Ditemukan 144217 data
27 — 5
ASMARIATI Tempat dan tanggal lahir Jombang, 09 Juni 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek Permata Indah Jl. Permata III RT. 008 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong ; untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
PENETAPANNo: 30/ Pdt.P/ 2013/ PN.TJGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara Perdata dalam Peradilan TingkatPertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan yangdiajukan oleh :ASMARIATI Tempat dan tanggal lahir Jombang, 09 Juni 1963, Agama Islam,Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatKomplek Permata Indah Jl. Permata III RT. 008 Kec. MurungPudak Kab.
229 — 73
Menyatakan baatal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);3.Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan
gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);4.
JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 PontianakMELAWANGUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahanProvinsi Kalimantan Barat, diangkat berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal : Pengangkatan PenggugatHalaman 3 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUNPTK.sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : 1151/PN/D, tanggal 30November 1987,Perihal : Perubahan status
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, secara tegasmenyatakan bahwa : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatanstruktural, karena : a.
Bahwa secara fakta hukum Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 821.23/189/BKDB Tahun 2011, tanggal 5 September 2011,tantang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural EselonII Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampirannomor urut 2 atas nama Jailani, SH., M.Si., yang bertentangan danmenyimpang dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural JoPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
Foto Copy Surat Keputusan Gubernur KalimantanBarat Nomor: 821.23/189/BKDB Tahun 2011,Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil DariJabatan Struktural Eselon Ill Di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 5September 2011 ;Foto Copy Petikan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor: 821.23/189/BKDB Tahun2011, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilDari Jabatan Struktural Eselon Ill Di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tanggal 5September 2011, atas nama JAILANI
Negeri Sipil, pembebasan dari jabatan merupakan suatuaU CB Le ars Lageo i) 611g 6 iMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ternadaphukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c(pembebasan dari jabatan) tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu upaya keberatan dan
10 — 3
PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat
berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karenaPenggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang terikat dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009Jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil yangterikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
18 — 4
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Ruhui Rahayu Il, NO.089, RT.4,Kelurahan Sepinggan Baru, KecamatanBalikpapan Selatan, Kota BalikpapanAgama : Islam.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon; Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri BalikpapanNomor 5/Pdt.P/2015/PN.Bpp tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan HakimTunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini; Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P
371 — 125
Nama : MORITS ROBERT LANTU, S.Pd ;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 9 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:1)ANTHONI HATANE, S.H.,M.H; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm: Hatane & Associates, beralamat di Jln. Chr.M.
SLARMANAT, S.H., M.H.;NIP : 19650405 199403 1 010Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;2. Nama : L. M. MANUPUTTY, S.H.;NIP : 19840923 201001 1 011;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;3. Nama : M.
.;NIP : 19790523 201001 2 014;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;4. Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.;NIP : 19811107 200701 2 012 ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;5. Nama : M.
.;NIP : 19901115 201903 1 016;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon;6. Nama : CANDRO AITONAM, S.H.;NIP : 19950525 201903 1 012;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
SLARMANAT, S.H., M.H.;: 19650405 199403 1 010: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;> L. M. MANUPUTTY, S.H.;: 19840923 2010011 011;: Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon: Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon;: M.
;NIP > 19950525 201903 1 012;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota AmbonJabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan,Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat KotaAmbon.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di KantorPemerintah Kota Ambon Jl.
Negeri Sipil;b.
Negeri Sipil an.
MORITS ROBERT LANTU, S.Pd,NIP. 19640229 19803 1 001 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pemuda danOlahraga Kota Ambon, tanggal 28 Mei 2018, (vide Bukti P14 = T6);Bahwa Tergugat (Walikota Ambon) telah menerbitkan Keputusan WalikotaAmbon Nomor: 72 Tahun 2019Tentang Pencabutan Keputusan WalikotaAmbon Nomor: 258 Tahun 2018Tanggal 28 Mei 2018 TentangPemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil AtasNama Saudara MORITS ROBERT LANTU, S.Pd, NIP. 19640229 19803 1001 Pegawai Negeri Sipil Pada
24 — 8
CHAIRIL MAHYUDI,SH : Tempat lahir di Banjarmsin pada tanggal 28 Agustus 1973 Jenis kelamin Laki-laki alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto RT.15 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;--------MARIYATUL KIFTIYAH: Tempat lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Pebruari 1979 Jenis kelamin Perempuan alamat Jalan Jaksa Agung Suprapto RT.15 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;Selanjutnya di sebut
12 — 11
PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan polisi, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat
berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai denganketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2008;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karenaPenggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil yang terikat dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Kis.Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai denganketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2008;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangterikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
11 — 1
PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan dan Kelautan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;
PENETAPANNomor 405/Pdt.G/2013/PA.KisBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanPenetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh :PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempattinggal di Kabupaten Asahan , sebagai Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri SipilDinas Perikanan dan Kelautan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama Kisaran;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah memperhatikan semua suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatancerai ke Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 4 Juli 2013 yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 4 Juli2013 dengan Register Nomor 405/Pdt.G/2013/PA.Kis
20 — 6
KOMANG SATRIA ADI UTAMA PICA;Tempat /Tanggal Lahir, Penaban, 8September 1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaran Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Penaban, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
24 — 5
R I D A, Perempuan, lahir Dolok Sinumbah, tanggal 22 April 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Seroja 4 No. 63 Perumnas Helvetia Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; LAWAN JONI PINDATUA HASIBUAN, Laki-laki, lahir Binjai, tanggal 05 Januari 1961, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Jatian Gang Wakap Dusun I Kamboja, Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut
R I D A, Perempuan, lahir Dolok Sinumbah, tanggal 22 April 1965,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, bertempat tinggal di JalanSeroja 4 No. 63 Perumnas Helvetia Medan, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT 3; n nnnLAWANJONI PINDATUA HASIBUAN, Lakilaki, lahir Binjai, tanggal 05 Januari1961, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, bertempat tinggal diJalan Jatian Gang Wakap Dusun I Kamboja, Laut Dendang, KecamatanPercut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT
15 — 4
Nama : SABARINA ;Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 07 Mei 1965 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Alamat : Dusun IV, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;
PENETAPAN No. 20/Pdt.P/2016/PNLbp.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkaraperkara PerdataPermohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanyang diajukan oleh :Nama : SABARINA ;Umur / Tanggal lahir : 50 tahun /07 Mei 1965 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;Alamat : Dusun IV, Desa Bangun Purba, Kecamatan BangunPurba, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya
15 — 10
Perdata( PEMOHON )Nama : RETNO LUMANTARTempat/Tanggal Lahir : Musi rawas ,13 Agustus 1971Jenis Kelamin : Laki-LakiKebangsaan : IndonesiaAgama : Islam Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil (PNS)Alamat : Dusun I Blok B1 Rt.02 Kel.Rejosari Kec.Megang sakti
PENETAPANNomor 04/PDT.P/2015/PN Llg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonannya :Nama : RETNO LUMANTARTempat/Tanggal Lahir : Musi rawas ,13 Agustus 1971Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : Pegawai negeri Sipil (PNS)Alamat : Dusun I Blok B1 Rt.02 Kel.RejosariKec.Megang saktiYang disebut
penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubuklinggauNomor : 04/PDT.P/2015/PN.LLG tertanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukanHakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;Setelah melihat buktibukti surat yang diajukan Pemohon ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan ;Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 3 Maret 2015 yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.2.3.Bahwa, Pemohon lahir di Musi Rawas Tanggal 13 Agustus 1971 ;Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Pegawai
Negeri Sipil;Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari1996 dengan sdri Theresia andayani;Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki Akte Kelahiran anaknyayang bernama AKBAR CAHYA NUGRAHA,yang mana didalamAktenya tersebut tertulis anak dari pasangan suami istri RETNOLUMANTAR,S.Pd dan T.ANDAYANI,SP,menjadi anak pasangan darisumai istri RETNO LUMANTAR dan THERESIA ANDAYANI;Halaman dari 4 halaman5.
191 — 98
Nama lengkap : HENDRI SOUKOTTA Tempat lahir : Jakarta; Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Maret 1987;Jenis kelamin : Perempuan; Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
PUTUSANNomor 50/Pid.B/2019/PN AmbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : HENDRISOUKOTTATempat lahir : Jakarta;Umur/tanggal lahir :31 Tahun /18 Maret 1987;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pegawai Negeri
Mandala Finance dan kemudian telah mengembalikan BuktiPemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada saksi korban selaku pemiliknya.Lagi pula Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tulangpunggung keluarga yang mencari nafkah untuk menafkahi isteri dan anakanaknya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan juga tidak mengakibatkanTerdakwa berada dalam tahanan, tetapi lebih di titik beratkan kepada Terdakwauntuk tidak mengurangi lagi perouatannya, bahkan lebih dari itu sebagai upayapencegahan agar
27 — 13
ENDANG DWI KARTINI, M.AP, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 16 Januari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Wiluyo Puspoyudo, No. 02, RT. 015, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
ENDANG DWI KARTINI, M.AP, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 16Januari 1964, Agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat Jalan Wiluyo Puspoyudo,No. 02, RT.
78 — 2
.-, tempat/tanggal lahir Pulau Panggung, 12 Mei 1966, Agama Islam, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Alamat Gg. Tungkal Ulu Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim, Kab. Muara Enim.-Selanjutnya disebut sebagai...........Pemohon ;
80 — 13
., Lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Lingkungan Erelebu, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
., Lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1960, jeniskelamin lakilaki, agama Islam, kebangsaan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diLingkungan Erelebu, Kelurahan Ekatiro, KecamatanBontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan suratsurat yangberhubungan dengan permohonan ini;Setelah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi
10 — 4
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;MELAWAN:TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat
31 — 10
PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat; MELAWAN: TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) âÂÂCITRA WAHANA PERHUBUNGANâ pada DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROPINSI SULAWESI UTARA,
Tergugat:
1.VIVI OLVIANTI KAENG
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk
157 — 29
Penggugat:
KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) CITRA WAHANA PERHUBUNGAN pada DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROPINSI SULAWESI UTARA,
Tergugat:
1.VIVI OLVIANTI KAENG
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA, Tbk
143 — 40
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
Budi Swadaya no. 43 RT 015RW 04 Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk mengajukanpermohonan pemeriksaan pra peradilan aquo, selaku: PEMOHON;Melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Pemerintah RepublikIndonesia cq Gubernur Propinsi DKI Jakarta cq Kepala SatuanPolisi Pramong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri SipilPemerintah Propinsi DKI Jakarta yang beralamat Jalan MedanMerdeka Selatan No.89, RT.11/RW.2, Gambir, KecamatanGambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus lbukota Jakarta10110,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNSadalah pegawail negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikanterhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 08/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Pst.Pasal 8(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selakuKoordinator PPNS di lingkungan Pemerintah DaerahBahwa dengan demikian, Termohon selain sebagai perangkat PemerintahDaerah, juga memiliki
kedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS).
Dan berdasarkan hukum acara perdatasebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukanoleh Penggugat haruslah diajukan kepada wilayah hukum PengadilanNegeri tempat dimana Tergugat berkedudukan ;Bahwa Termohon dalam perkara aquo adalah Negara KesatuanRepublik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia cq GubernurPropinsi DKI Jakarta cq Kepala Satuan Polisi Pramong Praja selakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yangberalamat Jalan Medan Merdeka Selatan No