Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelismemandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon dan Pemohon Il tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan wakil Ketua PengadilanAgama Mataram Nomor 121/Padt.P/2018/PA.Mir. tanggal 5 April 2018 tentanglayanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negaramelalui

, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, paraPemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dantidak ada halangan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itupermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang pembebasanbiaya perkara serta Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penggugat datang ke Kantor PTPLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sragen Jalan RA Kartini No 42 ASragen untuk menanyakan perihal pencopotan kWh meter listrik ke bagiancustomer service tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas sertatanggapan yang serius.5.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Penggugat datang keKantor PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sragen Jalan RA KartiniNo 42 A Sragen untuk menanyakan perihal pemasangan kWh meter listrikpulsa dan diinformasikan oleh bagian Customer Service bahwa permohonanpemasangan dilakukan secara online oleh seseorang dengan indentitasnomor handphone 085 229 019 307.

denganPengukuran Langsung, Tidak Langsung dan Non Pelanggan DiWilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Surakarta Nomor0017.PJ/HKM.00.01/SKA/2019 tanggal 9 April 2019 (Bukti T.4) padaPasal 4 yang menyebutkan maksud perjanjian ini adalah sebagaiacuan dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian tenaga Listrik(P2TL) yang dilakukan oleh Perusahaan penerima Pemborongan danbertujuan untuk keseragaman dalam pelaksaan pemboronganPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Unit PelaksanaPelayanan pelanggan (UP3) dan Unit Layanan

Megawatt Jaya (Bukti.T.5) yang kemudian ditindak lanjuti oleh PT PLN Unit LayananPelanggan Sragen mengeluarkan surat Nomor : 117/AGA.01.01/ULPSRG/2019 tanggal 1 Juli 2019 kepada Pelanggan PT PLN (Persero)Unit Layanan Pelanggan Sragen di Sragen Perihal PemberitahuanPelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang padapokoknya menerangka pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31Juli 2019 akan melaksanakan Penertiban pemakaian Tenaga ListrikHalaman 18 , Putusan Nomor 356/PDT./2020/PT SMGdengan

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUYATI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyediakan layanan sek komersial

Bahwa PENGGUGAT Satu sampai dengan Lima sangat dirugikan karenadisetopnya layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan olehTERGUGAT (PT. Ansvin Transportasi Wisata) dengan alasan Pekerja(PENGGUGAT) mengundurkan diri dari bekerja, ini adalah perbuatan fitnahyang dilakukan oleh Managemen TERGUGAT, sehingga bantuan tunai akibatCorona yang disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa diterima olehPENGGUGAT dengan alasan tidak aktif BPJS Ketenagakerjaannya.10.

menolak dalil gugatan point 1 ParaPenggugat ( Penggugat 1 s/d 5 ) yang hanya menyebutkan perusahaanTergugat bergerak dibidang Jasa Angkutan Bus Pariwisata karena JasaAngkutan Bus Pariwisata merupakan kegiatan penunjang dari kegiatanusaha Tergugat yaitu melakukan perencanaan dan pengemasankomponenkompenen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata,obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya dalam bentukpaket wisata; melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata;penyediaan layanan

pramuwisata yang berhubungan dengan paketwisata yang dijual; penyediaan layanan angkutan wisata; pemesananakomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket penjualan seni budayaserta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; melakukan pengurusandokumen perjalanan; melakukan penyelenggaran ibadah agama danperjalanan intensif;Bahwa benar di Perusahaan Tergugat tidak mempunyai PeraturanPerusahan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan olehDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;Bahwa Tergugat

Abah Oyok pulang ke rumah Abah Oyok di Lrg.Serumpun, sesampainya di lorong serumpun kemudian Abah Oyok turun darimotor, namun saksi Irfan tetap di atas motor, kurang lebih selama 5 (lima) menitAbah Oyok ke luar dari rumah dan langsung meminta saksi Irfan untukberangkat dengan sepeda motor VEGA hitam yaitu Irpan sebagai pengemudidan Abah Oyok berada diposisi dibonceng dan kemudian berangkat menujudaerah Merlung, dalam perjalanan itu tepatnya di daerah Telanaipura saksi Irfanada memberitahu melalui layanan

