Ditemukan 555874 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
JUHDI Bin BASRAN
36 — 19
  • Menyatakan terdakwa JUHDI Bin BASRAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif.2.
    YUNIZAR Bin HERMANTO SANI menerangkanmelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accupengaruhnya bagi ikan yaitu ikan akan mati/ pingsan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 86 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa JUHDI Bin BASRI pada hari Rabu tanggal 04 November 2020sekira pukul 11.30 wita atau setidaktidaknya pada Bulan November 2020 atauHalaman 4 dari 25 Putusan
    YUNIZAR Bin HERMANTO SANI menerangkanmelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum accupengaruhnya bagi ikan yaitu ikan akan mati/ pingsan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai
    bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatuseperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harusdianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Kemudian dipertegas lagi didalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakanpenggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secaralangsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikannelayan serta pembudidayaan ikan.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
JONNY Anak SAJUTI
51 — 12
  • terdakwa JONNY Anak SAJUTIterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukanHalaman 1 dari 44 Putusan Nomor 667/Pid.Sus/2019/PN.Jmbperbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber dayaikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiasebagaimana diatur dalamPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004
    UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : Berawal pada hari minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa di hubungoleh Acong melalui Telepon Selurer dimana ACONG mengatakan bahwadirinya sedang ada bisnis ikan Babylobster yang mana ACONG memintakepada terdakwa untuk mengawasi baby lobster yang akan dikirim kesingapura melalui Jambi.
    Bahwa kerugian Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan paraterdakwa adalah senilai Rp.25.000.000.000, (Dua puluh lima milyar Rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 JoPasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
    tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadi dalam lingkungan perairan.
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Umum
Register : 08-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN GRESIK Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Gsk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.LILA YURIFA PRIHASTI, SH.
2.BEATRIX . N TEMMAR, SH
3.BUDI PRAKOSO, SH
4.FEBRIAN DIRGANTARA ,SH.MH.
Terdakwa:
ARIF WIJAYA alias ARIF
33 — 7
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
DEDI RUSTANDI, S.Pi Bin DAMAN
69 — 8
  • Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
    Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
    Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke NegaraSingapura tidak memiliki dan atau tidak mempunyai Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahHalaman 36 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmbdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 2004.Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto
    Tanjab Timur.Bahwa benar perbuatan Budianto, Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, RenoSahriyal dan Terdakwa Dedi Rustandi tidak diperbolehkan di NegaraRepublik Indonesia, karena telah melanggar ketentuan pada Pasal 26 ayat(1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananHalaman 51 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jmbsebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiaporang yang melakukan usaha perikanan di bidang
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.JmbTentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 06-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 24-06-2024
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN SALAMPESSY, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.WINARTO
2.RYAN ALDO
30 — 0
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 05-12-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-01-2019
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Pbl
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERMAN HIDAYAT SH
Terdakwa:
LISWANTO
30 — 9
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 14-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN KANDANGAN Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
JAMIAT Bin Alm UTUH HALUS
83 — 10

    1. Menyatakan Terdakwa JAMIAT Bin (Alm) UTUH HALUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa JAMIAT Bin (Alm) UTUH HALUS, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikandan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang
    dengan beratkeseluruhan sekitar 2 Kg yang terdiri dari 6 (enam) ekor ikan gabus, 10(Sepuluh) ekor ikan sepat siam dan 5 (lima) ekor ikan sepat sedangkanseperangkat alat setrum tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dariteman dengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), danterdakwa mengetahui kalau menangkap ikan dengan menggunakan alat setrumdilarang oleh Pemerintah.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    mengetahui kalau menangkap ikan denganmenggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah; Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat unsur keduaa telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPenuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    serta peraturanperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini ;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa JAMIAT Bin (Alm) UTUH HALUS, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikandan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN SELAYAR Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
MIRDAD APRIADI DANIAL, SH
Terdakwa:
MUHAJJA Bin BATONG
21 — 0
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 676/Pid.Sus/2021/PN Bks
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD HOTMARTUA,SH
Terdakwa:
1.MOCH. DIKY FAHRUL NUR ROHMAN
2.TRI GUNTUR VICKY PRASETIO Bin SUTOMO
3.ISBUDIONO Alias KUNCIR Bin MATURI
21 — 13
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 17-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PID/2019/PT KPG
Tanggal 21 Nopember 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ANTON MARKUS LONDA, SH
Terbanding/Terdakwa : SAHARULLAH alias SAHRUL
84 — 47
  • 123 31 262BT,kapal tersebut ditangkap atau ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini,memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidakmemiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 2004
    Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana sesuai pasal 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalamSurat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM101/KPANG/Eku.2/09/2019, tertanggal 30September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
    ANDON menunjukan bahwa dalamUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengenal mengenaiSIP! ANDON. Istilah SIP!
    Bahwa dengan demikian maka sekalipun Terdakwa tidak memiliki SIPIandon, Terdakwa tidak dapat dijerat dengan menggunakan unsur Pasal 93ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan karena dalam undangundang tersebut tidak mengatur secarajelas mengenai SIPI Andon dan SIPI Andon tidak dapat dianalogikansebagai SIPI karena SIPI yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidaktermasuk SIPI Andon karena SIPI yang dimaksud
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 191 ayat (1) Jo. Pasal 97ayat (2) KUHAP serta Peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan bandingtersebut ;MENGADILI SENDIRI:1.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 07-06-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 20-04-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN Sbg
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SAHBANA PILIHANTA SURBAKTI, SH
Terdakwa:
ANTONIS PASARIBU
38 — 7
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 23 Februari 2021 — Penuntut Umum:
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
MULYADI Bin ALIAS Alm
53 — 21
  • Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Jo.Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;3.
    Bahwa yang menjadidasar hukumkegiatanPerikanan di IndonesiaadalahdalamUndangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahanAtas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikananyangtelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja besertaperaturanpelaksanaanya;Bahwaberdasarkan PermenKP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 8 ayat (1),(2),dan (3) kelompok alat penangkap ikan (API) yang temasuk pukat hela(trawls) dan berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perikanan nomor
    mesh size 1,75 = Inci(Satukomatujuhpuluh lima) dan panjangTaliRis Atas < 30 M (tigapuluh meter)hanyadapatdioperasikandengankapal> 30 GT (tigapulun gross ton) padajalurpenangkapan ikan Wilayah IIldengan WPPNRI 718;Bahwa benar sebagaimana pendapat ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si.terhadapkegiatan penangkapan ikan yang telahdilakukan oleh kapalBinabersatu 063/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH danBina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapatdipersangkakanmelanggar UU RINo. 31Tahun 2004
    TentangPerikanan sebagaimana di ubah dalam Undangundang Republik IndonesiaNomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana di ubah dalam Undangundang Republik Indonesia Nomer 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim
    kantong> 1,75 Inci(satukomatujuhpuluh lima) dan panjangTaliRis Atas < 30 M (tigapuluh meter)hanyadapatdioperasikandengankapal> 30 GT (tigapuluh gross ton) padajalurpenangkapan ikan Wilayah IIldengan WPPNRI 718;Menimbang bahwasebagaimana pendapat ahli PRIMA EKO YURIZTA,S.Si., M.Si. terhadapkegiatan penangkapan ikan yang telahdilakukan olehkapalBina bersatu O63/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KMAISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIARdapatdipersangkakanmelanggar UU RI No. 31Tahun 2004
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 07-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 27 September 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
H. Heri Salili Alias H. Zainuddin Malindu Alias H. Ere
45 — 10
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 31-12-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 3/PID.SUS-PRK/2018/PT JAP
Tanggal 16 Januari 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
22 — 15
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telahmengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 27 Nopember 2018 yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagaiberikut :1.
    Menyatakan MUHAMMAD YUNUS selaku nakhoda KMN PANDANGAN 02telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPerikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) JoPasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-02-2023 — Putus : 08-03-2023 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 8 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.Agusjayanto, S.H., M.H
2.Anak Agung Anisca Primadwiyani, S.H
Terdakwa:
Mirsandi Mansa alias Sandi
35 — 18
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 395/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
I GEDE WILLY PRAMANA, SH
Terdakwa:
1.IMAM ASROFI
2.CANDRA LUKY PERMANA
42 — 9
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.MUCHAMMAD ARIFIN, SH
2.MONICA SEVI HERAWATI, SH
Terdakwa:
1.SYAFRIANDI PGL ANDI Bin DAMIRIS
2.SUHATRIL PGL ISUL Bin NURDIN
82 — 24
  • ZAL (DPO) berhasil kabur melarikan diri;Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 jo.
    tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    Para Terdakwaharuslahmempertangggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 jo Pasal 9UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.
    Bahwa jika dibca dengan seksama rumusanketentuan Pasal 85 jo Pasal 9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat diketahuijika penjatuhan pidana penjara dan denda menurut ketentuan Pasal 85 jo Pasal9 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana diubah dan ditambah dengan
    UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Majelis Hakim menjatuhkanpidana penjara dan denda sekaligus.
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 12-12-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Liw
Tanggal 2 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG SUSANTO, S.H.
Terdakwa:
1.KHONNADIR Alias HON Bin MARHAYAN
2.RICE YOWANDA Alias ICE Binti SWANDI MENARIS
73 — 0
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 01-03-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sit
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Mukhamad bin Sira
53 — 6
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 23-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 19-08-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 625/Pid.Sus/2024/PN Tjk
Tanggal 14 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
EKA AFTARINI, S.H., M.H.
Terdakwa:
ADE ILHAMSYAH Bin TAMBAT BETRIK
11 — 12