BondowosoKabupaten Bondowoso sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 18 Maret 2019telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 0507/Pdt.G/2019/PA.Bdw,tanggal 18 Maret 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun dalil dalil yang mendasari

seme seme seme seme seme eeeTelah membaca permohonanPemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonisteri dan calon mertua anak Pemohon, serta buktibuktidalampersidangan; Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 8 Nopember 2010, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari padaRegister Nomor 108/Pdt.P/2010/PA.Wno. tanggal 8 Nopember2010 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawinuntuk anak LakilakiPemohon; Menimbang bahwa alasan yang mendasari

Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut di atassudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI).9. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukumMajelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatancerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bainshughraa Tergugat, A**** K**** Bin K***** Dg.

Bekerja, tempat tinggal di Kota Depok sebagai "Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan register Nomor3206/Pdt.G/2015/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan halhalsebagai tersebut dalam surat gugatannya :Adapun alasanalasan yang mendasari

bersama dengan Tergugat selama proses perceraianberlangsung, karena itu kata sebagian dalam amar nomor 1 putusantentang provisi tersebut harus dih ilangkan;wan nnnnnnn == Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakandalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat mencabut tuntutan hakpemeliharan anak dan pembagian harta bersama, tetapi keteranganpencabutan tuntutan tersebut tidak tertulis dalam Berita AcaraPersidangan lagi pula dalam berkas perkara a quo tidak terdapatketerangan tertulis yang mendasari

dan orangorang yangmendapat hak dari padanya (pasal 165 HIR) ;Bahwa sebelum sertifikat Hak Milik Nomor : 161 Desa Alasbuluh tersebut diterbitkanoleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi maka selalu dilakukanmelalui prosedur Pengumuman terlebih dahulu, sehingga kejadian peralihan hak atastanah sengketa tersebut adalah juga tidak terjadi secara diamdiam ;Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor :18/03/157/HB/1993;37Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang mendasari perjanjian Hibah antara SAEHA BokMINA kepada Tergugat I (JUHAND), atas tanah sengketa tersebut posita 7 huruf b gugatan ParaPenggugat, yang telah dituangkan dalam suatu Akta Hibah PPAT Camat Wongsorejo Drs.YATEMAN tertanggal 21 Oktober 1993 Nomor : 18/03/HB/1993, sampai dengan terbitnyaSertifikat Hak Nomor : 161 Desa

MINADIN (Selaku penjual) denganSUHADIN (Tergugat IV/ selaku Pembeli), pada tanggal 21 agustus 1987 (vide : BuktiT.ULIV1) ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian Jual Beli atas sebagiantanah sengketa (Posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) persil 34 Blok D.1 Kohir 1201 seluas+ 6.440 m2, antara SAEHA BOK MINA (Selaku Penjual) dengan SUHADIN (Tergugat IV /Selaku Pembeli), yang kemudian dituangkan dalam

Bahwa kepemilikan hak atas tanah pekarangan sengketa (posita 7 huruf a gugatan ParaPenggugat) oleh Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut masingmasingdidasarkan pada suatu Akta Autentik, dimana alat bukti autentik adalah mempunyaikekuatan pembuktian sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang orangyang mendapat hak dari padanya (pasal 165HIR) ;e Bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibukti cukup yangmenunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang mendasari

pembuatan PerjanjianJual Beli maupun pembuatan Akta Autentik yang telah diajukan oleh masingmasingTergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan tidakterdapat alas hak yang melawan hukum yang yang mendasari perjanjian jual beli atas sebagiantanah sengketa (posita 7 huruf a gugatan Para Penggugat) Persil 34 Blok D.I Kohir 1201, antaraSAEHA BOK MINA (selaku Penjual) dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII(masingmasing selaku

berdasarkan hal tersebut kemudian oleh Termohon menetapkantersangka kepada Pemohon dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan13Surat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP , Sedangkan Pemohontidak Pernah diperiksa sebagai saksi dengan Perkara DugaanPemalsuan Surat pada Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHP, MelainkanPasal 263 Ayat (1) KUHP;18.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari

Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakankepada Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:18LP/150/X/2018/SULTRA/RES BAUBAU, tanggal 10 Oktober 2018 yangdilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secara hukum sebagaiwarga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinyasuatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuanpasal 108 ayat (1) KUHAP, terlebih lagi Pelapor merupakan

Bahwa terhadap alasanalasan atau Posita (FundamentumPetendi) Permohonan Praperadilan yang dikemukakan oleh PemohonPraperadilan pada Bagian tersebut menurut hemat Termohon tidak perluditanggapi secara lebih detil oleh Termohon, oleh karena pada bagian inihanya dipaparkan berupa dasar hukum yang mendasari PermohonanPraperadilan Pemohon, yakni pada pokoknya Pemohon Praperadilan hanyamenguraikan tentang dasar hukum Penetapan Tersangka sebagai salah satu23objek pengajuan Permohonan Praperadilan yang menurut

Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohonpada Poin (1), oleh karena yang mendasari prosese Penyelidikan danPenyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidanayang dilakukan oleh Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor:LP/150/X/2018/SULTERA/RES BAUBAU tertanggal 10 Oktober 2018yang dilaporkan oleh saudara RUDIANTO CHANDRA yang secarahukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapordari sebuah tindak pidana yang terjadi atau diketahuinya, sebagaimanadiatur

Apakah pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon tanpadipenuhinya bukti permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa pada perkara permohonan praperadilan a quo,pemohon telah mendalilkan sebagai berikut :3225.Bahwa Yang Menjadi Pertanyaan Mendasar Kami Tim Kuasa HukumPemohon Atas Tindakan Termohon dari Gambaran Fakta tersebut diatasadalah sebagai berikut :a) Alat Bukti Apa yang mendasari Termohon menetapkan Tersangkakepada Pemohon sampai kemudian berkesimpulan menerapkanPasal 266 Ayat (1) dan (2

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 24K/PM.102/AD/III/2019Menimbangsendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apayang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diriTerdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganTerdakwa.: Bahwa selanjutnya berdasarkan

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5bulan akan tetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugatbahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 bulanbahkan 2 hari yang lalu Penggugat juga masih pulang, sehingga mengakibatkangugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugattidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari

berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiridari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1982/Pid.Sus/2014/PN.Lbp.Ld, tanggal2 April 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 Mei2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamayang mendasari

tidak rukun dan harmonis lagi,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalahTermohon berselingkuh dengan lakilaki lain dan telah pisah rumahselama 10 bulan lamanya;Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon tersebut,Majelis berpendapat yang menjadi pokok masalah dalam perkara initerjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara Pemohondengan Termohon disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohonmelawan suka kepada Pemohon karena itu Majelis berkesimpulanPemohon telah mendasari

kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dalam register perkara Nomor : 594/Pdt.G/2015/PA.Cbntanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan halhal sebagai berikut :Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 26 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir SMAPekerjaan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXXX.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 27 tahun agama Islam pendidikan Terakhir D.3Pekerjaan Bidan bertempat Tinggal di XXXXXXXxX.Adapun alasanalasan yang mendasari

banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Medan nomor : 58/Pid.SusAnak/2015/PN.Mdn, tanggal 17September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama yang mendasari

Pasal 20 dan23 Kompilasi Hukum Islam menentukan wali nikah hanya terdiri dari wallnasab dan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak memilikidasar hukum yang mendasari permohonan sehingga dapat digolongkandalam permohonan yang tidak jelas atau Obscuur Libel.

tempat kediaman di Kampung Warung Borong RT.002 RW. 002 No. 4, Desa Bojong Rangkas, KecamatanCiampea, Kabupaten Bogor;, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor5607/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 30 November 2020 mengemukakan halhalsebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari

Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yangdiajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan NegeriMojokerto adalah mendasari kerugian material dan immaterialyang diakibatkan sumur milik Penggugat telah tercemar limbahdan/atau terkena resapan bahan bakar (solar), dan gugatanperbuatan melawan hukum (PMH) tersebut ditujukan kepadaTergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untukmembayar ganti kerugian atas kerugian material dan immaterialyang diderita Penggugat tersebut.

Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yangdiajukan oleh Penggugat mendasari tentang prosespenyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :LP/330/X1/2015/JATIM/Res Mjk tanggal 05 November 2015 a.n.Pelapor Edi Dewanto tentang dugaan tindak pidana karenalalainya mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagaimanadimaksud dalam pasal 99 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah bukanmenjadi kewenangan lembaga keperdataan Pengadilan NegeriMojokerto tetapi

Pelapor Edi Dewanto, oleh Termohon,Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikanperkara dengan mendasari administrasi penyidikan sesualdengan amanat UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP danmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, mendatangi TKP,melakukan pemeriksaan terhadap tim ahli dari BadanLingkungan Hidup dan melakukan pengambilan sample airsumur yang dilaporkan tercemar limbah atau tumpahan solahdari pabrik PT Cahaya Hidup.

