Ditemukan 26458 data
66 — 67
JANGGA PERSADA VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN 2017 , CS
KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAANBAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAANLEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS Il ARANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN = 2017berkedudukan di Jalan Juang 45 No.209 Rantauprapat,Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;2. CV PANGAN INDO, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No.7Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh : HOMBAR H.
98 — 21
YEN HENDRI; MELAWAN KETUA POKJA VI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAAN 2012;
ENDEMAG FOIL; Alamat : Anggrek Permai, RT/RW. 006/006, Kelurahan Pangkalan Petai,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam; Selanjutnya disebut s@bagdl 9 esses ee ere cerePENGGUGATKETUA POKJA VI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAMTAHUN ANGGARAAN 2012, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan KotaBatam, Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK23/HK/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012,memberi kuasa kepada ; Hal dari 7 hal Putusan No : 13/G/2012/PTUNTPI1.NamaKewarganegaraanJabatanAlamat2
tanggal 31 Agustus 2012 ternyataPenggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita AcaraPemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalahSURAT KEPUTUSAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN
82 — 0
PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Cabang PEMATANG SIANTAR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM)
70 — 15
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL KOTA SURAKARTA VS UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PT. PNM, KLATEN
RayaTunggulsari Rt. 03, Rw. 16, KelurahanPajang, Kecamatan Laweyan, KotaSurakarta; DisebutSCDALAL.. 0... eee eee e cece eee e ence een e ees PENGGUGAT; MELAWAN; UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PT.PNM, KLATEN, Alamat Bareng Wetan,Klaten;DisebutSCDAGAL.. 0. eee e cece cence ence ene ees TERGUGAT; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT >"Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Nomor : 80/Pen.Pdt.G/2013/PN.KLT., tanggal 04 September 2013 dan tanggal 01 Oktober2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
256 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERMODALAN NASIONAL MADANI UNIT LAYANAN MODAL MIKRO UNIT BATULICIN, dkk.
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAYEKTI VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNITLAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) KANTOR UNIT KEDIRI
73 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO), UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) TANJUNG PURA,
136 — 123
PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Selatan
125 — 34
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP),KABUPATEN KAPUAS HULU; PT. MUTIARA GHINA KHATULISTIWA;
69 — 12
PT KREASINDO PUTRA BANGSA;KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016;
29 — 5
Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM), - Delanggu, DKK
Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Unit Layanan Modal Mikro(UlaMM), Delanggu, alamat JI. DelangguRaya No. 296, Sabrang, Delanggu,Kab. Klaten,Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 103/Pid.G/2014/PN Klinyang selanjutnya disebut sebagai wan nneeenn enn eee TERGUGAT (PIHAK KEDUA) ;2. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Badan Pertanahan NasionaldiJakarta C.q. Kepala Kantor PertanahanWialayah Jawa Tengah di Semarang C.q.Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKlaten, yang beralamatkan di JI.
67 — 25
ASTER PERKASAKETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) POKJA I KABUPATEN ROKAN HULU TH 2015
MAHUDUN SARICIPTA UTAMA;4.Bahwa setelah proses pembukaan sampul dan harga penawarankemudian Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten RokanHulu Tahun Anggaran 2015 menerbitkan Berita Acara Hasil PelelanganPutusan Nomor : 47/G/2015/PTUNPbr. Halaman 7 dari59 halaman(BAHP) Nomor : 12.G/ULPPOKJA 1/IX/2015tanggal 26 September 2015Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya (Rokan HuluExpo 2015) dengan Calon Pemenang atas nama PT.
Atas dasartersebut Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan yang tidaksesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;6.
Atas dasar tersebutPokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu TahunAnggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan tidak sesuai denganaturan dan ketentuan yang berlaku; 7.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah mengenai DokumenPemilinan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015)Nomor 12/ULP POKJA 1/IX/2015 Tanggal 15September yang terdapat pada (www.lpse.rokanhulukab.go.id) adalahmenggunakan standar dokumen pengadaan barang (objek sengketa aquo
Atas dasartersebut Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan HuluTahun Anggaran 2015 telah melaksanakan teknis pelelangan tidak sesuaidengan aturan dan ketentuan yang berlaku;9.Bahwa penyimpangan prosedur lainnya adalah Dokumen PemilihanPekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya (Rokan HuluExpo 2015) yang Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenRokan Hulu Tahun Anggaran 2015 sampaikan adalah merupakan standardokumen pengadaan barang yang tidak terdapat persyaratan yangdiwajibkan
Namun Pokja 1Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran2015 tetap mengabaikannya, atas dasar tersebut pelaksanaan prosespelelangan Pekerjaan Belanja Sewa Tenda dan Kelengkapan Lainnya(Rokan Hulu Expo 2015) tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yangberlaku;13.
129 — 35
PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Selatan
157 — 67
BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAROS
BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAselanjutnya disebut TERMOHON.>Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah Me@mbaca: 222 nnn nnn nn nn nnn nnn n nnn en nn nen nnn nee1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 01/G/KI/PEN.MH/2018/PTUN.Mks., tanggal 12 Februari 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim 2.
Bahwa apabila obyek sengketa tidak ditunda maka penggungattidak akan mendapatkan apa yang dimohonkan oleh penggugatterhadap Pemerintah Kabupaten Maros pada Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kab. Maros, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan pengawasannya sebagaimana dalam Angaran Dasar LSM PEKAN 21, Pasal 4 danV. Dasar Gugatan (Posita);Adapun hal yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut:1.
Bahwa, Tergugat dalam Putusannya Nomor: 001/I/KIPSS/2018,tanggal 10 Desember 2018 yang diucapakan dalam sidangHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.terbuka untuk Umum pada hari Jumat, tanggal 14 Desember2018, tidak berdasar kepada UndangUndang No. 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Informasi yang diajukan Penggugat kepada Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Maros adalah Informasi Publikyang tidak dikecualikan sebagaimana pada
Bahwa, dalam persidangan kedua pada tanggal, 22 Februari2018 Kuasa Hukum Termohon Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Maros yang ditujukan KepadaMajelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi SeLatan,dalam tanggapannya Kuasa Hukum Termohon menanggapiPerkara Registrasi No. 068/AJPSI/KISS/I/2018 sehingga KuasaHukum Termohon keliru menanggapi perkara yang dimohonkanoleh Penggugat karena Nomor Perkara yang disidangkan olehTergugat atau Mejelis Komisioner Provinsi Sulawesi
Bagian Pembangunandan Layanan Setda Pemkab Maros; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah TerimaBerkas Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:001/BAPSI/I/2018, tanggal 23 Januari 2018, dari H.
76 — 25
Tamako Raya Perdana MelawanUnit Layanan Pengadaan Kab. Bengkalis Kelompok Kerja (Pokja) 1
Il Pekanbaru Riau ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELA W ANKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAANKABUPATEN BENGKALIS, Berkedudukan di jalan Pertanian Kabupaten Bengkalis ;Dalam .........Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. JONNAIDI, S.H, M.H, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;2. MIRZA AFFENDY, S.H, Jabatan Kepala Sub. Bagian. BantuanHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ;3.
TAMAKO RAYA PERDANA ) yangtermuat dalam Lampiran Berita Acara Hasil Kualifikasi Nomor : 06/Lamp/III/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua KelompokKerja ( Pokja ) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten BengkalisB.
KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa dengan dibuat dan ditanda tangganinya Berita Acara HasilEvaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Nomor : 06 / BAPK /ULPMY / PJ.1 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 oleh Ketua KelompokKerja ( Pokja ) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis adalahmerupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara(Beschikking) dan menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dantermasuk dalam daftar Perusahaan Blacklist seperti yang termuatdalam ............dalam Lampiran
Bahwa Penggugat telah mengikuti Prakualifikasi Paket PekerjaanPembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multy Years) dan telahmelengkapi semua persyaratan yang diminta oleh PanitiaPengadaan Barang / Jasa Pokja Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015sebagaimana termuat dalam Dokumen Prakualifikasi padawebsite : http : //lpse.bengkaliskab.go.id ;.
Bahwa fakta hukum setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi padatanggal 30 Januari 2013 dan tertuang dalam Berita Acara Nomor :06/BAPK/ULPMY/PJ,1/I/2013 yang dilakukan oleh PanitiaPengadaan Barang / Jasa Pokja 1 Unit Layanan PengadaanKabupaten Bengkalis, Penggugat telah memenuhi semuapersyaratan Administrasi dan Teknis ;4.
ANDRIANTY
Tergugat:
KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PEMERINTAH KAB SUMBAWA
115 — 127
Penggugat:
ANDRIANTY
Tergugat:
KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PEMERINTAH KAB SUMBAWAMeskipun demikian, untuk memahamipekerjaan yang diadakan, Pokja 13 (Tergugat) telah mengajukanpermohonan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LPBJP) Setda Kabupaten Sumbawa sesuai surat NomorPutusan No. 159/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 21 dari 43 halaman08/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, Perihal :Permohonan Tenaga Teknis Konstruksi.
Menyatakan hukum bahwa Penetapan Lelang Nomor 13/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017 yang diterbitkan olehPokja13 Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenSuMbawa adalah Sah 50 nnn enna en en nen en ene nnn en en en enna en snenens4.
AULIA hariSenin, tanggal 03 Juli 2017 Pukul 08:57 yang dikirim melaluiAplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),(Fotokopi dari fotokop)) ;18.Bukti T18 : Surat Jawaban Sanggahan Pokja 13Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor:15/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 04 Juli2017.
Aulia yang diisi (upload) dalam Aplikasi Sistem PengadaanSecara Elektronik (SPSE) pada Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) Kabupaten Sumbawa, (Fotokopi dari fotokop/)24. Bukti T24: Surat Pokja 13 Nomor : 08/Pokja13Konstruksi/DPMPTSP/ VI/2017, Tanggal 6 Juni 2017, perihal:Permohonan Tenaga Teknis Konstruksi, (Sesuai denganasl) ;25.
AULIA a quo,Kelompok kerja 13 Konstruksi Unit Layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawatelah menerbitkan Surat Nomor : 15/Pokja13Konstruksi/ DPMPTSP/VII/2017Perihal jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV. AULIA (vide bukti T18) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P17 = bukti T17 CV.
69 — 19
FELNI CONSTRUKSI MelawanPOKJA III KONSTRUKSI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN ROKAN HILIR
- Tentang : Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 124/DSNMUI/X1/2018TentangPENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN LAYANAN JASAPENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK SERTAPENGELOLAAN INFRASTRUKTUR INVESTASI TERPADUDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUJ) setelah,Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenaikesesuaian syariah atas Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan danPenyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan InfrastrukturInvestasi
Terpadu;b. bahwa Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan PenyelesaianTransaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadubelum ada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) berdasarkanprinsip Syariah ;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalamhuruf a dan b, DSNMUI memandang perlu menetapkan fatwatentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan JasaPenyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta PengelolaanInfrastruktur Investasi Terpadu untuk dijadikan
Obyek Haram adalah obyek perjanjian yang dilarang secara syariahuntuk ditransaksikan.Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nw124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan ... 8 Kedua : Ketentuan HukumPelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian TransaksiEfek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu boleh dilakukandengan syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yangterdapat dalam fatwa ini.Ketiga : Ketentuan tentang Subjek Hukum dan
LPP harus:a. membuat, melaksanakan dan memonitor aturan yang melarangterjadinya pelanggaran prinsip syariah;b. memberikan layanan jasa sesuai dengan prinsip Syariah padakegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek.c. menyediakan fasilitas yang memisahkan Rekening Efek untukkeperluan syariah dengan Rekening Efek untuk keperluan selainsyariah;d. mengarahkan pembuatan Rekening Dana Nasabah (RDN) olehinvestor Pasar Modal Syariah melalui Perbankan Syariah; dane. memberikan layanan jasa sesuai
LPP dapat menyediakan dan mengembangkan sistem dan/atau saranapelaksanaan layanan jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia PV124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan... 9 KelimaPROF. DR. K.H. MARUF AMIEfek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, antara lainCentral DepositoryBook Entry Settlement System (CBEST) danSistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST)..
60 — 51
PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputih banyak
PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputihbanyak yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Randu SeputihBanyak Lampung Tengah;Dalam hal ini di wakili oleh Denny Christyanto, Wisnu Kamulyan,Alphasiddha Yuliantana, Endang Suryana, Rizky Sepriandi masing masing sebagai karyawan PT.PNM (Persero) berdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 29 Agustus 2014 dan telah di Register KepaniteraanPengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah nomor 45/SK/2014/PN.GNStertanggal 16 September
85 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) UNIT AEK KANOPAN