Ditemukan 60632 data
13 — 8
SUCI ISMAILIZA TANJUNG, DK LAWAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIRJEN. KEKAYAAN NEGARA, DKK
127 — 0
PLUMPANG RAYA ANUGRAH;DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
38 — 22
DADDY MULJADI WIRIASASMITA M.Agr.Sc,dkkDIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA,
,M.H. danJunus Wermasaubun, S.H. masingmasing Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada KantorPerkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi, beralamat diJalan RRI No. 12, RT. 02/RW. 20, Kelurahan Abadijaya,Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 April 2015, selanjutnya disebutSEDAGAl, ~nnmnn ene nnnn nnn PARA PENGGUGAT ;Melawan :DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan AUP No. 3, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12520.
58 — 25
NANI SULIANTINI,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasatertanggal 5 Juli 2010 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, beralamat di J!.
127 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, dkk.
2019;Para Pemohon Kasasi;LawanKEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9,Jakarta Pusat;BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,berkedudukan di Menara Ravindo, Kav. 75 Lantai 11, JalanKebon Sirih, Jakarta Pusat, keduanya diwakili olehRudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RepublikIndonesia dan Ahmad Mujahid Ramli, Ketua Badan RegulasiTelekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam hal ini memberikuasa kepada Bertiana Sari dan kawankawan, ParaKaryawan Kementerian
58 — 37
Sumatraco Langgeng Makmur;Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Penetapan Nomor 06/G/2012/PTUNJKTDIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUARNEGERI, KEMENTERIAN PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan RaisNomor 5, Jakarta Pusat 10110. Dalam hal ini memberikankuasa kepada : LASMININGSIH, SH., LL.M., IRPANGANDA PUTRA, SH., MH., SUHENDRO ASMORO, SH.
167 — 0
Penggugat: PT GRAHAMETROPOLITAN NUANSA; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
36 — 16
.;DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.;
., kesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Advokat pada Kantor A.T & Partners, beralamat diRuko Puri Botanical Blok H9/3, Joglo Kembangan, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai wannnnnn PENGGUGAT/ PEMBANDING;Melawan:DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Veteran No. 7, Jakarta Pusat, denganini memberikan Kuasa kepada :1. Drs.
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
PUTUSANNomor 76 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E,Lantai , V dan VIl, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan,Pasar Minggu, Jakarta Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.
Sasaran) ;Bahwa Pencanangan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014oleh Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan & KesehatanHewan) melahirkan kebijakan pembatasan kuota impor khusus sapibakalan (feeder cattle) untuk digemukan.
Mengingat tidak ada perintah reekspor secara tertulis maupun penyelesaian dalam bentuk apapun yangdiambil Kementerian Pertanian terhadap sapisapi bibit impor yang ditolak,maka penyelesaian kepabeanan menjadi tidak jelas.
Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkanTergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian PertanianRepublik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (Declaration ofRefusal), Formulir KH8.b, Nomor 2012.1.011.01.8B.1.000125,bertanggal 24 Agustus 2012 ;3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon , Pasal 272 Susunan organisasieselon Kementerian Pertanian terdiri atas:Wakil Menteri Pertanian;Sekretariat Jenderal;Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;Direktorat Jenderal Hortikultura;~ 929 5 pDirektorat Jenderal Perkebunan;Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;s Direktorat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
ACHMAD SYOFYAN
71 — 28
Pemohon:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Termohon:
ACHMAD SYOFYAN
201 — 681 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
PUTUSANNomor 186 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta Selatan 12190;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Dr. Drs. P.M. JOHN L. HUTAGAOL, M.Ec. (Acc),M.Ec. (Hons).Ak., Direktur Peraturan Perpajakan II;2. Drs.
OBJEK SENGKETA;Bahwa yang menjadi objek gugatan/objek sengketa Tata Usaha Negaraantara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha (selanjutnyadisebut SK No. 2630):Il. TENGGANG WAKTU;a.
Bahwa terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan a quoyaitu:Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;Telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat denganNomor Sengketa Pajak: 990763072013 tertanggal 10 Januari 2014sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengadilan Pajak NomorTG.49/SP.21/2014 tanggal 30
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penolakan PenggunaanNilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusankepada PT. Surya Citra Media, Tbk. (Penggugat), Perihal PersetujuanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta PT. Indosiar Karya Media,Tbk. dalam rangka penggabungan usaha;5.
Bahwa keliru dan tidak berdasar Judex Facti yang tidak menerapkanhukum atau telah mengabaikan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi aturan dasar penerbitan objek sengketaa quo serta upaya hukum objek sengketa a quo yang mengharuskanhanya melalui Pengadilan Pajak;1) Bahwa pengaturan penerbitan objek sengketa a quo yaitu: SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku
147 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
SABAN VS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.MAWARDI
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
63 — 19
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.MAWARDI
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
114 — 70
CITRA BARU MEGAH ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Asisten Advokad pada Taslim & Associates (Law@Mediation Office), yang berkantor di Graha Mustika Ratu Lt.7,Ruangan Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav.7475, Jakarta12870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2016,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun,Jakarta Timur13230
Direktur Penerimaan dan PeraturanKepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktorat Peraturan danBantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan PeraturanKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum IIIBiro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia
Lucia Clmameria, S.H., MM., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementerian KeuanganRepublik Indonesia;10.11.12.13.14.15.Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIB BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIIC Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Kingsospol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum IIID Biro Hukum Kementerian Keuangan RepublikIndonesia;Riswandono, S.H.,
(Fotokopi sesuai dengan asli);Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.019266, tanggal 11April 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai, Kementerian Keuangan R.I. (Fotokopi sesuai denganasli);Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP329/KPU.01/2015, tanggal 6Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asili);Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPKTNP) Nomor : SPKTNP425/KPU.01/2015, tanggal 6Nopember 2015.
