Bahwa atas penjelasan tersebut maka Pemohon memohon MajelisHakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan sah pernikahansecara syariat Islam antara almarhun Gede Oka Adiputra bin H.AndiAnwar Abas dan Pemohon (Nirmala Indah Warastuti binti Andy Esa)pada tanggal 30 Maret 2006 dengan wali nikah ayah kandung dariPemohon yang bernama yaitu Andy Esa, dan penghulu yangmenikahkan Almarhum H.Zainal Abidin bertempat dikediaman penghulutersebut di JI.KH.Z.Arifin 4/100/ RT 03/RW 01, Desa/Kel.

Bahwa karena anak yang bernama Dicky Nicky Andika bin Gede OkaAdiputra, lakilaki, lahir tanggal 18 Mei 2007, dilahirkan dari perkawinanantara almarhum Gede Oka Adiputra bin H.Andi Anwar Abas danPemohon adalah dari atau akibat dari perkawinan yang sah, makaPemohon memohon Majelis Hakim yang menangani perkara inimenetapkan anak tersebut sebagai anak yang sah dari perkawinanantara almarhum Gede Oka Adiputra bin H.Andi Anwar Abas denganPemohon;10.Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai denganketentuan

Majelis Hakim yang menangani perkaraini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnyamenjatuhkan penetapan sebagai berikut :PRIMER :. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;NhMenyatakan sah pernikahan secara syariat Islam antara almarhum GedeOka Adiputra bin H.Andi Anwar Abas dengan Pemohon (Nirmala IndahWarastuti binti Andy Esa) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2006 diwilayah Hukum Kecamatan Klojen Kota Malang Propinsi Jawa Timur;3.

permohonannya tertanggal O6 Maret2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor0083/Pdt.P/2017/PA.Dpk, telah mengajukan Penetapan Waris denganuraian/alasan sebagai berikut :Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Depok untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkanpenetapan sebagai berikut :Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Depok, in casu Majelis Hakim yangterhormat yang menangani

bin MOCHAMAD MUCHLAS;ROBBY HANGGARA MOCHAMAD MUCHLAS bin MOCHAMAD MUCHLAS;REYNA ALMAIDA MUCHLAS binti MOCHAMAD MUCHLAS.Menetapkan PEMOHON (BUDDY MARLENNY binti MURAD) sebagai Kuasauntuk Bertindak bagi ke3 (tiga) orang anak, sebagaimana pada point 2.2,2.3 dan 2,4 tersebut di atas, dalam hal terjadinya transaksi atau perbuatanhukum;Membebankan biaya permohonan sesuai peraturan dan perundangundangan yang berlaku.SUBSIDAIRAtau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, in casu Majelis Hakimyang menangani

Bahwa Para Pembanding /Para Tergugat dalam jawaban, telahmengajukan pula gugatan Rekonpensi, gugatan Rekonpensi tidakdiperiksa serta tidak diputus oleh Majelis Hakim yang menangani danmemeriksa Perkara a QuiO; 20202020020 "2.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 136 H.I.R Eksepsi selainya, kecualiyang menyangkut kekuasaan Hakim, secara absolut dan relatif harusdibahas dan diputus bersamasama dengan pokoki perkara,sebagaimana dalam penjelasan butir ke2 (dua) Pokok Perkara tidakdiperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aQUO nnn ono nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen neem nnenneeMenimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 519/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst

Kabupaten/Kotayang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPUKabupaten/Kota oleh KPU Provinsi berdasarkan Keputusan KPUProvinsi; Menimbang, bahwa perihal apakah DKPP berwenang untukmemeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggarankode etik yang dilakukan oleh Penggugat yang terjadi pada tahun2010, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1angka 22 dan Pasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa DKPPadalah lembaga yang bertugas menangani

,memeriksa dan memutuskan dugaan pelangaraan kode etikpenyelenggara Pemilu yang lahir berdasarkan Undangundangnomor 15 tahun 2011 di mana undangundang tersebut berlakusejak diundangkan tanggal 16 Oktober 2011, dan sebelumberlakunya Undangundang nomor 15 Tahun 2011 yangmendasari lahirnya DKPP, fungsi, tugas dan wewenang DKPPdalam menangani memeriksa dan memutuskan dugaanpelangaraan kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diaturdalam Undangundang Penyelenggara Pemilihan Umum lamayaitu.

Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 dilakukan olehlembaga yang bernama Dewan Kehormatan yang berdasarkanPasal 1 angka 20 dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Dewan Kehormatanadalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yangdibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu, yang berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undangundang nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam haladanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota

KPU Kabupaten/Kota, maka untuk memeriksa pengaduandan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DewanKehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc, sehingga dengandemikian, dengan adanya penggantian undangundangPenyelenggara Pemilihan Umum yang semula diatur berdasarkanUndangundang Nomor 22 Tahun 2007 yang mendasari lahirnyaHal. 49 dari hal. 42 Putusan Perkara Nomor :109/G/2012/PTUN.BDGlembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik

,memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh Penggugat pada tahun 2010 sebelum lahirnyaDKPP, didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena itu DKPP telahmenjalankan wewenangnya sesSuai dengan Pasal 18 PeraturanBersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode EtikPenyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Majelis menarikkesimpulan bahwa DKPP berwenang untuk menangani,memeriksa

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas yang diuraikan oleh paraTergugat adalah sangat beralasan dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskanperkara ini InCasu sependapat dengan Yurisprudensi tersebut diatas ataugugatan Penggugat belum sempurna maka sudah seyogyanya MajelisHakim Pengadilan Negeri Serang yang menangani perkara ini harusmenyatakan perkara ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas yang telah di uraikan olehpara Penggugat adalah sangat beralasan dan bersandar hukum apabilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini INCasu sependapat dengan yurisprudensi tersebut diatas atau gugatan penggugat belurn sempuma maka sudah seyogyanyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang menangani perkara iniharus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.6.

Bahwa ternyata pihak Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawanhukum tersebut diatas akibatnya menjadi tidak tenang sebagaimana di aturdalam pasal 1365 KWH Perdata Jou pasal 1367 KUH Perdata yang telahmenimbulkan kerugian menjadi tidak tenang maka sudah seyogyanyaMajelis Hakim menangani perkara ini menghukum Tergugat dalamrekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian moril dan immaterialsebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) secara tunai.7.

quo Pengadilan TinggiBanten meneliti buktibukti Kepemilikan dan Tergugat 2 asal usul Riwayat tanahmilik Para Pemohon Kasasi secara rinci dan tegas mengenai batasbatastanahnya yang asal tebak oleh petugas Badan Pertanahan Nasional KotaCilegon, hal ini jelas judex a quo Pengadilan Tinggi Banten yang mengenaiperkara ini tidak cermat dalam menilai bukti kKepemilikan para Pemohon Kasasiyang mana dalam kata hibah tersebut sudah memuat batasbatas tanah milikpara Tergugat hal ini jelas Majelis Hakim yang menangani

Mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalammasyarkat akan tetapi Majelis Hakim yang menangani perkara ini telahmenyalahi dalam menilai pembuktian dari Pemohon Kasasi yang telahmerugikan para Pemohon Kasasi dimana para Pemohon Kasasi meminta judexa quo Mahkamah Agung RI memerintahkan pemeriksaan ulang terhadapPeradilan Tingkat Pertama dalam perkara ini supaya objek sengketa tanahseluas 16 M?

