Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-12-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 95/Pid.B/2014/PN Bky Tanggal 10 Desember 2014 — Pidana
- TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI
104 — 34
104 — 34
Menyatakan Terdakwa TJHUNG DJUN TJIN Anak CUNG SAK KHOI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 5.
Milik Negara (BUMN) ;b Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;c Koperasi Usaha Kecil (KUK) ;d Badan Usaha Swasta (BUS) ;Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) PP No.36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Migas, syaratsyarat yang harus dipenuhiadalah :e Akta pendirian perusahaan / perubahannya yang ad mendapatpengesahan dari instansi berwenang ;e Profil perusahaan ;e NPWP;e TDP;e Surat Keterangan Domisili Perusahaan ;e Surat Informasi Sumber Pendanaan ;e Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan
mikro, usaha pertanian, usahaperikanan, transportasi dan pelayanan umum ;Bahwa ahli menerangkan bahwa khusus untuk BBMbersubsidi, PT.
yangdikategorikan sebagai bahan bakar minyak tertentu (BBMbersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolahdari minyak bumi dengan jenis standard dan mutu(spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu ;Mengenai titik penyerahan dan kepada siapa disalurkan / konsumen BBMnya(subsidi) dan tentang pengajuan harga jual eceran bahan bakar minyak jenisminyak tanah (kerosene), bensin premium dan minyak solar untuk keperluanrumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi
Minyak Tanah 2.500 Terminal Rumah Tangga danTransit / Usaha MikroInstalasi /Depot02. Bensin Premium 6.500 SPBBM, Usaha Mikro, UsahaBunker / Agen Pertanian, UsahaBunker Perikanan, TransportasiTerminal dan Pelayanan Umum Transit / 16 Instalasi /Depot 03.
telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengumpulkan dan menampung solarmaupun bensin/ premium tidak memiliki izin usaha penyimpanan.
Putus : 07-04-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 7 April 2021 — SRI WINDYASWATI alias WIWIED
797 — 558 — Berkekuatan Hukum Tetap
797 — 558 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya Nomor Register Perkara PDM90/EKU.2/04/2020 tanggal 21September 2020 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SRI WINDYASWATI alias WIWIED terbukti secarasah menurut hukum telah bersalah turut serta melakukan tindak pidanaPelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang menerapkansistem skema piramida sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 105 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan
Kam and Kam bukanmerupakan perdagangan barang tetapi merupakan perdaganganjasa, sedangkan Pasal 105 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014dihubungkan dengan Pasal 9 yaitu Pelaku Usaha distribusi dilarangmenerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang,bukan jasa;Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 434 K/Pid.Sus/2021b.Kode Usaha Periklanan menurut klasifikasi Buku Lapangan UsahaIndonesia (KBLI) Tahun 2009 adalah 7310 yang termasuk kategoriService/jasa;Perusahaan PT.
Kam and Kam telah mempunyai legalitas perusahaansecara resmi berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecildengan Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005 tanggal 16Oktober 2015, dengan Akta Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Nomor 44 tanggal 28 November 2019, dan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) Nomor 74137581 0027000;Bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2005 tanggal 16 Oktober 2015PT.
Register : 08-04-2013 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 30/G/2013/PHI.MDN Tanggal 4 Juni 2013 — * PERDATA KHUSUS-PHI
- RUKIAH
MELAWAN
- PIMPINAN USAHA TOKO PELITA
51 — 8
51 — 8
* PERDATA KHUSUS-PHI- RUKIAHMELAWAN- PIMPINAN USAHA TOKO PELITA
memeriksaPerkara Perdata No. 30/G/2013/PHI.Mdn. antara:RUKIAH ; Tempat / tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1965, Pekerjaan :Wiraswasta, Perempuan, Kebangsaan :Indonesia, Alamat : Jl.MesjidNo.108C Kel.Kesawan, Kec.Medan Barat, Kota Medan;memberikan Kuasa kepada MARWAN,SH & REKAN ; berkantor diJl.Karya Komplek Graha Karya Minimallis Blok C No.8 Kel.KarangBerombak, Kec.Medan Barat , Kota Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Maret 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LAWANPIMPINAN USAHA
Register : 29-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN PELAIHARI Nomor 80/Pid.Sus/2016/PN Pli Tanggal 26 Mei 2016 — NASRUDIN Bin HANAPI
89 — 46
89 — 46
Bahwa Terdakwa disini bukanlah pemegang Izin Usaha Niaga atau penyaluryang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum dalammelakukan penjualan terhadap BBM jenis solar bersubsidi tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal55 UndangUndang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.ATAUKEDUABahwa terdakwa NASRUDIN BIN HANAPI, pada hari Sabtu tanggal 3Oktober 2015 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain masihdalam bulan Oktober
Bahwa pada saat itu saksi ANDI dan saksi SHADIQ dengan disaksikan olehsaksi MUKDADI selaku ketua RTI.02 melakukan penggeledahan dandidapatkan 7 (tujuh) jerigen BBM jJenis solar yang disimpan di rumahTerdakwa, selain itu. diketahui Terdakwa bukanlah pemegang Izin UsahaNiaga atau penyalur yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izinUsaha Niaga Umum yang berhak menyimpan dan melakukan usaha niagaatas solar tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 55 huruf d UndangUndang
penyimpanan dan niagatanpa ijin usaha niaga ;Bahwa saksi menerangkan BBM Industri adalah BBM yang disediakan olehpemerintah untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan industri denganharga yang ditetapbkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha NiagaUmum ;Bahwa saksi menerangkan Pengolahan adalah kegiatan pemunrnian,memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilaitambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahanlapangan.
Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga ;Ad. 1.
Melakukan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan niaga sebagaimanaketentuan undang undang No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pembelian,penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan / atau gas bumi hasil olahannya,termasuk niaga gas bumi melalui pipa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin usaha sebagaimanaketentuan undang undang No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepadaBadan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanandan/atau niaga dengan memperoleh
Putus : 17-10-2006 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27PK/TUN/2005 Tanggal 17 Oktober 2006 — LINA ANGRAINI dan LUH SUTJIATI ; vs. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN DIREKTORAT
PENGAWAS BANK I DALAM KAPASITASNYA SELAKU
PELAKSANA WEWENANG GUBERNUR BANK INDONESIA
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-05-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34PK/TUN/2005 Tanggal 9 Mei 2007 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; HARKISHIN LACHMANDAS WADWANI
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-08-2006 — Upload : 20-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017K/N/HAKI/2006 Tanggal 2 Agustus 2006 — PT Sagita Invilon; PT Indra Sari Kencana
113 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-07-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474K/TUN/2003 Tanggal 5 Juli 2006 — NY. D.G. IROOTH SAKUL ; vs. KEPALA DINASPERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; FAUZY ALDJUFRI
192 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-09-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 19-02-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 123/Pid.B/2012/PN-LSM Tanggal 25 Oktober 2012 — Abdul Manaf bin Gade
87 — 30
87 — 30
Menyatakan Terdakwa Abdul Manaf bin Gade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Manaf bin Gade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp, 50.000.000 ( lima puluh juta) Subsidair 3 ( tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
MUROHIM Bin ENTONG (Ahli), Keterangan dalam BAP yang telahdisumpah selanjutnya dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa bila kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan dalam rangkamelakukan kegiatan usaha dalam pengertian bahwa kegiatan pengangkutan tersebutdilakukan untuk memperoleh keuntungan maka kegiatan tersebut harus dilakukan setelahmemiliki izin usahan pengangkutan dari Pemerintah.
Apabila kegiatan pengangkutanbahan bakar minyak yang dilakukan bukan untuk kegiatan usaha maka tidak diperlukanadanya izin usaha pengangkutan ;Bahwa apabila kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang dilakukan merupakanbagian dari kegiatan niaga yang dilakukan maka dalam hal ini uga yang harus diwaspadaiadalah apakah kegiatan niaga tersebut ada izin usaha niaganya atau tidak.
Menyatakan terdakwa ABDUL MANAF BIN GADE terbukti bersalah melakukanTindak Pidana melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 huruf b UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyakdan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2.
Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak solar yang disubsidipemerintah secara tanpa hak karena tidak ada izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi daripejabat berwenang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukumAd. 3.
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke130KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakimberketetapan bahwaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.
Putus : 05-01-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844K/PID/2006 Tanggal 5 Januari 2007 — ABEKA POTABUGA; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-01-2006 — Upload : 19-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505K/PID/2004 Tanggal 24 Januari 2006 — H. Utay Tarmana bin Irin; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bale Bandung
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN WATES Nomor 148/Pid.Sus/2017/PNWat. Tanggal 25 Januari 2018 — EKO PRIYANTO Bin SELO BUDI SANTOSO
58 — 7
58 — 7
Menyatakan Terdakwa Eko Priyanto Bin Selo Budi Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT PONTIANAK Nomor 87/PID.SUS/2013/PT.PTK Tanggal 4 Juli 2013 — NG MIAW FA Als AFA Anak SENG KEK
382 — 34
382 — 34
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Sengketa Proses Pemilu Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Kata Kunci : Hak Gugat; Sengketa Tata Usaha Negara; Pemilihan; Hak Gugat Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018 1215 — 0
- Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]
TATA USAHA NEGARA/A.3/ SEMA 3 2018
removed>KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ KotaatauKIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menggugat dalamsengketa Tata Usaha
Register : 22-06-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 317/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 10 September 2015 — I. SUGIARTO Bin COKRO DIARJO,
II. JOKO PURNOMO Bin KARSONO
31 — 3
II. JOKO PURNOMO Bin KARSONO
31 — 3
JOKO PURNOMO BIN KARSONO terbukti secara sah dan meyaknkanWbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuanmelakuikan usaha minyak bumi tanpa dilengkapi surat ijin usaha niaga "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 53 huruf d UU RI no 22 tahun2001 tentang minyak dan gas bumi jo pasal 56 ayat ( 1 ) KUHP dlm suratdakwaan kedua kami ;2.
dari pemerintah kepadabadan usaha untuk memperolehBahwa para Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi kemudianmenampungnya dan disalurkan lagi ke tangki untuk dipergunakanindutri adalah melanggar UU NO 22 Tahun 201 tentang Minyak danGas Bumi khusunya pasal 55 dan pasalBahwa para terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan danizin usahaMenimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengerti ditangkap karena telah
Melakukan usaha minyak bumi tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Niagasebagaimana dimaksud Pasal3.
minyak bumi tanpa dilengkapi Surat ljin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 ; Menimbang, bahwa usaha minyak bumi adalah menjual, memeli danmengangkut jenis BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;Menimbang, bahwa dalam pengangkutan ada izin usaha daripemerintah kepada badan usaha) 220 2Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan para terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidisekitar tanggal 30 Juni 2014 atau sekitar bulan Juni 2014 bertempat di SPBUJimbun
JOKO PURNOMO Bin KARSONO, tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantumelakukan usaha minyak bumi tanpa dilengkapi surat ijin usaha2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)bulan, denda Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Register : 11-12-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN Gpr Tanggal 3 Februari 2015 — SUYONO bin REJO
37 — 2
37 — 2
Kediri atau setidaktidaknyamasih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Memiliki Ijin (IUP, IPR atau IUPK),perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai mana berikut : Bahwa la Terdakwa SUYONO bin REJO pada hari Kamis tanggal 21 Agustus2014 sekitar jam 15.00 Wib pada suatu lahan Tegal Dsn. Bulusari Selatan, Ds.Bulusari, Kec. Tarokan Kab.
Kediri, telah melakukan Usaha pertambangan yangtidak dilengkapi ijin yang sah dengan menggunakan alat berat berupaExcavator merk Komatsu warna kuning dengan type PC200, yang dilakukandengan cara mengeruk material berupa tanah urug menggunakan bego yangdioperatori saksi sdr.
Heri Purnomosari merupakan karyawan terdakwa dankemudian dinaikkan ke truck untuk dijual kepada umum, dalam menjalankanusaha penambangan tanah uruk tersebut terdakwa dalam sehari dapatmenghasilkan material tanah urug sebanyak 30 (tiga puluh) Rit, dan materialberupa tanah urug tersebut dijual dengan harga Rp.40.000 (Empat puluh riburupiah) untuk muatan Truck Engkel per rit/ truck kecil dan Rp.70.000 (tujuhpuluh ribu rupiah) untuk muatan Dump Truck Per Rit, usaha pertambanganHalaman 3 dari 23 Putusan
Nomor 713/Pid.Sus/2014/PN Gpr.tersebut telah terdakwa lakukan selama satu setengah bulan dan beroperasisetiap hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai sekitar jam 08.00 Wib sampaidengan jam 16.00 Wib, dan dalam usaha pertambangan tersebut terdakwatidak mempunyai ijin usaha pertambangan (IUP), alat yang digunakan danberhasil disita petugas terkait dengan usaha pertambangan yang dilakukanterdakwa berupa 1 (satu) Unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning typePC200, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu
Andrian bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa Terdakwa mengerjakanusaha pertambangan tanahurug di Dusun Bulusari Selatan,Desa bBulusari, KecamatanTarokan, Kabupaten Kediri ;e Bahwa Saksi bekerja sebagaichecker dalam usahapenambangan yang dilakukanTerdakwa ;Bahwa usaha pertambangan tanah urug tersebut milik Terdakwa ; Bahwa material yang diusahakan penambangannya oleh Terdakwaadalah tanah urug dan batu ; Bahwa tugas Saksi sebagai checker adalah menghitung keluar
Putus : 23-01-2013 — Upload : 11-02-2013
Putusan PN AMUNTAI Nomor 185/Pid.Sus/2012/PN.Amt Tanggal 23 Januari 2013 — - AHMAD SYADIKI Alias UTUH KURMA Bin MISRANSYAH (Alm)
63 — 37
63 — 37
Hulu Sungai Utara atau setidaktidaknya disuatutempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, Melakukan Pengangkutan tanpa izin usaha Pengangkutan,Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dan Niaga tanpa izin usaha Niaga, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika telah terjadikelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Premium dan Solar yang disubsidi pemerintah
Nomor 22 tahun 2001Pasal 9, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan, pengangkutan,penyimpanan dan = atau niaga bahan ~ bakar = minyak adalah:e Badan Usaha MilikNegara;e Badan Usaha MilikDaerah;e Koperasi, UsahaKecil;e Badan UsahaSWaSta 22222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nanan anneBahwa Ahli menerangkan bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan ijin usahaHilir adalah Menteri berdasarkan Pasal 23 UU.RI.
Hilir Minyak dan Gas Bumi berupaPengangkutan Bahan Bakar Minyak; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dan yang dimaksud dengan Pengangkutanadalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutanGas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi; Menimbang,
Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa Pengangkutan BahanBakar Minyak telah terpenuhi sehingga unsur ke2 inipun telah terpenuhi pula; Mengenai Unsur ke3 : Tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganmaka telah ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir Minyak danGas Bumi berupa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tersebut tidak mempunyai izin daripejabat yangberwenanQ; 22222222 nnn nn nnn nnn13Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut maka unsur Tanpamemiliki Izin Usaha Pengangkutan inipun telah terpenuhi sehingga unsur ke3 inipuntelah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhanunsur hukum dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Memiliki Izin Usaha Pengangkutan;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh
Putus : 10-12-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 111/Pid.Sus/2015/PN.Bek Tanggal 10 Desember 2015 — Pidana
- terdakwa I. SUHERLAN Alias BOMBOM Bin AEP
- terdakwa II. TEDI Bin TOTONG
- terdakwa III. ARIPIN Alias ARIP Bin ROSID (Alm)
- terdakwa IV. ABAY Bin BASRI (Alm)
- terdakwa V. SUNANDI Alias NANDI Bin SAHARUDIN Alias ASUD (Alm)
- terdakwa VI. YUSUP ANDRIAN Bin SUNA
87 — 23
87 — 23
YUSUP ANDRIAN Bin SUNA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN; 2.
Sunandi alias Nandi Bin Saharudin Alias Asus (alm)dan terdawa Yusup Andrian Bin Suna bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan (IUP), ijinpertambangan Rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan Khusus (IUPK),mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158UU RI.
Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan(IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan ? perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I.SUHERLAN Alias BOMBOM Bin AEP bersamasama terdakwa II. TEDI BinTOTONG, terdakwa III. ARIPIN Alias ARIP Bin ROSID (Alm), terdakwa IV.
.23tahun 2014 pemerintahan daerah yang berhak menerbitkan ijin usaha pertambanganberada pada wilayah Kab.
Bengkayang, sedangkan pemilik usaha tambang tersebut adalah sdr. Atok,sdr. Ace dan sdr.
Danny sebagai orang kepercayaan di tambang tersebut,sedangkan usaha penambangan emas tersebut dilakukan tanpa ada izin berupaIzin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi,Izin Penambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para Terdakwatelah terbukti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentangpertambangan minerl dan batubara, maka
Putus : 20-02-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134K/TUN/2000 Tanggal 20 Februari 2006 — ROKIYAH WIJAYA ; GAW (GOUW) KIAN NIO ; Dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 17-12-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 717/Pid.Sus/2014/PN Gpr Tanggal 11 Februari 2015 — MULYONO bin LATIF
24 — 2
24 — 2
Kediri telah melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau (5).
Perobuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa MULYONO BinLATIF telah melakukan usaha penambangan dengan cara menggali tanahmaupun batu dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit excavatormerk CATwarna kuning tahun 2007 type 320D milik terdakwa kemudian memasukkanHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 717/Pid.Sus/2014/PN Gpr.kedalam bak truk yang sebelumnya telah membeli tanah uruk dengan hargamasingmasing jenis mineral batuan
yaitu untuk tanah uruk seharga Rp.90.000, (sembilanpuluhribu rupiah) per 1 (Satu) rit; Bahwa hasil usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa MULYONOBin LATIF berupa tanah uruk masuk dalam katagori mineral golongan batuan(mineral batuan) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf d PeraturanPemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara; Bahwa terdakwa MULYONO Bin LATIF dalam melakukan usaha pertambanganberupa penambangan tanah belum memiliki
izin dari pihak yang berwenangsebagimana Ketentuan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara telah mensyaratkan bahwa segala bentukusaha pertambangan harus memiliki izin dari pihak yang berwenang terlebihdahulu sebelum kegiatan usaha pertambangan dilakukan yakni berupa IzinUsaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diberikan oleh Bupati/Walikotaapabila wilayahnya berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota
keluar masuktruck pengangkut material tambang ; Bahwa Saksi usaha penambangan tersebut diuhentikan oleh petugaspolisi pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 sekitar jam 16.00 WIB ;Bahwa lahan yang dilakukan usaha penambangan tersebut adalah milikSiswantoro yang telah dibeli Terdakwa dan kemudian digunakan untukusaha penambangan tanah urug untuk selanjutnya dijual ; Bahwa sehari dapat menghasilkan sekitar 7 (tujuh) rit dan harga per rittanah urug adalah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)