NURWANI IDRIS;DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGGUGAT ;LAWAN:DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ~ REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I(satu), Senayan, Jakarta10270, dalam hal ini memberi KuasaHal dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.Kepada : Wolter B.W. Siringoringo, SH., Ani Nurdiani A, SH.,M. Si., Drs. Sugeng Winarno, M. Si., Iriyanto Nainggolan, SH.,Heru Kristiawan, SH., M.

Menurut penilaian rektorUniversitas Jayabaya Jakarta, tenaga Penggugat masih sangatdibutuhkan untuk mengampu mata kuliah Filsafat Administrasi danKepemimpinan jurusan Administrasi Negara pada FISIP UniversitasJayabaya. Dan oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat, baikakademis maupun kesehatan, dan lainlain yang disyaratkan untuk itu,maka layak diusulkan kepada Menteri Pendidikan Dan KebudayaanHal 21 dari 83 hal Put.

Nurwani243 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratDirektur Pendidik Dan Tenaga KependidikanDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor : 564/E4.3/2013, Tanggal 24 April 2013 Perihal: Penolakan Usul Kenaikan Jabatan Fungsional a.n.

DosenUniversitas Jayabaya Jakarta (fotocopy sesuai asli) ;Bukti Pl.a. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :445/E4.3/2013, Tanggal 28 Maret 2013, Hal. Usul KenaikanJabatan Fungsional atas nama : Dr. Nurwani Idris, kepadaKoordinator Kopertis Wilayah II Jakarta (fotocopy sesuaiBukti P1.b. : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor :554/E4.3/2013, Tanggal 23 April 2013, Hal. Usul KenaikanHal 47 dari 83 hal Put. No.120/G/2013/PTUNJKT.2. Bukti P2.3. Bukti P3.4.

Bukti T12a.:: Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nomor : 1037/E4.3/2011, Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan, Tanggal 5 Mei2011, kepada Rektor/Ketua/Direktur PTP. Dan kepadaKoordinator Kopertis Wilayah I. s/d. XI. Seluruh Indonesia(fotocopy sesuai asl) ;: Rekap Hasil Tahapan Penilaian Usulan Kenaikan Pangkat DanJabatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi an. Dr.

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOGOR, 2. PONIMAN, DKK

., Jabatan : Kepala SeksiPengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja PengawasanKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Bogor; 3. SANDY RAHARDIJO, S.H., Jabatan : Kepala Seksi PengawasanNorma Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;4. MUH. GUNTURMI, S.H., Jabatan : Koordinator PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;5.

., Jabatan : Pengawas Ketenagakerjaan padaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor;6.

Iwata Indonesia telah membuat Pengaduan Pelanggaran HukumKetenagakerjaan dan Permohonan Penetapan Status Tenaga Kerja kepada KepalaDisnaker Kabupaten Bogor tertanggal 25 Mei 2011. (Vide Bukti TI5; SuratPengaduan PUK SP KAHUTINDO); Bahwa berdasarkan keterangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor:a.

A.Zaky Budiman, MM, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

(foto copy dari foto copy);Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan PerusahaanPenyedia Jasa Pekerja/Buruh. (foto copy dari foto copy); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan UpahKerja Lembur.

Penggugat:
Norhayati Daeng Baji
Tergugat:
1.Hamsar
2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURA

TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOMURA, beralamat diJalan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan SamarindaKota, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaRakka, HS, S.H.

Menghukum Turut Tergugat untuk menunjuk anak dari Penggugat yaituHanapin untuk menggantikan Tergugat sebagai tenaga kerja pada TurutTergugat sebagaimana disebutkan pada angka 3 Surat Perjanjiantertanggal 14 Mei 1991;5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan,bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;6.

KerjaBongkar Muat Komura sebagai Turut Tergugat karena jika berbicara TenagaKerja Bongkar Muat Komura, maka Nursulak bukanlah yang berhakmewakili TKBM yang berjumlah + 1.200 orang yang berhak mewakiliKoperasi TKBM Komura Samarinda;Bahwa dengan ikut digugatnya Tenaga Kerja Bongkar Muat Komura berartiPenggugat telah menggugat seluruh personal TKBM atau anggota KoperasiTKBM Samudera Sejahtera karena Tenaga Kerja Bongkar Muat Komuraadalah merujuk pada Person atau anggota yang merupakan owner dariKoperasi