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahuidalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParalPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolalsecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank Rakyat Indonesia (Persero),T bk Kantor Cabang atib etePENGGUGAT telah mendapat informasi dan re ay dariTERGUGATI untuk menangani dan mengerjakan ReeseBarang/ asa Konstruksi Paket Peningkatan J ala es Cirebon Cs2 dariKementerian Pekerjaan Umum yang We dan didapat olehTERGUGATIV yang sebelumnya PE U tidak kenal; Bahwa selanjutnya atas dasar r si TERGUGATI PENGGUGATpada tanggal 31 Maret 201 an Akta Kuasa dari TERGUGATIVnomor 54 tanggal 31 Maxet 2040 oleh Notaris Risbert, SH. untuk menanganidan

mengerjakan Pengadaan Barang/)asa Konstruksi PaketPeningkata Pass Cirebon Cs2 dari Kementerian PekerjaanUmum angkan dan didapat oleh TERGUGATIV secara lelangse Akta Kuasa Direksi nomor 54 tanggal 31 Maret 2010 olehoy Risbert, SH yang didalamnya tercatat/ertuang Rekening BRIYY Cinere Nomor: 0428.01.000026.30.3 atas nama TERGUGATIVdan Rekening BRI Cabang J atibarang Nomor: 0165.01.000140.30.7 atasnama PENGGUGAT sebagai sarana transaksi;Bahwa PENGGUGAT untuk menangani dan mengerjakan ProyekPengadaan

memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/berkekuatan hokum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen setiap tahunnya ;

Pasal 5

Demikian kesepakatan ini dibuat atas keinginan bersama dan tanpa ada paksaan, dan para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang menangani

CN tersebut Tergugat adalahpihak Tergugat III.Bahwa Penggugat in casu, dalam perkara No.37/Pdt.G/2011/P.N.Cn tersebutdisamping bertindak sebagai kuasa dari Tergugat III untuk menangani perkaraaquo sebagai kuasa dalam konpensi, juga diberi kuasa untuk mengajukangugat rekonpensi terhadap Penggugat dalam perkara No.37/Pdt.G/2011/P.N.Cn tersebut.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 januari2012 ternyata gugat rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi dikabulkandengan amar putusan

CN tersebut Tergugat adalahpihak Tergugat III.e Bahwa Penggugat in casu, dalam perkara No.37/Pdt.G/2011/P.N.Cn tersebutdisamping bertindak sebagai kuasa dari Tergugat III untuk menangani perkaraaquo sebagai kuasa dalam konpensi, juga diberi kuasa untuk mengajukangugat rekonpensi terhadap Penggugat dalam perkara No.37/Pdt.G/2011/P.N.Cn tersebut.1011e Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 januari2012 ternyata gugat rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi dikabulkan;e Bahwa untuk

bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugatsebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokokpermasalahan dan menjadi dasar Gugatan ini adalah mengenai perbuatan ingkar janji(wanprestasi), maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenaikeabsahan dari perjanjian tersebut sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa benarPenggugat telah menangani

Menimbang, bahwa kronologis dalam perkara aquo dimulai adanya faktasebagai berikut :e Bahwa Penggugat adalah kuasa hukum dari Tergugat dalam perkara perdatayang terdaftar di Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 23 Juni 2011 No.37/PDT.G/2011/P.N.Cn Jo.No.330/PDT/2012/P.T.BDG tentang waris.e Bahwa dalam perkara No.37/PDT.G/2011/P.N.Cn tersebut Tergugat adalahpihak Tergugat III;e Bahwa Penggugat in casu, dalam perkara No.37/Pdt.G/ 2011/P.N.Cn tersebutdisamping bertindak sebagai kuasa dari Tergugat III untuk menangani

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 Jo T.1.T.2 yaitu SuratPernyataan Pemberian Succes Fee tertanggal 2 April 2013 diketahui bahwa Tergugatmengakui dan menyetujui success fee dengan perhitungan sebesar Rp. 856.800.000,( Rp.765.000.000, + Rp.91.800.000, ) jumlah hasil gugat rekonpensi yaitu sebesarRp. 42.840.000, (Empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P1 sampai dengan P3 bahwaPenggugat bertindak sebagai kuasa dari Tergugat dalam menangani

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParaPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

