Foto copy Checklist pengawasan tahapan pencalonan pemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PanwasKecamatan Angkola Julu, ( Bukti P 16 ) ; 17.

Ali Musa, tanggal 26 Juli 2012, ( Bukti P 28); copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk2) olehpanwas lapangan Desa Huta Padang, Kec.Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Ali Musa, tanggal 28 Juli 2012, ( Bukti P 29 ); copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model ckwk1) Kelurahan Singali, Kec. PadangsidimpuanHutaimbaru, an. Badrul M.

Harahap, tanggal 26 Juli 2012, ( Bukti P 30);copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk2) olehpanwas lapangan Kelurahan Singali, Kec.Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Badrul M. Harahap,tanggal 30 Juli 2012, ( Bukti P 31 ) ; copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model ckwk1) Desa Partihaman Saroha, Kec. PadangsidimpuanHutaimbaru, an.

Salman Paris, tanggal 26 Juli 2012, ( Bukti P 36); Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk2) olehpanwas lapangan Kelurahan Lubuk = Raya, Kec.Padangsidimpuan Hutaimbaru, an. Salman Paris, tanggal 27 Juli 2012, ( Bukti P 37); Foto copy Surat Tugas Nomor : 01/Panwas cam/VI/2012 (model ckwk1) Kelurahan Sabungan Jae, Kec. PadangsidimpuanHutaimbaru, an.

Ibnu Khoir, tanggal 14 Juni 2012, ( Bukti P 38 ) ; Foto copy Laporan hasil pengawasan pemilu (model c kwk2) olehpanwas' lapangan Kelurahan Sabungan Jae, Kec.Padangsidimpuan Hutaimbaru, an.

., MS.iJabatan : Kabid Pengawasan, Pengendalian Kehutanan danKonservasi4. Nama : Arlin Lukisa Putra S.THalaman 1 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLGJabatan : Kasi Pengendalian Pencemaran dan KerusakanLingkungan5.

prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaranhutan.Berdasarkan pengawasan Tergugat tersebut, sama sekali tidak adatemuan dari Tergugat atas pelanggaran lain baik yang berkaitandengan sanksi adminitratif maupun pelanggaran atas ketentuanlain.

Sari PersadaRaya semester Desa Telang Kecamatan BayungLencir Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan, tahun 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan SanksiAdministrasi Teguran Tertulis Tanggal 19 Maret 2020,(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari PT.

Pasal 3 ayat (1) : Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkanSanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:a. Izin Lingkungan;Halaman 81 Putusan Nomor 69/G/TF/2021/PTUN.PLGb. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atauc.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Kabid Pengawasan,Pengendalian Kehutanan dan Konservasi selaku Ketua beserta anggotaTim Verifikasi Lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten MusiBanyuasin telah melakukan rapat verifikasi lapangan terkait kerusakanlingkungan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit PT.

YahyaHarahap bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalahsebagai pengawasan horizontal atas segala tindakapan upaya paksa yangdilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkarapidana agar benarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan denganperaturan hukum dan perundang undangan.

Dan sebagaimana pulapendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadapproses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembagaPraperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistemperadilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapati daripengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuaidengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk mencipktakan suatuproses pengakkan hukum yang didasarkan pada kerangka due process oflaw.

Selanjutnya hukum sebagaisaran untuk melakukan rekayasa social, Praperadilan dapat membawamasyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju kearah pembangunan hukum ke depan;Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalamKUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak AsasiManusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secarahorizontal atau dengan kata lain, Praperdailan mempunyai maksud sebagaisarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan

Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yangdiatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalahuntuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hakhaktersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (videPenjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkanuntuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, dibawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan danpenegakan hak asasi manusia.

Fungsi pengawasan yang diperankan = pranatapraperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai padapenyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yangmengedepankan unsur obyektif, sedangkan unsur subyektif tidakdapat diawasi pengadilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK)menyatakan:Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturandan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan LembagaJasa Keuangan Lainnya beralin dari Menteri Keuangan dan BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OuJK.;6.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU OJK menyatakan:Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalahlembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang = pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksuddalam undangundang ini.;9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU OJK menyatakan:Hal. 3 dari 55 hal. Put.

