berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian CabangPadang Panjang Nomor:109/14306VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yangditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handani, menyatakan bahwa berattotal keselurunhan barang bukti adalah 1,31 (Satu koma tiga satu) gram, yangkemudian disisinkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,11 (nol koma satu satu)gram;Bahwa terhadap barang bukti yang disisihnkan seberat 0,11 (nol komasatu satu) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium olehpihak Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan di Padang, berdasarkanLaporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang,contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yangpinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkandalam amplop coklat, berlebel dan bersegel merupakan Ganja (Cannabis) positif(+), (termasuk Narkotika Golongan No. urut 8 Permenkes RI No.5 Tahun 2020Perubahan Penggolongan Narkotika);Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Pap (Narkotika

berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian CabangPadang Panjang Nomor:109/14306VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 yangditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handani, menyatakan bahwa berattotal keselurunhan barang bukti adalah 1,31 (satu koma tiga satu) gram, yangkemudian disisinkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,11 (nol koma satu satu)gram;Bahwa terhadap barang bukti yang disisinkan seberat 0,11 (nol komasatu satu) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium olehpihak Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan di Padang, berdasarkanLaporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang,contoh dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yangpinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkandalam amplop coklat, berlebel dan bersegel merupakan Ganja (Cannabis) positif(+), (termasuk Narkotika Golongan I No.

Pegadaian UPCCabang Padang Panjang Nomor: 109/14306VII/2021 tanggal 26 Juli 2021yang ditandatangani oleh Ayu Novalisa dan Hani Handani, menyatakanbahwa berat total keseluruhan barang bukti adalah 1,31 (satu koma tigasatu) gram, yang kemudian disisihkan untuk uji laboratorium sebanyak 0,11(nol koma satu satu) gram;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Padp (Narkotika) Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obatdan Makanan di Padang Padang No. 21.083.11.16.05.0693

, TERGUGAT III memiliki kewajiban untukmelakukan pengawasan dan evaluasi kepada setiap lembaga jasa keuangannonbank yang dalam hal ini termasuk Perusahaan Perasuransian atauTERGUGAT Il.

Bahwa Tergugat III adalah lembaga yang memiliki tugas pengaturandan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuanganyang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal,perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasakeuangan lainnya.14.

Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas JasaKeuangan berdasarkan UndangUndang Nomor 21 tahun 2011 tentangOtoritas Jasa Keuangan telah ditentukan antara lain bahwa:Pasal 5:OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasanyang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan.Pasal 6:OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan. kegiatan

DKI.Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukanoleh Otoritas Jasa Keuangan.Penjelasan Pasal 57 ayat (1):Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian oleh OtoritasJasa Keuangan antara lain aspek tata kelola, perilaku usaha dankesehatan keuangan.Yang dimaksud dengan pengawasan antara lain analisis laporan,pemeriksaan, dan penyidikan.Pasal 69 ayat (1):1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan atau mendelegasikanwewenang tertentu kepada asosiasi Usaha Perasuransian dalamrangka

Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakandengan terjadinya kerugian Penggugat maka Tergugat III telah gagal dalammelaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan danevaluasi terhadap Tergugat dan Tergugat II.17.

Bahwa Termohon Pada hari Rabu tanggal 27 Februari2019 melakukan tugas pengawasan/pemantauan terhadappelaksanaan peraturan kepabeanan dan cukai serta tugaslainnya di lingkungan wilayah yang menjadi wewenang KantorPengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukaihalaman 16 dari 84 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KdsKudus (KPPBC TMC Kudus) berdasarkan Surat Perintah NomorPRIN035/WBC.10/KPP.MC.02/2019 tanggal 31 Januari 2019;2.2.

Nur Santoso dan Sdr.Nanang Baharudin Mujarot diajak ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus untukdimintai keterangan lebih lanjut;2.14. Petugas Bea dan Cukai berkesimpulan semua barangbarang yang dilakukan penindakan di Desa Teluk Wetan RT 04RW 01 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara tersebutmerupakan barang bukti telah terjadinya tindak pidana di bidangcukai;2.15. Dari keterangan Sdr.

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pada saat melakukankegiatan tugas pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaanperaturan kepabeanan dan cukai serta tugas lainnya di lingkunganwilayah yang menjadi wewenang Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus (KPPBC TMC Kudus)berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRIN035/WBC.10/KPP.MC.02/2019tanggal 31 Januari 2019 Termohon memperoleh informasi tentangadanya beberapa bangunan di Desa Teluk Wetan RT 04 RW O01Kecamatan Welahan Kabupaten

Nanang BaharudinMujarot diajak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukalTipe Madya Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut4.

Nanang BaharudinMujarot diajak ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Cukai Kudus untuk dimintai keterangan lebih lanjut; Petugas Bea dan Cukai berkesimpulan semua barangbarang yangdilakukan penindakan di Desa Teluk Wetan RT 04 RW 01 KecamatanWelahan Kabupaten Jepara tersebut merupakan barang bukti telahterjadinya tindak pidana di bidang cukai; Dari keterangan Sdr.

Sus/2016/PN BksBahwa yang menentukan unsurunsur kandungan Pediacel, dan Tripaceladalah WHO, mulai dari standar pembuatan produk, penyimpanansemua mengacu kepada pedoman dari WHO;Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke BPOM meminta ijin untukpembuatan vaksin sesuai dengan standar WHO dan memang hal itutidak bisa dilakukan dengan perorangan, permintaan ijin produksi harusdengan Badan Usaha yang berbadan Hukum;Bahwa Sanofi tidak punya peran pengawasan terhadap Negara lain,karena yang mengawasi produk

Farm, Apt dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejakFebruari 2010. saksi ditugaskan di Direktorat Pengawasan DisiribusiProduk Terapetik dan PKRT tepatnya di seksi Inspeksi Sarana DistribusiProduk Terapetik dan PKRT.

,Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwasaksi bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sejak tahun2006 pada Direktorat Pengawasan Distribusi Produksi Produk TerapetikHalaman 63 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bksdan PKRT tepatnya di seksi Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapetikdan PKRT.

Untuk ijin industridikeluarkan oleh Direktorat Kefarmasian Kementerian Kesehatan.Untuk ijin produksi dikeluarkan oleh Lembaga Pengawasan Obat danMakanan.

Untuk menjagamutu obat yang dihasilkan, maka setiap tahap dalam proses produksiselalu dilakukan pengawasan mutu In Process Control (IPC). Setiappenerimaan bahan awal baik bahan baku dan bahan kemas terlebihdahulu diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Bahanbahantersebut harus selalu disertai dengan Certificate of Analisis (CA) yangdapat disesuaikan dengan hasil pemeriksaan.

., membuat surat dengan Nomor : 35 / II /FMISby / Ext / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal legalisir tanda daftarpenangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis 143yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di Jalan GayungKebonsari 175 A Surabaya.

RANAKA MAKMUR INDAH danABDUL MADJID, dan telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp181.456.800.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus riburupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi padaDinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor : SR3291 /PW24 / 5/ 2011 tanggal 26Mei 2011 yakni :1 Menurut penawaran

MEDY INDRASWORO, SE., membuat surat dengan Nomor : 35 / II /FMISby / Ext / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal legalisir tanda daftarpenangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis 143yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di Jalan GayungKebonsari 175 A Surabaya.

RANAKA MAKMUR INDAH danABDUL MADJID, dan telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp1.456.800.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus riburupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Audit Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, dalam rangka Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pengadaan Bibit Mangga Okulasi padaDinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Nomor : SR3291 /PW24 / 5/ 2011 tanggal 26Mei 2011 yakni:1 Menurut penawaran

