Ditemukan 358940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PDT/2022/PT BGL
Tanggal 27 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penggugat
141 — 73
  • Pembanding/Tergugat I : AHMAD YANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat II : ERLIZA TRI ANUGRAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat III : MARYANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat IV : YANSORI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Pembanding/Tergugat V : SANDRA WARDANI NASUTION Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
    Terbanding/Penggugat
    ., CMAdvokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUMNARENDRAODHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukumdi Jin.
    Bahwa Penggugat bukanlah seperti lembaga kantor Perbankanyang dapat memberikan somasi tertulis, Penggugat hanyalah pribadiperseorangan yang beritikad baik memberikan pinjaman bagi yangmembutuhkan, lazimnya tidak ada Penggugat melayangkan somasitertulis tetapi hanya mampu melalui media komunikasi seharihari. Bahwa Penggugat pernah membaca literatur di media hukumyang dikemukakan oleh J.H.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-08-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 618 /Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 24 Mei 2017 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI), dk. melawan PT. BPR PARASARI
107 — 0
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI), dk. melawan PT. BPR PARASARI
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 15-03-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 158/Pdt.G/2017/PN MDN
Tanggal 31 Januari 2018 — Penggugat:
1.Prabudi, SH
2.Fauzi Iskandar Nst, SH
3.Zulham Efendi Nst SH
Tergugat:
Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Turut Tergugat:
1.Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
2.Lembaga Perlindungan Anak Pusat
135 — 76
  • Penggugat:
    1.Prabudi, SH
    2.Fauzi Iskandar Nst, SH
    3.Zulham Efendi Nst SH
    Tergugat:
    Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Turut Tergugat:
    1.Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    2.Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 01-10-2013 — Upload : 13-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 1 Oktober 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero )
37 — 21
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero )
    Untuk Dinas PUTUSANNomor : 313 / Pdt / 2013 / PT Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana terteradibawah ini dalam perkara antara : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA ; Berkedudukan di Kantor Pusat di Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1872 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Nopember 2014 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEMESTA vs. PT. MULIA PERSADA PERTIWI, dkk
107 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEMESTA vs. PT. MULIA PERSADA PERTIWI, dkk
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Desember 2015 — DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, Lawan PT. BANK MEGA SYARIAH,
231 — 152
  • DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, LawanPT. BANK MEGA SYARIAH,
    PUTUSANNo. 224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraantara:DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, beralamat di WismaBumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan,Yang dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya: ARIE SETIYONO, SH.,SE.MM, AAU, AAK, CFP., FEBBY GHULAM NAJMUDDIN, SH.
    Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun Lembaga KetentuanPerundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwa sebagaimanaketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera videHal 1 dari 24 hal. Putusan No.224/Pdt.G/2015/PNJkt.SelKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM. 10/2012 sebagaimanatercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DP tahun 2012 tambahan BeritaNegara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari 2012, salah satu kekayaan Penggugatadalah hasil dari investasi;.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Register : 10-04-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PT PONTIANAK Nomor 20/PDT/2014/PT.PTK.
Tanggal 24 Juni 2014 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK DKK. MELAWAN : PT. RAFI KAMAJAYA DKK.
107 — 64
  • LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK DKK.MELAWAN :PT. RAFI KAMAJAYA DKK.
    LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK Kecamatan BelimbingKabupaten Melawi yang diwakili oleh Ketua atas nama Gusti Niar, Umur 44tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, alamat Dusun Kederas Damai DesaNanga Menunuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi selain kapasitasnyaselaku Pemangku adat Menunuk desa Menunuk juga dalam kapasitasnya selakuanggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Menunuk; Semula Penggugat I sekarang Pembanding I; 2.
    LEMBAGA ADAT MENUNUK KECAMATAN BELIMBING KabupatenMelawi yang diwakili oleh Ketua / Punggawa / Temenggung / Pemangku adatatas nama A. Rahman AR, Umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama IslamAlamat Dusun Padomai Desa Pemuar Kecamatan Belimbing KabupatenMelawi; ~Semula Penggugat II sekarang Pembanding II; 3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 02-03-2022 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Maret 2022 — Penggugat:
RISTENTY PANGGABEAN
Tergugat:
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
56 — 34
  • Penggugat:
    RISTENTY PANGGABEAN
    Tergugat:
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ( LPS )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-01-2008 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141K/TUN/2006
Tanggal 7 Januari 2008 — YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON (YLPG) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
16 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON (YLPG) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Mtp
Tanggal 3 Juli 2014 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK) - PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
84 — 22
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK)- PT. KEMBANG 88 MULTI FINANCE
    PUTUSANNomor 02/Pdt.G/2014/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK), berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yangdiwakili oleh SEHATNO SAMIADOEN, TUTIK ANIRAHMAWATHI, selaku Pengurus; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:PT.
    KEMBANG 88MULTI FINANCE cabang Banjarmasin, serta Klausula Baku adalahPerjanjian Kredit Nomor: PSB ...3501064 yang ditandatangani pada tanggal14 Juni 2012, berlaku selama 36 bulan dan berakhir pada tanggal 15 Mei2 Bahwa telah mengaku kepada kami yaitu Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK dari seorang yang mengakubernama IRWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.
    Pol KT 1772 BW tahun 2009 atas nama Sumirah, dengan pinjamanpokok Rp99.856.000,00 (sembilanpuluh sembilan juta delapanratus limapuluhenamribu Rupiah) dengan pengembalian pembayaran secara angsuran selama 36(tigapuluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp3.606.000,00 (tigajutaenamratus enamribu Rupiah) setiap bulan;Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Keuangan NonBank atau LembagaPembiayaan yang artinya dalam menjalankan usahanya terkait dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga
    Pembiayaan di bawahpengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang sebagaimana disebutkan dalam BABVI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat pada Pasal 28 huruf b, Pasal 29 danPasal 30 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 tahun2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Bahwa dijelaskan pula pada pasalpasal UndangUndang Republik IndonesiaNomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; a Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga
    Perundangundangan di sektor jasa keuangan;Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ ataupihak tertentu; Melakukan penunjukan pengelola statuler; Menetapkan penggunaan pengelola statuler; Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukanpelanggaran terhadap Peraturan Perundangundangan di sektor jasakeuangan; dan Memberikan dan/ atau mencabut: e Izin usaha; Hal. 7 dari 17 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-08-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 10-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pdt.Sus-KIP/2019
Tanggal 10 September 2019 — PT PERTAMINA (Persero), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
147 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT PERTAMINA (Persero), VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 13-02-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Idm
Tanggal 3 Juli 2024 — Penggugat:
EVA HERYANTI
Tergugat:
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
16 — 6
  • Penggugat:
    EVA HERYANTI
    Tergugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-01-2007 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/TUN/2005
Tanggal 19 Januari 2007 — YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN GIDEON
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Upload : 01-04-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 37/Pdt/2021/PT DPS
RUDI HALIM Ir melawan LPD (LEMBAGA PERKREDITAN DESA) Desa Adat Jimbaran,
90 — 53
  • RUDI HALIM IrmelawanLPD (LEMBAGA PERKREDITAN DESA) Desa Adat Jimbaran,
    ., GEDE SADIA DWIRATMAJA, SH, DEWA GEDE HAKIKI, SH dan NIKETUT AYU SUWANDEWI S.H, Para Advokat danAsisten Advokat dari Kantor Law Office PUSAKA BALI& ASSOCIATES yang beralamat di Jalan BypassNgurah Rai Nomor 241 Sanur, Denpasar, Baliberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaTergugat ;lawanLPD (LEMBAGA PERKREDITAN DESA) Desa Adat Jimbaran,berkedudukan di Jalan Uluwatu No. 26 Jimbaran yangdalam hal ini diwakili oleh Kepala LPD (LEMBAGAPERKERDITAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271 K/Pdt/2021
Tanggal 25 Mei 2021 — YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) vs PT GEOMINEX SAPEK, dk
89 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) vs PT GEOMINEX SAPEK, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 28-06-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)
291 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PENGKREDITAN DESA (LPD)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT TUN KIP
Register : 18-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 326/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 18 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
291 — 79
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL X PT PERTAMINA ( PERSERO )
    permohonan informasi, keberatan dan permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.Sengketa yang diajukan adalah sengketa infomasi publik yang terjadiantara Pemohon dengan Badan Publik.Kewenangan Komisi Informasi Pusat sebagaimana tersebut,didasarkan atas aturan yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal26 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) yangmenyatakan:Pasal 1 angka 4,Komisi Informasi adalah lembaga
    penyaluran danabina lingkungan, kemudian Pemohon pada intinya menyatakan hendakmengetahui transparansi dan/atau melakukan audit terhadap penyaluran danabina lingkungan Pertamina.Bahwa atas tindakan inkonsistensi Pemohon, Termohon menyampaikanbahwa Pemohon telah melampaui wewenangnya sebagai organisasi masyarakat.Termohon telah menyampaikan bahwa Pemohon TIDAK MEMILIKI kewenanganuntuk malakukan audit terhadap perusahaan Termohon, karena pada faktanyalaporan keuangan Pertamina telah diaudit oleh lembaga
    JKT.PST..Bukti P17 :September 2013 ( sesuai dengan aslinya ) ;Rekapitulasi Nilai Pretes Matematika Dasar Guru Guru KelasVI Se Kota Bogor Tanggal 14 februari 2015 di SMA PGRI 4Kota Bogor ( sesuai dengan aslinya ) ;Bukti P 18A : Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli MutuBukti P 18BBukti P 19Bukti P 20:Bukti P 21:Bukti P 22:Bukti P 23:Bukti P 24:Pendidikan nasional tanggal 06 Februari 2015 No. 15 dari NotarisNy.
    JKT.PST..Menimbang dikarenakan Pemohon menerima pemberitahuan putusanKomisi Informasi Pusat, pada tanggal 05 Mei 2017 (bukti T1 & T2) sedangkanKeberatan diajukan ke Pengadilan Negeri tercatat tanggal 18 Mei 2017 makajangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang undangNo.14 Tahun 2008 Jo Pasal 4 ayat 2 PERMA No. 02 Tahun 2011 belumterlewati dan dengan demikian secara formal permohonan keberatan tersebutdapat diterima ;Menimbang Pemohon adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakatyang
    dinyatakan bahwatenggang waktu pengajuan belum terlampaui oleh karena itu maka keberatanPemohon secara formal dapat diterima sedangkan perobahan keberatan,dikarenakan perobahan tersebut dilakukan pada awal persidangan dan dalambatas yang wajar bukan merombak keberatan secara total maka mengenai haltersebut masih dalam batas toleransi ;Menimbang mengenai Permohonan Pemohon tidak disertai tanda tanganSekretaris, menurut hemat majelis dikarenakan Permohonan Pemohon adalahmasih sesuai dengan tujuan Lembaga
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 04-09-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN MALANG Nomor 197/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 2 Desember 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) , dkk vs PT.BANK MEGA, Tbk
47 — 15
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) , dkk vs PT.BANK MEGA, Tbk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 13-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
130 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIKA SUWANA BUDI VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
    PUTUSANNomor 288 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RIKA SUWANA BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Raya LAPAN Perumahan Komplek LAPANBlok A Nomor 7, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin,Bogor 16350, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN);Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (Terbanding/T ergugat)Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanl (LAPAN) NomorR/13 Tahun 2016 yang berisi tentang Hukum Disiplin Tingkat SedangBerupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, yangditerbitkan oleh Tergugat/Terbanding dan telah diterimaPenggugat/Pembanding pada tanggal 7 September 2016;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor R/13 tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016, tentang HukumanDisiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun atasnama Penggugat;4. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi harkat danmartabat Penggugat sesuai keadaan semula;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/20185.