Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam

Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan controlatau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparatpenegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik termasuk dalampenetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadap kegiatanpenyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorang ditangkapditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Sebagai upayahukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukantindakan sewenangwenang dalam melaksanakan kewenangannya makadiperlukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan horizontal terhadapaparat penegak hukum.

Lembaga Praperadilan sebagai saranauntuk melakukan control atau pengawasan horizontal terhadap penggunaanHalaman 3 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN Tpgwewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidiktermasuk dalam penetapan Tersangka. Pengawasan horizontal terhadapkegiatan penyelidikaan, penyidikan sangat penting karena sejak seseorangditetapbkan sebagai Tersangka, maka aparat penegak hukum dapatmengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia.

Kawal Baharil, pada hari Rabu,tanggal 15 November 2017;Bahwa proses penangkapan yang saksi lakukan yaitu setelah dideteksi dandiamati melalui teropong lalu didekati dan dibehrntikan dan nakhodanyadiinterogasi setelah diduga ada pelanggaran lalu dilakukan penangkapan;Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas melakukan pengawasan diPerairan Kepulauan Riau, dan saat sedang melakukan pengawasan tersebutdengan menggunakan teropong saksi melihat kapal yang sedang berlayaryang membawa boksboks diatas

Konsorsium Komet;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gondangdia Lama Dalam No.5 Menteng,Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011,selanjutnya disebut sebagaiLeen eee eee eens eens sees en ee eee eens sees se ees eee Ee EEE SE EEE SEES PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan PrapancaRaya No. 9, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1 Tritoni Rubianto, S.H.; 2 Tumbur Parluhutan, S.H.,MH.;Halaman 1 dari 75 halaman.

dan PenerbitanBangunan (P2B) Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 12 September 2011,tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu. atau dapat di tentukan =; Individual, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, KepalaSuku Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan (P2B) Kota AdministrasiJakarta Selatan 12 September 2011, tidak ditujukan untuk umum tetapiberdampak kepada kepentingan Penggugat; Final, karena Surat Perintah Bongkar No. 722/1.795.2/SPB/S/2011, Kepala SukuDinas Pengawasan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan;Dalam Penundaan : 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota dminstrasi JakartaSelatan Nomor : 722/1.785.2/SPB.S/2011 tanggal 12 September 2011, TentangPelaksanaan Pembongkaran Bangunan, dan Penyegelan Menara; 2 Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala SukuDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Kota Administrasi JakartaSelatan

Bunga Mayang III,Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan (fotocopysesuai dengan asli); Surat Izin Nomor : 0007/P/KA/DPPB/IV2009, tanggal 31Maret 2009, Tentang Pelaku Tehnis Bangunan atas nama : IR.Eka Rawan Priaga dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Perencana Bangunan (fotocopy sesuai dengan legalisir);Gambar Layout Tower Existing SST 42 M di Jl.

Pesanggrahan,Jakarta Selatan ; Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 214/G/2011/PTUNJKT.68Menimbang, bahwa dari Bukti P30=T13 yaitu, Surat keputusan Kepala SukuDinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kodya Jakarta Selatan Nomor : 71/KM/S/2005, tanggal 6 Juni 2005, berlaku sampai dengan 3 tahun atau sampai dengan tanggal6 Juni 2008, untuk bangunan Menara Telekomunikasi yang terletak di Jl. Bunga MayangI, RT. 004/01, Kel. Bintaro, Kec.

.;KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.;

JKTMELAWANKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak,Kalimantan Barat ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :1.2.10.11.1awe.14.15.TRIYONO HARYANTO, SH., MH. NIP. 19591002 1982014 001;M. MUSLIHUDDIN, SH., MH. NIP. 19740710 roageaT oo ASIKIN, SH. NIP. 19610515 198003 1 001; a osseousSUGIHARTO, SE., Ak., CfrA., CA; NIP. arore 1983021 001 ;HASOLOAN MANALU, SE.

Arifin Gultom, S.H;Kepala Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Panjaitan No.7, Jakarta Timur 13410,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor27/JM&P/SK/V/2011, tanggal 20 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN KOTAADMINISTRAS JAKARTASELATAN gq

DHARIKSA APROBAJA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT;

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil (PNS)pada Badan Pengawasan Keuangan' danHalaman 1 dari 71 Halaman.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas danfungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitaskeuangan negara, dan;b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP;Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat(2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan InternPemerintah;Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internmelalui:a. Audit;b. Review;c. Evaluasi;d. Pemantauan;e.

Kegiatan pengawasan lainnya;Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008:Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:a.b.CG.d.BPKP;Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsional melaksanakan pengawasan intern;Inspektorat Propinsi;Inspektorat Kabupaten/Kota;Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;(1)(2)Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparatpengawasan intern pemerintah, disusun standar

Yang dimaksud dengan standar audit adalah kriteria atauukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajibdipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;2.

Putusan Nomor 197 K/TUN/2017Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara NomorPER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintahan khususnya: 1100.

Yayasan Panti Rahardja;Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dasar GugatanObyek Sengketa dalam Gugatan adalah merupakan keputusanTUNHalaman 3 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKT1.Bahwa obyek sengketa di dalam gugatan aquo adalahSurat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Tergugatsebagai badan atau penjabat yang melaksanakan urusanpemerintahan di bidang pengawasan dan penertibanbangunan untuk daerah Provinsi DKI, yakni SK KepalaDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 88/2009 tertanggal30 Juli 2009 tentang Pencabutan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan TIDAKADA SATU KETENTUAN/PASAL YANG MENYATAKAN' BAHWAKEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENCABUTAN IJIN PENGGUNAANBANGUNAN ADA PADA KEPALA SUKU DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN KOTA ADMINISTRASI C.Q. JAKARTA PUSAT.18.

BAHWA KETENTUAN MENGENAIKEWENANGANPENGGUNAAN BANGUNAN DIMILIKIyang diterbitkanPenataantanggalGubernurdalam7 ~~ TahunPengawasanAdministrasimaka secarakewenangandan Tata Kerja Dinas Pengawasan danUNTUK MELAKUKANOLEHJAKARTA SEHINGGA TERGUGAT DALAM2009DKI JAKARTA.atas, Ijin Menggunakandengan sesuai Keputusandan Pengawasan Bangunan3 Desember 2008 adalahProvinsi DKI Jakartaketentuan pasal 71991 dan bukandan PenertibanJakarta Pusat sehinggahukum hal tersebutGubernur Provinsi DKIKEWENANGAN TERSEBUT SECARAJELAS

Menteng,Jakarta Pusat ; (Foto copy sesuai denganaslinya) ;Halaman 49 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTP 3P 4P5Surat Kepala Suku Dinas Pengawasan danPenertiban Bangunan Kota AdministrasiJakarta Pusat Nomor 694/1.785 tanggal 13Juli 2008 serrihal Peringatan PenggunaanBangunan Berubah Fungsi ; (Foto copy sesualidengan aslinya) ;Surat AHP Nomor 141/AHP/JHA BYSDA/VI11/2009 tanggal 14 Agustus 2009perihal Tanggapan terhadap Surat KeputusanKepala Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Provinsi

Pemberian Izin dimaksud disesuaikan dengan IzinHalaman 67 dari 57 halaman Putusan No. 136/G/2009/PTUN JKTPenggunaan Bangunan sebagai Rumah Sakit yang berakhirpada tanggal 14 Desember 2008 ;Bahwa, kemudian terbit Izin Penggunaan Bangunan Nomor3083/IPB/2008 tanggal 03 Desember 2008 oleh KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan KotaAdministrasi Jakarta Pusat (Bukti P2) ;Bahwa, bukti T17 berupa Surat Pemberitahuan KepalaSuku Dinas Pengawasan kepada Penggugat bahwa akandilaksanakan pemeriksaan

PT Sumatraco Langgeng Makmur;1.Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan,2.Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak

,ketiganya Varga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di JalanRaya Ketintang No. 205, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal10 Nopember 2011, selanjutnya disebutSEDGQGH sunwe we wim nteat rans imei tae m EePENGGUGAT ;L aowoaioonDIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBERDAYA8 Halaman.

Siahaan,SH., Heru) Satrio Wibowo, SH., DjokoTjahyo P., Api., MM., MH., Rudy SujonoHasan, SH., Teuku Elvitrasyah, SH., MM.dan Mohammad Sahlan, SH., kesemuanyaWarganegara Indonesia, Pegawai padaKementerian Kelautan Dan Perikanan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor12.29.11/DJPSDKP 0.3/TU.212/XII/ = 2011,tanggal 29 Desember 2011, selanjutnyadisebutSEDAQGl a:icsisseeie ws iw wt iw sew we weeTERGUGAT ;KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MERAKberkedudukan di Jalan Pulorida

Sompie, SH., kesemuanyaWarganegara Indonesia, Pegawai padaKantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea DanCukai Tipe Madya Pabean Merak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU001/WBC.06/ KKP.MP.02/2011, tanggal19 Desember 2011, selanjutnya disebutsebagai ........ eeeTERGUGAT II;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 202/PENHalaman 3 dari 8 Halaman.

n;MENGADILI:1.Menyatakan terdakwa Suharti Alias Bu Haji Binti Cukup Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Melakukan Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Berupa Pupuk Bersubsidi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;3.Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana kecuali di kemudian hari ada perintah lain sebelum lewat

BERNARDUS BEDA MORON, S.Si (Penggugat)Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang (Tergugat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Balai Pengawasan Obat DanMakanan di Kupang, Tempat Tinggal Jalan AmabiRT.007/RW.003 Kelurahan Oepura Kecamatan MaulafaKota KUBENG nena nnn nnn nnn nnnnnnnnDalam

PENGGUGAT;MELAWANHalaman 1 dari 52 halaman Putusan No.14/G/2015/PTUNKPGNama Jabatan : Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan diTempat Kedudukan : JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang ;Selanjutnya disebut sebagdi...............

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN FAKFAK

KEPALAKANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI MALUKU DAN PAPUA BARAT Cq.KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAIKABUPATEN FAKFAK, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Distrik Fakfak,Kabupaten Fakfak, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Dr. IndraSurya, S.H.,LLM, Obor P. Hariara, S.H., Sugeng Apriyanto, S.Sos, M.Si.,S.N.Irfansyah, S.H.,M.H., Usman Amirullah, S.H.,M.H., Yadhy Cahyadi, $.H.,M.H.,Tri Utomo Hendro Wibowo, S.E.,M.M., Agus Amiwijaya, S.H.

(bukti P.4);9101112Bahwa di tahun 1970 kakek Penggugat Achmad Usman memberi ijin kepadaPemerintah Daerah menggunakan obyek sengketa sebagai pasar yang dibangunbersebelahan dengan rumah tinggal keluarga Penggugat, namun tidak seberapalama kemudian ditutup lantaran tidak representatif dan tidak layak sehinggakarenanya dipindahkan tempatnya ke area pasar tuhmburuni hingga sekarang;Bahwa pada tahun 1981 tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah diatas obyeksengketa Tergugat I membangun gedung kantor Pengawasan

kehadiratNya, sehingga Penggugat harusmengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Fakfak untuk kedua kalinyasetelah sebelumnya pada gugatan pertama Pengadilan Negeri Fakfak memberiputusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugatberharap pengajuan gugatan yang kedua ini kiranya pintu keadilan akan terbukadan berpihak pada kebenaran bagi Penggugat atas hak pemilikan obyeksengketa;15 Bahwa perbuatan Tergugat I hal mana tanpa alas hak dan dasar hukum yang sahtelah membangun Kantor Pengawasan

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan NegeriFakfak lebih menitik beratkan pada mekanisme sertapenerbitan Sertifikat dengan merujuk pada UU No. 5 Tahun2004 pasal 1 huruf 3 dan pasal huruf 4 dan Putusan MARINomor 84 K/TUN/1999 tanggal 12 Desember 2000 sertaPutusan MARI Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember1999, sedangkan perkara aquo secara substansial tidakmenyangkut mekanisme serta penerbitan sertifikat melainkanlebih pada sengketa kepemilikan tanah, yaitu Tergugat Imembangun gedung perkantoran Pengawasan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan di Jakarta cq. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung; Antonius Mulyadi alias Mulyadi Adi

Wong Ivonne Emmy;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Barat

LAWANHalaman 1 dari 49 halaman Putusan No.87/G/2008/PTUN JKTKEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNANKOTAMADYAJAKARTABerkedudukan di Jl. Raya Kembangan, JakartaBarat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. MUHAMVAD HIDAYAT,GH ia ewes ames sme some same 2 cee 2 ame 2 oe2. JUNAEDI, S.H.3. DEDI ROHEDI,GLH ys seme seme sees seme sane e see eise 2 te ee4.

KEN IMA DAMAYANTI, S.H.Keempatnya adalah Pegawai pada Kantor SukuDinas Penataan dan Pengawasan BangunanKotamadya Jakarta Barat, bagian Hukum,Organisasi dan Tata Laksana Kantor WalikotaJakarta Barat, berkedudukan di Jalan RayaKembangan No.2, Jakarta Barat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 1788/ 1.758.1,tertanggal 20 Oktober 2008, untukselanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 148

Kebun Jeruk XIX, RT.004/09, KelurahanMaphar, kecamatan Tamansari, Kotamadya Jakarta Baratpada tanggal 17 Oktober 2008 dari Pak Sudarajat,S.H., Pegawai pada Kator Penataan dan PengawasanBangunan pada Kantor Walikotamadya Jakarta Barat,pada saat Kuasa Penggugat menanyakan kepada KepalaKantor Penataan dan Pengawasan Bangunan WalikotaJakarta Barat dan pada saat itu diberikan fotocopysurat penyegelan tersebut, sedangkan gugatan itudiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 SeptemberDQG

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

PUTUSANNomor 70 PK/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JOHANNA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KomplekCemara Asri, Jalan Asoka, Nomor 25 Medan, pekerjaaan KaryawanSwasta,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat;melawan:MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERALPEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Diktum berikutnya berbunyi (Diktum Kelima): berdasarkan AmarAmar tersebutdiatas, maka kejadian yang menimpa dan ditetapkan Bukan Kecelakaan Kerja ;Diktum Keenam menyatakan: Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, makasurat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor0067/DTKTR/SU/2012 tanggal 18 Januari 2012 dinyatakan tidak berlaku ;Diktum ketujuh menyatakan : Penetapan ini merupakan Keputusan Akhir yangwajib dilaksanakan oleh para pihak ;Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pengawasan

.;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B) PROVINSI DKI JAKARTA.;

Untukselanjutnya selanjutnya disebutPARAPENGGUGAT / PARA PEMBANDING; KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B)PROVINSI DKIJAKARTA, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. AGUSDINSUSANTO, S.H., 2. MADE SUARJAYA, S.H., 3.YAYAN YUHANA, S.H., M.H., 4. ALAM SYAH, S.H.,M.H., 5.

JKTDinas Pengawasan dan Penertiban BangunanProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3715/1.758.1.Kuasa ini diberikan dengan haksubstitusi tertanggal 21 November 2012, untukselanjutnya disebutsebagaiT ERGUGAT/T ERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah M@MDaCa n nne won nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn ene nen ene ne ne1.

DIRJENPENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DANPERIKANAN Cq. KEPALA STASIUN PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, dk

vs KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

WONG IVONNE EMMY ; KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT

., Pegawai pada Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan pada KantorWalikotamadya Jakarta Barat, pada saat Kuasa Penggugat menanyakankepada Kepala Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan Walikota JakartaBarat dan pada saat itu diberikan fotocopy surat penyegelan tersebut,sedangkan gugatan itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 22 September 2008 ;Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggangwakitu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UndangUndang RI Nomor

Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan BangunanWalikotamadya Jakarta Barat, dan tidak mendapat tanggapan ;11.Bahwa pada tahun 2007, Penggugat sudah pernah mengajukanpermohonan izin mendirikan bangunan, tetapi tidak pernah ditanggapi olehTergugat ;12.Bahwa Penggugat melalui LSMKIPANG berkirim surat kepada Tergugatdengan surat Nomor : 09/DPPLSM.KIPANG/I/2007, tanggal 19 Februari2007, perihal Permohonan, dan tidak mendapat tanggapan ;13.Bahwa Penggugat telah berkirim surat kepada Bapak Ketua DewanPerwakilan

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyegelan KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya (kiniKota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/1.785/2008, tanggal 28Februari 2008 ;4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penyegelan KepalaSuku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Wilayah Kotamadya(kini Kota Administrasi) Jakarta Barat Nomor : 215/1.785/2008, tanggal28 Februari 2008 ;4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.798.000,(dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 440 K/TUN/20092.

Danatau memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan dan undangundangyang berlaku pada Pemda DKI Jakarta ;Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Kasasiberpendapat bahwa obyek gugatan dalam sengketa a quo yang berupa SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Suku Dinas PenataanDan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Barat Nomor 215/1.785/2008tertanggal 20 Februari 2008, tentang Penyegelan atas bangunan milikPenggugat yang berlokasi di Jalan Kebun Jeruk XIX, RT. 004/09,

Penggugat:
ISKANDAR HADIPRIATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Risalah Lelang No. 189/01/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang telahditerbitkan oleh Pejabat Lelang sebagai tindak lanjut Suratpermohonan lelang berikut lampiran kelengkapan administrasilelang oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, yaitu:1) Surat Nomor S245/WBC.01/KPP.MP.02/2017 PerihalPermintaan Pelaksanaan Lelang Kedua terhadap Barang yangMenjadi Milik Negara (BMN) pada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai TMP C Banda Aceh Tanggal 28November 2017;Halaman 19 dari 49 HalamanPerkara Nomor: 24

/G/2019/PTUN.BNA2) Nota Dinas Nomor 95/WBC.01/KPP.MP/2019 PerihalPenegasan Kembali atas Permintaan Pelaksanaan LelangKedua Terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN)pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPC Banda Aceh Sesuai dengan Surat Nomor: S245/WBC.01/KPP.MP.02/2017 Tanggal 16 April 2019;Bahwa objek gugatan Penggugat bukanlah objek Tata UsahaNegara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehtidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa objek gugatan Penggugat

Perry C Parluhutan sebagaiHalaman 27 dari 49 HalamanPerkara Nomor: 24/G/2019/PTUN.BNApemenang lelang atas 30 unit mobil (Lot 2) yang menurut Penggugatbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa yang terjadi sebenarnya adalah lelang tersebut dilaksanakanatas permohonan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BeaCukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh guna melaksanakan SuratPersetujuan Menteri Keuangan No.

Dan Pelayanan Beadan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, yang menyerahkanbarang terhadap pemenang lelang atau statusnya sebagai penjual, sehinggaberdasarkan keterangan tersebut, maka Majelis Hakim menyampaikankepada Penggugat, dikarenakan yang menerbitkan objek sengketa bukanlahyang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya namun Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, sedangkanKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe MadyaPabean C Banda Aceh

Apabila lelangtersebut tidak dibatalkan, maka Penggugat akan melakukan upaya hukumdengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banda Aceh (videData awal/Surat Keberatan Penggugat);Menimbang, bahwa dapat diketahui dari Surat keberatan yangditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTipe Madya Pabean C Banda Aceh di Banda Aceh apabila dihubungkandengan terbitnya objek sengketa serta subjek dalam gugatan Penggugatsetelah diperbaiki, maka dapat diketahui keberatan tersebut

Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

PutusanNo.115/G/2010/PTUN.JKT.KETUAtertanggal 12 Agustus 2010, selanjutnyadisebut SeDagal, ramenceceeceaeeeseeteteeeeereeeeeeesPENGGUGAT ; LAWAN :BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DANLEMBAGAKEUANGAN (BAPEPANLK)., berkedudukan di Gedung BaruPengadilanDepartemen Keuangan R.I, No. 14, JalanLapangan Banteng Timur Raya, Jakarta Pusat10710, dengan ini memberi kuasa kepada DudiKarnela., Khoirul Muttagien., SabarWahyono., Iskandarsyah., Endan Sujati.,Tri Herdianto., Akmal = Sukrizal., PujoDamaryono., R.

Kasdu, DKK;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Pusat

Mampang Prapatan RayaNo. 17 IJ Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2010, selanjutnyadisebut PARAPENGGUGAT; MELAWANKEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN KOTAMADYAJAKARTAPUSAT; Berkedudukan di Jalan Tanah Abang Blok B Lt. 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. JOKO PUJIYANTO,S. H.j eee re ree ce ee eee eee eee ee eeeHalaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 107/G/20 10/PTUNJKT102. M RASID, S. H ;3. JOHAN ARIFIN,S.