No. 947 K/Pid.Sus/2014863Nn36373839404142434445464748495051525354a31 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 1100 /LS.BRG&JASA / 2009, tanggal 21 Desember 2009, sebagai PembayaranFisik (60%) atas Pengadaan Bibit Mangga Okulasi dengan lampirannya ;1 (satu) lembar Verifikasi dengan Nomor : 930 / A.Pemb / 114/ 12 / 2009tanggal 21 Desember 2009 ;1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kredit, tanggal 21122009 ;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran dengan Nomor : 94 / SPP / 12 /

pinangan pria lain;Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halanganuntuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungandarah, semenda, ataupun sesusuan ;Bahwa selama pernikahan para Pemohon menjalankan syariat islam,tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan ataspernikahan mereka;Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak;Bahwa pernikahan antara para Pemohon tersebut, tidak dilangsungkandi hadapan dan tidak dibawah pengawasan

Bahwa pernikahan antara para Pemohon tersebut, tidak dilangsungkandi hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah(PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di KantorUrusan Agama (KUA) setempat; Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon dan Pemohon II mengajukanisbat nikah ini adalah untuk untuk memperoleh pengakuan hukum danmengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak;Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan denganketerangan para saksi tersebut;Bahwa, para

halanganuntuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungandarah, semenda, ataupun sesusuan dan tidak pula bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selama pernikahan para Pemohon menjalankan syariat islam,tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan ataspernikahan mereka;Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak;Bahwa pernikahan antara para Pemohon tersebut, tidak dilangsungkandi hadapan dan tidak dibawah pengawasan

seharga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 100(seratus) butir dan selama ini terdakwa telah menjual sebanyak 4 (empat) kalidari bulan Oktober sampai dengan terdakwa tertangkap.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkanobat jenis zenith carnophen kemudian saksi Mumin melakukan penggeledahandi dalam kamar 102 tempat terdakwa menginap dan tidak ditemukan lagi obattersebut, kKemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.Bahwa berdasarkan laporan pengujian balai pengawasan

tanggal 31Desember 2014 nomer sample 94/D/PNBPSIDIK/2014 jenis obatancarnophen dengan kandungan carisaprodol termasuk golongan obatkeras daftar G yang telah dibatalkan ijin edarnya oleh badan POMBerdasarkan keterangan saksi ahli SILAS PATIUNG yang mengatakan bahwaobat jenis zenith carnophen termasuk jenis obat keras dan dimana peredaranobat ini telah ditarik peredarannya dan zenith carnophen termasuk golonganpsikotropika yang dapat menimbulkan efek ketergantungan kemudianberdasarkan surat badan pengawasan

gangguan koordinasi motorik, gangguan konsentrasi,depresi pernapasan dan koma dan kandungan yang terdapat di dalamobat jenis ZENITH CARNOPHEN adalah Karisoprodol 200 mg,Parasetamol dan Kafein 32 mg.Bahwa benar, bahwa CARNOPHEN sudah ditarik ijin edarnya keran obattersebut mengandung Karisoprodol sebagai bahan relakasan otot sangatingat dan metabolisme, meprobramat bahwa memprobromat termasukgolongan psikotropika yang dapat menimbulkan efek ketergantunganserta merujuk kepada keputusan Kepala Badan Pengawasan

Ketika Anak duduk di kelas Il SMKIl Tlatar Boyolali, Anak sudah dikeluarkan dari sekolahnya sehingga saat iniAnak tidak mempunyai kegiatan dan sering tidak pulang ke rumah ;Bahwa Anak melakukan perbuatan pidana karena di usia yangsangat muda tidak sekolah dan kurangnya perhatian dan pengawasan dariorang tua serta ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah.Berdasarkan hasil litmas tersebut, Tim Pengamat dari BAPAS Surakartamerekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi tindakan berupa PidanaPenjara

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7(tujuh) tahun ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak sudah mengakuiperbuatannya dan setelah pembacaan tuntutan, baik Anak maupunorangtuanya mohon dijatuhkan putusan yang seadiladilnya dan orang tuaAnak tidak keberatan jika dilakukan pembinaan terhadap Anak di LPKS ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa latar belakang Anaksebagaimana dalam hasil Litmas dari BAPAS Surakarta, Anak kurangmendapat kasih sayang dan perhatian serta lemahnya pengawasan

Saat ini Anak bersekolah di SMPN 3 TerasBoyolali Kelas ;Bahwa Anak melakukan perbuatan pidana karena di usia yangsangat muda dan masih labil, kurangnya pengawasan dari orang tua ketikaAnak bergaul di luar rumah serta ingin mendapatkan uang dengan cara yangmudah.

Proses pergantian oli dilakukanoleh dua orang karyawan dimana yang menuangkan oli adalahHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pat.G.S/2021/PN Pol.pekerja magang, yang kami duga tidak mengetahui ukuran pasti daritakaran oli yang tepat dan semestinya;2. bahwa Sebagaimana fakta yang kami temui, dalam prosespenggantian oli yang dilakukan oleh pekerja magang, tidakdilaksanakan di bawah pengawasan langsung dari Ssaudara tergugatyang adalah merupakan penanggungjawab dan pemilik bengkel AminMotor yang

pihak pihak yang ditarik sebagaipihak sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindaksebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersengketakandapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sebagaimanaHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pat.G.S/2021/PN Pol.dalam gugatan Penggugat dinyatakan pada halaman 2 (kedua) point2 bahwa dalam proses penggantian oli yang dilakukan oleh pekerjamagang tidak dilaksanakan dibawah pengawasan

Fakta hukum tersebutjuga secara tersurat diakui oleh penggugat sebagaimana dalam dalilgugatan pada point 8 yang berbunyi bahwa saya menyampaikanpendapat dari seorang montir yang memiliki pengalaman dengankasus kering oli pada mesin bahwa berdasarkan fakta tersebutHalaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 9/Pat.G.S/2021/PN Pol.dapat disimpulkan bahwa penggugat meminta montir (kal)dibawah pengawasan penggugat berdasarkan arahan dari bengkellain (yang sebelumnya telah melakukan perbaikan terhadap mobilmilik

menolak segala apa yang didalilkan oleh Pemohon didalam dalil Posita dan Petitum dalam permohonanCerai Talaknya.DIDALAM REKONPENSIBahwa dalildalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggapdipergunakan didalam Rekonpensi.1Bahwa berdasarkan hal dan uraian dari Penggugat dr/Termohon dk danapabila perpisahan atau perceraian antara Penggugat dr/Termohon dk danPemohon dk/Tergugat dr tidak dapat dielakkan atau rumah tangga tersebuttidak dipertahankan lagi dengan ini Penggugat dr/ Termohon dk mohonagar pengawasan

No 256/Pdt.G/2017/PA.TbaBahwa oleh karena Hak Pengasuhan dan Pengawasan (Hadlhona)diserahkan kepada Penggugatdr/Termohon dk dan sudah sewajarnyaseluruh biaya Nafkah anakanak dan juga Biaya Pendidikan atau hallainnya menjadi kewajiban dan Tanggung jawab Tergugat dr/Pemohon dkdan diserahkan sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) kepadaPenggugat dr/Termohon dk sampai anak Dewasa menurut Hukum.Bahwa oleh karena biaya nafkah ekonomi masa lampau didalam rumahtangga sejak perselisihan dan Pertengkaran

No 256/Pdt.G/2017/PA.TbaDiberikan hak Pengawasan dan hak asuhnya sampai dewasa menurutundangundang kepada Penggugat dr/ Termohon dk.Menyatakan dan memerintahkan Tergugat dr / Pemohon drmemberikan biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp.500.000, (limaratus ribu Rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat dr/Termohon dkterhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum (inkrah).Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat dr / Pemohon dkmembayar sisa kekurangan biaya nafkah masa lampau terhitung BulanOktober

No 256/Pdt.G/2017/PA.Tba9.10.11.12.13.14.Bahwa karena yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat DR, makabiaya pengasuhan dan pengawasan tidaklah perlu diserahkan kepadaPenggugat DR.Bahwa Tergugat DR bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang bekerja diGudang Botot milik Saudara Tergugat DR dean diupah Rp. 50.000, (limapuluh ripu rupiah) perhari, hal ini juga diketahui oleh Penggugat DR.Bahkan sewakiu Tergugat DR dan Penggugat DR hidup rukun dan damai,Tergugat DR hanya mampu memberikan belanja kepada

