermaterai cukup dan cocokdengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX telah meninggaldunia tanggal 05 Februari 2018 karena sakit,sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama XXX dan XXX, sudahdewasa dan sudah disumpah

telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.4);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 823.3/031/11/2008, dikeluarkanpada tanggal 31 Maret 2008, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telahdicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.5);Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian NomorKP.200/901/UP/BM/4/1989, dikeluarkan pada tanggal 3 April 1989, yang telahdinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.6);Fotokopi Kartu Pegawai

Negeri sipil atas nama Hayudin Syah Nomor E. 633369,dikeluarkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 25081990, yangtelah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya(P.7);8 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00196/KEP/FT/212802/10 atas nama Waigoh (Janda Hayudin Syah) tanggal 7 Oktober 2010, yangtelah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya(P.8);9 Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas

uwak Pemohon;e Bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya(Rifki Pardamunyai) adalah saudara seayah lain ibu;e BahwaPemohon adalah anak ke2 dari empat bersaudara, hasil dari perkawinanHayudin Syah dengan Hendra Wida;e Bahwa Rifki Pardamunyai adalah anak tunggal dari perkawinan Hayudin Syahdengan Wasiqoh;e Bahwa setelah Hayudin Syah bercerai dengan Hendra Wida, Pemohon dansaudara Pemohon yang lain tinggal bersama dengan Hayudin Syah;e Bahwa Hayudin Syah bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil di Dinas Pertanian;e Bahwa Hayudin Syah meninggal pada Tahun 2010 sedangkan Wasiqohmeninggal pada Tahun 2012;e Bahwa saat Hayudin Syah dan Wasiqoh meninggal tidak ada wasiat mengenaiperwalian atas Rifki Pardamunyai;Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.TgmBahwa setelah Hayudin Syah dan Wasiqoh meninggal, Rifki Pardamunyaitinggal dan diasuh oleh Hendra Wida bersama Pemohon;Bahwa selama diasuh oleh keluarga Pemohon, Rifki Pardamunyai tumbuh sehatdan baikbaik saja;Bahwa tidak

Negeri Sipil di Dinas Pertanian;Bahwa Hayudin Syah meninggal pada Tahun 2010 sedangkan Wasiqoh sudahsakitsakitan;Bahwa saat sakit, Wasigoh tinggal di rumah orang tua Wasigoh di Pardasukahingga wafat pada Tahun 2012;Bahwa saat Hayudin dan Wasiqoh meninggal tidak ada wasiat mengenaiperwalian atas Rifki Pardamunyai;Bahwa setelah Hayudin Syah dan Wasiqoh meninggal, Rifki Pardamunyaitinggal dan diasuh oleh Hendra Wida bersama Pemohon;Bahwa selama diasuh oleh keluarga Pemohon, Rifki Pardamunyai tumbuh

PUTUSANNomor : 96/Pdt.G/2013/PA.PspkBISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam perkara cerai gugat pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Utara KotaPadangsidimpuan dalam hal ini memberi kuasa kepada yangberkantor di Medan

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Ex Aequo Et BonoMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugatdatang menghadap secara in persoon di persidangan.Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutusorang lain sebagai Wakil/Kuasanya.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil untukmengajukan perceraian penggugat telah memperoleh izin dari pejabat denganSurat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor: 522/470/2013, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal12 Juni 2013.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akantetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat.Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yangisinya

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahpaman Tergugat di Lubuk Pakam selama + 1 (satu) bulan kemudian merekatinggal di Medan selama beberapa Minggu, kemudian Penggugat pulang kePadangsidimpuan, karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak lakilakiyang bernama, umur 9 bulan.

Negeri Sipil untukmengajukan perceraian penggugat telah memperoleh izin dari pejabat denganSurat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor: 522/470/2013, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal12 Juni 2013, dengan demikian Majelis Hakim mernilai Penggugat telahmemenuhi persyaratan administrasi, oleh sebab itu perkara yang diajukan olehPenggugat telah dapat diperiksa dan dijatuhkan putusannya.Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugatyang

mediasi dan memilih Mediatoryang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Boyolali ;Menimbang, bahwa para pihak telah sepakat menyerahkan kepadaMajelis untuk menentukan Mediatornya ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosesmediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yangbernama Dra.Hj.Emi Suyati, Hakim Pengadilan Agama Boyolali, sebagaimanalaporan Mediator tanggal 16 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bhawa Termohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukakn Perceraian dari SekretarisDaerah Kota Surakarta Nomor XX, tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohonmemberikan jawaban sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara sidangyang pada pokoknya mengkui dan membenarkan seluruh dalil permohonanPemohon ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Emi Suyati dan telahdilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2018, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmelampirkan melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukakan Perceraiandari Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 800/3032/2018, tanggal 31 Mei2018, atas nama Termohon, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalamPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah tepenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tanggal 28111986 dan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak