Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2021Kurang Bayar untuk Masa Pajak April 2007 menjadi nihil, dengan rinciansebagai berikut: Keterangan Jumlah(Rp)Dasar Pengenaan PajakEkspor 5.731.560.647Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.221.453.115Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 7Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.437.680.460Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 1.490.063.820Jumlah Seluruh Penyerahan 22.880.758.042Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2021 Pajak keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 322.145.312,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.440.724.174,00Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp (2.118.578.862,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak...

(karena pembetulan) Rp 2.118.578.862,00PPN yang kurang dibayar RpSanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (8) UU KUP RpJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 September 2015,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 27 November 2015 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO)dan Palm Kernel (PK) serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yangdapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali, sehingga pajak masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Nilai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yangtelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atasnama: BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9053.000,beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya, Blok E5D,Pademangan, Jakarta Utara, 11430, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp14.666.975,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 309.340,00Kredit Pajak Rp 277.340,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 32.000,00Sanksi Administrasi Rp 15.360,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 47.360,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 April 2019 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4023/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor KEP00151/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yang telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.067.542.9053.000; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp47.360,00; adalah

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 47.360,00; dengan perincian sebagaiberikut:Dasar Pengenaan

Pajak Rp14.666.975,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp309.340,00Kredit Pajak Rp277.340,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp32.000,00Sanksi Administrasi Rp15.360,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp47.360,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2780/B/PK/Pjk/2019besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010, dihitungkembali sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 23 yang terutang 0,003 Kredit Pajak: 0,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar (23) 0,005 Sanksi administrasi:a.

Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,006 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22 November 2018 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal22 November 2018:Menimbang

menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00182/KEB/WPJ.03/2016 tanggal 07 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00744/NKEB/WPJ.03/2017 tanggal 12 April 2017, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00018/203/10/304/15 tanggal29 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.880.817.0304.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar

Penghasilan JunctoPasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor244/PMK.03/2008:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2780/B/PK/Pjk/2019Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3) 0,00pSanksi Administrasi:R Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00pRJumlah PPh yang masih harus dibayar (4 + 5) 0,00pMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

KEP00228/KEB/WP.J.07/2016, tanggal 16 Maret 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00034/207/10/058/15, tanggal 28 Januari2015, atas nama PT Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan MuliaBlok 9B, Jakarta Selatan, alamat korespondensi Gedung B&G Tower Lantai8, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Medan, 20111, sehingga PPN yangkurang/(lebih) dibayar

Dibayar dengan NPWP sendiri 243.283.22510 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2017 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padaHalaman 2 dari 7 halaman.

Lagi pula Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil(CPO) dan Palm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetapdapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku

Putusan Nomor 156/B/PK/Pjk/2021Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Ekspor Rp 10.538.920.000DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 21.713.352.250DPP atas Penyerahan yang Tidak Dipungut PPN Rp 3.624.420.019DPP atas Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN Rp Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 35.876.692.269DPP atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp Jumlah (4)

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 243.283.225Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Putusan Nomor 790/B/PK/Pjk/2021 Jumlah Rupiah MenurutUraianPemohon Banding TerbandingDasar Pengenaan Pajak 5.215.074.780,00 5.215.074.780,00PPh Pasal 26 yang terutang 229.748.885,00 1.043.014.956,00Kredit Pajak 229.748.885,00 229.748.885,00PPh yang kurang/ tidak dipotong 0,00 813.266.071,00Sanksi Administrasi 0,00 390.367.714,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0,00 1.203.633.785,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang

Nomor KEP00030/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhirdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00007/WPJ.04/KP.0707/2015, tanggal 02 Januari 2015 atas nama PTPetrosea PT Clough, NPWP 02.161.153.8014.000, beralamat di TamanKemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.215.074.780,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 792.606.550,00Kredit Pajak Rp 229.748.885,00PPh yang tidak/kurang dibayar

Rp 562.857.665,00Sanksi Administrasi Rp 270.171.679,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 833.029.344,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2016,Halaman 2 dari 8 halaman.

tentangPerjanjian Internasional Article 27, 31 Vienna Convention juncto Pasal 12P3B IndonesiaSingapore;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 790/B/PK/Pjk/2021Kredit Pajak Rp 229.748.885,00PPh yang tidak/kurang dibayar Rp 562.857.665,00Sanksi Administrasi Rp 270.171.679,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 833.029.344,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

Penetapan Nomor 4 1/Pdt.P/2018/PATTEKantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten HalmaheraBarat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang disaksikan olehdua orang saksi serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluhribu rupiah) dibayar tunai/kontanbahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il membina rumah di,Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat dan perkawinanPemohon dan Pemohon Il telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;bahwa sejak Pemohon dan Pemohon

adalahtetangga saksi ;bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri ;Pemohon dan Pemohon Il menikah secara sah pada tanggal 17Maret 2002 , di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan,Kabupaten Halmahera BaratBahwa disaat akad nikah Pemohon dan Pemohon Il saksi hadir;Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung kandung daripemohon Il;Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah;Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa uang sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah)dibayar

Pemohon Il adalahtetangga saksi;bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il adalah suami istri ;bahwa Pemohon dan Pemohon Il menikah pada tanggal 17 Maret2002 di wilayah hukum KUA Kecamatan Jailolo Selatan, KabupatenHalmahera Barat ;bahwa disaat akad nikah Pemohon dan Pemohon Il saksi hadir;bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung dariPemohon Ilbahwa saksi nikahnya adalah Dua orang saksi nikah;bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon berupa uang sebesarRp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dibayar

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dailildalil bahwa Pemohon danPemohon Il telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal17 Maret 2002 , dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah ayahkandung Pemohon Il, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(limapuluh ribu rupiah) dibayar

Penetapan Nomor 4 1/Pdt.P/2018/PATTEmahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai,dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi nikah.

Putusan Nomor 3264/B/PK/Pjk/2018Bahwa seharusnya tidak ada koreksi pembayaran bunga GFBVBelanda sehingga koreksi Pemeriksa dan Peniliti Keberatan atas objek PPhPasal 26 sebesar Rp. 14.444.361.673,00 seharusnya dibatalkan ataumenjadi nihil dengan perincian sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon Banding (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 206.802.435,00PPh Pasal 26 Terutang 25.853.799,00PPh Pasal 26 yang telah dibayar 25.853.799,00PPh Pasal 26 yang Kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi 0,00PPh Pasal 26 Kurang

Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88274/PP/M.XIB/13/2017, tanggal 1 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP58/WPJ.19/2014 tanggal 13Januari 2014 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak

berdasar dan novum yang diajukan bersifat menentukan sertadidukung dengan putusan badan peradilan yang telah BerkekuatanHukum Tetap (BHT) dalam Register perkara Nomor 794/B/PK/PJK/2012tanggal 17 Juli 2013 dan Nomor 860/B/PK/PJK/2012 tanggal 25 Maret2013 karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masihharus dibayar

dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00; (nihil), denganperincian sebagai berikut :RDasar Pengenaan Pajak P206.802.435,00RpPPh Pasal 26 Terutang25.853.799,00; RpPPh Pasal 26 yang telah dibayar25.853.799,00PPh Pasal 26 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00PPh Pasal 26 Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;Halaman 6 dari 9 halaman.

2016Tahun Pajak 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor116556.15/2014/PP, atas nama PT Phillip Sekuritas Indonesia, NPWP01.347.432.5.054000, beralamat di Gedung ANZ Tower Lantai 23B, JalanJenderal Sudirman Kavling 33A, Tanah Abang, Jakarta, sehingga jumlahPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Jumlah Penghasilan Neto 8.494.109.621Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 8.494.108.721PPh Terutang 1.987.621.441Kredit Pajak 3.929.996.840Pajak yang kurang/(lebih) dibayar

(1.942.375.399)Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (1.942.375.399) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Mei 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei2019

Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01130/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 21 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014, Nomor: 00039/406/14/054/16, tanggal 4April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.347.432.5.054000,sehingga pajak yang lebih dibayar

UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 94 Tahun 2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar

dihitung kembali menjadisebesar Rp1.942.375.399,00 dengan perincian sebagai berikut:Jumlah Penghasilan Neto Rp 8.494.109.621Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp 8.494.108.721PPh Terutang Rp 1.987.621.441Kredit Pajak Rp 3.929.996.840Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (1.942.375.399)Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) Rp Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (1.942.375.399)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Jumlah (US$ 15,347,020.00)Jumlah Penghasilan Neto (Rugi Fiskal) (US$ 550,071.00)Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal) (US$ 550,071.00)Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 0Kredit Pajak (US$ 6,696,388.86)Jumlah PPh lebih dibayar (US$ 6,696,388.86) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90508/PP/M.VA/15/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00408/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00031/406/13/091/15tanggal 28 April 2015 atas nama PT Cipta Kridatama, NPWP01.797.267.0091.000, beralamat di Gedung TMT 2, 3d Floor Suite 301,Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta, 12560, sehingga PPh yangkurang/(lebih) dibayar

329,945.003 Laba Bruto dari Usaha 86,169,055.004 Biaya Usaha 56,148,847.005 Penghasilan Neto dari Usaha 30,020,208.006 Penghasilan Neto dari Luar Usaha (10,309,339.00)7 Penghasilan Neto Komersial 19,710,869.008 Penyesuaian Fiskal (19,694,457.00)1.Penyesuaian Fiskal Positip 30,674,025.772.Penyesuaian Fiskal Negatif (50,368,388.00)9 Penghasilan Neto Fiskal 16,506.7710 Kompensasi Kerugian "11 Penghasilan Kena Pajak 16,506.7712 PPh Terutang 4,126.6913 Kredit Pajak 6,696,388.8614 PPh Kurang/(Lebih) dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar USD 6,692 ,262.17; dengan perincian sebagai berikut:Halaman 6 dari

Penyesuaian Fiskal Negatif (50,368,388.00)9 Penghasilan Neto Fiskal 16,506.7710 Kompensasi Kerugian 11 Penghasilan Kena Pajak 16,506.7712 PPh Terutang 4,126.6913 Kredit Pajak 6,696,388.8614 PPh Kurang/(Lebih) dibayar (6,692,262.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Penetapan No.528/Pdt.P/2018/PA.TTEbernama Ali Hairuddin Kua Kec Jailolo Selatan;; Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lutfi Ibrahim dan Ilham UmarJuma; Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa seperngkat AlatatShalat dibayar tunal ; bahwa Pemohon dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai; bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atausaudara sesusuan; bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon II tidak ada pihaklain yang keberatan

adalah tetanggasaksi; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri ;Pemohon dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 23Oktober 2003, di wilayah Kecamatan Jailolo Selatan ; Bahwa disaat akad nikah Pemohon dan Pemohon II saksi hadir; Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohonbernama Ali Hairuddin Kua Kec Jailolo Selatan;; Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lutfi Ibrahim dan Ilham UmarJuma; Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa seperngkat AlatatShalat dibayar

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan dalildalil bahwa Pemohon danPemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor UrusanAgama di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, tanggal 23 Oktober2003 dengan wali nikah adalah ayah Kua Kec Jailolo Selatan bernama AliHairudidn, dengan mahar berupa berupa seperangkat alat Shalat dibayar

Penetapan No.528/Pdt.P/2018/PA.TTEmemberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orangsaksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapatdisimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahuikalau Pemohon dan Pemohon II telah menikah diwilayah hukum KantorUrusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, pada tanggal 23 Oktober 2003,dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La sanusiAbdullah, dengan mahar seperangkat alat Shalat dibayar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperkawinan Pemohon dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23Oktober 2003 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan JailoloSelatan dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai , dan yangmenjadi saksi nikah adalah Lutfi Ibrahim dan Umar Juma, dinyatakan sahsehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untukmendapatkan buku nikah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, makapermohonan Pemohon

sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah ) bila dadu yang keluar 2 dadu maka dibayar sebesar Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah ) dan apabila dadu yang keluar 3 dadu maka dibayar sebesarRp.15.000, (lima betas ribu rupiah ) itupun sesuai dengan benar uang taruhan yangdipasang oleh pemain, apabila gambar pada dadu tidak sesuai dengan pasangangambar yang dipasang oleh para pemain di lapak koprok maka uang tersebut akanditarik oleh bandar dan uang tersebut menjadi milik Bandar.Bahwa permaian judi jenis Koprok

sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah ) bila dadu yang keluar 2 dadu maka dibayar sebesar Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah ) dan apabila dadu yang keluar 3 dadu maka dibayar sebesarRp.15.000, (lima betas ribu rupiah ) itupun sesuai dengan besar uang taruhan yangdipasang oleh pemain, apabila gambar pada dadu tidak sesuai dengan pasangangambar yang dipasang oleh para pemain di lapak koprok maka uang tersebut akanditarik oleh bandar dan uang tersebut menjadi milik Bandar.Bahwa permaian judi jenis Koprok

sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah ) bila dadu yang keluar 2 dadu maka dibayar sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah ) dan apabila dadu yang keluar 3 dadu makadibayar sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah ) itupun sesuai dengan besaruang taruhan yang dipasang oleh pemain, apabila gambar pada dadu tidak sesuaidengan pasangan gambar yang dipasang oleh para pemain di lapak koprok makauang tersebut akan ditarik oleh bandar dan uang tersebut menjadi milik Bandar;Bahwa permaian judi jenis Koprok

sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah ) bila dadu yang keluar 2 dadu maka dibayar sebesarRp.10.000, (sepuiuh ribu rupiah ) dan apabila dadu yang keluar 3 dadumaka dibayar sebesar Rp.15.000, (lima betas ribu rupiah ) itupun sesuaidengan besar uang taruhan yang dipasang oleh pemain, apabila gambarpada dadu tidak sesuai dengan pasangan gambar yang dipasang oleh parapemain di lapak koprok maka uang tersebut akan ditarik oleh bandar danuang tersebut menjadi milik Bandar.

Wajib Pajak : CV.Tiara Dalung PermaiNPWP : 02.017.823.2904.000Alamat : Lingkungan Batu Culung, Kerobokan KajaBadungdengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) Dikurangkan (Rp) Menjadi (Rp)Penghasilan (Rugi) Netto 2.674.189.624 0 2.674.189.624Penghasilan Kena Pajak 2.674.189.624 2.674.189.624PPh Terutang 784.756.700 0 784.756.700Kredit Pajak 95.478.700 0 95.478.700Kurang (lebih) dibayar 689.278.000 689.278.000Sanksi Bunga Pasal 13 (2) 330.853.440 330.853.440KUPJumlah PPh ymh (lebih) 1.020.131.440

Nomor 1090/B/PK/PJK/2014bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas seluruh badan usaha yang ada dibawah Tiara Dewata Group termasuk didalamnyaCv Tiara Dalung Permai sudah dihukum untuk membayar denda atas tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan, sebesar Rp. 12.075.154.636, (dua belas milyar tujuhpuluh lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yaitudua kali dari jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

Nomor00024/206/06/904/10 tanggal 15 September 2010 untuk Tahun Pajak 2006 setelahkepada Penggugat dihukum untuk membayar denda dua kali dari jumlah pajak yangterutang yang tidak atau kurang dibayar, selain bertentangan dengan putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetaap dan yang menjadi alat keterangan lain sebagaidasar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas; juga adalah bertentangandengan keadilan sebab terhadap subyek yang sama telah dijatuhkan hukuman bergandadan atau dikenakan

Putusan Nomor 1090/B/PK/PJK/2014Il.sudah dibayar 2 (dua) kali atau 200 % = Rp.126.500.848, (seratus dua puluh enamjuta lima ratus ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);Bahwa dijatuhkannya lagi sanksi administratif (administratieve sanctie) berupamembayar jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah denda sebesar 48 %setelah kepada Wajib Pajak pelanggar peraturan perpajakan tersebut dijatuhkanhukuman denda sebesar 200 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar,adalah sebagaimana pendapat

Nomor : 323 K/PID/2010 tanggal 30 September2010, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugianpenerimaan Negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayaranmelalui putusan Iskak Soegiarto Teguh.

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 122.558.285,00 122.558.285,00b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 449.820.909,00 412.409.764,00b.3. STP (Pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah (b.1 s.d b.5) 449.820.909,00 412.409.764,00c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0,00 0,00d.

sendiri 122.558.285,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 449.820.909,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (327.262.624,00)Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak327.262.624,00berikutnyaPPN yang kurang dibayar 0,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52447/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanHalaman

Putusan Nomor 601/B/PK/Pjk/2017Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PengusahaKenaPajak "A" kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebutmerupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan PajakKeluaran, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan denganPajak Keluaran, walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karenamenikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dariNegara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (1);Pasal 16B ayat (3):Pajak Masukan yang dibayar untuk

hal tidak terdapat kesulitan untuk mengidentiflkasiPajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis,Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukanyang dibayar untuk memperoleh BKP yang tidak terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa melalui pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mengidentiflkasi mana PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis danmana Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKPyang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) dapat mengidentiflkasi PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 16B. ayat (8) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas PajakMasukan yang dibayar untuk memperoleh BKP strategis, yangdikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PemohonPeninjauan

Februari 2015 sebesar Rp.580.000,- ditandatangani dan dicap stempel C-Cool (Asli).75) Kwitansi No. 397 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus kendaraan Dinas Operasional Dishubkominfo Ka Kotim Nopol B. 7619 IO ub Agustus 2015 sejumlah Rp. 4.820.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).76) Kwitansi No. 388 Dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus kendaraan Dinas Operasional Dishubkominfo Kab

Kotim Nopol B. 7619 IO ub Agustus 2015sejumlah Rp. 4.500.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).77) Kwitansi No. 305 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus kendaraan Dinas Operasional Dishubkominfo Kab Kotim Nopol B. 7619 IO ub Juli 2015 sejumlah Rp. 4.820.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).78) Kwitansi No. 304 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus kendaraan Dinas

Operasional Dishubkominfo Kab Kotim Nopol B. 7618 IO ub Juli 2015 sejumlah Rp. 4.500.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).79) Kwitansi No. 275 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus kendaraan Dinas Operasional Dishubkominfo Kab Kotim Nopol B. 7619 IO ub Juni 2015 sejumlah Rp. 4.720.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).80) Kwitansi No. 273 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar

Dishubkominfo Kab Kotim Nopol B. 7618 IO ub Mei 2015 sejumlah Rp. 4.160.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).92) Kwitansi No.586 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus kendaraan Dinas Operasional Dishubkominfo Kab Kotim Nopol B. 7618 IO ub Oktober 2015 sejumlah Rp. 4.850.000 Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).93) Kwitansi No. 577 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm bus

No. 570 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm kendaraan Dinas Operasional Keuangan Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 8222 FW ub Oktober 2015 sejumlah Rp. 4.650.000,- Tanda tangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asli).100) Kwitansi No. 562 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotim untuk Biaya dibayar biaya bbm Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) Dishubkominfo Kab Kotim ub.

Februari 2015 sebesarRp.580.000, ditandatangani dan dicap stempel CCool (Asli).Kwitansi No. 397 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom bus kendaraan DinasOperasional Dishubkominfo Ka Kotim Nopol B. 7619 IO ub Agustus2015 sejumlah Rp. 4.820.000, Tandatangan AMIR dan Stempel KiosBBM AMIR (Asli).Kwitansi No. 388 Dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom bus kendaraan DinasOperasional Dishubkominfo Kab Kotim Nopol B. 7619

Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bbm kendaraan Dinas OperasionalKeuangan Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 8222 FW ub Oktober2015 sejumlah Rp. 4.650.000, Tandatangan AMIR dan Stempel KiosBBM AMIR (Asli).100) Kwitansi No. 562 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom Pengujian kendaraan Bermotor(PKB) Dishubkominfo Kab Kotim ub.

Kemudian pernah terdakwa tanyakan kepadaRomi ini bagaimana pinjaman pak Andang, dijawab oleh Romi itu bakaltidak dibayar.

Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas Operasional KeuanganDishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 8222 FW ub Oktober 2015 sejumlahRp. 4.650.000, Tandatangan AMIR dan Stempel Kios BBM AMIR (Asili).100) Kwitansi No. 562 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab Kotimuntuk Biaya dibayar biaya bom Pengujian kendaraan Bermotor (PKB)Dishubkominfo Kab Kotim ub.

Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom kendaraan Dinas OperasionalKeuangan Dishubkominfo Kab Kotim Nopol KH. 8222 FW ub Oktober2015 sejumlah Rp. 4.650.000, Tanda tangan AMIR dan Stempel KiosBBM AMIR (Asli).100) Kwitansi No. 562 dari Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo KabKotim untuk Biaya dibayar biaya bom Pengujian kendaraan Bermotor(PKB) Dishubkominfo Kab Kotim ub.

Uraian Jumlah1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang dibayar Rp 0,004 Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 0,00Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Bunga Pasal 8 ayat 2 KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 8 ayat 2a KUP atas pembetulan SPT Masa Rp 0,00PPN yang mengakibatkan utang pajak Menjadi lebih Besard.

Jumlah sanksi administrasi (atb+ct+d+e+f+g) Rp 47.859.822,005 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 47.859.822,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

ayat (1) hurufa dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Uraian Jumlah1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,002 Telah Dibayar Rp 0,003 Kurang dibayar Rp 0,004 Sanksi administrasi:a. Denda Pasal 7 KUP Rp 0,00Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)b. Bunga Pasal 8 ayat 2 KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 8 ayat 2a KUP atas pembetulan SPT Rp 0,00Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak Menjadilebin Besard.

Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) Rp 47.859.822,00 5 Jumlah yang masih harus dibayar Rp 47.859.822,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 831.195.455b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 97.905b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 4.545.455b.6 Jumlah 4.643.360d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 4.643.360e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 826.552.0953 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 97.905c. Jumlah 97.9054 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 826.650.0005 Sanksi administrasi:a.

Jumlah (atb+c+d+e+f+g) 396.842.911 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 1.223.492.911 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 25 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Maret2019;Menimbang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.223.492.911,00 dengan perincian sebagai berikut: No Uraian

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 396.842.91116 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 1.223.492.911 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Seluruh Penyerahan 200,664,955,639 Penghitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10,607,594 540b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35,056,164,976Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (24,448,570,436)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24,645 471,481PPN yang kurang dibayar 196,901,045Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 196,901,045Jumlah PPN yang masih harus dibayar 393,802,090 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2682/B/PK/Pjk/2020September 2014 Masa Pajak Februari 2012, sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP00020/WPJ.19/KP.0103/2015tanggal 12 Februari 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.565.295.1091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp393.802.090,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.607.594.540b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 35.056.164.976Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (24.448.570.436)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 24.645.471.481PPN yang kurang dibayar 196.901.045Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 196.901 .045Jumlah PPN yang masih harus dibayar 393.802.090 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan

yang terutang menurut Pemohon Banding untuk PPNMasa Pajak Oktober 2013 adalah sebagai berikut: Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut sendiri Rp 0,00 Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri Rp 0,00 Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.946.100.000,00 Jumlah Pajak yang Lebih Bayar Rp 2.946.100.000,00 Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 2.946.100.000,00 Jumlah Pajak yang Kurang Bayar Rp 0,00 Sanksi Administrasi Pasal 13 (8) UU KUP Rp 0,00 Jumlah Pajak yang masih harus dibayar

Jasa yangtidak terutang PPN 0,00c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) 0,00d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yangMenurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan/Perolehan yang PPNnyatidak seharusnya dibebaskan atau tidakdipungut/T anggung jawab secara renteng: 0,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar

Putusan Nomor 3009/B/PK/Pjk/2020 diperhitungkand Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 2.946.100.000,00e Jumlah Perhitungan PPN Kurang /(lebih)dibayar (2.946.100.000,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.946.100.000,003 PPN kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP174/KEB/WPVJ.20/2016, tanggal 14 September2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.704.141.6006.000 sehingga pajak yang masihharus dibayar

sendiri0,00 b.Dikurangi: b.2.Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan2.946.100.000,00 d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan2.946.100.000,00 e.Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih)dibayar(2.946.100.000,00) Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya2.946.100.000,00 PPN kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 8 dari 10 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.509.091,00 2.509.091 ,00 0,00b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 943.519.409,00 1.460.153.067,00 516.633.658,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00 0,00b.6. Jumlah 943.519.409,00 1.460.153.067,00 516.633.658,00c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0,00 0,00 0,00c.2.

Jumlah 0,00 0,00 0,004 PPN yang lebih dibayar 941.010.318,00 1.457.643.976,00 516.633.658,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT109245.16/2014/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP01389/KEB/WPJ.07

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.509.091,00b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.460.153.067,00b.6. Jumlah 1.460.153.067,00c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.460.153.067,00e.Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/tidak terutang 1.457.643.976,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan 0,00PPN yang lebih dibayar 1.457.643.976,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 6 Agustus 2019, dengan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.509.091,00b. Dikurangi : Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1259/B/PK/Pjk/2020 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.460.153.067,00b.6. Jumlah 1.460.153.067,00c. Diperhitungkan :c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d.

sudah dipesan;Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan via sms ke saksi RusdiUmaternate Alias Us untuk merekap jumlah penjualan angka togel tersebutberupa pemasangan 2 (dua) angka, dengan biaya pemasangan paling rendahRp.1.000, (seribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000, (dua puluh riburupiah) sedangkan untuk 3 (tiga) angka jitu dan 4 (empat) angka jitu denganbiaya pemasangan paling tinggi Rp.1.000, (Seribu rupiah);Bahwa jika 2 (dua) angka keluar dengan pemasangan Rp.1.000,(seribu rupiah) maka akan dibayar

sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga)angka dibayar sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah ), dan 4 (empatangka dibayar RP.2.500,000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasilpenjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saudara RUSDIUMATERNATE alias US sebagai bandar dan terdakwa memperolehkeuntungan dari bandar sebesar 20% (dua puluh persen),Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan dan tanpa ijindari pihak yang berwenang;Bahwa penjualan kupon togel

rupiah) dan palingHal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Lbhbanyak 10.000.00,(Sepuluh ribu rupiah) tiap kuponnya, yang dilakukandengan caracara terdakwa merekap semua nomor yang dipasang olehorang yang membeli kupon kemudian nomor rekapan tersebut terdakwaserahkan kepada saksi sebagai bandar dan apabila nomor yang keluarsesual dengan nomor yang dipasang maka orang tersebut mendapatkansejumlah uang sesuai dengan jumlah angka yang dipasang dan apabilanomor yang keluar 2 (dua) angka dibayar

sebesar Rp.70.000, (tujuh puluhribu rupiah), 3 (tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000, (tiga ratus riburupiah ), dan 4 (empat angka dibayar RP.2.500,000, (dua juta lima ratus riburupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saksisebagai bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari bandar sebesar20% (dua puluh persen),Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan dan tanpa ijindari pihak yang berwenang;Bahwa terdakwa telah menyetor uang hasil penjualan togel

sebesar Rp.70.000, (tujunh puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka dibayar sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah ), dan 4(empat angka dibayar RP.2.500,000, (dua juta lima ratus ribu rupiah),dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkan kepada saksi RUSDIUMATERNATE alias US sebagai bandar dan terdakwa memperolehkeuntungan dari bandar sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkanpermainan judi togel tersebut bersifat untunguntungan dan tanpa ijjin daripihak yang berwenang.