Ferly Nopriansyah / Penggugat masih layakdipertahankan menjadi Anggota Polri, ternyata fakta tersebuttidak dipertimbangkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP),sehingga Tergugat tidak mempertimbangkan dengan objektifdan yang bersangkutan tetap direkomendasikanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);Bahwa adapun pertimbangan DPK yang dijadikan alasanterhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dinyatakanmasih layak dipertahankan menjadi Anggota Polri, adalahsebagai berikut :(1) Bahwa selama masa pengawasan

Penggugat masih rajinmelaksanakan tugas dan berdedikasi tinggi serta tidakpernah melakukan pelanggaran ;(2) Bahwa selama masa pengawasan Penggugat telahmengungkapkan banyak kasus dan sudah selesaidiberkas;(3) Bahwa Penggugat telah menyadari kesalahannya danmenunjukan iktikad dan perubahan yang baik terutamadalam melaksanakan tugas;(4) Bahwa Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan dankesalahan yang sama;(5) Bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menjalanihukuman penjara yang dijatunkan sebagai

Bahwa adapun pertimbangan DPK yang dijadikanalasan terhadap Penggugat sebagai Terduga Pelanggardinyatakan masih layak dipertahankan menjadi AnggotaPolri, adalah sebagai berikut :(1) Bahwa selama masa pengawasan Penggugatmasih rajin melaksanakan tugas dan berdedikasitinggi serta tidak pernah melakukan pelanggaran;(2) Bahwa selama masa pengawasan Penggugat telahmengungkapkan banyak kasus dan sudah selesaidiberkas;Halaman 14 dari 22 halaman.

Bin Syarfainiselaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral danBatubara pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiJambi, menerangkan bahwa: Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untukmemproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan (DasarnyaPasal 1 angka 19 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara); IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan(Dasarnya Pasal 1 angka 7 UndangUndang Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral danBatubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 TentangReklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,Peratiran Menteri ESDM Nomor 26 tentang Pelaksanaan KaidahPertambangan yang Baik dan Pengawasan

perundangundangan yang mengatur tentangpertambangan Mineral dan Batubara adalah UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, dalam pelaksanaanya diatur dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Mrt Hakim Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

PenyelenggaraanPengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan PascaTambang, Peraturan Menter ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentangPengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Peratiran MenteriESDM Nomor 26 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baikdan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PeraturanMenteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara PemberianWilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral

Menetapkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------ 1 (Satu) paket plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dengan berat keseluruhan + 0,34 gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 14,70 Mg (miligram) sebagai sample pengujian laboratories Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, -----------Dirampas Untuk Negara Selanjutnya Dimusnahkan. ------------------------- 1 (satu) buah handphone (HP) type K-Touch warna hitam, ----------- 1 (satu) buah handphone

kedua; 2 Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 8 (delapan)bulan pidana penjara dikurangi selama selama terdakwa berada dalamtahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :e 1 (Satu) paket plastik kecil yang berisikan sabusabu dengan beratkeseluruhan + 0,34 gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 14,70 Mg(miligram) sebagai sample pengujian laboratories Balai Pengawasan

penasihathukumnya terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telahmemenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti, berupa : e 1 (Satu) paket plastik kecil yang berisikan sabusabu dengan beratkeseluruhan + 0,34 gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak 14,70 Mg(miligram) sebagai sample pengujian laboratories Balai Pengawasan

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karenatidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa sementaraterdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masihada, maka terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan; Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (Satu) paket plastik kecil yangberisikan sabusabu dengan berat keseluruhan + 0,34 gram yang selanjutnyadisisihkan sebanyak 14,70 Mg (miligram) sebagai sample pengujian laboratoriesBalai Pengawasan

pidana denda tidak dibayar maka diganti denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan; ay3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5 Menetapkan barang bukti berupa : e 1 (Satu) paket plastik kecil yang berisikansabusabu dengan berat keseluruhan + 0,34gram yang selanjutnya disisihkan sebanyak14,70 Mg (miligram) sebagai samplepengujian laboratories Balai Pengawasan

Ekloitasi/oemanfaatan kayu dilaksanakan dalam kawasan hutanproduksi, hutan produksi terbatas.....dst dengan pengawasan ketat ;2. Eksplotasi/pemanfaatan kayu hanya dilakukan pada pohon tumbang/mati atau pohon yang telah memenuhi syarat daur tebang dengansistem tebang pilih ;3.

Juspan(Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sumba Timur) dan keterangan paraTerdakwa sendiri belum dilakukan ;Point 7 (Dalam Petunjuk Tehnis Kepala Dinas Kehutanan).Dalam pelaksanaan eksploitasi senantiasa dilakukan pengawasan yangketat oleh petugas Jagawana/Polisi Kehutanan, yang dikoordinir oleh subdinas Perlindungaan dan Pengamanan Hutan ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Osra Hastari Aoetbah, SP.

berikut: Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa; Bahwa saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannyasebagai sarjana ilmu dan Tekhnologi Pangan lulus pada tahun 2014; Bahwa saksi bertugas sebagai staff pengujian kimia melakukanpengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahanberbahaya termasuk miras; Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangansehubungan dengan pengujian pangan dan bahan berbahaya pada balaibesar pengawasan

telah diberikan kepada penyidik PolresJayawijaya ; Bahwa untuk memperoleh standar keamanan produksi minumanberalkohol yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan untukdikonsumsi adalah SITU (Surat izin tempat usaha), SIUP MB (surat izinusaha perdagangan), IVIP (izin usaha dan industry pangan), sertifikat SNI(standar nasional Indonesia), Sertifikat Izin Edar Pangan Olahan; Bahwa untuk mengetahui suatu produk membahayakan kesehatanmanusia sesuai dengan ketentuan perundangundangan adalah BPOM(badan pengawasan

Pengawasan oleh penanggungjawab;13. Penarikan produk;14. Pencatatan dan dokumentasi:;15.

dan tidak mempunyalalat khusus; Bahwa terdakwa dalam memproduksi minuman lokal jenis ballo tidakmempunyai tolak ukur takaran yang khusus, hanya sekedar kirakira saja; Bahwa tidak ada orang lain yang turut membantu terdakwa dalammemproduksi minuman lokal jenis ballo Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memproduksi dan mengedarkanserta menjual minuman lokal jenis ballo adalah untuk memperolehkeuntungan; Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengujian dari pihak yangberwenang dalam hal ini BPOM (balai pengawasan

Saksi2 dibuang.Bahwa Saksi1 yang mengajak untuk mengkonsumsi narkotika, namunTerdakwa tidak tahu darimana Saksi1 memperoleh narkotika.Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak paket shabu yang dikonsumsi.MenimbangMenimbang101112131415Bahwa Terdakwa merasa biasa saja saat mengkonsumsi narkotika jenisshabushabu dan Terdakwa mengkonsumsi shabushabu hanya sebatasingin mencoba saja.Bahwa Terdakwa tidak memiliki 1jin yang sah dari pihak yang berwenanguntuk menggunakan narkotika.Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan

narkotikajenis shabushabu, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik dan korekapi gas untuk pembakaran.5 Bahwa benar Terdakwa, Saksi1 dan Saksi2 mengkonsumsi shabushabudengan cara dibakar dan menghisapnya secara bergantian dan setelahselesai alat hisap tersebut dimusnahkan dan dibuang.6 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatanmengkonsumsi shabushabu adalah perbuatan yang dilarang danTerdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter untuk menggunakannarkotika.7 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalamketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang kecuali digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreaginsia diagnostik serta reaginsia laboratorium setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan

ObatObatandan Makanan.Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan paraSaksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa suratsurat yang diajukandipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikanSecata PK Angkatan XXXIV lulus tahun 1997, Susjurta Pergudangan tahun1998 kemudian berdinas di GPL Lanud Sjamsudin Noor Banjarmasinsampai dengan sekarang.132 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter

Utr.11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat Printahdari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada TerdakwaSELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO sebanyak 2000 gram (dua ribu gram)kemudian di lakukan penyerahan dalam Penyerahan pengawasan TIMDitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) yang selanjutnyaTerdakwa SELFIANTO alias PIAN bin SUGIANTO dengan MenggunakanSepeda Motor Honda Beat Warna Hitam No.Pol. B 4385 TMM. datang kelokasi yang sudah ditentukan di JI.

HENDRA IRAWAN bin HERMAN berangkat ke TanjungPinang, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALOON SIANIPAR,SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukanpembuntutan terhadap kegiatan target tersebut, tetapi karena situasidan kondisi pengawasan dan pemantauan saksi terbatas sehinggatidak bisa maksimal.@ Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL aliasNANDO, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWANalias BEDOT bin MARYONO satu lokasi di hotel Damai Inn tanjungpinang, saksi terus mengawasi

HENDRA IRAWAN bin HERMAN berangkat ke TanjungPinang, saksi SUHARTONO, SH, saksi JAMES SOALOON SIANIPAR,SH dan saksi PANJI DWI YULIANTARA PUTRA, Spd melakukanpembuntutan terhadap kegiatan target tersebut, tetapi karena situasidan kondisi pengawasan dan pemantauan saksi terbatas sehinggatidak bisa maksimal.pa 2esees Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, ERLANDO MICHAEL aliasNANDO, HENDRA IRAWAN bin HERMAN dan ANGGA SETIAWANalias BEDOT bin MARYONO satu lokasi di hotel Damai Inn tanjungpinang, saksi terus

Perintah dari BOS C kemudian ditindak lanjuti,ERLANDO MICHAEL alias NANDO menerangkan kepada petugaskebiasaannya dimana dan bagaimana cara menyerahkan narkotikashabu, sehingga petugas menerbitkan surat Perintah penyerahandalam pengawasan (Control Delivery).@ Bahwa selanjutnya dilakukan Penyerahan dengan pengawasandengan lokasi penyerahan di daerah pondok indah, 2 bungkusNarkotika shabu dengan berat 2.000 gram di letakan oleh petugas danERLANDO MICHAEL alias NANDO di dekat portal JI.

Kebayoran Lama, JakartaSelatan, kemudian posisi peletakan narkotika shabu diberitahukanoleh ERLANDO MICHAEL alias NANDO kepada BOS C, selanjutnyapetugas melakukan pengawasan terhadap Narkotika shabu yangdiletakan tersebut.e Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira jam 14.30 WIB,di JL Niaga Hijau Vil RT. O06 RW. 017 Kel.

Turang (Kepala Badan Pengawasan) nanti pada tanggal 6 Oktober 2006.

Dan juga melanggar Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja daerah,15Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah : A9 yang diperoleh oleh pihak yang menagih .ayat(5)Pasal:/ Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak dari penggunaan bukti tersebut .

Dan juga melanggar Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang PedomanPengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah : Pasal:/ Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak A9 tyvang diperoleh oleh pihak yang menagih .ayat(5) dari penggunaan bukti tersebut .

Bolmong dan saksi ikut membahas danaAPBD sebagai panitia anggaran ;Bahwa bentuk pengawasan DPRD adalah pengawasan secara umum terhadap posanggaran yang di tata dalam APBD ;Bahwa untuk SKPD Diknas pernah membahas dana untuk olahraga termasuk jugadana persibom dengan dana sebesar 7.000.000.000 dan kemudian ada APBDperubahan sebesar 3.500.000.000.

suratsurat lainnya ;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Memperhatikan barang bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertabarang bukti yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang sebagaimana uraiansingkat kejadian tersebut, oleh karena itu ia harus dipidana ;Mengingat ketentuan pasal 12 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (3) Peraturan DaerahKabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan

keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET RNANTO, saksiADE FIRMANSYAH dan saksi TUTK ENDANG MAKARYANI seria keteranganTerdakwa sendiri yang diajukan ke persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkidberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah teroukti bersalahmelakukan perouatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwaharusdijatuhi pidana;Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan