Ditemukan 119491 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/PID.SUS/2016 Tanggal 18 Januari 2017 — H. SUDARTO, S.E. bin SUDARMO.
739 — 653 — Berkekuatan Hukum Tetap
739 — 653 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur setiap tidak terpenuhi, sebab personalia Terdakwa sebagai Direktur PT Jakayo Kridanusa mempunyai kedudukan dan ... [Selengkapnya]
Panca Usaha Medika Sarana Nomor01/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. HakayoKridanusa Rp486.500.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor02/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. HakayoKridanusa Rp449.250.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor03/PUMS/IX/13 tanggal 12 September 2013 kepada PT. HakayoKridanusa Rp517.500.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy Nota PT.
Panca Usaha Medika Sarana Nomor06/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. HakayoKridanusa Rp456.500.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor07/PUMS/IX/13 tanggal 16 September 2013 kepada PT. HakayoKridanusa Rp293.750.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy Nota PT. Panca Usaha Medika Sarana Nomor08/PUMS/IX/13 tanggal O02 Oktober 2013 kepada PT. HakayoKridanusa Rp335.500.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy Nota PT.
PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 26 Maret2013 ;2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENTMANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKASARANA, Date : 01 Maret 2013 ;5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan : 00000000546720130910000391 PemasokHOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, PemilikBarang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 16September 2013 ;Hal. 154 dari 240 hal. Put.
PANCA USAHAMEDIKA SARANA, tanggal 02 September 2013 ;1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 01/08/13 ;2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan : 00000000546720130820000344 PemasokPREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT. PANCA USAHAMEDIKA SARANA, tanggal 21 Agustus 2013 ;1 (satu) lembar copy INVOICE, Dated : 10/07/13 ;2 (dua) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan : 00000000546720130816000338 PemasokPREXA INDUSTRIES, Pemilik Barang : PT.
PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 26 Maret2013 ;2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENTMANUFACTURING, Consignee : PT. PANCA USAHA MEDIKASARANA, Date : 01 Maret 2013 ;5 (lima) lembar copy Pemberitahuan Impor Barang (PIB) NomorPengajuan : 00000000546720130910000391 PemasokHOSPITAL EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY, PemilikBarang : PT. PANCA USAHA MEDIKA SARANA, tanggal 16September 2013 ;2 (dua) lembar copy INVOICE Exportir : HOSPITAL EQUIPMENTMANUFACTURING, Consignee : PT.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4385/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 6 Desember 2019 — PT SARANA MARINDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA MARINDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 4385/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140 RT 005 RW 002 Gerunggang, Kota Pangkalpinang,Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh WiryadiSukamto, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili
Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116469.16/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00099/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00051/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Oktober 2011, atasnama PT Sarana
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4194/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT SARANA MARINDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT SARANA MARINDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4194/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT SARANA MARINDO, beralamat di Jalan Stania Nomor140, RT 005 RW 002, Gerunggang, yang diwakili olehWiryadi Sukamto, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio CarlosAntonius Purba, kewarganegaraan
Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116462.15/2011/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 12 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00093/KEB/WP4J.03/2017, tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00009/206/1 1/308/16, tanggal 11April 2016, Tahun Pajak 2011, atas nama PT Sarana
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 8 dari 9 halaman.
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — SARANA STEEL;
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
Register : 28-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 656/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 14 Maret 2016 — GERALD MUMU >< PT.SUMBER SARANA NIAGA LINES.CS
121 — 30
121 — 30
GERALD MUMU >< PT.SUMBER SARANA NIAGA LINES.CS
MBER SARANA NIAGA LINES, beralamat diJILDR.KRT.Rajiman Widyo Diningrat 75, Kel.Jatinegara 13930Jakarta Timur, dirubah menjadi JI.KRT.Rajiman Widyo DiningratNo.75 RT.006 RW.012, Kel. Jatinegara 13930 Jakarta Timur,selanjutnya disebut sebagai :Hal Idari 13 hal.Put. No.24/PDT/2015/PT.DKITERBANDING semula TERGUGAT DALAMKONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ; 2.
Putus : 19-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3347 K/Pdt/2010 Tanggal 19 April 2011 — SARANA PRIMA MULTI NIAGA
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA PRIMA MULTI NIAGA
SARANA PRIMA MULTI NIAGA, berkedudukan di DesaKarang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten KotawaringinTimur, dalam hal ini diwakili kuasanya, AMINUDDINLINGGA,SH.
No. 3347 K/Pdt/2010Kotawaringin Timur, Kecamatan Cempaga Hulu Desa Pundu dan DesaPelantaran dan sebahagian masuk daerah Kecamatan Parenggean DesaBajarau sebagaimana gambar situasi pada Peta Bidang Tanah Nomor:01415052004 ( Bukti P3 ) ;Bahwa bidang tanah HGU Penggugat sebagaimana disebut pada posita 2( dua ) di atas bagian sebelah Selatan arah Barat pada Peta Sarana II Divisi IVPT.Sarana Prima Multi Niaga ( Peta terlampir) luas 298 Ha ukuran panjang danlebar disebut dalam sketsa tanah terlampir, secara
Sarana PrimaMulti Niaga;e Bahwa ada beberapa lokasi tanah masyarakat yang ada bukti hakkepemilikannya di inclave oleh Penggugat sampai sekarang dapat dilihatdalam Peta Bidang Tanah Nomor : 014/15/05/2004 ( Bukti P3 ) hal inimenunjukkan Penggugat menghargai hakhak masyarakat;e Tanah terperkara adalah hutan murni / hutan belukar dan sebahagianhutan rawa yang berstatus hutan yang dikuasai oleh Negara dan bukantanah garapan Para Tergugat ;e Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanahterperkara
Putus : 16-05-2023 — Upload : 09-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Tanggal 16 Mei 2023 — PT SARANA GRAFIKA INDONESIA VS ELYTA MEGAWATI
83 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARANA GRAFIKA INDONESIA tersebut;
PT SARANA GRAFIKA INDONESIA VS ELYTA MEGAWATI
Register : 01-11-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 B/PK/PJK/2011 Tanggal 22 Nopember 2012 — TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;
32 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;
TEKNIKA SARANA GARDIAN, diwakili oleh Reni Luzanty,selaku Direktur Utama, tempat kedudukan Komplek PertokoanDBest Blok E43, Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan 12420;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2.
Teknika Sarana Gardian, NPWP: 02.041.661.6062.000, alamat KomplekPertokoan DBest Blok E43, Jalan RS.
TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembaliPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang
TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (duajutalimaratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis tanggal 22 November 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum. dan Dr. H. ImamSoebechi, SH.
Putus : 16-02-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 20 / G / 2013 / PHI / PN.KPG Tanggal 16 Februari 2013 — SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG
29 — 10
29 — 10
SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG
SARANA AGRAGEMILANG Cabang Kupang, beralamat di JIn. Yosudarso Rt.02, Rw.02Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang, yang dalam perkarain. diwakili oleh Kuasanya bernama Ayub Tib. Sos, Pengurus DewanPengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan Kota Kupangberalamat di Jl. Gunung Meja I/57 Kel. Merdeka Kec.
SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA CQ. PT.SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG, beralamat di jalanYos Sudarso Kel.
Sarana Agra Gemilang Cabang Kupang,maka bertentangan dengan Pasal 87 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 jo SEMANo. 6 Tahun 1994, karena Penggugat yang diwakili oleh Ketua DPC FKUI SBSIKabupaten dan Kota Kupang yang berkedudukan di Jl. Gunung Meja II/57 Kel.Merdeka Kec.
Putus : 23-05-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 23 Mei 2014 — SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA Cq. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA Cq. PT. SARANA AGRA GEMILANG CABANG KUPANG
SARANA AGRA GEMILANGCabang Kupang, bertempat tinggal di Jalan Yosudarso RT.02,RW.02 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak Kota Kupang,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ayub Tib.
SARANA AGRA GEMILANG PUSAT JAKARTA Ca.
Register : 20-10-2011 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 B/PK/PJK/2011 Tanggal 19 Juli 2012 — TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
TEKNIKA SARANA GARDIAN VS DIRJEN PAJAK;
TEKNIKA SARANA GARDIAN, berkedudukan di KomplekPertokoan DBest, Blok E43, Jl. R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan12420 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikuasa kepada1. Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak ;2. Budi Christiadi : Kasubdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding ;3.