No. 408 K/Pdt.SusPailit/2015Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6, OJK mempunyai wewenang:a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatanjasa keuangan;b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan olehkepala eksekutif;c.

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungankonsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan,pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan;d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa kKeuangan dan/atau pihak tertentu;e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;g.

No. 408 K/Pdt.SusPailit/2015Bahwa dalam menjalankan usaha perasuransian, Perusahaan Asuransiwajib menjaga tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 11ayat (1) huruf a UU Perasuransian yang menyatakan:Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian,Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yangterdiri dari:1.

Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 824.3 / 989 / 212 / 2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo;

1. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 350 Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat keputusan nomor 193 tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

;

AMRU;

Msi;

NURWIYANTO, M.Si;

TPK/2016/PTSBY2 (dua) lembar Dokumen yang sudah dilegalisir sesuai denganaslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan UmumNomor 596kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 danditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP.

Balongsari Blok IIF /5 Tandes Surabaya;1 (Satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 29Juli 2013 nomor : 144/BAWASLUPROV/JTM/VII/2013, perkerjaanBelanja Spanduk pengawasan pelaksanaan kampanye, CV.SINGGASANA PUTIH, JI. Krukah Selatan 7B/7 Kel. Ngagel RejoSurabaya;1 (Satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12Agustus 2013 nomor : 152/BAWASLUPROV/JTM/VIII/2013,perkerjaan Belanja Spanduk pengawasan masa tenang, CV.SINGGASANA PUTIH, JI. Krukah Selatan 7B/7 Kel.

Ngagel RejoSurabaya;1 (Satu) Bendel Asli Dokumen pengadaan langsung tanggal 12Agustus 2013 nomor : 152.2/BAWASLUPROV/JTM/VIII/2013,perkerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan danPenghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jl. KrukahSelatan 7B/7 Kel.

Riwayat Pekerjaan yaitu :Kasubbag Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengahtahun 2005;Kasubbid Pengairan Bappeda tahun 2006;Kasubbid Pelaporan dan Peragaan Bappeda tahun 2007;Kasubbid Pengendalian Program Bappeda tahun 2007;Kasi Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas ESDM ProvinsiKalimantan Tengah tahun 2008;Kasi Bimtek dan Penataan Wilayah DESDM tahun 2009;Tugas Belajar Program Doktor Institut Teknologi Bandung tahun2013;Kasi Pengawasan Operasi Produksi tahun 2018;Bahwa Saksi Ahli menerangkan

jabatan Saksi yaitu sebagai KasiPengawasan operasi produksi Dinas Energi dan Sumber daya MineralProvinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas melakukan pengawasandalamrangka pembinaan baik administrasi, finansial, teknis danlingkungan perizinan pengusahaan pertambangan serta melaksanakan,Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 81/Pid.SusLH/2018/PN Ksnmengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan sertamenyiapkan dan mengevaluasi data pengusahaan pertambangan tahapoperasi produksi;Uraian tugas

Merencanakan program kegiatan pengawasan pertambangan tahapoperasi produksi;b. Melaskanakan pengawasan pengusahaan pertambangan tahapoperasi produksi;c. Melaksanakan pengawasan teknis dan lingkungan pertambangantahap operasi produksi;d. dan menyiapkan bahan/konsep dalam rangka perizinan gudangbahan peledak dan tangki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC),Kartu Izin Meledakan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahanpeledak;e.

Merencanakan program kegiatan pengawasan produksi;Bahwa Saksi Ahli menerangkan berdasarkan Surat Kepala KepolisanResor Katingan Nomor: B/861/V/RES.5.5./ 2018, tanggal 23 Mei 2018perihal permintaan keterangan kemudian Saksi mendapat penunjukuanoleh Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi KalimantanTengah dengan Surat Nomor : 094/312/1.3/DESDM, tanggal 28 Mei 2018untuk memberikan kerangan Ahli Pertambangan;Bahwa Saksi Ahli dijelaskan oleh Penyidik dari Satreskrim PolresKatingan bahwa saat

terhadapanakanak hasil pernikahannya dengan TERGUGAT REKONPENSI,namun karena TERGUGAT REKONPENSI telah berkeputusan dantidak dapat melanjutkan rumah tangga dengan PENGGUGATREKONPENSI, maka tidak mungkin pula PENGGUGAT REKONPENSImempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGATREKONPENSI;Bahwa perlu PENGGUGAT REKONPENSI sampaikan bahwaTERGUGAT REKONPENSI telah membawa pergi anakanak hasilHal 5 dari 16 Hal Put No 0539/Pdt.G/2017/PA.Sbypernikahannya dengan TERGUGAT REKONPENSI begitu saja,sehingga anakanaknya kurang pengawasan

, baik pengawasanterhadap kegiatan sekolah, belajar dan les serta pengawasan terhadapkebutuhan makan anakanaknya, mengingat TERGUGATREKONPENSI sehariharinya bekerja di sebuah kantor swasta daripagi hingga sore ;Bahwa sebelumnya, pengawasan terhadap anakanaknya sangatterkontrol sekalipun saat PENGGUGAT REKONPENSI danTERGUGAT REKONPENSI bekerja oleh karena masih ada orang tuaPENGGUGAT REKONPENSI yang ikut mengawasi perihal kegiatansekolah, belajar, les serta masalah makan anakanaknya, terlebih lagipekerjaan

Bin MargoHarjo melakukan penyelidikan yang kemudian melihat Terdakwa yang sedang duduksendirian terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi Carito Tarmuji Bin Rebo bersamadengan saksi Nico Wibowo S, SH Bin Djoko Santoso dan saksi Rian Ferdian A.Md BinMargo Harjo mendekati Terdakwa lalu memeriksa identitasnya kemudian saksi CaritoTarmuji Bin Rebo bersama dengan saksi Rian Ferdian A.Md Bin Margo Harjo melakuaknpenggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksi Nico Wibowo S, SH Bin DjokoSantoso melakukan pengawasan

Margo Harjo melakukan penyelidikan yang kemudian melihatTerdakwa yang sedang duduk sendirian terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi CaritoTarmuji Bin Rebo bersama dengan saksi Nico Wibowo S, SH Bin Djoko Santoso dansaksi Rian Ferdian A.Md Bin Margo Harjo mendekati Terdakwa lalu memeriksaidentitasnya kemudian saksi Carito Tarmuji Bin Rebo bersama dengan saksi Rian FerdianA.Md Bin Margo Harjo melakuakn penggeledahan terhadap Terdakwa sedangkan saksiNico Wibowo S, SH Bin Djoko Santoso melakukan pengawasan

kabul, serta syaratPerkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadianpelaksanaan perkawianan antara Pemohon dengan Pemohon II, maka dinilaltelah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak adaalasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurutagama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dandibawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkanbahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai PencatatNikah tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjutapa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwakata Kekuatan dapat berarti Keteguhan.

Hakimberpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il tersebut adalah perkawianan yang sah, dengan demikianpetitum angka 2 permohonan Pemohon dengan Pemohon II patut dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruanpemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya danbagi masyarakat kalangan luas pada umunya tentang pengitsbatan suatuperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan

Sumber Baru milikterdakwa tidak memmiliki sertifikat Standar Nasional ImNdonesia dan tidak memiliki Nomor Registrasi Makanan Dalam Negeriatau ijin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RepublikIndonesia.Bahwa hasil produksi CV.

Sumber Baru milikterdakwa tidak memmiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia danHALAMAN 6 DARI 12HALAMAN PUTUSAN NOMOR 109/PID.SUS/2017/PT SULTRAtidak memiliki Nomor Registrasi Makanan Dalam Negeri atau ijin edardari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Bahwa hasil produksi CV.