), tanggal 17April 2014 untuk Pembanding II. semula Tergugat Il. ( DG.Ballo ),Hal 10 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mkstanggal 18 Maret 2014 untuk Pembanding semula Turut Tergugat( SAMPARA BANI ), sesuai relaas pemberitahuan untuk itu, yang berisikeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.307/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 19 Nopember 2013 sebagaiberikut :Setelah Pembanding mempelajari dan mengkaji pertimbanganpertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang mendasari

LATIEF MAKKA tidak dapatHal 17 dari 43 Hal, Put.No.227/PDT/2014/PT.Mksmembuktikan mengenai alas hak yang mendasari peralihan hakgarap atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkandalam gugatannya dan jawaban dalam intervensi, melainkanTergugat Intervensi I/Penggugat H. ABD.

karena itu muncul pertanyaan dengan alas hak apayang mendasari terjadinya peralihan hak garap atastanah objek sengketaBahwa apa yang menjadi keberatan oleh PenggugatIntervensi adalah semuanya telah dipertimbangkan olehmajelis hakim Pengadilan Negeri Makassar.

darisaudara Alimin yang juga bertindak sebagai saksidari pihak Penggugat Intervensi bagaimanamungkin suratSsurat tersebut diserahkan kepadapenggugat/tergugat intervensi (H.Abd LatifMakka), sedangkan sSuratsurat tersebut beradapada orang lain kami tidak tahu apa kapasitasnyasehingga suratsurat tersebut ada padanya.Keberatan Penggugat Intervensi pada MemoriBandingnya pada point c hal.1213 tersebutsemuanya telah dipertimbangkan dengan tepatdan teliti oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassaratas hak yang mendasari

Mamuju' utara No.523/08/SK/1/2017/DKP tentang Pengelola Operasional Alat Berat /Excavator tanggal 12 Januari 2017;10.Bahwa Pemohon selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan11.Kabupaten Pasang kayu serta atas Perintah Bupati Mamuju Utarasejaktahun 2016 telah mendasari pada Surat Keputusan BupatiMamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dalam kegiatan sewa menyewaalat berat Excavator yang disewa oleh Para Penyewa, yaitu denganketetapan besaran biaya Rp. 150.000, (seratus lima puluhriburupiah) / perjam;Bahwa

Sehingga Pemohon mendasari tahun berikutnya yaitu tahun 2017dan tahun 2018 dengan harga sewa yang sama mengingat pada keduatahun terebut tidak ada dasar hukum untuk kegiatan sewa menyewa alatExcavator, sedangkan kepntingan masyarakat sangat mendesak dantidak dapat ditunda;17.Bahwa tindakan Pemohon dalam melakukan kebijakan berupatindakan menetapkan besaran biaya sewa pada tahun 2017 dan 2018didasarkan pada ketentuanhukum yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara No. 175 Tahun 2016 dikarenakankondisi

Menyatakan (Kebijakan) Diskresi Pemohon berupa TindakanPenetapan Biaya Sewa Excavator pada Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2017 danTahun 2018 mendasari pada Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor175 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Biaya Sewa Excavatorpada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju UtaratahunAnggaran 2016, tidak ada penyalah gunaan wewenang;3.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalamperkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa petitum gugatan permohonan dapat diketahui yangmenjadi objek dalam sengketa permohonan a quo adalah :Kebijakan (Diskresi) Pemohon berupa Tindakan Penetapan Biaya SewaExcavator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara TahunAnggaran 2017 dan Tahun 2018 mendasari

tidakdengan hormat dari Dinas Kepolisian NegarRepublik Indonesia sebagaimana Surat KeputusanTERGUGAT (Kapolda Bali) Nomor Pol : Skep/ 308/ X/2009 itanggal 30 Oktober 2009, adalah TIDAKPROSEDURALBahwa, oleh karena yang dijadikandasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan obyeksengketa (Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Bali Nomor Pol : Skep/ 308/X/ 2009 tanggal30 Oktober 2009 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat atas nama Briptu)= GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Kesatuan Polres Karangasem).Dengan mendasari

Mendasari atas Putusan Kasasi Mahkamah AgungRl Nomor : 715 K/ PID.SUS/ 2007 tanggal 03April 2008 poin 3 huruf a tersebut diatasdan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor Pol : 721Tahun 2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang KodeEtik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia, kemudian diselenggarakan SidangKomisi Kode Etik Profesi Polri atas namaterperiksa (PENGGUGAT) Briptu) GEDE KAJENGMUDIKA Nrp 61040078 Anggota Logistik PolresKarangasem karena diduga telah melakukanpelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRINomor

GEDE KAJENG MUDIKA Nrp 61040078 AnggotaLogistik Polres Karangasem karena telahberdasarkan Peraturan Perundang undangan = yangberlaku sebagaimana diatur dalam PPRI Nomor 1Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun2006,.Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006,keputusan Kapolri Nomor Pol : KEP/ 74/ XlI/ 2003tanggal 10 November 2003 dan mendasari PutusanKasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 715 K/PID.SUS/2007 tanggal O03 April 2008 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;.

Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2015, di KecamatanKota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKecamatan Kota Depok;Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1185/Pdt.G/2017/PA.Dpk.2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugattinggal diKota Depok;3.