Serumpun, sesampainya di lorong serumpun kemudian Abah Oyokturun dari motor, namun saksi Irfan tetap di atas motor, kurang lebih selama 5(lima) menit Abah Oyok ke luar dari rumah dan langsung meminta saksi Irfanuntuk berangkat dengan sepeda motor VEGA hitam yaitu Irpan sebagaipengemudi dan Abah Oyok berada diposisi dibonceng dan kemudian berangkatmenuju daerah Merlung, dalam perjalanan itu tepatnya di daerah Telanaipurasaksi Irfan ada memberitahu melalui layanan SMS kepada saksi Johan bahwasaksi

Abah Oyok pulang ke rumah Abah Oyok di Lrg.Serumpun, sesampainya di lorong serumpun kemudian Abah Oyok turun darimotor, namun saksi Irfan tetap di atas motor, kurang lebih selama 5 (lima) menitAbah Oyok ke luar dari rumah dan langsung meminta saksi Irfan untukberangkat dengan sepeda motor VEGA hitam yaitu Iroan sebagai pengemudidan Abah Oyok berada diposisi dibonceng dan kemudian berangkat menujudaerah Merlung, dalam perjalanan itu tepatnya di daerah Telanaipura saksi Irfanada memberitahu melalui layanan

bukan PemantauKeuangan Negara ;Bahwa pada prinsipnya Termohon Keberatan tidak keberatan akanmemberikan Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Keberatan ataukepada masyarakat pada umumnya, karena memang sudah menjadikewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang seharusnyadiberikan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan yangpaling penting tidak disalahgunakan penggunaannya, apalagi sudah adaPeraturan Bupati Way Kanan Nomor : 28 Tahun 2017 tentang PedomanPenyelenggaraan Layanan

yang timbulapabila suatu informasi diberikan kepadamasyarakat serta setelah dipertimbangkandengan saksama bahwa menutup informasipublik dapat melindungi kepentingan yang lebihbesar daripada membukanya atau sebaliknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Bab IlInformasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan, BagianHalaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUNBLKesatu Informasi Publik Desa yang

rahasia negaramaupun rahasia bisnis/perusahaan;Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan pengujian diatas makahasil pengujiannya akan memberikan informasi sebagai berikut:Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/K1I/2021/PTUNBL Informasi publik dapat terbuka seluruhnya; Informasi publik tertutup/dikecualikan seluruhnya; Informasi publik dapat terbuka sebagian dan tertutup/dikecualikansebagiannya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan

Kalitra Bersinar Mandiri yang dituju kepada KelompokKerja Konstruksi Unit Layanan Pengadan (ULP) pada DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten SerdangBedagai Tahun Anggaran 2018, perihal Mohon Penjelasan( Bukti P 5) ;6.Foto copy Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) (Lelang Ulang)Nomor: 18.5/616/BAPP/ULPIV/2018, tanggal 30 April 2018( Bukti P 6) ;7. Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor:18.5/1268/BAHP/ULPV/2018, tanggal 12 Mei 2018,( Bukti P 7) ;8.

Foto copy Print out surat Pemerintah Kabupaten Serdang BedagaiUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Nomor:18.5/1500.a/ULPV/2018, tanggal 22 Mei 2018, tentangJawaban Sanggahan Kode Lelang 857378, ( Bukti P 9) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy suratsurat yang telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapatdijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T1 sampai

Pelaksanaan tanggal 02 Mei 2018 (vide Bukti T3);Bahwa, Penggugat telah mengirimkan Surat (tanpa tanggal), PerihalMohon Penjelasan yang pada pokoknya memohon penjelasan dariTergugat mengenai kebutuhan Personil tenaga terampil dan Nilai HargaPerkiraan Sendiri (HPS) yang sama persis dengan nilai pagu anggaran(vide Bukti P5);Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Berita Acara Pemberian Penjelasan(BAPP) (Lelang Ulang) Nomor : 18.5/616/BAPP/ULPIV/2018, tertanggal30 April 2018 secara daring (online) melalui Layanan

DPRD kota Banjarbaru, kemudian dibawake Propinsi Kalimantan Selatan untuk dilakukan verifikasi dan setelahHal 8 dari 82dinyatakan lengkap maka dikirim kembali ke Pemerintah Banjarbarukemudian diterbitkan peraturan Walikota Banjarbaru mengenaipenjabaran APBD.Bahwa dari jumlah anggaran tersebut, telah dialokasikan sebesar Rp542.376.000, untuk kegiatan pembangunan 4 ruang kelas baru SMPN14 Kota Banjarbaru;Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan 4 ruangkelas baru SMPN 14 tersebut Unit layanan

Pengadaan (ULP) KotaBanjarbaru Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pokja VI melakukanpelelangan umum oleh melalui proses evaluasi sistem gugur, yangdikelola oleh Unit Layanan Pengadaan kelompok kerja NM KotaBanjarbaru, yang diketuai oleh kabag Pembangunan saksi Ir.

;Bahwa dari hasil evaluasi panitia dan berdasarkan surat pemberitahuandari Unit layanan Pengadaan Kota Banjarbaru Nomor : 04/ULP/POKJAVVDISDIK.SMP 14/VIIV2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal usulanPenetapan pekerjaan ditentukan pemenang yaitu CV.Teguh Rizqi Wijayadengan nilai penawaran sebesar Rp 433.875.000,, yang selanjutnyadibuatkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :425/0498.a/DP/2010 tanggal 16 September 2010 yang ditandatanganioleh saksi Drs.FIRDAUS HAZAIRIN selaku Pengguna Anggaran danHarsono

;Bahwa dari jumlah anggaran tersebut, telah dialokasikan sebesar Rp542.376.000, untuk kegiatan pembangunan 4 ruang kelas baru SMPN14 Kota Banjarbaru;Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan pembangunan 4 ruangkelas baru SMPN 14 tersebut Unit layanan Pengadaan (ULP) KotaBanjarbaru.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pokja VI melakukanpelelangan umum oleh melalui proses evaluasi sistem gugur, yangdikelola oleh Unit Layanan Pengadaan kelompok kerja IV KotaBanjarbaru, yang diketuai oleh kabag Pembangunan Saksi Ir.FAKRUDIN melalui POKJA VI Saksi Ir. M. F. ZAHEDI, MT.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telahtidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan AgamaSurabaya dengan penetapan tanggal 23 Juni 2021, maka Penggugatmendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan biaya yang timbul akibatperkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan

gugatan Penggugat patutditerima dan dikabulkan ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang UndangNomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau ditempat perkawinandilangsungkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 1974 tentang pedoman pemberian layanan

dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 1954,serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukanpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara;Subsidair :Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan PembebasanBiaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Ngawi Nomor W13A25/2289/HK.05/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang amarnya mengabulkangugatan Penggugat dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkarasecara cumacuma;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdan Tergugat hadir di persidangan kemudian

di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang bahwa, Penggugat mohon untuk dibebaskan dari membayarbiaya perkara disebabkan Pengugat mengaku orang yang tidak mampu secaraekonomi / miskin dengan melampirkan Surat Keterangan yang dikeluarkanoleh Lurah Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,tertanggal 09 Maret 2017, yang dikuatkan dengan Surat Pertimbangan PaniteraNomor : W.14A1/261/Hk.05/III/2017, Penetapan Layanan

dengan iwadl sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribuSUBSIDER: Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan T ergugat;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini memperhatikan danmenerima keadaankeadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalampenetapan Nomor: 002/LPBP/2015/PA.KIt tanggal 20 Mei 2015 tentangpemberian ijin berperkara secara prodeo, yang isinya memberikan izin kepadaPenggugat untuk berperkara secara prodeo dan memerintahkan kepada Paniterauntuk mendaftar perkara ini dengan Layanan

perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXKabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 UndangundangNomor 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islamdan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1655/Hk.05/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019tentang Layanan

perkawinanyang ditetapkan oleh Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan a quo, maka Majelissecara exofficio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkanpernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam petitumangka 3 (tiga) telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaMasohi Nomor W24A2/233/HK.05/III/2015, tertanggal 24 Maret 2015 tentangPenetapan Layanan

Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi HukumIslam, namun oleh karena Isbat nikah tersebut dilaksanakan secara terpadu diKecamatan Songgon maka kepada Pemohon dan Pemohon Il diperintahkanuntuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Songgon Kabupaten BanyuwangI;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1415/Hk.05/III/2019 tertanggal 15 Maret 2019tentang Layanan

W3A4/694/HK.05/IV/2015 tanggal 15 April 2015 tentangPenetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara inidibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bukittinggisebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas yang dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta Tergugat yang telahdipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sudahdinyatakan tidak hadir, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal149 ayat (1) RB.g;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan layanan