Bahwa terdakwa membeli narkotika Golongan bukan Tanaman jenis sabutersebut dengan tyujuan untuk dipergukana sendiri dan terdakwa dalammenguasai sabusabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidakdalam pengawasan dokter dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

riklona dannarkotika golongna bukan tanamana jenis sabu tersebut kemudianterdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000, (empat ratus llimapuluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)untuk 1 (satu) paket narkotika golongan bukan tanaman jenis sabu danRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 (Sepuluh) butir pilRiklona.Bahwa Terdakwa membeli pil Riklona tersebut dengan tujuan untukdipergukan sendiri dan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang,tidak dalam pengawasan

, kemudianTerdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu yang ada dalam saku celananyalalu menyerahkannya, kemudian kedua lakilaki itu menangkap Terdakwa;Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dantanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barangbukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatandan/atau. untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.Berdasarkan Berita

, kemudianHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2015/PN PmsTerdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu yang ada dalam saku celananyalalu menyerahkannya, kemudian kedua lakilaki itu menangkap Terdakwa;Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dantanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barangbukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatandan/atau. untuk Pengembangan

, kemudian Terdakwa mengeluarkan narkotikajenis shabu yang ada dalam saku celananya lalu menyerahkannya, kemudiankedua lakilaki itu menangkap Terdakwa;Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dantanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barangbukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatandan/atau. untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.Berdasarkan Berita

Selanjutnya merekadibawa ke Polsekta Timur untuk diperoses lebihlanjut;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor LP129/ N/ PLPol/ IV/ 2010 tanggal 21 April 2010 olehBadan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yangditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt,Manager teknis I Kepala Bidang Pengujian ProdukTerapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik danProduk Komplemen Balai Besar POM Pontianak danBerita Acara Pengujian tanggal 21 April 2010 yangditandatangani oleh Dra.

Tidak berapa lama kemudian saksi DaruPurnomo datang melakukan penggeledahan danpenangkapan terhadap terdakwa, saksi Snake dan Dedi.Selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Timur untuklebih lanjut;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor LP129/N/PL Pol/IV/2010 tanggal 21 April 2010 olehBadan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yangditandatangani oled Dra.

korek api gas didalam sebuah kamar.Kemudian saksi Daru Purnomo melihat 1 (satu) buahhandycam yang berada di lantai di dekat terdakwasedang dudukduduk dan kemudian saksi Daru Purnomomemeriksa Handycam tersebut dan menemukan 2 (dua)paket sabu sabu didalam Handycam tersebut.Selanjutnya terdakwa, saksi Snake dan saksi Dediserta barang bukti dibawa ke Polsekta Timur untuk15diperoses lebih lanjut;" Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian nomor LP129/N/PL Pol/IV/2010 tanggal 21 April 2010 olehBadan Pengawasan

Japar, obat jeniscarnophen sudah dicabut ijin edarnya sebagaimana Surat Badan POM.RINomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 untuk obat jenisDextro termasuk obat telah dicabut izin edarnya sebagaimana SuratBadan Pengawasan Obat dan Makanan RI.No.HK.04.1.06.13.3534 Tahun2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal pembatalan izin edar obat yangmengandung Dextrometorfan sediaan tunggal;Bahwa Terdakwa mengedarkan dan menyimpan obat Carnophen danDextro bukan sebagai seorang apoteker ataupun asisten apoteker

Japar, obatjenis carnophen sudah dicabut ijin edarnya sebagaimana Surat BadanPOM.RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 untuk obatjenis Dextro termasuk obat telah dicabut izin edarnya sebagaimana SuratBadan Pengawasan Obat dan Makanan RI.No.HK.04.1.06.13.3534Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal pembatalan izin edar obat yangmengandung Dextrometorfan sediaan tunggal.

Carnophen dan Dexstro tidak boleh dijualbebas di pasaran dan untuk mendapatkannya harus melalui resep daridokter melalui apotik, tanoa resep dokter tidak boleh.Bahwa benar setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan obatgolongan keras harus memiliki kKeahlian dan kewenangan.Bahwa benar obat jenis carnophen sudah dicabut ijin edarnyasebagaimana Surat Badan POM.RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal27 Oktober 2009 untuk obat jenis Dextro termasuk obat telah dicabut izinedarnya sebagaimana Surat Badan Pengawasan

/PN.KgnMenimbang, bahwa obat jenis carnophen sudah dicabut ijin edarnyasebagaimana Surat Badan POM.RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27Oktober 2009 untuk obat jenis Dextro termasuk obat telah dicabut izin edarnyasebagaimana Surat Badan Pengawasan Obat dan MakananRI.No.HK.04.1.06.13.3534 Tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013 perihalpembatalan izin edar obat yang mengandung Dextrometorfan sediaan tunggal.Menimbang, bahwa apabila obatobatan obat Carnophen dan Dexstrodipergunakan secara berlebihan akan

atau ijasah maupun pengalaman bekerja yang berkaitan dengankeahlian, kewenangan dan terdakwa tidak memiliki ijin edar sama sekali dalammengedarkan pil tersebut karena terdakwa hanya lulusan SMP dan dirumah terdakwa tidak mempunyai toko obat ataupun apotik; Bahwa kegiatan...........10e Bahwa kegiatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijn dokterakan membahayakan kesehatan bagi pemakainya; e Bahwa pil dobel L merupakan jenis obat keras yang pembelian harus dengan resep dokter(dibawah pengawasan

terdakwa tidak memilikisertifikat atau ijasah maupun pengalaman bekerja yang berkaitan dengankeahlian, kewenangan dan terdakwa tidak memiliki ijin edar sama sekali dalammengedarkan pil tersebut karena terdakwa hanya lulusan SMP dan dirumah terdakwa tidak mempunyai toko obat ataupun apotik;Bahwa kegiatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijn dokter akan membahayakan kesehatan bagi pemakainya;Bahwa pil dobel L merupakan jenis obat keras yang pembelian harus denganresep dokter(dibawah pengawasan

ijasah maupun pengalaman bekerja yang berkaitan dengan keahlian, kewenangan;e Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin edar sama sekali dalammengedarkan pil tersebut karena saksi dan terdakwa hanya lulusan SMP dandirumah saksi dan terdakwa tidak mempunyai toko obat ataupun apotik; e Bahwa kegiatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijn dokter akan membahayakan kesehatan bagi pemakainya;e Bahwa pil dobel L merupakan jenis obat keras yang pembelian harus denganresep dokter(dibawah pengawasan

terdakwa tidak memilikisertifikat atau ijasah maupun pengalaman bekerja yang berkaitan dengankeahlian, kewenangan dan terdakwa tidak memiliki ijin edar sama sekali dalammengedarkan pil tersebut karena terdakwa hanya lulusan SMP dan dirumahterdakwa tidak mempunyai toko obat ataupun apotik; eBahwa kegiatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijn dokter akan membahayakan kesehatan bagi pemakainya;eBahwa pil dobel L merupakan jenis obat keras yang pembelian harus dengan resepdokter(dibawah pengawasan

tidakmemiliki sertifikat atau ijasah maupun pengalaman bekerja yang berkaitandengan keahlian, kewenangan dan terdakwa tidak memiliki ijin edar sama sekalidalam mengedarkan pil tersebut karena terdakwa hanya lulusan SMP dandirumah terdakwa tidak mempunyai toko obat ataupun apotik; 11.Bahwa benar kegiatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijndokter akan membahayakan kesehatan bagi pemakainya; 12.Bahwa benar pil dobel L merupakan jenis obat keras yang pembelian harusdengan resep dokter(dibawah pengawasan

., M.Farm selaku KepalaBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang padakesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika yangdiduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik beningmilik TerdakwaDARUSSALAM Als BOYONG Bin DAHLAN adalah benar mengandung MetAmphetamin dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN BknPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

PP.01.01.941.07.2020.1552 tanggal 20 Juli 2020 yangditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaruyang padakesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika yangdiduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik beningmilik TerdakwaDARUSSALAM Als BOYONG Bin DAHLAN adalah benar mengandung MetAmphetamin dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan

PP.01.01.941.07.2020.1552 tanggal 20 Juli 2020 yangditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaruyang padakesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika yangdiduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik beningmilik TerdakwaDarussalam Als Boyong Bin Dahlan adalah benar mengandung MetAmphetamin dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Halaman 12

PP.01.01.941.07.2020.1552 tanggal 20 Juli2020 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selakuKepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaruyang padakesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yangdiduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik beningmilik TerdakwaDarussalam Als Boyong Bin Dahlan adalah benar mengandung MetAmphetamin dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang

plastik klip berisi 1,04 Gram 0,79 diduga narkotika jenis Sabu GramTotal 1,04 Gram 0,79Gram Halaman5dari25 Putusan Nomor: 164/ Pid.B/2019/PN SkwHalaman5dari25 Putusan Nomor: 52/ Pid.Sus/2021/PN Skw Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket dalam kemasan kantongplastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79Gram telah disihkan sebanyak 1 (Satu) paket seberat 0,10 Gram untukdilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan LaporanHasil Pengujian dari Balai Pengawasan

PegadaianCabang Singkawang diperoleh hasil : No Berat BeratUraian BarangBruto Netto 1. 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi 1,04 Gram 0,79 diduga narkotika jenis sabu GramTotal 1,04 Gram 0,79Gram Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket dalam kemasan kantongplastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79Gram telah disihkan sebanyak 1 (Satu) paket seberat 0,10 Gram untukdilakukan pengujian di Badan POM Pontianak dan berdasarkan LaporanHasil Pengujian dari Balai Pengawasan

Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BadanPOM) di Pontianak tanggal O5 Oktober 2020 Nomor : LP20.107.99.20.05.1050.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh TitisKhulyatun P,SF,Apt, menerangkan barang bukti berupa 1 (Satu) paket dalamkemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabudinyatakan Postif Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotikagolongan menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);2.

ketentuan hukum yang berlaku, a quo UndangUndangNarkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisiperuntukkan Narkotika yang diperbolehkan oleh UndangUndang Narkotika;Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifatterbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalamUndangUndang Narkotika dapat diberikan izin oleh Menteri terkait, dan hanyadalam tertentu, yaitu pertama izin khusus untuk memproduksi Narkotika olehindustri Farmasi atas pengawasan

yang dilakukan Badan Pengawasan Obatdan Makanan, kedua izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, danmenggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknolog,ketiga izin knusus kepada perusahaan pedagang besar Farmasi milik Negarayang telah memiliki izin sebagai importir atau eksportir untuk melakukan imporatau ekspor Narkotika, keempat izin edar untuk melakukan peredaran Narkotika,dan kelima izin knusus untuk melakukan penyaluran Narkotika;Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya,

SALEH sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum sempat membayardikarenakan sudah terlebin dahulu ditangkap oleh Tim Kepolisian ResorSanggau.Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, No.PM.01.03.971.08.18.2351 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti denganHalaman 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTKlampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia di Pontianak tertanggal 24 Agustus 2018 yangditandatangani Evi

SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) tanpa izin dariMenteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat danMakanan.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1)UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.SubsidairBahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Als RONAL Anak DariPARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 21Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak tidaknya dalam bulanAgustus tahun 2018, bertempat di Hotel Mutiara

VA.3 Lantai Dasar Hotel Mutiara yang sebelumnya kamarhotel tersebut sudah dipesan dan check in terlebih dahulu oleh Terdakwa.Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, No.PM.01.03.971.08.18.2351 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti denganlampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia di Pontianak tertanggal 24 Agustus 2018 yangditandatangani Evi Prasetyoningtyas, ST. dan Warni, S.Farm, Apt.menerangkan Nomor Kode Sampel : LP18.097.99.20.05.0562

SALEH tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasiKepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Lebih SubsidairBahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Als RONAL Anak DariPARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 21Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak tidaknya dalam bulanAgustus tahun 2018, bertempat di Hotel Mutiara Lantai

VA.3 Hotel Mutiara untuk tujuan pesta shabu atau menggunakanshabu bersamasama.Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, No.PM.01.03.971.08.18.2351 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti denganlampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia di Pontianak tertanggal 24 Agustus 2018 yangditandatangani Evi Prasetyoningtyas, ST. dan Warni, S.Farm, Apt.menerangkan Nomor Kode Sampel : LP18.097.99.20.05.0562.K bahwa barangbukti berupa 2 (dua) paket plastik

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang telahditemukan dan disita dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan MakananPadang Nomor PM.01.05.931.10.18.5491 tanggal 04 Oktober 2018perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwaROBER AGUSTIAN Als. KAKAK , yang dikeluarkan oleh ELYUNAIDA,S.Si, Apt. selaku Plh.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan(BBPOM) di Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalahMETAMFETAMINA : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan (satu)Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangHalaman 6 dari 29 putusan pidana No.964 /Pid.Sus/2018/PN.PdgNarkotika, seSuai dengan surat Laporan Pengujian NomorNO.18.083.99.20.05.0630K tanggal 01 Oktober 2018 oleh SAAFRIDA,S.Si, Apt selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawasan Obatdan Makanan Padang.

S.Si dan anggota polisi lainnya darikesatuan Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan danpenyitaan barang bukti disaksikan oleh saksi dan masyarakat setempat.Pada saat dilakukan introgasi pada terdakwa, terdakwa mengakuibahwa semua barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil shabu yangdibungkus plastic klim warna bening tersebut adalah miliknya,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantorDitresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawasan

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan(BBPOM) di Padang, berkesimpulan barang bukti tersebut adalahMETAMFETAMINA : Positif (+) dan terdaftar dalam golongan (satu)Halaman 8 dari 29 putusan pidana No.964 /Pid.Sus/2018/PN.PdgNomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, seSsuai dengan surat Laporan Pengujian NomorNO.18.083.99.20.05.0630K tanggal 01 Oktober 2018 oleh SAAFRIDA,S.Si, Apt selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawasan Obatdan Makanan Padang.Bahwa berdasarkan

Kepala Balai BesarPengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang,berkesimpulan barang bukti tersebut adalahMETAMFETAMINA : Positif (+) dan terdaftar dalamgolongan (satu) Nomor urut 61 UndangUndang RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengansurat Laporan Pengujian NomorNO.18.083.99.20.05.0630K tanggal O01 Oktober 2018oleh SAAFRIDA, S.Si, Apt selaku Penyelia Napza padaBalai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang.Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor :605 A /IX/023100/2018 tanggal

Rp. 2.840.200.000,00@ Biaya PENgawaSan ........cccee ceeeeee ees Rp. 56.804.000,00Dalam pelaksanaannya Konstruksi Gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI)Kabupaten Sinjai hanya dianggarkan Rp. 2.089.298.000,00, dan sisanyadipergunakan untuk Pengadaan alatalat' laboratorium sebesar Rp.590.402.000,00 dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp.160.500.000,00.Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Sinjai mengangkat Ir. Sulesty.

Afkar Said, berdasarkanSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03a/PPTK/PGWS/DKP/VIII/O8 tanggal 11Agustus 2008 tentang Pengawasan Pembangunan Fisik BBI dengan nilaikontrak sebesar Rp. 55.800.000, (lima puluh lima juta delapan ratus riburupiah), namun dalam pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sepenuhnyaoleh Saiful Bahri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 097/SK/ADMKS/VII/2008tanggal 1 Juli 2008.Bahwa ruang lingkup pekerjaan BBI meliputi : No. JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGAA.

Rp. 2.840.200.000,00e Biaya PENgawaSan .......ccccee ceeeeeeeees Rp. 56.804.000,00Dalam pelaksanaannya Konstruksi Gedung kantor Balai Benih Ikan (BBI)Kabupaten Sinjai hanya dianggarkan Rp. 2.089.298.000,00, dan sisanyadipergunakan untuk Pengadaan alatalat' laboratorium sebesar Rp.590.402.000,00 dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp.160.500.000,00.Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Sinjai mengangkat Ir. Sulesty.