No. 858 K/PID.SUS/2015yang Pemohon Kasasi terima, tidak sesuai digunakan terhadap yangseharusnya dana tersebut digunakan, maka adalah keliru PenuntutUmum mendakwa Pemohon Kasasi dengan dakwaan Primair Pasal 2UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangberbunyi "Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas makaPenuntut Umum telah salah dan keliru menentukan pasal undangundang yang didakwakan terhadap Pemohon Kasasi, yang tentunyamenyebabkan dakwaan tidak cermat;2). Susunan dakwaan tidak tepat;Hal. 23 dari 45 hal. Put.

No. 858 K/PID.SUS/2015Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap pertimbanganpertimbanganhukum dalam pembuktian unsurunsur dakwaan Subsidair tersebut, karenatidak benar dan atau keliru, hal tersebut terjadi karena Majelis Hakimpemeriksa perkara telah keliru memahami peraturan perundangundangantentang pengelolaan keuangan dan juga telah keliru memahami hukumpidana materiil, yang menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak tepat;Adapun kekeliruan Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam membuatpertimbangan

No. 858 K/PID.SUS/2015dipahami, karena jika pemahaman tentang kontruksi hukum unsur"penyalahgunaan kewenangan" tidak lengkap akan mengakibatkanpenerapan hukum akan menjadi tidak tepat atau keliru;Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dalam hukum pidana,khususnya dalam undangundang tindak pidana korupsi, memang tidakditemukan penjelasan konsep unsur "penyalahgunaan wewenang" olehkarenanya agar tidak salah memahami dan menerapkannya, makaharus merujuk pada hukum administrasi untuk menjelaskan

No. 858 K/PID.SUS/2015Terdakwa, dan wewenang tentang apakah suatu permohonandikabulkan atau tidak dikabulkan adalah merupakan wewenangpemberi bantuan, sehingga adalah keliru pemahaman MajelisHakim pemeriksa perkara, meletakkan kesalahan pada orang yangmeminta;b. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi berikutnya adalah menerimadana bantuan tersebut, dan sebagaimana diuraikan di atasperbuatan Pemohon Kasasi yang menerima dana bantuan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan;c.

Majelis Hakim Tingkat Banding khusus pada bagianEksepsi telah salah dan keliru dalam mengadili dan menerapkan hukum denganmenyatakan dan mempertimbangkan serta menyetujui pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama sehingga tuntutan eksepsi tersebut ditolak adalahpertimbangan hukum yang tidak tepat dan beralasan secara hukum(onvoldoede gemotiveerd).

Yang kemudian dalildalil gugatan yang salah tersebut di adopsi oleh Judex Facti menjadi sebuahpertimbangan hukum yang salah dan keliru pula;Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 204 K/Pdt./20152.

dalam menerapkan hukum oleh karenannya patut danpantas secara hukum Majelis Hakim Kasasi membatalkan pertimbanganhukum yang demikian;Tentang Pertimbangan Hukum Pada Bagian Pokok Perkara;Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Banding keliru dan salah dalam memeriksadan memuius serta mengadili perkara ini, hanya dengan memberiHalaman 18 dari 31 hal.

Nomor 204 K/Pdt./2015kekuasaan pihak pertama, tindakan Pemerintah dan peristiwa lainapapun yang menyebabkan kondisi stand foodcourt menjadimusnah/tidak dapat digunakan sama sekali oleh salah satu pihakdan/atau keduanya maupun pihak ketiga ........ maka para pihak sepakatuntuk tidak saling menuntut hal apapun juga............ dst";Dan uraian di atas jelaslah Judex Facti salah dan keliru menerapkan hukumdalam memeriksa dan memutus perkara ini sebab jelas dan terangbenderang ganti rugi materiil atas

Nomor 204 K/Pdt./2015sebesar 2 % (dua persen) dari target per bukan yang dikenakan pada setiaptenant, dan jika tidak dapat memenuhi keseluruhan tenant maka PemohonKasasi/Tergugat akan dikenakan sanksi berupa pemotongan dan 2 % (duapersen) fee operasional (vide Pasal 8 ayat (2);Artinya tidak berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Tingkat Bandingmenguatkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru dansalah "menghukum Pemohon Kasasi mengganti kerugian imateriil sebesarRp1.624.000.000,00

Oleh karenaitu telah nyatalah bahwa Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru karenaTIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU ~ TELAHMENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA,dalam perkara ini.Bahwa Majelis hakim perkara Aquo dalam pertimbangannya pada Halaman37 dengan menyatakan bahwa seluruh unsurunsur dalam DakwaanAlternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti namun padapertimbangan yang selanjutnya Majelis

Hakim Menyatakan pada pokoknyabahwa Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk dalamranah Hukum Perdata karena ada perjanjian hutang piutang didalamnyayang mana menurut pembuktiannya harus dibuktikan menurut HukumPerdata, sehingga bukan merupakan Tindak Pidana.Bahwa menurut hemat kami Penuntut Umum, Majelis Hakim dalampertimbangannya tersebut telah keliru, dimana Majelis hakim telahberpendapat bahwa Perbuatan para Terdakwa bukan merupakan TindakPidana dengan alasan bahwa perbuatan para

No. 703 K/Pid/2016Dakwaan Kedua, dalam pembuktian unsurunsur pasal tersebut MajelisHakim telah membuktikannya secara acak dan tidak berurutan sehinggamembuat pembuktiannya menjadi rancu dan tentunya telah mengakibatkanMajelis Hakim keliru dalam memutus perkara ini.

Maka MajelisHakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut jelas telah keliru karenatidak menerapkan peraturan hukum atau telan menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim dalam memeriksadan pengadili perkara Terdakwa MERI HERYANA BINTI DAMHARI danTerdakwa II HENDRA BIN MAT SANI dilakukan secara Arif dan Bijaksana danmelaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka terhadap Terdakwa MERI HERYANA BINTI DAMHARI dan Terdakwa II HENDRA BIN MAT SANIseharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung telah salahdan keliru kareena TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU TELAHMENERAPKAN

tersebut memperoleh kekuatan hukumtetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem olehkarena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak bolehdiajukan untuk kedua kalinya;Sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 064/XII/KIPPSA/2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengingatputusannya telah melanggar asas hukum Nebis in Idem.Dengan demikian menurut hukum Putusan Komisi InformasiPusat Nomor 064/XII/KIPPSA/2015, haruslah dibatalkan;Putusan Majelis Komisi Informasi Pusat Nomor 064/Xii/KipPsA/2015Telah Keliru

karena Pemohon dalam melakukan pengujianbeberapa materi/informasi publik yang dikecualikanmenggunakan dasar hukum Pasal 17 huruf (c), huruf (h),huruf (i) UndangUndang Nomor 28 tahun 2008 KIP, bukanPasal 17 huruf (j).Bahwa alasan pengecualian dalam Keputusan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi PT PLN (Persero)Nomor 0117.K/PPID/2016 bukanlah berdasarkan Pasal 17huruf j; UU KIP, melainkan berdasarkan Pasal 17 hurutf i.Bahwa berdasarkan uraian di atas, putusan Majelis KomisiInformasi Pusat telah keliru

Oleh karenanya sah dan berdasarkanundangundang alasan pengecualian informasi publik yangditetaobkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi PT PLN (Persero);UU KIP mengatur Pejabat Publik dapat mengecualikaninformasi publik dalam bentuk Keputusan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi;Sehingga sudah sepatutnya pendapat Majelis KomisiInformasi Pusat pada halaman 24 pada paragraph 3.39angka 6, 7, dan 8 dikatakan keliru dalam memahami hasil ujikonsekwensi Keputusan Pejabat Pengelola

PLN (Persero) Nomor 501K/DIR/2012 angka 1, 2 dan 6, yang dijadikan dasar hukum unttukmengecualikan informasi a quo telah nyata dan jelas bertentangandengan ketentuan Pasal 17 huruf ; UU KIP, sehingga berdasarkan uraianpada angka 1 sd angka 7 penguji konsekuensi yang dilakukan Termohon,sepatutnya ditolak atau dibatalkan telah keliru dalam memahami hasil ujikonsekwensi Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiPT PLN (Persero) Nomor 0117.K/PPID/2016;Dengan demikian adil dan berdasar hukum

Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh parapihak (vide Pasal 138 ayat (3) KUHPerdata);Bahwa Komisi Infromasi Pusat maupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait perjanjianmerupakan dokumen yang dimintakan merupakan informasi yang tidakdikecualikan;Halaman 31 dari 34 Hal. Put.

Bahwa PEMOHON KEBERATAN / Tergugat sangat keberatan terhadap putusan yangdidasarkan atas pertimbanganpertimbangan yang diberikan BPSK Kota Padang yangmemeriksa perkara a quo, yang selain karena putusan tersebut lahir dengan penuh CACATFORMAL yang antara lain diputuskan dengan telah melampaui kewenangan dalamkedudukannya sebagai Majelis Arbiter pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPadang, telah keliru dalam melakukan penilaian, salah dalam memahami dan menerapkanhukumsehingga pada muaranya

ACC FINANCE /ASTRA SEDAYAFINANCE Cabang Padang pada hakekatnya adalah penyebutanyang sangat keliru, karena tidak pernah ada baik dalam AnggaranDasar, maupun perubahannya, maupun dalam Berita Negaramaupun Lembaran Negara, subyek hukum yang bernamaPT.ACC FINANCE /ASTRASEDAYA FINANCE Cabang Padang sebagaimana gugatan Penggugat dalam gugatan BPSKBahwa, sebutan nama atau subyek hukum PEMOHONKEBERATAN/Tergugat yang benar adalah : PT.

Dengan demikian, karena TERMOHON KEBERATAN/Penggugat telah keliru dalammenentukan dan merumuskan subyek hukum PEMOHON KEBERATAN/Tergugat,maka sudah seyogyanyalah gugatan TERMOHON KEBERATAN/Penggugat ditolak,atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.E.

KEBERATANKEBERATA ATA PENYIMPULANPENYIMPULAN FAKTA DAN DASAR TWUKUM SECARA KELIRU DAN SUBYEKTIF OLEH BPSK KOTA PADANG ::.1.

Bahwa dengan demikian, karena penyiratan yang dilakukanMajelis BPSK tersebut adalah keliru dan menyesatkan, makasudah sepatutnyalah kesimpulan tersebut disingkirkan dan tidaklagi perlu dipertimbangkan. A. KEBERATANKEBERATAN ATAS AMAR PUTUSAN BPSKKOTA PADANG:1. Tentang amar butir ke1, vaitu Mengabulkan gugatanPenggugat sebahagian.a.

Memperhatikan uraianuraian sebagaimana dimaksud di atas danmemperhatikan materi Objek Gugatan maka dapat disimpulkan bahwaperihal Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugat merupakanhal yang keliru, hal tersebut dikarenakan sifat Gugatan a quo seharusnyamerupakan Gugatan yang diajukan melalui tata cara Gugatan PerwakilanKelompok namun Para Penggugat mengajukan Gugatan PMH biasasebagaimana tertuang dalam dalil angka II Gugatan a quo tanpaHalaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa perbuatan dari Para Penggugat yang telan mendudukkan Tergugat Xsebagai salah satu Pihak dalam perkara a quo ialah keliru dan sangat tidakberdasar, dimana dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyimpulkan secarasepihak bahwa Tanah milik Tergugat X termasuk ke dalam wilayah Pantal BebasParapat tanpa memiliki dasar hukum yang jelas mengenai batasbatas dari objekperkara (Pantai Bebas Parapat atau Ex Sosor Pasir) tersebut;Bahwa sebidang tanah milik dari Tergugat

Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat pada point ini jugamerupakan pernyataan yang dibuat secara asalasalan, dimana didalamgugatannya Para Penggugat menyatakan jika Sertifikat Hak Milik Penggugat(orangtua Penggugat) masih tercatat dan atau terdaftar pada KEPALAKANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN (incasu TERGUGAT III), bahwa pernyataan dari Para Penggugat ini semakinmemperjelas dan memperlihatkan jika gugatan yang disusun oleh ParaPenggugat adalah Gugatan yang keliru,

TENTANG KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARATERGUGATBahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 13 paragraf ke5 dan paragraf ke6, yang menyatakan jika TergugatIX dan Tergugat X telah mengabaikan Perda Nomor 7 Tahun 1989 tentangPenetapan Sosor Pantai Sebagai Pantai Bebas di Kota Wisata Parapat adalahpernyataan yang keliru dan sesat, dimana perbuatan jualbeli yang dilakukanoleh Tergugat IX dan Tergugat X atas sebidang tanah yang terletak di JalanSisingamangaraja

Hal tersebut sangat tidak masuk akal,mengadaada dan sangat keliru, karena peralinan hak atas tanah terjadi akibatadanya kesepakatan antara Tergugat IX dan Tergugat X untuk melakukantransaksi jual beli yang saha menurut hukum dan perbuatan yang dilakukan olehTergugat IX dan Tergugat X adalah suatu bentuk perbuatan berupa kebebasandalam berkontrak (freedom of contract) atas apa yang dimiliki atau apa yangmenjadi haknya yang berlandaskan atas dasar hukum yang Jelas;Bahwa sebelum terjadinya pelepasan

dan salah dalampertimbangannyaBAHWA MEJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PADA AMARPUTUSANNYA YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT YANGMENGUASAI TANAH OBJEK PERKARA SECARA PAKSA DAN TANPAHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, adalah putusanyang keliru karena TELAH SALAH dengan alasan berdasar fakta hukumyaitu :Bahwa semua Bukti yang diajukan oleh Tergugat beserta SaksiSaksiyang diajukan Oleh Penggugat maupun Tergugat yakni : saksi Eliana,saksi Supriono, Saksi Salim, Saksi Turia, Saksi Suroso dan saksiHalaman

Maka beralasan hukum Majelishakim Pengadilan Tinggi medan yang memeriksa kembali perkara a quomembuat pertimbangan bahwa Majelis hakim Tingkat pertama nyatanyata telah keliru dan salah dalam pertimbangannya sehinggamenjatuhkan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negerirantauparapat dan mengadili sendiri menyatakan oleh karena itu tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan cacat errorin personaBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatanPemohon terhadap

Bahwa terhadap keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama pada amar putusannya yangmenyatakan perbuatan Tergugat/Pembanding yang menguasalTanah Objek perkara secara paksa dan tanpa hak merupakan perbuatanmelawan hukum, adalah putusan yang keliru karena Telah salah denganalasan pada pokoknya menyatakan bahwa bukti beserta saksisaksi yangdihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat menerangkanbahwa bukanlah Tergugat/Pembanding yang menguasalobjek perkara melainkan anak kandung

yakni SUSANTO ;Bahwa Terbanding menanggapinya sebagai berikut, Pertama,Terbanding menegaskan apa yang disampaikan oleh Pembandingsebagaimana Poin B halaman 4 Memori Banding, adalah Keliru dantidak sesuai fakta Persidangan, sehingga mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Tingkat Banding kiranya hal ini menjadi catatan dankoreksi tersendiri kepada Pembanding atas pernyataan Pembandingtersebut ; Bahwafakta hukumpersidangan pada pemeriksaan saksiyang sebenarnyatelah disampaikan olehmasingmasing pihak

Pembanding/semula Tergugat terbukti menguasai ruko objekperkara secara melawan hukum dan tanpa izin yang berhak ;Maka Majelis Hakim tingkat Pertama telah benar menyatakan Perbuatanyang dilakukan oleh Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) : Bahwa Fakta hukum ini juga membantah dalil keberatan PembandingPoin A halaman 3, dengan membuktikan bahwa benar Pembandingmenguasai dan mengusahai tanpa izin dari yang berhak ruko objekperkara Bahwa oleh karena Pembanding telah keliru. dan

menanggapi alasanalasan keberatankeberatanPenggugat dan Tergugat II/oembanding II tersebut, majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : bahwa alasanalasan/keberatankeberatan para Tergugat , dan Il/Pembanding , dan Il tersebut tidak terdapat halhal baru yang perludipertimbangkan majelis Hakim tingkat banding karena semuanya telahdipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama; bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan tidak terdapat halhalbaru yang perlu dipertimbangkan, sangat keliru

melengkapi DO (Deliveriorder) dari Tergugat II; Menimbang, Penggugat telah berulang kali menegur para Tergugattetapi para Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baik dan Tergugat IImelalui surat No.311/ASP/JKT/XI/99 tanggal 1 Januari 1999 menyatakan tidak bersedia membayar uang sewa penumpukan karena bukansebagai pemilik barang melainkan hanya sebagai pengangkut atas orderTergugat Ill, dan perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;Pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru

tidak mencermati seksama dalam pertimbangan hukum judex factitersebut yang menyatakan :Bahwa alasanalasan/keberatankeberatan para Tergugat dan Tergugat II/Pembanding dan Pembanding II tersebut tidak terdapat halhal baru yangperlu dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding, karena semuanyatelah dipertimbangkan Majelis tingkat pertama;Bahwa dalam pertimbangan judex facti yang telah disebutkan di atas yangdengan kalimat menyatakan tidak terdapat halhal baru yang perlu dipertimbangkan adalah sangat keliru

bersamasama dalam pokokperkara (lihat putusan halaman 41 butir 2 dan seterusnya) eksepsi TergugatIl/Pembanding II dimaksudkan adalah untuk tidak diikut sertakan dalamperkara ini karena jelas bahwa Pembanding II/Tergugat II telah sampaikandalam jawaban terdahulu (butir dan 2 halaman 2) Tergugat II/PembandingIl dengan tegaskan menolak eksepsi tersebut sebagaimana kembaliTergugat Il asal/Pembanding Il sampaikan dalam banding ini sebagaiberikut:Bahwa Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi salah keliru

Bahwa judex facti tidak mengupas secara seksama dan meneliti buktibuktiyang telah diajukan dengan demikian pertimbangan hukum pengadilantingkat pertama keliru dan salah dalam menafsirkan dan menerapkan PasalPasal sebagai dasar pertimbangannya dengan mengutip Pasal 1889 ayat 3eyang bunyi Pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :Hal. 18 dari 21 hal. Put.

Nomor 2582 k/Pdt/2014Para Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat Dan ParaTurut Tergugat;e Bahwa gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal71 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentangPerrbahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,dengan mendalilkan seolah sebagai pihak yang berkepentingan sehinggamerasa berhak untuk mengajukan gugatan a quo adalah keliru, denganmenimbang bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan ParaTurut

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan TinggiBandung telah mengenyampingkan faktafakta hukum yang didapat dalampersidangan dan alasanalasan hukum yang dikemukakan Para PemohonKasasi, tetapi hanya serta merta mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Bogor yang telah keliru memberikan pertimbanganhukum, dan oleh karenanya telah tidak adil dalam memberikan putusanperkara a quo;.

Nomor 2582 k/Pdt/2014KEBERATAN:1.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis HakimPengadilan Negeri Bogor telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa pihakpihak standing in juditio dalam perkara a quo sehingga memperbolehkan pihaklain yaitu Yayasan Himma Aliya tanpa dasar hukum masuk dalam perkara aquo sedangkan yang dijadikan Tergugat/Terbanding sekarang TermohonKasasi oleh Para Penggugat/Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasidalam perkara a quo adalah jelas yaitu Yayasan Aliya

pada halaman 25 dan 26 putusan telah keliru serta tidaksesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya patutdibatalkan;Dalam Pokok Perkara;Bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung telahmengambil alin pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogoryang mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Para TurutTergugat mengenai gugatan kabur/obscur libel dikabulkan, maka gugatanPara Penggugat harus dinyatakan tidak

Nomor 2582 k/Pdt/201413.14.15.16.Dalam Eksepsi tersebut telah keliru, maka pertimbangan hukum Majelis HakimDalam Pokok Perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum DalamEksepsi juga telah keliru dan oleh karenanya patut dibatalkan;Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para PemohonKasasi didasarkan atas Faktafakta dan buktibukti otentik yang TelahDisampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bogor;Bahwa keberadaan Yayasan Aliya/Tergugat/Terbanding sekarang TermohonKasasi menurut

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang padatanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Keberatan Kesatu:Bahwa keliru

Nomor 3741 K/Pdt/2016dan bahkan tidak bisa menjalankan usaha untuk melunasi kredit atau cicilankepada Penggugat;Keberatan Kedua:Bahwa keliru. sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telahmemberikan pertimbangan hukum (mengadopsi kembali Putusan PengadilanNegeri kelas .A Kupang Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.KPG);Bahwa dalam Putusan Judex Facti Tingkat Banding Nomor23/PDT/2016/PTK Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam amarPutusannya menguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupangadalah

Pertimbangan yang keliru, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggimemeriksa kembali berkas perkara secara keseluruhan, meneliti bukti suratmaupun bukti saksi sebab secara fakta maupun hukam Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam proses persidangan di tingkat PengadilanNegeri Kupang hanya mengajukan bukti saksi seorang saja yaitu atas namaYon.

Badak No.11 (No.Baru) selaku Tergugat IV dan Koperasi SimpanPinjam Merah Putih selaku Tergugat V yang kemudian hakim bandingmendudukkan sebagai Turut Terbanding Il dan Ill adalah sangat keliru,karena Pemohon Kasasi Tergugat IV dan V ini tidak pantas disebut sebagaiTurut Terbanding karena pengurus Yayasan Taman KanakKanak tersebutsudah bubar dan ditutup sejak tahun 1998 yang lalu.

Il Makassar, tetap atas nama Aslang Kandupa,karena belum pernah dilakukan pengoperan hak, Sehingga harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ;Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakantidak ada kekaburan adalah pertimbangan yang keliru. Karena baik luasobjek pekara maupun para Pemohon Kasasi yang ikut digugat sangatkontradiksi di lapangan.

Oleh karena itu bukti surat P3, P5, P6,P9 dan P40, yang menganggap tidak relevan dan tidak perludipertimbangkan karena pertimbangan yang keliru. Dimana buktibuktitersebut justru majelis hakim harus mengakui dan mendukung M. AslangKandupa ;Bahwa bukti P32 adalah alat bukti yang tidak logika, dimana hargatanah pada lokasi objek perkara paling rendah Rp. 800.000.000, sehinggasangat tidak logika.

No. 1287 K/Pdt/2002Mahkamah Agung RI, tanggal 27 Mei 2004 ;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang telahdiperkuat oleh pengadilan banding berdasarkan bukti P33 dan didukungoleh keterangan saksi Ahmad Makin, BE dan Imran Mansyur, BA adalahpertimbangan hukum yang sangat keliru. Buktinya keterangan saksi AhmadMakin, BE mengatakan telah terjadi peralihan hak dari M. Aslang Kandupakepada Ny. Nurjannah karena sudah dibayar hak sewanya kepadaPemerintah Kodya Ujung Pandang.

Aslang Kandupa hanya sebagai pemeganghak sewa, bukan pemilik, dan juga tanah objek sengketa masih beradadalam pengawasan Laksusda, dalam hal ini Pangdam VII Wirabuana.Karena itu sertifikat tersebut harus dinyatakan sertifikat tidak sah dan tidakmengikat;Bahwa pengadilan banding nyatanyata telah mengambil keputusanyang keliru, yang tidak mempertimbangkan sejumlah buktibukti paraTergugat awal/Pemohon Kasasi , Il, Ill, Vil dan VII.

Oleh karena itusalah dan keliru pertimbangan dan kesimpulan hukum putusan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo pada halaman 23 paragrafkesatu yang pada pokoknya menyatakan Hibah tanah milik Alm. MamiqSahnan Alias Haji Hannan Alias Lalu Sahnan i.c. tanah sengketa olehAlm.

Suhaimi dandengan disaksikan oleh Mamiq Muriah selaku Kepala Dusun Riris, SaksiLalu Thahir dan Mamiq Suhar, bukti tersebut didukung oleh keteranganSaksi Mamiq Muriah dan Saksi Lalu Thahir yang turut menandatanganiSurat Pernyataan Jual Beli tersebut sebagai saksi.Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang demikian adalah tanpoa dasar sehingga salah dan keliru, karenaSaksi H Lalu Muriah menerangkan bahwa dasar peralihan tanahsengketa kepada Tergugat (H.

secara langsung jual beli antara Haji Hannandengan Haji Acmad (Tergugat), juga Saksi Lalu Tahir menerangkanbahwa saksi menandatangani surat jual beli Haji Acmad tersebut, karenaHaji Acmad memberitahu saksi kerumah saksi dengan membawakansurat jual beli untuk minta di tanda tangani.Bahwa oleh karena Saksi Mamiq Muriah alias Lalu H Lalu Muriah padasaat menjadi Kepala Dusun Riris tidak mengetahui adanya jual bellitanah sengketa anatara Mamiq Sahnan alias Haji Hannan alias LaluSahnan, maka salah dan keliru

Oleh karena itupertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 yangpada pokoknya menyatakan status bukti T1 telah sesuai dengan Pasal32 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karenaperolehan tanah sengketa dalam sertifikat Bukti T1 bukan berdasarkanitikad baik.

Faktanya didalam faktapersidangan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding merupakan keterangan berasarkan cerita semata (testimonium de auditu) yang kebenaran dan keabsahannya tidak dapatdipertanggung jawabkan oleh Para pembanding.Bahwa alasan maupun dalil para pembanding merupakan sebuahpenafsiran yang keliru sehingga alasan keberatan Para Pembandingsangat tidak beralasan hukum..

pada pokoknya adalah sebagai berikut : L1.TIAILAIT BIRCQEP ST ecsneceeenecinese neeeenenee ans meenne ena cneieci eNReRPengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadiliserta memutuskan Sengketa Perkara Tata Usaha Negara Nomor10/G/TUN/2011/PTUN.JBI dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Pengugat telah mendalikan dalam gugatannya halaman 3 angka 1 huruf atidak sesuai dengan Peraturan Pemermtah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, Bahwa penggugat telah keliru

Bahwa karena Pengugat dalam mengajukan gugatan telah Keliru mengajukangugatan yang bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolute) Pengadilan TataUsaha Negara Jambi, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara sudah seharusnyalah Gugatan tidak dapat diterima; 3.

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa pertimbangan butir (a)Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 812. 2/ 48/ BKD/ Tanggal 21 April 2011tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Strukturaldilngkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah Cacat Hukum adalahpenafsiran yang Keliru karena Keputusan tersebut adalah Keputusan Kolektifyang terdiri dari 23 Orang Pejabat sebagai Objek yang diberhentikan dari JabatanStruktural.

Sehat Jasmani dan Rohant, Bahwa tidak ada hubungannya Keputusan Tergugat dalam Pasal 5tersebut diatas karena Pasal 5 adalah persyaratan untuk dapat diangkatdalam Jabatan Struktural, sementara Keputusan Penggugat adalahPemberhentian dalam Jabatan Struktural sehingga keliru mengatakanTergugat telah melanggar ketentuan tersebut; Pasal 6 Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5tersebut Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah perlu memperhatikan Faktor Senioritas

SementaraKeputusan yang diterbikan Tergugat adalah $KeputusanPemberhentian dalam Jabatan Struktural sehingga Keliru mengatakanTergugat telah melanggar ketentuan tersebut; Namun terhadap Penerbitan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :$24.23/49/ BKD Nomor urut 33 An. Drs.

Pertimbangan tersebut merupakanpertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa berdasarkan data yang ada pada Pemohon Keberatan,Termohon Keberatan tidak pernah mengajukan permohonanrestrukturisasi kepada Pemohon Keberatan.

Oleh sebab itu,pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut di atasmerupakan pertimbangan yang dilahirkan berdasarkan informasi yangsalah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum;Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan hukum bagiPemohon Keberatan untuk menyatakan bahwa putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara,Sumatera Utara merupakan Putusan yang keliru dan bertentangandengan faktafakta hukum

;Ayat (2)Peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraSumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan MenteriKeuangan tidak termasuk jenis peraturan perundangundanganmerupakan pertimbangan hukum yang keliru

Nomor 851 K/Pdt.SusBPSK/2017salah menggugat orang atau dengan kata lain error in persona karenaseharusnya yang digugat adalah Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara bukan Termohon subjek Tergugat, makagugatan Pemohon terhadap Termohon adalah gugatan yang salah alamat atauerror in persona;Bahwa dengan demikian, karena objek yang didalilkan Pemohon bukanlahputusan Termohon, karenanya gugatan Pemohon terhadap Termohon adalahgugatan yang keliru dan salah alamat.

Karena itu sudah seharusnya gugatanPemohon ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima kedudukanbukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.Pertimbangan hukum seperti ini adalah keliru;Bahwa dalil Pemohon yang membantah dalam eksepsi jawaban Termohon,Termohon berdalih bahwa: Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keberatanterhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/ataukonsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen tersebut.Pasal

Bahwa lebih lanjut, Majelis Arbitrase BPSK yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini, sebagaimana dicantumkandalam halaman 8 paragraf 2 Putusan BPSK juga telah memberikanpertimbangan hukum yang keliru dengan menyatakan dengan jangkawatu 24 jam bertujuan memberikan kepada Penggugat DalamKeberatan tentang benar tidaknya transaksi yang sedang berprosesdan oleh karena SMS alert dari Penggugat Dalam Keberatanditafsirkan dengan keliru oleh Majelis Arbitrase BPSK bahwatenggang waktu 24 jam dimaksudkan

guna memberikan kepastianadanya suatu transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredityang dalam hal ini Tergugat Dalam Keberatan dan menurut pendapatyang keliru dari Majelis Arbitrase BPSK wajarnya pada tenggangwaktu 24 jam tersebut Penggugat Dalam Keberatan seyogyanyaHalaman 8 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.52.62.7belum melakukan pembayaran atas transaksi tersebut.

Pertimbangan hukum dari MajelisArbitrase yang keliru tersebut dikutip sebagai berikut:Halaman 18 dari 45 Putusam Nomor 155/Pat.G/2019/PN Bdg2.292.302.31Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah lalaidalam menegakan hakhak Penggugat selaku konsumen, danTergugat juga telah tidak melaksanakan kewajibannya denganbaik yang dalam hal ini Tergugat juga telah lalai menegakkansystem perlindungan kosnumen sebagaimana telah diatur didalam SEBI No. 14/17/DASP tanggal 6 Juni 2012.

Bahwakelalaian Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian berupapembayaran atas transaksitransaksi online denganmenggunakan kartu kredit Penggugat a quo;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN II:Bahwa Penggugat Dalam Keberatan, sangat berkeberatan danmenolak pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut, karenapertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukumyang keliru dan sebagaimana Penggugat Dalam Keberatan telahsampaikan dengan jelas dari mulai butir 2.1 sampai dengan 2.28 diatas, Penggugat

Pertimbanganhukum yang keliru tersebut pada halaman 9 paragraf 6 PutusanBPSK dikutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena kerugian a quo penyebabnyaadalah karena kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, makasudah selayaknya semua kerugian tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat dan tidak dapat dibebankan kepada Penggugat;ALASANALASAN UNTUK KEBERATAN V:2.35 Bahwa Penggugat Dalam Keberatan, sangat berkeberatan danmenolak pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK tersebut, karenapertimbangan hukum

Sehinggaeksepsi seperti ini sangat keliru dan kacau dan sudah selayaknya diTolak demi hukum.Bahwa demikian pula tidak benar dan keliru Eksepsi ataukeberatan/tangkisan Tergugat dan Tergugat II pada angka 3 (tiga) danangka 4 (empat).

dan tergugat Il sangat keliru, mengada ada, tidakberalasan hukum dan untuk itu mohon yang mulia majelis hakimHal. 42 dari 68 Hal.

Bahwa Jawaban Rekonpensi ini merupakan satu kesatuandengan Gugatan konpensi maupun Perubahan gugatan ParaPenggugat.3: Bahwa tidak benar dan keliru serta mengada ada, positaangka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) dalam gugatanPenggugat Rekonpensi. Sebab Penggugat Rekonpensi tidakHal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA.

Bahwa Tidak benar dan keliru serta Para Penggugatmenolak seluruh Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 8(Depan) Replik Konpensi Tergugat dan Tergugat II demikian pulaHal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2021/PA. Tlidalam seluruh Petitumnya sebab seluruh dalil yang disampaikan tidakdidasarkan pada kenyataan dan fakta fakta yang sebenarnya.5.

Bahwa pada pokoknya Posita angka 1 (satu) sampai denganangka 8 (Depalan) Duplik Konpensi dan Replik RekonpensinyaTergugat dan Tergugat II sangat keliru dan sangat mengadaada.Sebab pada kenyataannya Tidak benar Tanah objek perkara tersebuttelah diserahkan kepada suami Tergugat oleh Pewaris sebab Haltersebut tidak pernah di ketahui maupun disetujui oleh seluruh anakanak Pewaris.

Terlepas dari kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagai ahli warisTahang Bin Badu, namun penegasan tentang apakah ia satusatunya ahiwaris atau masih ada ahli waris lain dari Tahang Bin Badu sangatlahperlu/mutlak, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan konstruksi gugatan ;Jika Penggugat adalah satusatunya ahli waris, maka konstruksibentuk gugatan sudah tepat, tetapi jika disamping Penggugat masih ada ahliwaris lain dari Tahang Bin Badu, maka jelas konstruksi gugatan Penggugatsekarang ini sangat keliru

No. 2430 K/Pdt/2009Jika kelak faktanya menunjukkan bahwa ada ahli waris lain dari Tahang BinBadu disamping Penggugat sekarang, maka jelaslan bahwa gugatanPenggugat sangat keliru / tidak benar, sehingga oleh karenanya gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;. Di dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa ~.......... atas izin yangdikeluarkan oleh Tergugat ... Tergugat Ill menguasai tanah tersebutdengan tanpa hak dan melawan hukum ........

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan izin dan jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan izin yangdikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat izin Pertambangan Daerah(SIPD), maka jelas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negerisangat keliru/tidak benar, oleh karena SIPD tersebut adalah keputusan TataUsaha Negara, dimana pengujiannya dapat melalui Banding Administratifatau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 7

1104 C.I termaksud, yaitu dalam perkara perdatadi Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register perkara No.17/Pdt.G/1998/PN.Sinjai ;Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1989/PN.Sinjai termaksud telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dengan demikianterhadap perkara perdata sekarang berlaku asas ne bis in idem (kelakdalam pembuktian akan ternyata hal ini ) ;DALAM EKSEPSI (Tergugat II).1.Bahwa gugatan Penggugat yang mendudukkan Lurah Lamatti Rilau sebagaiTergugat Il dalam perkara ini adalah sangat keliru

KEBERATAN KEDUABahwa Yudix Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dansangat bersikap tidak adil dan tidak objektif, karena mengabulkan eksepsiTergugat tanoa alasan yang cukup apalagi pernilik sertifikat tidak ikut sertasebagai pihak Tergugat setidaktidaknya ikut serta mempertahankan sertifikatyang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Ny. SAHARIAH, DKK yang berarti satupengakuan secara diamdiam tentang kekawatiran proses terbitnya sertifikat yangtidak procedural.3.

KEBERATAN KETIGABahwa Yudix Facti sangat keliru dan tidak mempertimbangkan keteranganbukti P.5, P.12, P.13 dan bukti P.17 yang merupakan bukti kepemilikan bahkan didalam lokasi Para Penggugatlah menempatinya sejak dahulu sampai sekarang,sehingga sangat bertentangan kalau Yudix Facti memutuskan hanya karenaketerangan sepihak Tergugat mengajukan eksepsi tanoa dasar hukum danpembuktian yang akurat, olehnya itu melalui pernyataan kasasi ini sudah cukupberalasan hukum bilamana Hakim Agung Mahkamah Agung

KEBERATAN KEEMPATBahwa Yudix Facti sangat keliru dalam memutuskan sengketa ini tanpamempertimbangkan pokok perkara di mana di dalamnya disertai pembuktian yangbersifat menentukan dan disempurnakan dengan keterangan saksi di bawahsumpah yang menerangkan di hadapan Majelis Hakim sebagaimana padahalaman 22 yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalildalil para pihak buktibukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaiberikut

Secara fisik sebagian dari tanah tersebut dikuasai olen Para Penggugatsejak tahun 1968 dan ditetapkan sebagai Pembayar Pajak Bumi danBangunan (bukti P.11,P.12 dan P.13)Dari Fakta hukum tersebut mengungkapkan dan membuktikan kepemilikan ParaPenggugat, sehingga sangat keliru kalau Judex Facti berpendapat bahwa gugatansengketa ini adalah kewenangan peradilan umum yangterlebih dahulu dibuktikanhakhak keperdataannya.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasanalasan

menyatakan apakahbenar Tergugat I, Tergugat II telah menjual tanah adat milik Penggugatkepada Tergugat Ill, selanjutnya Tergugat IIl kepada Tergugat IV,sehingga Tergugat IV telah membangun rumah dan toko diatas tanahsengketa dan selanjutnya menjual kepada Tergugat V,Tergugat VI,Tergugat VII, sehingga Para Tergugat telah menguasai tanah waris adatsengketa tanpa membayar ganti rugi kepada Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugatadalah pertimbangan hukum yang sangat keliru

Bahwa pertimbangan yang sangat keliru dengan menyebutkan denganadanya tanda tangan Alex Puhuri (Penggugat) sebagai Saksi atasperistiwa hukum yang terjadi yang dilakukan Derek Puhiri/ Tergugat Iltelah melepaskan hak tanah adat kepada Daniel Pangala/Tergugat IIIyang didasarkan kepada bukti Surat berupa foto copy dari foto copy (P7) tanpa diperlihatkan aslinya dalam persidangan adalah tidak sahmenurut hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 701 K/Sip/1974 yang menyatakan pengajuan alat

tanah adat yang bernama Rukharang berdasarkan HakKesulungan dalam keluarga Puhiri dihubungkan dengan bukti P7dimana Penggugat (Alex Puhuri) telah nyata membubuhkan tandatangannya sebagai saksi adanya pelepasan tanah adat yang dilakukanoleh Tergugat II/ Derek Puhiri kepada Daniel Pangalla/Tergugat Ill ......adalah kesalahan Penggugat sendiri yang seharusnya Penggugatberkapasitas sebagai pemilik hak atas tanah adat yang bernamaRukharang yang berwenang melepaskan tanah miliknya adalahpertimbangan yang keliru

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan oleh karenakeberadaan status Penggugat Alex Puhiri sebagaimana diuraikan diatas,apakah sebagai pemilik hak atas tanah adat Rukharang berdasarkanhak kesulungan dalam keluarga Puhiri (P3 dan P4) atau sebagaiSaksi atas pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Derek Puhirimaka gugatan Penggugat dinyatakan kabur, adalah pertimbangan yanghukum yang sangat keliru dan kurang cukup dipertimbangkan , olehkarena pertimbangan hukum yang hanya pada surat bukti

membebaskanTerdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilanbawahannya itu ;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah adaapabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakanpembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

keperdataan antara Terdakwa II La Ode Amamu Bin La OdeAzim dan saudarasaudaranya (para Tergugat) melawan para saksi korban (paraPenggugat), dan terhadap perkara perdata tersebut belum mempunyai kekuatanhukum tetap karena para Penggugat (para saksi korban) mengajukan bandingatas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga belum diketahui siapasebenarnya pemilik sah tanah/kebun obyek sengketa atau tanah/kebun tempatkejadian perkara ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas adalah sangat keliru

sengketa keperdataan antara Terdakwa IILa Ode Amamu Bin La Ode Azim dan saudarasaudaranya (para Tergugat)melawan para saksi korban (para Penggugat), dan terhadap perkara perdatatersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena para Penggugat (parasaksi korban) mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo,sehingga belum diketahui siapa sebenarnya pemilik sah tanah/kebun obyeksengketa atau tanah/kebun tempat kejadian perkara.e Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimaksud adalah sangat keliru

Lampatu Bin La Zanu), Wa Ode Samdia Binti La OdeAbdul Rahman, Sanaa Binti Langgai dan Tajudin Bin Hanidi, dan keteranganTerdakwa II La Ode Amamu Bin La Ode Azim menerangkan bahwa Terdakwa tidakpernah menanam pohonpohon kapuk tersebut, sehingga yang bukan tanaman milikTerdakwa di tanah tersebut Terdakwa suruh potong saja, dengan demikian MajelisHakim telah keliru) = menerapkan hukum pembuktian dengan tidakmempertimbangkan alat bukti keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sertapetunjuk.Berdasarkan