(Fotokopi darifotokopi);Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,Kementerian Keuangan Keuangan Republik Indonesia NomorKEP43/BC/2010, tanggal 18 Juni 2010, Tentang PelimpahanWewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit,Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUNJKT.45. Bukti T18a:46. Bukti T18b:47. Bukti T18c :48.
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.KOPON SURBHAKTI
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
51 — 13
Pemohon:
KEMENTERIAN PUPR cq DIRJEN BINA MARGA cq SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL
Termohon:
1.KOPON SURBHAKTI
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
53 — 31
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :
Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;
DALAM PENUNDAAN
Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No. 5/2/AS.00.02/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa
Penggugat:
PT G4S Security Solution Services
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
105 — 55
INDRA ATMANTO CS >< PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN KOMUNIKASI dan INFORMATIKA RI CS
Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat PemberitahuanPembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos danTelekomunikasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika(TERGUGATl) yang merupakan bukti penagihan atas adanya kewajibanpembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (BHP FrekuensiRadio);.
Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat hanya mengajukan gugatankepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai Tergugatl,Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Tergugatll, danPT.Indosat sebagai Turut Tergugat, sedangkan Kejaksaan Agung yangtelah menetapkan Para Penggugat sebagai Tersangka dan Terdakwajustru tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo;.
No.325/ Pdt/2017/PT.DKISurat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: B590/Kominfo/DJ.SDPIlN 2/2015 tertanggal 3 Pebruari 2014 (vide positaangka 15 dan 16) adalah tidak relevan dengan perkara a quo, karenadalam suratsurat tersebut yang dinyatakan telah membayar biaya BHPFrekuensi adalah PT.Indosat, bukan PT.IM2.
Surat Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal SumberDaya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia Nomor1116/DJSDPPL3/KOMINFO/03/2013 tertanggal 15 Maret 2013perihal Konfirmasi atas Pembayaran Upfront Fee dan Tahunan BHPFrekuensi Pita 2,1 GHz oleh PT Indosat, Tbk., yang ditujukan kepadaPT. Indosat, Tbk. (vide Bukti TT15);b.
Surat dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos danInformatika Kementerian Komunikasi dan Informastika RepublikIndonesia Nomor : B 590/KOMINFO/DJ.SDPIN 2/2015 tertanggal 3Pebruari 2014, perihal: Konfirmasi atas Pembayaran Upfront Feedan BHP lizin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IROSFR) 2.1 GHztahunan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 PT. Indosat,Tbk. (vide Bukti PI & I31);c.
86 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIKINDONESIA VS INCE BAHARUDDIN alias BAHARUDDIN, DKK
38 — 15
RINALDUS ANDRY SUSENO;DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
96 — 29
KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Suparyono Kasubbag Penatausahaan BarangMilik Negara pada Biro Umum,Kementerian Keuangan; 9. Arif Purwadi Satriyono, Penangan Perkara Tk. Il padaIS. H. Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum KementerianKeuangan; 10. Christian, S.H. Pelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 11. Sahat B.H.J. Pardede, Pelaksana pada Bagian BantuanIS. H. Hukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 12. jErni Nuraeni Santosa, Pelaksana pada Bagian BantuanIS. H.
Hukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 13. Elita Mariant P, S. H. Pelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 14. INina NurUtami, S. H. Pelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 15. IDessy P Kusumaning: Pelaksana pada Bagian Bantuantyas, S.H. Hukum , Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 16. Nizar Yudhistira, S. H. : IPelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 17.
H. : IPelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 18. Randhika Yoga Perdata, S.: Pelaksana pada Bagian BantuanH. Hukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 19. Dina Assriana, S. H. : IPelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 20. Astrid Monika, S. H. : IPelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 21. Firstda Ayu Fian Nur: Pelaksana pada Bagian BantuanAgusta, S. H.
Hukum , Biro) Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 22. Hemin Wakhyudi, S.H. : IPelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; 23. Rudi Purnomo, S.H. : IPelaksana pada Bagian BantuanHukum , Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan; kesemuanya Warga Negara Indonesia, para pejabat dan pegawai pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, yang berkedudukan di Gd.Djuanda Lantai 15, Jalan Dr.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa suratNomor: 1709/600.1336.71/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentangPermohonan Untuk Tidak Melakukan Pengalihan Status Hak atas TanahMilik Kementerian Keuangan di Komplek Keuangan Karang Tengah, KotaTANQEVAN(; nne nnn nnn nn nn nen nn nnn nnn nnn ne nnn nnn3.