TKBM yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganperjanjian yang didalilkan oleh Penggugat;Bahwa terdapat 2 hal yang berbeda antara Tenaga Kerja Bongkar MuatKoperasi TKBM Samudera Sejahtera (kKomura) dengan Koperasi TKBMdimana Tenaga Kerja Bongkar Muat diartikan sebagai para pekerjapelabuhan atau orangorang yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan"bongkar barang" dari atas kapal ke pelabuhan, atau orang yangmelaksanakan pekerjaan untuk "muat barang" dari pelabuhan ke ataskapal yang mana

UM. 008/41/2DJPL, Nomor:93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tertanggal 29Desember 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat (TKBM) di pelabuhan khususnya pasal 4 ayat 1 yangmenyebutkan:TKBM merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat sertaterdaftar di kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat.

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BAU-BAU

Penggugat:
1.ASEP SAEPULLOH
2.SUPRIHAT
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG

Kragilan, Kabupaten Serang,Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENSERANG, berkedudukan di JI. KH. Abdul Fatah HasanNo. 25, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya memberi Kuasa Berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 567/1241/HI/DISNAKERTRANS tanggal3 Mei 2019, diwakili oleh Kuasanya, atas nama:1.

NIP.19610922 199203 2001, Jabatan: Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan;Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, memilin domisili pada alamatKepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKabupaten Serang, Jin. KH. Abdul Fatah Hasan No.25, Kota Serang, Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT,;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas;Setelah membaca:1.

SUMBER KARINDO SAKTI
2.DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINWASNAKER
3.SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA
4.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5.DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Penggugat:
BENI IRAWAN, dkk
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

Perdata- ANWAR HASAN (Pembanding)- KOPERASI TENAGA KERJA BURUH BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA (Terbanding)

SALINANPUTUSANNomor 29/PDT/2018/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :ANWAR HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaanpetani/perkebunan, agama Islam, alamatDesa Tangkiang, Kecamatan KintomKabupaten Banggai, selanjutnya disebutsebagai :PEMBANDING SEMULA PENGGUGATMELAWANKOPERASI TENAGA KERJA

Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja BuruhBongkar Muat (TKBM) "PERMATA" palabuhan Tangkiang Kecamatan KintomKabupaten Banggai untuk periode tahun 2008 s.d. 2011 sebagaimana pertamaHalaman 1 dari 12 Putusan Nomor 29/PDT/2018/PT PALkalinnya Koperasi didirikan dengan akta pendinan nomor 49 tanggal 11 Agustus2008;Bahwa selaku Ketua Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkiang Penggugattelah mengadakan Rapat Anggota Tahunan pada akhir kepengurusan yaitu padaTahun Buku 2011 dimana Rapat

Anggota Tahunan tersebut menerima LaporanPertanggungjawaban Pengurus dan disahkan dengan keputusan O02/KOPTKBM/PMT/PT/V1 1/2011 tanggal 2 Juni 2012 selanjutnya mengangkat kembaliPenggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar Muat(TKBM) PERMATA untuk periode tahun 2011 s.d. 2014 yang ditetapbkan denganSurat Keputusan nomor 05/KOPTKBM/PMT/PT/V11/2011 tanggal 02 Juni 2012;Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 Hajir Ladulah selaku Sekretaris DewanPengawas Koperasi TKBM Permata pelabuhan

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN DKK VS ABDUL GAFAR, Drs. S.H., M.H., H.,

Nomor 1485 K/Pdt/2020Pengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru padaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) SamuderaNusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukan di JalanCempaka Raya Nomor 6, RT 25, RW 3, KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan;H.

SYARKANI, sebagai Seksi Hubungan Masyarakat UnitUsaha Pengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Barupada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)Samudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukandi Jalan Cempaka Raya Nomor 6, RT 25, RW 3, KecamatanBanjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi KalimantanSelatan;RACHMAD HIDAYAT, sebagai Seksi Keamanan Unit UsahaPengerah Jasa (UUPJ) Pelabuhan Martapura Baru padaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) SamuderaNusantara Pelabuhan Banjarmasin, berkedudukan

Nomor 1485 K/Pdt/2020Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yaitu tidakmembuat: Laporan keuangan bulanan selama menjabat; Laporan keuangan tahunan selama menjabat; Laporan pajak bulanan selama menjabat; Laporan pajak tahunan selama menjabat; Laporan asuransi kesehatan bagi tenaga kerja buruh selamamenjabat; Laporan penggunaan tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga buruh; Laporan kinerja Penggugat selama menjabat: Laporan pertanggungjawaban Penggugat atas adanyapenyalahgunaan wewenang dan

:Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi yaitu tidakmembuat: Laporan keuangan bulanan selama menjabat; Laporan keuangan tahunan selama menjabat; Laporan pajak bulanan selama menjabat; Laporan pajak tahunan selama menjabat; Laporan asuransi kesehatan bagi tenaga kerja buruh selamamenjabat; Laporan penggunaan tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga buruh; Laporan kinerja Penggugat selama menjabat:Halaman 7 dari 14 hal. Put.