September 2013, sesuai KutipanAkta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2018 ; Bahwa Pemohon dan saksi ingin mengganti nama anaknya karenasejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalamigangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab danberulang kali dirawat dirumah sakit ; Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakitsakitan tersebut,awalnya Pemohon beserta saksi mengangap biasa dan berusahamengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat ternyataanak Pemohon oleh dokter yang menangani

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan Tahun LahirPemohon tersebut ;Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turutlampirkan buktibukti sebagai berikut :1.aoSurat Keterangan Domisili Nomor : 136/2036/2020 dari Keuchik GampongLhok Seuntang, Kecamat Julok, Kabupaten Aceh Timur ;Surat Keterangan Nomor : 135/2036/2020 dari Keuchik Gampong LhokSeuntang, Kecamat Julok, Kabupaten Aceh Timur ;Foto copy KTP An.

Hakim yang menangani permohonan Pemohonuntuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahanTahun Lahir Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo.

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParalPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang menangani perkara perdata permohonanpada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan yang diajukan oleh:Ahmad Soleh.Tempat/tanggal lahir: Medan/31 Mei 1962, Jenis kelamin: Lakilaki, Agama: Islam,Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di: Jl. R.A.

perundanganundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat akta kematian Lo KongTjhun/Yamin Utama tersebut;3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini seyumlah Rp.164.000,00(seratus enam puluh empat ribu rupiah);Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015, oleh kami: IrosBeru,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang ditunjuk oleh KetuaPengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menangani

Bahwa tingkah laku Tergugat selama ini telah banyak merugikanPenggugat sebagai isteri yang seharusnya diayomi dan dilindungi olehTergugat sebagai suami;Berdasarkan hal hal tersebut diatas , bersama ini Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskansebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro TergugatTT ) terhadap Penggugat (becaececeeeeeceeeraueneeeanesaeeeaeeseess );3.

Membayar biaya perkara berdasarkan hukum;AtauApabila Majelis Hakim yang menangani Perkara ini mempunyalpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalamHalaman 3 dari 6 hal.

AnehnyaMajelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka yang menangani perkaratersebut meminta bukti berupakwitansi pemberian nafkah/gaji tersebut;Padahal tidak seorangopun suami di dunia ini, manakala memberikannafkah/gaji kepada istrinya harus ber Kwintansi setiap memberikan uangatau pada setiap bulannya sebagai alat bukti berupa Kwitansi;Yang seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat harus dibebankan untukmengangkat Sumpah, apabila itu disangkali karena penerima uang setiapbulan dengan tangannya sendiri Termohon

No. 357 K/AG/2009Majelis Hakim tingkat kabupaten yang menangani perkara tersebut tidakmelakukan: Padahal salah satu Hadist Rasulullah SAW yang Menjadidasar dalam kaitan hal tersebut di atas dan demikian pula dijelaskandalam kitab Al Muhadzd/ab Juz Il halaman 320;2.

Namun jika seandainyaMajelis Hakim Kabupaten Kolaka yang menangani perkara ini ditelitidengan secermat mungkin, ada kemungkinannya Majelis Hakim yangmenangani perkara ini sepakat menolaknya dengan dasar suratpernyataan yang Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat buat bersama di hadapan berwajib (Polisi). Pada tanggal 20 Juni2005 yang tertera pada point 4 yang berbunyi : " Pihak pertama dan pihakkedua tidak akan melakukan perceraian lewat pengadilan masalah rumahtangganya".

tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik saja,tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidakharmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampaimemabukkan; Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembalidiwaktu pagi keesokkan harinya dalam keadaan mabuk; Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang sukaminum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguranPenggugat, bahkan bertengkar dengan Penggugat; Bahwa Tergugat pernah menangani

Penggugat dan Tergugat baikbaik saja,tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidakharmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampaimemabukkan; Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembalidiwaktu pagi keesokkan harinya; Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang sukaminum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguranPenggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pengugatdengan Tergugat; Bahwa Tergugat pernah menangani

serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat, telahditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002, telah terjadi pernikahan antaraPenggugat dengan Tergugat, sehingga meniscayakan hubungan Penggugatdengan Tergugat sebagai suami istri; Bahwa perilaku dan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras,mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat yang bermula sejak tahun 2003; Bahwa pada tahun 2014, Tergugat pernah menangani

tidak kembali lagi ke rumah dan entahkemana, dan lebih tragis lagi terhadap Penggugat maupun anakanak tidaklagi diberi nafkah oleh Tergugat maupun biaya pendidikan kedua oranganak tersebut ;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.6.Bahwa gugatan Penggugat ini timbul karena ketidak harmonisan dankekerasan, fisik, phisihis, tekanan batin yang cukup lama kurang lebih 6(enam) tahun yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam rumahtangga, oleh karena itu. mohon Majelis Hakim yang menangani

Bahwa sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya hidup anakanakmenjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anakanak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;Bahwa gugatan ini timbul karena perceraian maka mohon kepada Majelishakim yang menangani perkara ini menghukum Tergugat untuk membayarperkara ini.Berdasarkan uraian gugatan yang telah disampaikan diatas mohon kepadaMajelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat memutus sebagai berikut:Primair1.

Memberi ljin kepada Pemohon selaku Wali dari Dyah Riska Adeliadan Nico Setyawan untuk mengurus/menangani semua perbuatanhukum demi kepentingan dan kebutuhan kedua anak Pemohon khususuntuk menjual sebidang tanah perumahan (tidak ada bangunan) seluasHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2017/PN Bdw200 M2 yang terletak dikelurahan Badean, Kec.Bondowoso,Kab.Bondowoso sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2549, tertanggal14 Juni 2010 atas Nama James Arthur;4.

Bondowososebagaimana Sertifikat Hak Milik No.2549 tertanggal 14 Juni 2010 atas namaJames ArthurMenimbang, bahwa agar dapat menjual tanah tersebut diatas, maka harusada wali dari Anak Pemohon yang bernama Dyah Riska Adelia dan Nico Setyawankarena mereka masih dibawah umur, sehingga diperlukan wali untukmendampingi atau menggantikannya dalam melakukan tindakantindakankeperdataan dan dipergunakan untuk mengurus serta menangani semuaperbuatan hukum demi kepentingan dan kebutuhan serta demi masa depan

Memberi lin kepada Pemohon selaku Wali dari Dyah Riska Adelia dan NicoSetyawan untuk mengurus/menangani semua perbuatan hukum demikepentingan dan kebutuhan kedua anak Pemohon khusus untuk menjualsebidang tanah perumahan (tidak ada bangunan) seluas 200 M2 yang terletakdikelurahan Badean, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso sebagaimana SertifikatHak Milik No.2549, tertanggal 14 Juni 2010 atas Nama James Arthur;4.

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Batg Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani masalahmasalah rumah tangga yang timbul di kemudian hari;3. Saksi kedua Pemohon bernama. .............. , tidak memiliki hubungankekeluargaan dengan Pemohon.

ataupun pertalian lainnya yangmenjadi halangan pernikahan; BahWa .......cccccee ceeeeeeeeeeees dan .........000 masih berstatus sebagaipelajar, serta belum memiliki pekerjaan; Bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya tersebutmasih berusia muda dan belum memiliki kKemapanan finansial, makakeluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhanfinansial keduanya setelah menikah; Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani

pihak telah sepakatserta meresatui rencana pernikahan tersebut; BANWA ou... eeeeeee cece eee ee eee dan ..........66 masih berstatus sebagai pelajar,serta belum memiliki pekerjaan; Bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya tersebut masihberusia muda dan belum memiliki Kemapanan finansial, maka keluargakedua belah pihak telah bersepakat akan membantu kebutuhan finansialkeduanya setelah menikah; Bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah bersepakat untukberusaha membina keduanya dalam upaya menangani