Ditemukan 161825 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pilkada sumatera selatan Pt. sumatera makmur lestari Pt. bridgestone sumatera rubber estate; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Suweno vs gubernur sumatera utara; Gubernur sumatera barat vs herman sofyan;; Konfederasi serikat buruh seluruh indonesia (ksbsi) provinsi sumatera selatan vs gubernur sumatera selatan;; Dermawan milaya vs gubernur sumatera utara;; Rektor universitas muhammadiyah sumatera utara (umsu) Surat keputusan kepala kepolisian daerah sumatera barat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — RUDY WIBOWO TAN alias RUDY WIBOWO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN JAYUSMAN, SE;;
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUDY WIBOWO TAN alias RUDY WIBOWO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN JAYUSMAN, SE;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-06-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA DAN IWAN GUNAWAN;
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA DAN IWAN GUNAWAN;
    masingmasingmemohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:Petitum Penggugat:1.2.4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21092016,luas 2895 m2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi)tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat Sumatera
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat UkurNomor 00314/2016, tanggal 21092016, luas 2895 m2 (dua ribu delapanratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama PemdaProvinsi Tingkat Sumatera Utara;Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;Petitum Penggugat Il Intervensi:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang
    diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini berupa:Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23September 2016, Surat Ukur Nomor 00314/2016, tanggal 21092016,luas 2895 m2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi)tercatat atas nama Pemda Provinsi Tingkat Sumatera Utara;Halaman 2 dari 8 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor26/Kelurahan Batununggal, terbit tanggal 23 September 2016, Surat UkurNomor 00314/2016, tanggal 21092016, luas 2895 m2 (dua ribu delapanratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama PemdaProvinsi Tingkat Sumatera Utara;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 27-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/KI/2021
Tanggal 29 Oktober 2021 — MAKMUR VS KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT;
129 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAKMUR VS KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT;
    MAKMUR, (Kamanakan Sapanjang Adat),kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanPuskesmas Nomor 10 Jati Parak Salai, Kelurahan Jati,Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi SumateraBarat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di JalanKartini Nomor 22, Kelurahan Padang Pasir, KecamatanPadang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mira Desrita, S.SIT.
    ,jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1060/Sku13.MP.02.02/V1/2021, tanggal 10 Juni 2021;Termohon Kasasi;DanDrs. H SYAFRIAL Dt.
    Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor69/II/PTSNPS/KISB/2021, tanggal 4 Februari 2021 dan memerintahkanTermohon untuk memberikan informasi dan dokumentasi yang dimintaPemohon Informasi dalam limit waktu 14 hari terhitung inkrachtnyaperkara a quo;3.
    Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor69/II/PTSNPS/KISB/2021, tanggal 04 Februari 2021 dan memerintahkanTermohon untuk memberikan informasi dan dokumentasi yang dimintaPemohon Informasi dalam limit waktu 14 hari terhitung inkrachtnyaperkara a quo;3.
    Putusan Nomor 433 K/TUN/KI/2021Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pemohon Informasi (sekarang Pemohon Kasasi) mengajukanpermohonan keberatan dan didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Padang pada tanggal 8 April 2021, sedangkanPemohon Keberatan/Pemohon Kasasi menerima Putusan KomisiInformasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/II/PTSNPS/KIBS/2021tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-03-2007 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458K/TUN/2005
Tanggal 26 Maret 2007 — REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; Dkk
27 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ; DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERAUTARA ; Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-08-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/TUN/TF/2022
Tanggal 17 Februari 2023 — KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA VS PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI;;
179 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA SEKSI WILAYAH II PEKANBARU BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH SUMATERA VS PERKUMPULAN KELOMPOK TANI TUASAI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-03-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54PK/TUN/2006
Tanggal 5 Maret 2008 — MENTERI DALAM NEGERI R.I.; vs. Dr. H. ARWAN KASRI, MK, SE, MS Bin KASRI ; Drs. H. SYAHRIAL, SH
125 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., warganegara Indonesia,pekerjaan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat,beralamat di Jalan Elang II No. 15 Air Tawar Barat,Padang ;Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 54 PK/TUN/20063. NY. H. TIT NAZIF LUBUK, warganegara Indonesia,pekerjaan Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat,beralamat di Jalan Cemara No. 12 Dangau Teduh,Padang ;4. H.
    tersebut, karenaPeraturan Pemerintah RI No. 110 Tahun 2000 sebagai ketentuan perundanganyang dikatakan telah dilanggar dan menjadi dasar sengketa kejaksaan telahterjadi tindak pidana korupsi oleh Ketua dan Anggota DPRD Sumatera Baratatas perancangan, penetapan dan pemanfaatan APBD Propinsi Sumatera Barattahun 2002 justeru telah dicabut dan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung 2(dua) bulan sebelum surat Tergugat a quo diterbitkan, yakni pada tanggal 9September 2002 dengan putusan Reg.No.04.G/HUM/
    X.161.23/30/SJ perihal ijinuntuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Ketua DPRD danAnggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan Tergugattanggal 7 Nopember 2002 ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat No.X.161.23/30/SJperihal ijin untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Ketua DPRDdan para Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkanTergugat tanggal 7 Nopember 2002 ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 3 dari 14 hal. Put.
    Dimana para pemohonpeninjauan Kembali tersebut merupakan terdakwa dalam perkarakorupsi di Sumatera Barat ;d. Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri No : X.161.23130ISJ tanggal 7November 2002 perihal Izin Melakukan Tindakan KepolisianTerhadap Ketua DPRD Dan Para Anggota DPRD Provinsi SumateraBarat termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d UndangundangNomor 5 tahun 1986 jo.
    No. 54 PK/TUN/2006anggota DPRD propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan Tergugattanggal 7 Nopember 2002".Bahwa putusan judicial review Mahkamah Agung No. 04 G/HUM/2001tanggal 9 September 2002 tidak dapat diberlakukan surut (retroaktifi)sehingga tidak dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakimuntuk memutus gugatan aquo ;. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2DIKTI) WILAYAH I SUMATERA UTARA;
171 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (L2DIKTI) WILAYAH I SUMATERA UTARA;
    KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI(L2DIKTI) WILAYAH SUMATERA UTARA (D/H.SELAKU KOORDINATOR PERGURUAN TINGGISWASTA WILAYAH 1), tempat kedudukan di JalanSempurna, Pasar Il, Setia Budi, Kelurahan TanjungSari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani, S.H.
    Putusan Nomor 389 K/TUN/20201) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 392/M/KPT/2018 tanggal 21 Desember2018 tentang Pencabutan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Kelautandan Perikanan Indonesia di Kota Medan dan Izin PembukaanProgram Studi pada Sekolah Tinggi Kelautan dan PerikananIndonesia di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan BinaBahari Indonesia (YBBI) Sumatera Utara;2) Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Nomor 1/6/K.1.2/
    KL/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihalRekomendasi Pencabutan Izin Perguruan Tinggi SwastaBermasalah di Lingkungan Kordinator Perguruan Tinggi Swasta(Kopertis) Wilayah Sumatera Utara;3.
    Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Kepala LembagaLayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Nomor 176/K.1.2/KL/2018 tanggal23 Maret 2018 perihal : Rekomendasi Pencabutan Izin PerguruanTinggi Swasta Bermasalah di Lingkungan Kordinator Perguruan TinggiSwasta (Kopertis) Wilayah Sumatera Utara;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-05-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PDT/2023
Tanggal 4 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
53 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/LH/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
402 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA., 2. DELIMA SILITONGA VS MANGATUR TAMPUBOLON, DKK., Turut Termohon : 1. GENTINA SIANTURI., 2. LAMBOK SIANTURI;;
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA., 2. DELIMA SILITONGA VS MANGATUR TAMPUBOLON, DKK., Turut Termohon : 1. GENTINA SIANTURI., 2. LAMBOK SIANTURI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/LH/2022
Tanggal 17 Maret 2022 — PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
204 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BRANTAS PROVINSI SUMATERA SELATAN., V. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SIAP DAN TANGGAP PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
121 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BRANTAS PROVINSI SUMATERA SELATAN., V. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT SIAP DAN TANGGAP PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2021
Tanggal 29 Oktober 2021 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
68 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
    Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il KEPALABIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT~ KRISTEN KANWILKEMENTRIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA tidak diterima;3. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi I membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 6 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/PDT.SUS/2010
SUMATERA ROTANINDO; CV. MANADO SUMATERA, DK.
51 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMATERA ROTANINDO; CV. MANADO SUMATERA, DK.
    SUMATERA ROTANINDO, beralamat di KawasanIndustri Medan, Jalan KL. Yos Sudarso KM. 10,5 Medan,dalam hal ini diwakili oleh JENS ARVE, DirekturPT.SUMATERA ROTANINDO, dalam hal ini memberikuasa kepada SRI YUNI HARTATI, SH. CN. dk., ParaAdvokat, berkantor di Jalan Putri Hijau Baru No. 34 Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Februari2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Debitur ;MELAWAN :1. CV.MANAOSUMATERA,beralamatdi JalanKereta ApiNo. 112,KelurahanKesawanMedanBarat ;2.
    Sumatera Rotanindo ; Bahwa untuk menjaga proses kepailitan ini dapat diselenggarakan sesuaiaturanaturan yang berlaku dan dapat dilaksanakan dengan baik makaHal 15 dari 21 hal.Put.No.121 K/PDT.SUS/2010Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan berkenan menunjuk Kurator yang independent dan jugamempunyai keahlian/profesional untuk dapat memimpin pelaksanaanproses kepailitan yang dalam hal ini Pemohon memohon agar dapatmenunjuk Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Kurator
    Sumatera Rotanindo, pailit dengansegala akibat hukumnya ;4. Menunjuk Balai Harta Peninggalan Medan sebagai Kurator dalamKepailitan Termohon ;5. Mengangkat Hakim Pengawas dalam lingkungan PengadilanNiaga yang berwenang untuk mengurusi kepailitan ini ;6.
    Sumatera Rotanindo) berada dalam keadaanpailit dengan segala akibat hukumnya ;Menyatakan selurun kekayaan Termohon baik bergerak maupun yangtidak bergerak diletakkan dalam sitaan umum ;Menunjuk H. Kartim Haeruddin, SH.
    SUMATERA ROTANINDOtersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 3 Tahun 2009, UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Pengadilan PN NEGARA Pidana Umum Perjudian
Register : 23-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN NEGARA Nomor 199/Pid.B/2015/PN.Nga
Tanggal 11 Januari 2016 — - I MADE SUMATERA
17 — 9
  • I Made Sumatera, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
    - I MADE SUMATERA
    PUTUS ANNo. 199/Pid.B/2015/PN.NgaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atasnama terdakwa :Nama lengkap : I MADE SUMATERA 5Tempat lahir : Penyaringan ; Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 25 September 1964 ; Jenis Kelamin : Lakilaki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Banjar Yeh Buah Desa PenyaringanKecamatan
    Menyatakan terdakwa MADE SUMATERA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Izin Melakukan Perjudiansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)ke2 KUHP dalam dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE SUMATERA denganpenjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa beradadi dalam tahanan ;3.
    Menetapkan agar terdakwa MADE SUMATERA dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan, yang padapokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkanMajelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi lagi ;Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisandipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya
    Made Sumatera lengkap dengan segalaidentitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telahmembenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawabpertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelisberkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;Ad. 2.
    Made Sumatera, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa IjinDengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada KhalayakUmum Untuk Permainan Judi ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 25-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Plg
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pemohon:
SUMATERA
5 — 0

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SUMATERA yang lahir di Sulawesi tanggal 31 Desember 1954 dan SUMATRI SALEH MADDI yang lahir di Sulawesi tanggal 31 Desember 1954 adalah orang yang sama;
    3. Merintahkan kepada Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil
    Pemohon:
    SUMATERA
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 18-06-2013 — Putus : 21-08-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 79/B/2013/PT TUN–MDN
Tanggal 21 Agustus 2013 — SURYA ARDIANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMATERA UTARA)
54 — 9
  • SURYA ARDIANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMATERA UTARA)
    Hasyim Ashari, Perkantoran Roxy Mas Blok ElNo. 27 Roxy Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 26 Nopember 2012 selanjutnyadisebut: PENGGUGAT/PEMBANDING; LAWANKEPALA ...KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDASUMATERA UTARA), berkedudukan di JalanS.M. Raja Km 10, Medan, Sumatera Utara, dalamhal1.1.Penetapan Ketua Pengadilanim diwakili oleh kuasanya:Kom Bes Pol. Aman Gane, S.H./Kabidkum Polda. AKBP Didik Miraharja, S.H., M.Hum./KasubbidBankum Bidkum Polda Sumut; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1923 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — FORUM UMAT ISLAM SUMATERA UTARA (FUI-SU) VS Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA, DK.
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FORUM UMAT ISLAM SUMATERA UTARA (FUI-SU), tersebut; 2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    FORUM UMAT ISLAM SUMATERA UTARA (FUI-SU) VS Plt.GUBERNUR SUMATERA UTARA, DK.
    GJUBERNUR SUMATERA UTARA,2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERAUTARA, keduanya berkedudukan di Jalan PangeranDiponegoro Nomor 30 Medan, diwakili olen H. Gatot PujoNugroho, S.T., selaku Plt. Gubernur Sumatera Utara,dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Jalil, S.H.
    Menyetujui Pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara;3. Menyetujui Badan Pengawas Keuangan Provinsi Sumatera Utara(BPKP) untuk melakukan audit atas harta kekayaan Yayasan dandiumumkan di Media dan mengangkat Likwidator untuk itu;4. Merekomendasikan kepada Pelaksana Tugas Gubernur KepalaDaerah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengambil langkahlangkah strategis terhadap Managemen Rumah Sakit Haji Medan;.
    SakitHajiMedan kepada PemerintahProvinsi Sumatera Utara dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera UtaraHalaman 4 dari 29 hal.
    2011Tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medankepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II telah memasukkan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 dalam Berita DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 78 tanggal 19 Desember2011 diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patutdan wajar Tergugat II dihukum untuk menarik dan mancabut PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 Tentang PengalihanPengelolaan
    Nomor 1923 K/Pdt/2015Provinsi Sumatera Utara yang diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PDT.SUS/2010
TRIA SUMATERA CORPORATION
104 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRIA SUMATERA CORPORATION
    PT TRIA SUMATERA CORPORATION, berkedudukan diJl. Cirebon No. 65105, Medan, Sumatera Utara, Indonesiaatau di JI. Gatot Subroto No. 71 K, Medan, Sumatera Utara,Indonesia;.
    PTTria Sumatera Corporation) dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat Il dalam Konvensi (ic.
    No. 078 PK/Pdt.Sus/2010menempatkan pada PT Tria Sumatera Corporation Personel Manajemenyang akan bertanggung jawab untuk mengatur operasional hotel sesuaidengan standar AAPC PT Tria Sumatera Corporation dan AAPC akanmemasuki persetujuan lisensi, dimana AAPC akan melesensi kepada PTTria Sumatera Corporation penggunaan nama merek Novotel.
    PT Tria Sumatera Corporation) dengan Tergugat dalamRekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi (ic.
    Tria Sumatera Corporation) dan Tergugat II(PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-02-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pdt/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — LESTARI MUKTI WIBOWO lawan GUBERNUR SUMATERA SELATAN (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), DKK
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LESTARI MUKTI WIBOWOlawanGUBERNUR SUMATERA SELATAN (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), DKK
    GUBERNUR SUMATERA SELATAN (Pemerintah ProvinsiSumatera Selatan), berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor3, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ardani,S.H., M.M., dan kawankawan, kesemuanya Aparatur Sipil Negarapada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan,berkantor di Jalan Kapten A. Rivai, Nomor 3, Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018,2.
    ., sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2018,selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepasa Zulkifli, SH., M.H.,dan kawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor diHalaman 17 dari 7 hal. Put. Nomor 268 K/Padt/2019Jalan Gubemur H.A. Bastari, Jakabaring, Palembang, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 2 Mei 2018;3. KSO. PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk.
    bukti P1 dan P3 dibuat atas tindakan yangdilakukan secara kurang hatihati, mengandung cacat yuridis dan tidakmempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan bukti alas hak kepemilikan atasobyek sengketa;Bahwa obyek sengketa adalah tergolong pada tanah yang dikuasai olehnegara sehingga berlaku ketentuan Pasal 2 UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, oleh karena itu negara dalamhal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera