Ditemukan 75459 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat martaban martabet martamat
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Penganiayaan
Register : 27-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 691/Pid.Sus/2020/PN.Kpn
Tanggal 7 Januari 2021 — KRISTRIAWAN S, SH (JPU) ISTIONO (TDW) BUHORI (TDW) ROHMAD (TDW)
97 — 23
  • Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan, yang disita dari Saksi Sulistiono5. Membebankan biaya perkara kepada negara.;
    Buhori dan Terdakwa Il.Rohmad dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta memulihkan hakhakPara Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabat mereka.;3. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warnamerah dalam keadaan robek pada bagian pundak kanan dan samping kanan,yang disita dari Saksi Sulistiono5. Membebankan biaya perkara kepada negara.
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Penipuan
Register : 06-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PN MANADO Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mnd
Tanggal 30 Mei 2018 — -Terdakwa MELKY REINHARD SAMADI
344 — 94
  • Memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Tanda Terima Jual beli antara CATO WEHALTISIUS TOGO dan ALBERT TAMPI yang ditandatangani di atas meterai 6000. Dikembalikan kepada pihak darimana benda itu disita;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2013 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 2 April 2014 — RONI EKA SAPUTRA Melawan KAPOLDA RIAU
115 — 44
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);----------------------------------------------
    201 3; "Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (SKEP Polda Riau) Nomor :Kep/403/VIII/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus daftar lampiran No.urut 2, atas nama RONI EKA SAPUTRA, Pangkat/NRP.Brigadir/80050116, Kesatuan terakhir Anggota Polsek Kuindra PolresIndragiri Hilir, tertanggal 19 Agustus 2013; Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkanharkat martabat
    untukdikabulkann y 22 n nena enna anna nnn neeMenimbang, bahwa oleh karena persengketaan dalam perkara a quomerupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menyangkut sengketaKepegawaian maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat makaberperdoman pada Ketentuan Pasal 97 ayat 11 UndangUndang Nomor : 5Tahun 1986 Juncto UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,maka Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi hakhak Penggugat danharkat martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat martabat dankedududukan Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ; = +=Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 40/G/2013/PTUNPobr.5.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 30-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN MANADO Nomor 503/Pid.SUS-LH/2016/PN Mnd
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
BASTIAN MS,SH.MH
Terdakwa:
Dr. DEVY KREST GIOLEXA SONDAKH
591 — 168
  • DEVY KREST GIOLEXA SONDAKH dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  • Merehabilitasi nama baik, harkat martabat dan kedudukan terdakwa dalam keadaan semula;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah senjata angin merk cannon super model 787 L cal 777,
    • 1 (satu) buah senjata angin merk cannon special.

    • (dikembalikan kepada terdakwa).

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 03-06-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 033/G/2016/PTUN.Smg
Tanggal 19 Oktober 2016 — ALI SURAHMAN, S.Pd.SD Melawan BUPATI BLORA
172 — 75
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat seperti keadaan semula kepada Penggugat ; ----------5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.500 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); ----------------------------------------
    Bahwa alasan Tergugat Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil adalah salah,bahwa yang benar adalah : Penggugat selalu mentaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan harkat martabat PNS ; .
    Bahwa Penggugat selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil selalumasuk kerja dan mentaati jam kerja (yang menaati segala ketentuanperaturan perundangundangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara,pemerintah dan martabat PNS) sebagaimana Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, sehingga penetapan sanksi berupa MemberhentikanDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 10-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 19/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 8 Agustus 2019 — ROELLY RISZTYO PRIYONO, S.Si. Melawan BUPATI TEGAL
416 — 172
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, harkat dan martabat dan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tegal;------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.500,- (Empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);------------------------------------------------------------------------------------
    Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Merehabilitasi, Harkat,Martabat dan mengembalikan kedudukan PENGGUGAT sepertikeadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PemerintahKabupaten Tegal ; nnnneneeannnnnnnmnnnanonanenens5.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 50/PID.TPK/2012/PT MKS
Tanggal 6 Nopember 2012 — Pembanding/Terdakwa : Ir. M. BURHANUDDIN MAJID, M.Si
Terbanding/Jaksa Penuntut : Harifin Sanrang, SH
86 — 28
  • Burhanuddin Madjid, M.Si dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut;
  • Memulihkan hak, martabat, dan kedudukan Terdakwa Ir. H. Burhanuddin Madjid, M.Si seperti keadaan semula sebelum terdakwa diajukan di persidangan;
  • Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 15-03-2023 — Putus : 23-05-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mjk
Tanggal 23 Mei 2023 —
101 — 56
  • Menyatakan Terdakwa Eghar Danur Widianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN SEKSUAL SECARA FISIK YANG DITUJUKAN TERHADAP TUBUH, KEINGINAN SEKSUAL, DAN/ATAU ORGAN REPRODUKSI DENGAN MAKSUD MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT SESEORANG BERDASARKAN SEKSUALITAS DAN ATAU KESUSILAANNYA;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eghar Danur Widianto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;3.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 04-08-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PA SELONG Nomor 975/Pdt.G/2022/PA.Sel
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 3
  • Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( usia 21 tahun) atau telah kawin;
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat atau siapa saja yang menguasainya kepada Penggugat melalui upaya sukarela atau melalui upaya lain dengan memperhatikan harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
246 — 96
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Propinsi Maluku.5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-07-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 21 Nopember 2019 — Nama : JACKY TALAHATU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Haruhun, RT.001/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.SAHETAPY,S.H., Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor di LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6293/SETKOT, tertanggal 7 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 2) Nama : LEXY M. MANUPUTTY, S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 3) Nama : M. LUHULIMA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 4) Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 5) Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 6) Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
260 — 0
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kota Ambon atau dalamjabatan yang setara;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2010 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G.TUN/2010/P.TUN.MKS
Tanggal 14 Maret 2011 — BENYAMIN SOPAMENA Sebagai Pihak Penggugat dan ANDY INDRAMA Sebagai Pihak Penggugat II Melawan BUPATI KABUPATEN MAMUJU Sebagai Pihak Tergugat
122 — 68
  • Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah)
    Oleh karenanya, menurut hukum KTUNObyek Sengketa aquo berikut Lampirannya terbuktitelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b25UndangUndang Peratun, sehingga menurut hukumharuslah dinyatakan batal atau tidak sah, olehkarenanya pula nama,kedudukan ... ke halaman 16kedudukan, dan harkat martabat dari Penggugat danPenggugat II harus direhabilitasi atau dikembalikankepada kedudukan semula ;lll.
    khususnya asas kepastianhukum, oleh karenanya secara hukum patut bagi MajelisHakim untuk menyatakan batal obyek sengketa a quo (videbuktiMenimbang, ... ke halaman 51Menimbang bahwa oleh karena Obyek sengketa aquo (vide bukti P2=T1) dinyatakan batal, maka beralasanhukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugatuntuk mencabut obyek sngketa aMenimbang, bahwa dengan demikian terhadappetitum Penggugat yang menuntut' Tergugat untukmelakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukandan harkat martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M. Tiahahu-Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALI KOTA AMBON; Tempat Kedudukan : di Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183/6708/ SETKOT tanggal, 22 Agustus 2019 ,memberikan kuasa kepada: 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; NIP : 19650405 199403 1 010 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; 2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.; NIP : 19840923 201001 1 011; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. Nama : M. LUHULIMA, S.H.; NIP : 19790523 201001 2 014; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; NIP : 19811107 200701 2 012 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 5. Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; NIP : 19901115 201903 1 016; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; NIP : 19950525 201903 1 012; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
381 — 135
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.365.000,00 (Tiga Ratus Enam PuluhLima Ribu Rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, olehKami SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis,WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Putus : 07-08-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 652/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 7 Agustus 2019 — - JPU : HAERANA ALI JAYA, SH - TDW : 1.H. SYAMSUL 2.RUSLAN ALIAS CULLANG
102 — 1
  • Memulihkan nama baik hak dan martabat para terdakwa;4. Memerintahkan para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;5.
    Menyatakan dan menetapkan mengembalikan Harkatdan martabat sertamemulihkan nama baik Terdakwa H.SYAMSULdan Terdakwa II RUSLANHalaman 2 Putusan Nomor 652/Pid.B/2019/PN MksALIAS CULLANG dalam kedudukan semula;4.
    tersebut ;Menimbang,bahwa oleh karena itu ,maka perbuatan yang dilakukan olehpara terdakwa tidak merupakan tindak pidana,karena hak yang mendasaridalam perbuatan pidana harus ada hak yang melekat bahwa yang melaporkantersebut mempunyai hak atas hal yang dipermasalahkan ;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraterdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang,bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum ,maka memulihkan nama baik hak dan martabat
    SYAMSUL dan Terdakwa II RUSLAN AliasCULLANG telah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatudan alternatif kedua tetapi perobuatan tersebut bukan merupakan tindakpidana ;Menetapkan para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Memulihkan nama baik hak dan martabat para terdakwa;Memerintahkan para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan ;Menetapkankan barang bukti berupa :7 4(empat) lembar leng, 4(empat) batang balok kayu, 1(satu) bilahpisau ukuran + 35cm bersama dengan sarungnya yang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 30-06-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 16/G/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 11 Oktober 2016 — HADIS HM vs. BUPATI BUNGO
176 — 323
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali) kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihnkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula;5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;6.
    ratus riburupiah) sama dengan Rp 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 3.58 Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Keputusan objeksengketa telah dinyatakan batal, maka terhadap tuntutan tambahan angka 4dan angka 5 dalam tuntutan/petitum gugatan Penggugat yang menyatakanuntuk memberikan ganti rugi dan merehabilitasi Penggugat ke dalamkedudukan serta harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi (memulihkan kembali)kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaimana semula; 5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesarRp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepadaPenggugat; 6.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215/Pid.B/2014/PN.Sda.
Tanggal 23 Juli 2014 — ANANG JUNAEDI alias ANTOK Dkk
58 — 15
  • Memulihkan Harkat Martabat dan kedudukan para Terdakwa seperti semula;-----------------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Barang Bukti berupa :--------------------------------------------------- 1 Unit Honda Grand warna hitam No. Pol. W 4748 XM, ---------------- 1 Unit Honda Beat warna merah No. Pol.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
266 — 205
  • Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat serta Mengembalikan Kedudukan Pengugat semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang beraku ;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 363.500,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

    Pegawai Negeri Sipil,serta tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal,Asas Ne Bis In Idem, dan Asas Pengharapan yang Wajar, sehingga MajelisHakim berkeyakinan bahwa objek sengketa a quo beralasan hukum untukdinyatakan batal, dan terhadap tuntutan Penggugat yang memintapembatalan objek sengketa a quo haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a guo dibatalkan,maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya dan diwajibkan pulauntuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor :670/KEP.GUB/BKD4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;4.Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 44/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
Hj. RATNA AMBON SUSILAWATI
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
160 — 91
  • Dengan Jabatan, tanggal 24 April 2019, atas nama RATNA AMBON SUSILAWATI, NIP. 196207151986032018;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/438/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 24 April 2019, atas nama RATNA AMBON SUSILAWATI, NIP. 196207151986032018;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
    Terhadaphal tersebut maka dapat dianggap Objek Sengketa yang dikeluarkanoleh Tergugat cacat prosedur (in prosedural), dan atau pelanggaranNorma peraturan perundang undangan sehingga harus dibatalkankeputusan tersebut dan harus mengembalikan hakhak Penggugatdalam Kedudukan, Jabatan, Harkat dan Martabat;Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yangmemberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNSmerupakan jenis hukuman Displin berat, harusnya Tergugat jugamenjalankan prosedurprosedur
    penerbitan Obyek Gugatan a quo tidak proposional karenaObyek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManagemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagaiPNS apabila:a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat
    demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan juga asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnyakeputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutanPenggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan bataldan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Kepegawaian
Register : 30-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 46-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 12 April 2016 — Penggugat :Rafiq Hidayat Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
183 — 242
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat semula sebagai Anggota Polri; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 28-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2016/PTUN.SBY
Tanggal 27 April 2017 — SUTARTO VS KEPALA DESA KARANGSEMI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
478 — 377
  • Jabatan Jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk tanggal 20 Desember 2016 atas nama Sutarto;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam kedudukan semula sebagai jogoboyo II Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 283.000,- ( Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah )
    menghidupi keluarganya;Bahwa berkenaan dengan hal disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan, yaitu Keputusan Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah,disertai pengembalian harkat dan martabat
    Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danmelanggar pula Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakniHalaman 12 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu KepastianHukum, sehingga keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atautidak sah disertai pengembalian harkat dan martabat