Nomor 1485 K/Pdt/2020kasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa rapat pergantian pengurus Koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat Samudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin dilakukan Para Tergugatpada tanggal 25 April 2018 tidak sah karena melanggar Pasal 21 AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSamudera Nusantara Pelabuhan Banjarmasin;Bahwa undangan/pemberitahuan tanggal 25 April 2018 untuk rapattanggal

WITAMAS NIAGARAYA
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PT PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING DKK VS PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL, DKK

HAETAML, SH ;Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Kasih (LBHPK), beralamat diKomplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 No. 17, Dadap KosambiTangerang ;Untuk selanjutnya disebut sebagai MELAWANPEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI KABUPATENBANTUL, Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.1 Bantul Yogyakarta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/1679 tanggal 23 Juli 2014 dan

KUN ERNAWATI, M.Si., ;AN NURSINA KARTI, S.H., ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bantul, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor Bantul Yogyakarta ;Untuk selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT /TERBANDING :Dan 5 2 $n nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnNama DAHONO SUPRIYONO ;Kewarganegaraan Indonesia ;Pekerjaan AMT 1/Sopit 5Tempat Tinggal Nitiputran, RT. 009, Desa Ngestiharjo, KecamatanKasihan,

WAHYUDI
Tergugat:
Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalamPeraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 tentangPenjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, khususnyaPasal 3 huruf c, huruf h dan huruf o sebagai berikut:Hurufc : Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangketenagakerjaan dan ketransmigrasian;Huruf h : pengerahan dan fasilitasi perpindahan melalui programtransmigrasi.Hurufo : pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya;Dalam konteks yang demikian tercermin bahwa adanya HUBUNGANHUKUM Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTemanggung adalah dengan Bupati Temanggung.

Fotokopi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indoneesia Nomor : SE355/MEN/P4TFPT/IX/2009 tanggal 30September 2009 tentang Kriteria dan Persyaratan Calon TransmigrasiTNI/POLRI, selanjutnya diberi tanda (T17);18. Fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : KEP208/MEN/X/2004, selanjutnya diberi tanda(T18) ;19.

Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi ProvinsiJawa Tengah Nomor 475.1/12.447 tanggal 30 Nopember 2010 tentangSurat Pemberitahuan Pemberangkatan (Spp) Transmigrasi ke Lokasi SelBulan C Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, selanjutnya diberi tanda (T25) ;26.

Raya.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Tergugat yaitu Berita AcaraSerah Terima Rumah, Jamban Keluarga, Lahan Pekarangan, Lahan Usaha Dan Lahan Usaha II tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Sosial, Tenaga danTransmigrasi Kubu Raya vide bukti (T11) pada nama penerima urutan 93telah ditandatangani Penggugat, dengan demikian Penggugat telah menerimahakhaknya sebagai transmigran ditempat daerah yang dituju.Menimbang, bahwa kemudian pada bukti Surat Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KEMAS PERDANA INTERNASIONAL
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAWA TIMUR

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22 Januari2.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22Januari 2018; 2222 nn nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi JawaTimur, Nota Pemeriksaan Il Nomor : 566/1432/108.5/2018 tertanggal 13Februari 2018; +2222 n2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeMemerintahkan Tergugat untukmencabut :1.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PropinsiJawa Timur, Nota Pemeriksaan Nomor : 560/423/108.05/2018, tertanggal 22Januari 2018; 2222 nn nanan nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn2.

Bukti P 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/824/108.05/2017tanggal 19 Desember 2017 perihal : Nota Pemeriksaan;2. Bukti P 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/423/108.05/2018tanggal 22 Januari 2018 perihal : Nota Pemeriksaan;3. Bukti P3 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja DanTransmigras!

KPR tidak satu managemen)Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat berkaitan dengan tenaga kerja;Bahwa Saksi tidak mendapat gaji dari PT. KPI tetapi dari PT.

PELABUHAN SAMUDRA PALARAN (PT.PSP) VS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDRA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), dkk.

Penggugat:
Raymond Gunawan
Tergugat:
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

TENAGA LISTRIK BENGKULU

GOTONG ROYONG JAYA2.KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI3.BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI4.PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA

Syamsul Huda, dkkM e l a w a nKepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dkk

Kepala Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, berkedudukandi JI Raya Jati No. 4 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;2. PT.

SPSI/X /2014 Tanggal 18 September 2014 (Bukti P1), danselanjutnya Surat Keputusan a quo sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku telah terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo dengan Bukti Pencatatan Nomor : 419/SPSI.PUK.FSP.KEP/PT.YHP/V/2008 satu dan lain hal sesuai Bukti P1.1, sehingga berdasarkanbuktibukti tersebut PENGGUGAT dapat bertindak untuk dan atas nama pribadidan juga dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anggotanya baik didepan maupun

Kabupaten/Kota, yaitu bahwa untuk mengajukanpermohonan penangguhan Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2014 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015 tidak dilakukan secaralangsung antara pekerja dengan TERGUGAT II, melainkan harus dilakukanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II Karena di dalam Perusahaantersebut telah ada Serikat Pekerja;Bahwa oleh karena permohonan penangguhan yang dilakukan TERGUGAT IIa quo adalah jelas bertentangan dengan dan/atau tidak sesuai dengan KeputusanMenteri Tenaga

MOESMAR, YUHONO, dkk 123 (seratus dua puluh tiga)orang dan Pemberitahuan PHK kepada Sdr.MARYANTO, dkk 381 (tigaratus delapan puluh satu) orang karena dianggap mengundurkan diri;3 Bahwa selama proses perkara mogok kerja tersebut masih berlangsung,TERGUGAT II telah menerima dan menggunakan tenaga kerja lain yaitudari luar kota sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) orang pada tanggal 13dan 14 Juni 2015 sampai sekarang ini untuk menggantikan pekerja yangmelakukan mogok kerja; 4 Bahwa telah menonaktifkan

kerja dari luar, maka PENGGUGAT mohon putusansecara provisi kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo yaitu untuk menghentikansegala kegiatan dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT II baik yang terkaitHalaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT.G/2015/PN SDAdengan proses produksi maupun penerimaan tenaga kerja dari luar untukdipekerjakan dalam proses produksi tersebut; 39 Bahwa oleh karena gugatangugatan a quo diajukan berdasarkan alasanalasanserta buktibukti yang benar, maka terhadap putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/IX/2020, tanggal 30 September 2020 perihal : Nota Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT.

Bahana Cipta Internusa ;

BAHANA CIPTA INTERNUSA
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kerja Nomor : 33 Tahun2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 2020tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan ;2.Bahwa dengan diterbitkannya Nota Pemeriksaan Khusus PengawasKetenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Timur Surat Nomor : 560/2933/PPK/DTKT/Halaman 9 dari 111 halamanPutusan Nomor : 49/G/2020/PTUN.SMD1X

BAHANA CIPTA INTERNUSA) berdiskusi dengan saksiahli yakni IBU MARIANI, SE yang merupakan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur yang pada saat itu dihadirkan sebagai saksi ahli yangdiminta oleh Perusahaan (PT.

kepada Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur guna mendapatkan Nota Pemeriksaan Khusus ;13.Bahwa atas saran dari IBU MARIANI, SE dan juga statement yangdisampaikan pada saat itu kepada HRD PT.

Rotuahta Purba) bahwa apa yang dilakukanPerusahaan sudah benar dan sesuai aturan karena mengacukepada ANJURAN Mediator Hubungan Industrial DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegarabahwa PT. BAHANA CIPTA INTERNUSA tidak diwajibkan membayarpesangon yang dituntut oleh karyawan. Atas dasar pertimbangantersebut maka HRD PT.

BAHANA CIPTA INTERNUSA mengajukanpermohonan dilakukan pemeriksaan khusus kepada PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 011/S/GAHRD/I/2020 tanggal O4 Januari 2020 perihal PermohonanPemeriksaan Khusus terkait Status PKWT ;14.Bahwa perlu kami sampaikan isi dari ANJURAN Mediator HubunganIndustrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten KutaiKartanegara adalah sebagai berikut :MENGANJURKAN1)Pihak Pengusaha PT

Penggugat:
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang