Ditemukan 112527 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : upan ulah umah upak unah
Penelusuran terkait : Upah buruh
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 27-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2022 — Penggugat:
1.BUSTAMI K
2.ANDIKA HARAHAP
3.HASAN BASRI
Tergugat:
Pimpinan PT. Kencana Sawit Indonesia
126 — 30
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
1.SAMSURI YADI
2.AHMAD HUSAINI
Tergugat:
1.PT. Abadi Bukit Mandiri
2.PT. Sims Jaya Kaltim
3.PT. Kideco Jaya Agung
114 — 23
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 23-04-2024 — Putus : 05-08-2024 — Upload : 05-08-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plg
Tanggal 5 Agustus 2024 — Penggugat:
1.YAN YAKUP
2.AGUSTIANSYAH
3.ARI SUPRIHADI
Tergugat:
PT. MARIANA BAHAGIA
8 — 4
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Register : 01-03-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr
Tanggal 19 Juli 2022 — ANDARIAS TIBE TITUS Lawan PT. MULTI AGUNG SARANA ANANDA
216 — 29
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 24-03-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
Mariana
Tergugat:
PT. Agrojaya Tirta Kencana PT.ATK
114 — 13
  • strong>

    Dalam Eksepsi

    Menolak Eksepsi dari Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 22 Oktober 2020;
    3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak uang pesangon kepada Pengugat sebagai berikut:

    Masa kerja 4 Tahun dan 11 bulan

    Upah

Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
FAIQ SANTOSA
Tergugat:
PT BANK MEGA Tbk REGIONAL JAWATENGAH
60 — 21
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb
Tanggal 15 Agustus 2022 — Penggugat:
1.STEVEN TUPAMAHU
2.MONALISA PESULIMA
3.MARIA PATTIASINA
4.JATI WAELERUNO
5.ILDA BIN UMAR
6.MEYLINDA KUHUWAEL
Tergugat:
YAYASAN KESEHATAN GEREJA PROTESTAN MALUKU Cq Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup GPM
311 — 17

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
    3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugt II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI dengan Tergugat berubah menjadi Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) terhitung sejak hubungan kerja terjadi;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar 30% upah Para
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 28-06-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Amb
Tanggal 15 Agustus 2022 — Penggugat:
1.JOHANIS LEKRANSY
2.RITA E WATTIMENA
3.JOLANDA M RUHULESIN
4.ELISABET J TUASUN
5.HENDRIK LATUMETEN
Tergugat:
YAYASAN KESEHATAN GEREJA PROTESTAN MALUKU Cq Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup GPM
107 — 7
  • DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan ada hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan Tergugat;
    3. Menyatakan Penggugat II adalah karyawan Tergugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ( PKWTT ) terhitung sejak hubungan kerja terjadi;
    4. Menghukum Tergugat untuk membayar 30% upah
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 22-04-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN PALU Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pal
Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat:
Ny. Faizah
Tergugat:
PT. Pelayanan Listrik Nasional Tarakan PT. PLN T
Turut Tergugat:
1.PT. Kopkar Volta
2.PT. Sinar Surya Parimo Palu
3.PT. Makmur Palu Jaya
4.PT. Pelangi Sulut
5.PT. Paguntaka Cahaya Nusantara PCN.
165 — 39
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Ptk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
KHALIB
Tergugat:
PT.Matahari Kubu Investama
102 — 14
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 12-06-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 10-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat:
1.SUPRASTIYONO
2.SUPRIYONO
3.SUTRISNO
Tergugat:
PT. MARIANA BAHAGIA
72 — 0
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 12-06-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 10-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat:
1.BENI KURNIAWAN
2.M. UNTUNG MANGIHUT AMBARITA
3.ZAINI
4.IRWANTO
Tergugat:
PT. MARIANA BAHAGIA
79 — 0
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 01-03-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mks
Tanggal 7 Mei 2018 — Penggugat:
SUHARTO SULAIMAN
Tergugat:
pt pratama sarana medicon
93 — 27
  • Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah seperti yang dimaksud dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini ;
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan perlindungan Ketenagakerjaan kepada Penggugat sebagai pekerja
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membayar upah
    di bawah UMK (Upah Minimum Kota makassar) kepada Penggugat selama Penggugat bekerja
  • Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak hak lainnya kepada Penggugat, sesuai dengan peraturan yang tersebut dalam pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa adalah sebagai berikut;
    • Uang Pesangon : 9 x Rp. 2.504.500,-
      Bahwa Penggugat menerima upah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2017sejumlah Rp. 1.250.000, (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);.
      Menyatakan dan menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena tidak memberikan perlindungan Ketenagakerjaankepada Penggugat sebagai pekerjaMenyatakan dan menetapkan Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum karena membayar upah di bawah UMK (Upah MinimumKota/Kabupaten) kepada Penggugat, selama Penggugat bekerja;Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangondan hak hak lainnya kepada Penggugat, sesuai dengan peraturan yangtersebut dalam pasal 156 ayat (2),
      Bahwa saksi dalam bekerja tidak pernah di berikan gaji Sesuaidengan Upah minimum Kota Makassar atau Upah Minimum Provinsi. Bahwa menurut saksi gaji karyawan bedabeda antara karyawanadministrasi dengan karyawan sales/marketing. Bahwa saksi menerangkan bahwa bekerja di perusahaan Tergugatsetiap hari kerja kecuali hari libur. Bahwa saksi Sejak bekerja di Perusahaan Tergugat tidak di ikutkandalam program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya kalau sakit dikafer oleh perusahaan sendiri.
      telah mengakui pemberiaan upah sebesar Rp. 1. 250.000, perbulan,sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbuktimemberikan upah/gaji kepada Penggugat yang tidak sesuai dengan sistempengupahan yang diatur dalam ketentuan UndangUndang No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan pasal 88 jo 90, oleh karena itu petitum Penggugatpada angka 5 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, yang menyatakandan menetapkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karenamembayar upah di bawah UMK kepada
      Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamembayar upah di bawah UMK (Upah Minimum Kota makassar) kepadaPenggugat selama Penggugat bekerja6.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus
Register : 04-02-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
1.SYARIADI
2.HARTOYO
3.PONIRAN
4.M.YUSUF
5.HENDRIK RAHIM
6.SUPANDRI
7.AGUSTINUS LARA
8.SAINAL ABIDIN
Tergugat:
PT. KARDA TRADERS JOB SITE BASECAMP KELAITAN KEC. BELANTIKAN RAYA KAB.LAMANDAU
92 — 25
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-09-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 023K/N/2006
Tanggal 5 September 2006 — Paul Francis Kacin; PT Rehau Indonesia
71 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Mei 2014 — SUGIONO Als. ABUN
497 — 482 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.678 K/Pid.Sus/2013telah membayar upah beberapa orang karyawannya yaitu: saksi Yosep Jalung, saksiFatimah, saksi Tuti Andriyani, saksi Jaenal, saksi Elliyani, saksi Eka Putra, saksi Any,saksi Nikolaus Lumakiki, saksi Subekti, saksi Siti Hadiah, saksi Toni, saksi SimfarangTekuaan dan saksi Wati, di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak Tahun 2009yaitu. masingmasing sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)sedangkan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 781 Tahun
    2008Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak Tahun 2009 adalahRp785.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa Terdakwa dalam memberikan upah di bawah UMK Pontianak tersebuttidak pernah mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;Perbuatan Terdakwa Sugiono alias Abun sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun
    ABUN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membayar upah lebihrendah dari upah minimum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 90 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dalam Dakwaan Kesatu dan Tindak Pidana Tidakmengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial TenagaKerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 ayat (1) JoPasal 29 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial TenagaKerja dalam
    dalam jangka beberapa lama Terdakwa telah melakukanpembayaran upah atau gaji karyawan di bawah upah minimum (di bawah UMR).Meskipun pada akhirnya, Terdakwa membayar kekurangan gaji tersebut dengan caramencicil ;Bahwa kesalahan Terdakwa adalah mengetahui tentang UMK atau UMR, namunmembiarkan keadaan ini berlangsung sebagai suatu kebijaksanaan perusahaan.
    ABUN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Membayar upah lebih rendahdari upah minimum dan Tidak mengikutsertakan karyawannya dalam programJaminan Sosial Tenaga Kerja;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO Als.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181K/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2008 — GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ; PT. BUANA KARYA BHAKTI ; PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA ; PT. TAPIAN NADENGGAN ; PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY.Tbk ; PT. SAJANG HEULANG ; PT. LANGGENG MUARAMAKMUR ; PT. SWADAYA ANDIKA ; PT. SWADAYA ANDIKA ; PT. BERSAMA SEJAHTERA SAKTI ; PT. LAGUNA MANDIRI ; PT. CANDl ARTHA
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-06-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196K/PHI/2006
Tanggal 21 Juni 2007 — Sri Budi Martini; Sarsito; Salmet Mulyono; CV. Indo Veneer Utama
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarsito bekerja sebagai karyawan mempunyaimasa kerja 11 tahun 2 bulan dan menerima upah sebesar Rp.420.500, perbulan ;Bahwa pekerja Il Sdri. Sri Budi Martini bekerja sebagai karyawanmempunyai masa kerja 8 tahun 10 bulan dengan menerima upah sebesarRp.420.500, per bulan ;Bahwa pekerja Ill Sdr. Slamet Mulyono bekerja sebagai karyawanmempunyai masa kerja 11 tahun 2 bulan dengan menerima upah sebesarRp.420.500, per bulan ;Hal. 1 dari 9 hal. Put.
    No. 196 K/PHI/2006Desember 2005 diusulkan untuk disetujui dengan memperbaiki Putusan Judexfacti ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makasudah seharusnya judex facti mengabulkan sebagian gugatan Pemohon Kasasimengenai upah proses 5 bulan sampai dengan Desember 2005, Uang THR2005 sebesar 1 bulan upah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut harus ditolakdengan perbaikan amar putusan Panitia
    Upah Agustus s/d Desember 2005 Rp.2.102.500,Jumlah Rp.8.809.475.(delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh limarupiah) ;2. Sdr. Slamet Mulyono (Masa Kerja 11 tahun 7 bulan).a. Uang Pesangon : 9 X Rp.420.500, Rp.3.784.500,b. UPMK :4 X Rp.420.500, Rp.1.682.000.c. UPH 15% X Rp.5.466.500, Rp. 819.975,d. THR Thn 2005 Rp. 420.500,e. Upah Agustus s/d Desember 2005 Rp.2.102.500,Jumlah Rp.8.809.475.(delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh limarupiah) ;3.
    Upah Agustus s/d Desember 2005 Rp.2.102.500,Jumlah Rp.8.809.475.(delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh limarupiah) ;lll. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2007 oleh PROF. DR. H. MUCHSIN,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, JONO SIHONO, SH. dan ARSYAD, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 13-06-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/PHI/2007
Tanggal 13 Juni 2007 — PT. Bakrie Tosanjaya; A.R. Budi Utomo; Abdul Rahman; Abduruchman; Abidin; Adi Haryanto; Agus Budi Cahyono; Agus Darmawan; Agus Darmawan; Agus Supriadi; Ahmad Fauzi; Ahmad Safrudin; Aris Efendi; Bowo Prasetyo; Budi Andreas; Budi Hartono; Budi Triyugo; Dayan Darussalm; Dedi Hartono; Doni Kurniawan; Diro Subagya; Doni Rismayadi et.al.
121 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugatdengan masa kerja bervariasi antara 2 (dua) tahun sampai dengan 6(enam) tahun sebagai karyawan, dengan upah perbulan sebesar Rp.710.000, dan upah terakhir diterima bulan Oktober 2004;.
    Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas pula sangat mrugikan Penggugat,dan kerugian mana Penggugat tidak pernah menerima upah lagi dankehilangan mata pencarian;10.Bahwa telah berkalikali penggugat mengadakan upaya damai denganTergugat namun tetap gagal;Il. PUTUSAN SELA1.
    Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangandengan hukum, sebagaimana tersebut uraian diatas maka berdasarkanpasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim PengadilanHubungan Industrial (PHI)menjatuhkan putusan sela yangisinyamemerintahkan Tergugat membayar secar tunai seluruh upah Penggugatsebesar Rp. 529.620.000 , dengan perincian sebagai berikut : Upah THR UpahNo. Nama Nop05 s/d Des 05 Thn Jan06 s/d sep06 Total20051 A.R.
    No. 192 K/PHI/2007 Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas maka gugatanmana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya denganmenghukum Tergugat membayar upah proses Penggugat yang besarnyadihitung dari bulan Nopember 2004 sampai perkara ini didaftarkan sebesarRp. 529.620.000, ( lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluhribu rupiah) dan selanjutnya membayar upah proses Penggugat terhitungbulan berikutnya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sertamenghukum
    Menghukum Tergugat membayar upah proses secara tunaimulai Nopember 2005 sampai perkara ini didaftarkan sebesarRp. 529.620.000, (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus duaHal. 8 dari 26 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 413/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
ADI SUSILO
Tergugat:
1.PT. SUMBER KARINDO SAKTI
2.DITJEN BINWASNAKER dan KKK
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
64 — 30