Ditemukan 26458 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 19 Juli 2021 — PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM)
2313
  • PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM)
    MISRI, Umur 55 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru,bertempat tinggal di Sendang Klampok RT.002 RW.009, Termpurejo,Kabupaten Blora, sebagai Pembanding II/Penggugat II;lawan:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODALMIKRO (ULAMM) CABANG BLORA, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 30Blok F & G Blora, yang diwakili oleh ADE CRESNA SETYAWAN selakuPemimpin Cabang Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALPHASIDDHAYULIANTANA dan kawankawan, masingmasing sebagai Karyawan dari PTPermodalan
Register : 10-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 4 Mei 2017 — PT DAMARINDO MANDIRI (PENGGUGAT) MELAWAN POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA (TERGUGAT)
14842
  • PT DAMARINDO MANDIRI (PENGGUGAT)MELAWANPOKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBU KELAS I UTAMA SENTANI-JAYAPURA (TERGUGAT)
    ., M.H. dan Rekan, beralamatdi Gedung Hotel Musi (belakang Klinik Hewan) Jalan Raya Entrop,Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 01 Maret 201 7;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan:POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) WILAYAH XIV SENTANI UPBUKELAS UTAMA SENTANIJAYAPURA, berkedudukan di JalanYabaso Nomor 76 Sentani, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua; Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 08/PEN/2017/PTUN.JPRDalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.
Register : 10-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 13/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
MEIKE GUNAWAN
Tergugat:
Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
12985
  • Penggugat:
    MEIKE GUNAWAN
    Tergugat:
    Unit Layanan Pengadaan ULP Kota Palu, Kelompok Kerja POKJA Konstruksi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
    UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PALU, KELOMPOKKERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINASKESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018, TempatKedudukan: Sekertariat di Jalan Balai Kota No. 1Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL1. NamaJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan2. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan3. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/Kedudukan :Kewarganegaraan4. NamaPangkat/NIPJabatanTempat/KedudukanKewarganegaraan5.
    Bahwa Tergugat merupakan badan tata usaha negara yakniKelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Kota Palu Tahun Anggaran 2018, yang menurut Pasal 1Poin 8 Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga atas Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalahunit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang
    Dari evaluasi Tergugat, Penggugatdinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Teknis, Harga dan Pembuktian(Klarifikasi);Bahwa berita acara hasil Pelelangan oleh Tergugat tidakditandatangani salah satu dari lima orang Anggota POKJAKonstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu Unit Layanan PengadaanKota Palu Tahun Anggaran 2018, kelima Anggota POKJAKonstruksi itu. adalah Franky Umenhopa,,S.T. (Ketua), SitiHalaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.PL10.11.Mufidah, S.T. (Sekretaris), IsSmayadin DJ.
    Pengadaan Kota Palu selaku Badan atauPejabat TUN yang telah diberikan kewenangan oleh Wali Kota Paluuntuk bertindak sebagai Pejabat;5) Bahwa oleh karena itu, secara yuridis yang seharusnya digugatdalam perkara a quo adalah Pihak Unit Layanan Pengadaan KotaPalu selaku Badan atau Pejabat, Bukan Kelompok KerjaKonstruksi Dinas Kesehatan Kota Palu yang hanya menjalankanPerintah suatu Badan atau Pejabat, yakni Unit Layanan PengadaanKota Palu;6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara yuridisgugatan
    Palu;Bahwa Unit Layanan Pengadaan Kota Palu selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan olehWalikota Palu untuk bertindak sebagai pejabat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Palu No. 912/09/pembangunan/2018 tentangUnit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PemerintahKota Palu Tahun 2018 maka merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat(12)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 maka yang dapat digugatadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkankeputusan berdasarkan
Register : 22-11-2022 — Putus : 20-02-2023 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mnd
Tanggal 20 Februari 2023 — Penggugat:
ALBERT MANOPO MANGUNDAP
Tergugat:
1.Pimpinan PT HOME CENTER INDONESIA Informa
2.Pimpinan PT SOLUSI LAYANAN TERPADU Elite
1189
  • Penggugat:
    ALBERT MANOPO MANGUNDAP
    Tergugat:
    1.Pimpinan PT HOME CENTER INDONESIA Informa
    2.Pimpinan PT SOLUSI LAYANAN TERPADU Elite
Register : 17-03-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PN MANADO Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mnd
Tanggal 19 Juni 2023 — Solusi Layanan Terpadu (Elite)
8811
  • Solusi Layanan Terpadu (Elite)
Register : 02-08-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BLORA Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bla
Tanggal 6 Januari 2022 — Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Cabang Blora
7916
  • Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Cabang Blora
Register : 08-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 21/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 27 Nopember 2014 — UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TEBO
12177
  • UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TEBO
    UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TEBO, berkedudukan di KomplekPerkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM. 12 Lintas TeboBungo Kabupaten Tebo;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :HERU WIDODO, S.H., M.Hum.
    Nomor: 21/G/2014/PTUN.JBI dan telahdiperbaiki secara formal dan perbaikan gugatan didaftarkan pada tanggal 16 OktoberaBahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon untuk dinyatakanbatal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dandiperkuat oleh Tergugat II berupa:1Keputusan tidak bernomor tertanggal 9 Juni 2014 tentang Pembatalan LelangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket I yang dimenangkan oleh CV.Pesagi Perkasa dan diumumkan melalui situs Layanan
    Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) pada halaman website: http:/Ipse.tebokab.go.id/eproc/ rekanan/lelangmain/385326;Keputusan tidak bernomor tertanggal 9 Juni 2014 tentang Pembatalan LelangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket III yang dimenangkan oleh CV.Pesagi Perkasa dan diumumkan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) pada halaman website: http://l k. id/epr rekanan/lelangmain/384326;3 Keputusan tidak bernomor tertanggal 21 Juli 2014 tentang Hasil Lelang UlangPengadaan
    Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket I yang dimenangkan oleh CV.Akbar Putra Jaya, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahalaman website: http://1 Ik. id/eproc/rekanan.lelangmain/436326;9 =n nnn nnn nn nnn nnn nnn4 Keputusan tidak bernomor tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Hasil Lelang UlangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket III yang dimenangkan oleh CV.Tario Bersaudara, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahalaman website: http://Ipse.tebokab.go.id
Register : 14-12-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN PADANG Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
DIANA AGUSTIN
561116
  • Penggugat:
    PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    Tergugat:
    DIANA AGUSTIN
Register : 26-06-2024 — Putus : 17-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 861/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Diwakili Oleh : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati
Terbanding/Penggugat : PT Medical Diagnostic Nusantara
110
  • Pembanding/Tergugat : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati Diwakili Oleh : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan cq Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati
    Terbanding/Penggugat : PT Medical Diagnostic Nusantara
Register : 24-05-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Wng
Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat: SURYATNO SANTOSA WIBOWO alias KENTHUT SURYATNO Tergugat: 1.KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN POKJA ULP KABUPATEN WONOGIRI 2.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
7915
  • Penggugat:SURYATNO SANTOSA WIBOWO alias KENTHUT SURYATNOTergugat:1.KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN POKJA ULP KABUPATEN WONOGIRI2.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Putus : 27-03-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/Pdt/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADANLAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG vs dr. NOVERIAL, SP. OT,
    BADAN LAYANAN UMUM RUMAHSAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaHalaman 5 dari 7 hal. Put.
    BADAN LAYANAN UMUM RUMAHSAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Register : 27-07-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Blb
Tanggal 31 Januari 2018 — Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro
161
  • Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro
Register : 17-02-2017 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 52/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2017 — KREASINDO PUTRA BANGSA; KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016 BERKEDUDUKAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH;
8128
  • KREASINDO PUTRA BANGSA;KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016 BERKEDUDUKAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH;
Putus : 18-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2161 K/Pdt/2019
Tanggal 18 September 2019 — KHASAN BASRI VS KEPALA OPERASI DAN KEPALA BAGIAN LAYANAN KREDIT CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR BANK JATIM KANTOR CABANG PARE DK
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHASAN BASRI VS KEPALA OPERASI DAN KEPALA BAGIAN LAYANANKREDIT CABANG BANK PEMBANGUNAN DAERAHJAWA TIMUR BANK JATIM KANTOR CABANG PARE DK
Putus : 07-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PT PADANG Nomor 86/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 7 Agustus 2017 — PEMERINTAH RI CQ MENTRI KESEHATAN RI CQ BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG LAWAN dr NOVERIAL, SP. OT
4724
  • PEMERINTAH RI CQ MENTRI KESEHATAN RI CQ BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG LAWAN dr NOVERIAL, SP. OT
Register : 12-06-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN PADANG Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 12 Oktober 2020 — PLN PERSERO UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
2.PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT
11853
  • PLN PERSERO UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    2.PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT
    PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatra Barat Unit pelaksanaPelayanan Pelanggan Padang Unit Layanan PelangganBelanti, beralamat di JI.
    PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriPadang C.q Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar memanggil keduabelah pihak unuk memeriksa perkara ini, dengan mengadili perkara a quo danmemberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:PRIMER1)2)3)4)5)6)7)Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan PENGGUGAT adalah Istri dan Ahli Waris dari Almarhum AnwarPelanggan PLN ( PERSERO ) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARATUnit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Padang Unit Layanan
Putus : 07-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 7 Oktober 2019 — PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI VS SELVY ALBERT TEMBO dan PIMPINAN KOPERASI BUMI TERATAI MAKASSAR (KOMITERA)
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ASDMINISTRASI KENDARI tersebut dengan perbaikan; - Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi. tanggal 11 Desember 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2.
    PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KENDARI VS SELVY ALBERT TEMBO dan PIMPINAN KOPERASI BUMI TERATAI MAKASSAR (KOMITERA)
    PUTUSANNomor 809 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrialdalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMABUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKENDARI, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 8,Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Pusatberkedudukan di Wisma Bumiputera, Lantai 21, JalanJenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta
    Nomor 809 K/Pdt/.SusPHI/2019melainkan karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,sehingga upah proses adil tidak diberikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi: PIMPINAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWABERSAMA BUMI PUTERA 1912 UNIT LAYANAN ADMINISTRASIKENDARI tersebut
    UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINANPERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912UNIT LAYANAN
Register : 27-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 18 Desember 2019 —
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG
14842

  • Tergugat:
    KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG
    Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil PelelanganNomor: 19/ POKJA /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yangditerbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan PengadaanPemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan danMinuman Kegiatan Pelatinan Dasar;3.
    Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untukmencabut Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh KelompokKerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang,Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar;4.
    Menyatakan sah penerbitanBerita Acara Hasil Pelelangan Nomor:019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkanHalaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGPoleh Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah KotaPangkalpinang Nama Lelang Belanja Makanan dan Minuman KegiatanPelatihan Dasar.3.
    Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang TahunAnggaran 2019 (vide Bukti T44), diperoleh fakta hukum berupa PembentukanKelompok Kerja (POKJA) Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan KotaPangkalpinang Tahun Anggaran 2019, yang susunananya terdiri atas Rita Aminah,SPd.
    (Anggota);Menimbang, bahwa sesuai Bukti T20 berupa Surat Kepala Bagian LayananPengadaan dan Perlengkapan tanggal 20 Mei 2019, diperoleh fakta hukum bahwaKepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan pada Sekretariat DaerahKota Pangkalpinang, yang menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen padaBKPSDMD Kota Pangkalpinang tentang Permohonan Tender, telah menugaskanPokja Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan untuk melaksanakan prosestender Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihnan Dasar
Register : 01-11-2021 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan PN DOMPU Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Dpu
Tanggal 19 Mei 2022 — Penggugat:
1.INAS HANAN FARINAH
2.ARIFIN, S.H
Tergugat:
Direktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kab Dompu
10851
  • Penggugat:
    1.INAS HANAN FARINAH
    2.ARIFIN, S.H
    Tergugat:
    Direktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kab Dompu
Register : 03-06-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PADANG Nomor 84/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
ARSIL SAAD
367163
  • Penggugat:
    PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    Tergugat:
    ARSIL SAAD