Teknika Sarana Gardian, NPWP : 02.041.661.6062.000, alamat : Komplek Pertokoan DBest Blok E43, JI. R.S. Fatmawati,Jakarta Selatan 12420, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.
TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali dipihakyang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah
TEKNIKA SARANA GARDIAN tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 638/B/PK/PJK/2011.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Kamis, tanggal 19 Juli 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc.
Putus : 24-03-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Tanggal 24 Maret 2022 — SARANA SINAR SULAWESI VS HAMKA H
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA SINAR SULAWESI tersebut;
SARANA SINAR SULAWESI VS HAMKA H
Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 25/Pdt.G/2015/PN Mpw. Tanggal 25 April 2016 —
93 — 37
93 — 37
NUSANTARA SARANA ALAM
NUSANTARA SARANA ALAMBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohonkepada yang terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa danmengadili serta memutuskan sebagai berikut :12Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyaMenyatakan secara hokum PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PT.NUSANTARA SARANA ALAM CV MURNI Nomor : 573/NSA/VI/14/HQ/CA,tanggal 27 Juni 2014 adalah sah dan mengikat sebagai undangundang terhadapTergugat dan PenggugatMenyatakan
Edison (akong) denganPT.Sampoerna (PT.Nusantara Sarana Alam) ;Bahwa saksi mengetahui jika PT.Sampoerna (PT.Nusantara Sarana Alam) akanmelakukan pekerjaan land clearing dimana pada saat itu saksi mendengar bahwaPT.Nusantara Sarana Alam butuh jasa land clearing untuk perkebunan di Darit darisdr.
Agus, kemudian saksi menghubungi Sdr.Edison (akong) karena sepengetahuansaksi Sdr.Edison (akong) mempunyai pengalaman dalam bidang land clearing,kemudian Sdr.Edison (akong) bertemu dengan pihak PT.Nusantara Sarana Alam,setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan bagaimana ;Bahwa saksi yang meminta kepada pihak PT.Nusantara Sarana Alam agarpengerjaan land clearingnya di bagi orang pribumi, dimana PT.Nusantara SaranaAlam kebanyakan pekerjaannya dikerjaan oleh orang luar bukan orang pribumi ;
Alam ;Bahwa saksi disini menjelaskan dimana CV Murni mendapatkan pekerjaan landclearing dari PT.Nusantara Sarana Alam akan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisadilanjutkan karena PT.Sarana Alam Nusantara tidak memberikan kami kesempatanuntuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;Bahwa penggugat atau CV Murni perusahaan yang bergerak dibidangPemborongan ;Bahwa saksi tidak mempunyai CV, tapi saksi yang mengerjakan pekerjaan landclearing dari PT.Nusantara Sarana Alam dengan memakai nama CV.Murni ;Bahwa ada
Bukti T1 ;Anggaran Dasar Perseroan (Tergugat) terakhir yaitu Akta Pernyataan KeputusanPemegang Saham PT Nusantara Sarana Alam Nomor 18 tertanggal 17 April 2014yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H.,.M.Kn Notaris di kotaAdministrasi Jakarta Selatan berikut lembar Penerimaan PemberitahuanPerubahan Data Perseroan PT Nusantara Sarana Alam tertanggal 28 April 2014yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, fotocopy sesuai dengan
Putus : 22-02-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Tanggal 22 Februari 2024 — PT CITRA RIAU SARANA lawan USEP SUTRISNO
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
M E N G A D I L I:- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT CITRA RIAU SARANA tersebut;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, tanggal 29 Agustus 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi:- Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
PT CITRA RIAU SARANA lawan USEP SUTRISNO
Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 — PT SARANA KALTENG VENTURA VS JULIUS BARUS,
158 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SARANA KALTENG VENTURA, tersebut;
PT SARANA KALTENG VENTURA VS JULIUS BARUS,
PUTUSANNomor 678 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SARANA KALTENG VENTURA, diwakili oleh Sunaryo,SP., MS (Direktur Utama) berkedudukan di Jalan KinibaluNomor 266 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya KotaPalangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rio Denamore Dau, S.H., Advokatpada
rendah dari upahminimum (vide Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Bahwa oleh karena Tergugat terbukti membayar upah lebih rendah dariupah minimum maka tepat pertimbangan Judex Facti yang menghukumTergugat untuk membayar kekurangan upah minimum yang belumdibayar kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT SARANA
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — SARANA STEEL;
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
Putus : 04-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — SARANA STEEL;
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA STEEL;
Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5187 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SARANA MARINDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 843 K/PDT.SUS/2009 SARANA CITRA ADICARYA
25 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
SARANA CITRA ADICARYA
Sarana Citra Adicaryaberlangsung dengan baik, begitu pula masingmasing pihak dapatmelaksanakan hak dan kewajibannya ;Hal 2 dari 18 Hal.Put.No.843 K/PDT.SUS/2009Bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketika Tergugat melakukantindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat.
Sarana Citra Adicarya mempekerjakan kembalipekerja Sdr. Hilman Akhyar Ruasyid seperti biasa ;Agar perusahaan PT. Sarana Citra Adicarya setelah menerima anjuran inimemanggil pekerja Sdr. Hilman Akhyar Ruasyid untuk bekerja kembali ;Agar Pekerja Sdr.
Sarana Citra Adicarya periode 20092011 disebutkan bahwaSehubungan dengan pemutusan hubungan kerja antara karyawan denganperusahaan , maka hutanghutang karyawan pada perusahaan dengan buktisah diperhitungkan sekaligus dari uang pesangon atas nama karyawan ataudari sumber penghasilan karyawan hal mana juga telah tercantum dalamPasal 39 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT.
Sarana Citra Adicarya periode20052007, dengan demikian, maka besarnya pesangon tersebut di atasharuslah dikurangi dengan hutanghutang (kewajiban) Penggugat, dst ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana tersebut di atas adalah suatupertimbangan yang keliru / salah dalam menerapkan hukum acara khususnyamengenai penerapan hukum acara perdata /H.I.
Sarana Citra Adicarya (bukanperubahan status PT. SDV) dalam klausulnya tidak satupun kata ataukalimat yang menyebutkan dapat berlaku surut / mundur seperti yangterjadi pada Penggugat ;Il.
Register : 02-04-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/PHI/2011/PN.Smda Tanggal 2 April 2012 —
80 — 24
80 — 24
.- PT AUSTINDO MITRA SARANA
Heruddin Chambari , Pekerja karyawan PT.AUSTINDOMITRA SARANA alamat JI. Trikora RT.011 Kel.SingaGembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai3. M.Said, Pekerja karyawan PT.AUSTINDO MITRASARANA alamat JI. Gang Antasari No.19 RT.09Kel.Sangatta Utara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai4.
AUSTINDO MITRA SARANA, karena unsurunsur dalam hubungan kerja telah terpenuhi yaitu adanyaperintah dari pengusaha, pekerjaan yang jelas dan upah yangditerima sesuai dengan pasal 1 ayat 15 UndangUndangnomor 13 Tahun 2003;. Bahwa Tergugat (PLAUSTINDO MITRA SARANA) selakuperusahaan yang bergerak dibidang industry Tambang BatuBara;.
Said : telah melakukan pelanggaran terhadap peraturanperusahaan PT AMS dan melakukan perbuatan pidana yaknibermain judi di lingkungan perusahaan PT Austindo Mitra Sarana.15coQO Sdr.
. : afas permintaannya sendiri secara lisan kepadaManager PT Austindo Mitra Sarana untuk dirumahkan karena sudahmempunyai pekerjaan sendiri.Dan sehubungan dengan judicial report dari para Penggugat tersebut,maka PT Austindo Mitra Sarana tidak memberikan uang pesangon akantetapi sebagai gantinya kepada masingmasing Penggugat telahdiberikan uang tali asin yang nilainya sebagaimana tercantum didalamsurat kepada masingmasing..
Foto Copy, Hasil Audit Internal PT Austindo Mitra Sarana Sangata KutimTahun 2010 yang diberi tanda.T7 ;. Foto Copy Surat Perintah Wajib Lapor dari Kepolisian Resor KutaiTimur untuk M SAID dan HAERUDDIN yang diberi tanda T8 ;.