Ditemukan 137043 data
130 — 14
PerdataKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional melawan Hartatik, Dk
128 — 19
-AWALUDDIN BANCIN, dkk melawan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan, dkk.;
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan di KampungGunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil,yang beralamat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten AcehSingkil Jalan SingkilSubulussalam KM 14 Singkil Utara, KabupatenAceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Tugas
2.Jamaludin S. Hut
80 — 11
Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Tugas
2.Jamaludin S. Hut
82 — 26
DHEERAJ MOHAN ASWANI; KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
AN 7ss KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI Ss :Ly :es JAKARTACRCLATAN, yang berkedudukan di Kantor er& x xePertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H.y ya e$ Ai Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 73/.B /2018 APT. TUN.JKTeo weoO 3G= => >SY DEE EEE eee eee Eee$ atGS GSSe 4. Nama RATIO, S.H 5 ennnneeeeeencneeeeecoons< <
Mengabsikan Permohonan Penggugat tentang Penundadi Pelaksanaansurat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota, Arista JakartaoOSelatan Nomor: 1823/12 31.74.500/VII/2017 wySs Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan SyYag wv Nomor: 1823/1231.74.500AV11/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal: wvc y &Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum; eeDalam Eksepsi: s SysvMenolak a a diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya 33>Dalam Pokok Perkara: >1.
Mefigabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyais won enn nnn nen nn nen n nnnoO Oo2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kettia Pelaksana PengadaanY aeRe Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 1823/12mn 31.74.500/VII/2017 tertanggal 13 ih 200 Perihal : Pemberitahuan
393 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, dan 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, tersebut;
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DKK VS PT CITRA ASEAN UTAMA
PUTUSANNomor 2401 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), yangdikelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias ic.Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH PropinsiTahun Anggaran 2009), berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6Fodo Gunungsitoli
Bahwa untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas Tergugat II dan III ic.Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas LasaraTanoseo Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009),maka Tergugat III mengangkat Tergugat I sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor 050/034/K/PUKSek/2009tanggal 15 April 2009;5.
tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan JudexFacti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PEJABAT PELAKSANA
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUSAHAAN BADAN PELAKSANA PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN (BP3) TMII ; SAMTA ; M. KUSNADI, dkk.
173 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA tersebut;
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADO-BITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO BITUNG, DKVSDr. EDISON TATULUS SAB., MAP., M.Min., Ph.D
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADOBITUNG dan atau SEKRETARISPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLMANADO BITUNG, berkedudukan di Kantor PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 AgustusManado;2.
KETUAPELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADOBITUNGdan atau SEKRETARIS PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALANTOL MANADO BITUNG, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Bit. tanggal 20 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);2.
73 — 17
DKK. vs PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA BLENDUNG dan RUMYATI
Nama Jabatan : PANITIA PELAKSANA ~ PEMILIHANKEPALA DESABLENDUNG $Tempat Kedudukan : Desa Blendung, Kecamatan Ulujami, KabupatenPemalang ;selanjutnya disebut sebagai ;.................5.
Tergugat:
1.Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa Boyolali
2.Badan Pelaksana Sinode Gereja Kristen Jawa
111 — 32
., S.H
Tergugat:
1.Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa Boyolali
2.Badan Pelaksana Sinode Gereja Kristen Jawa
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DHEERAJ MOHAN ASWANI VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat danKonsultan Hukum pada Alvon Kurnia Palma & Rekan (AKP& Partners Law Firm), beralamat di Jakarta berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 2 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukan diJalan H. Alwi Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ignatius Ardi Susanto, S.H.
Mengabulkan permohonan Penggugat tentang penundaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;B. Dalam Pokok Perkara:1.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;4.
Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor: 1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Halaman 3 dari 7 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 ~ Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:1823/1231.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 ~ Perihal:Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;4.
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
RASHMEE MAHESH LALMALANI VS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat padaKantor Alvon Kurnia Palma & Rekan (AKP & PARTNERSLAW FIRM), beralamat di DKI Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;Pemohon Kasasi;LawanKETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukandi Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Jagakarsa,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ignatius Ardi Susanto, S.H.
Dalam Penundaan:ileMengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017perinal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;B.
Dalam Pokok Perkara:1.2sAtau:Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Menghukum Tergugat
Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKetua Pelaksana Pengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta SelatanNomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;Halaman 3 dari 6 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Pelaksana PengadaanTanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihal Pemberitahuan PemutusanHubungan Hukum;1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor1821/123.74.500/VII/2017 tertanggal 13 Juli 2017 perihalPemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum;2.
166 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) dahulu BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS) VS MASRAN JASID, dkk.
PUTUSANNomor 1017 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)dahulu BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULUMINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS), berkedudukan danberkantor Pusat di Wisma Mulia Lantai LG, 2123, 2731, 33,3540, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, JakartaSelatan, diwakili olen
Nomor 1017 PK/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan KembaliSATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULUMINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) dahulu bernama BADANPELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI(BPMIGAS) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/Pdt/2012 tanggal 19 Februari 2014 serta Mahkamah Agung akanmengadili Kembali perkara ini
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAKEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)dahulu bernama BADAN PELAKSANA
94 — 21
MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG
PUTUSANNOMOR: 73/B/20 11/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara padatingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara : MOHAMMAD DAWOED, Warga Negara Indonesia, pekerjaanWiraswasta, Alamat Jalan Kauman Nomor50, Lawang 65211, Malang JawaTimur ;Selanjutnya disebut sebagai ;MELAWAN:KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1LAWANG, tempat kedudukan
210 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUSLI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL SERPONG CINERE, dk
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Sofian
91 — 7
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Sofian
68 — 29
Ir.KRISMAN NAINGGOLAN >< BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI) CS
Nomor 566/POT /2018/PT.DKIdibentuk sesuai dengan ketentuan Gapensi, sehingga eksistensi danlegalitas dari Gapensi dapat dipulihkan, atas dasar hal tersebut, makaPenggugat mengajukan gugatan ini;URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM :Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapensi, BPDGapensi Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melaksankan MusyawarahDaerah X di Putri Duyung Ancol Jakarta tanggal 30 November 2016;1.Bahwa, pada tanggal 8 Januari 1959 telah didirikan organisasi dengannama Gabungan Pelaksana
Konstruksi Nasional Indonesia disingkatGapensi bertempat di Desa Tretes, Kecamatan Prigen, KabupatenPasuruan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37 tertanggal 18 Maret2011 tentang Pendirian Gabungan Pelaksana Konstruksi NasionalIndonesia, dibuat di hadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih dan telahdidaftarkan serta teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan dengan No. 91/A/DLL/HKM/201 1/PN.Jak.Sel tanggal 4 April 2011;Bahwa, pada Tahun 2015, Gapensi melakukan Musyawarah NasionalKhusus
(Munasus), mengenai perubahan nama menjadi perkumpulanGabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia yang disingkatGapensi.
Gapensi, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalahbertentangan dengan hukum;Bahwa, melalui tindakannya Tergugat telah melanggar ketentuanhukum, Karena merangkap jabatan yaitu sebagai Pengurus, Pengawasserta sebagai pelaksana kegiatan Musda Lanjutan secara bersamaan.Perbuatan tersebut dilakukan Tergugat dengan membentuk BPS yangmemiliki kewenangan sebagai pengawas, sekaligus sebagai pelaksanakegiatan Musda Lanjutan BPD DKI Jakarta.
;Yang dimaksud Anggota Biasa yaitu Badan Usaha Milik Swasta,Koperasi, Milik Negara, Milik Daerah yang bergerak di bidang usahajasa pelaksana konstruksi dan telah mendapatkan pengesahanmenurut hukum di Negara Republik Indonesia;Berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1 Anggaran Dasar tersebutPenggugat sebagai Anggota Biasa harus bertindak mewakili BadanUsaha yang terdaftar di keanggotaan Perkumpulan Gapensi;Bahwa Penggugat mendalilkan /egal standing sebagai AnggotaPengurus pada Badan Pimpinan Cabang (
31 — 12
Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
BUMOEACEH RAYA PUSAKA telah melalui proses sertifikasi pada LEMBAGAPENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dengan nomor registrasi2.1117259101008906, jenis usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengansifat usaha umum, berdasarkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan UsahaJasa Pelaksana Konstruksi maka perusahaan ini memiliki Kapasitas untukmelaksanakan Jasa Pelaksana Untuk Perumahan Tunggal dan Koppel,Bangunanbangunan non perumahan lainnya beserta denganSubkualifikasi Gred 5 dan Subklasifikasi 21001 dan 21005
Oleh karenanyaHalaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 34/Padt.G/2018/PN Bna10.11.12.13.sangatlah patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatanhukum Tergugat yang telah mengeluarkan SPMK adalah Sah danBerkekuatan Hukum ;Bahwa kemudian pada dictum ketiga SPMK, dinyatakan alokasi anggaranuntuk pembayaran Pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan dialokasikan olehTergugat melalui Anggaran/ dana Belanja Tidak terduga Tahun 2010 ;Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang dimaksud dalamSPMK
Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 8, poin 9, dan poin 10,dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA) yang pada saat itu dijabat oleh Drs.
nama IHSAN (Penggugat) dan juga oleh PenggunaAnggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas namaJARWANSYAH, SPd, MAP, MM (Tergugat), dengan nilai Pekerjaan yangdibulatkan sebesar Rp 1.332.109.000, (Satu milyar tiga ratus tiga puluhdua juta seratus sembilan ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatanganioleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Acehatas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM dan juga DAFTARKUANTITAS DAN HARGA yang ditanda tangani pihak pelaksana
DI PASAR ANGKUPKABUPATEN ACEH TENGAH yang dilaksanakan oleh penggugat padaTahun 2010 sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret2013 dengan nilai Rp 1.332.109.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluhdua juta seratus sembilan ribu rupiah), telah dibayarkan seluruhnya olehBadan Penanggulangan Bencana Aceh (Penggugat) sesuai denganBerita Acara Pembayaran Nomor: 005/BAP/BPBA/2013 tanggal 14Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak pelaksana
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Firmandes
126 — 8
Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Firmandes
72 — 27
Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh
BUMOEACEH RAYA PUSAKA telah melalui proses sertifikasi pada LEMBAGAPENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dengan nomor registrasi2.1117259101008906, jenis usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengansifat usaha umum, berdasarkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan UsahaJasa Pelaksana Konstruksi maka perusahaan ini memiliki kKapasitas untukmelaksanakan Jasa Pelaksana Untuk Perumahan Tunggal dan Koppel,Bangunanbangunan non perumahan lainnya beserta dengan SubkualifikasiGred 5 dan Subklasifikasi 21001 dan 21005
Oleh karenanyasangatlah patut dan wajar apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatanhukum Tergugat yang telah mengeluarkan SPMK adalah Sah danBerkekuatan Hukum ;Bahwa kemudian pada dictum ketiga SPMK, dinyatakan alokasi anggaranuntuk pembayaran Pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan dialokasikan olehTergugat melalui Anggaran/ dana Belanja Tidak terduga Tahun 2010 ;Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang dimaksud dalamSPMK maka PT.
Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 8, poin 9, dan poin 10,dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA) yang pada saat itu dijabat oleh Drs.
Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatanganioleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Acehatas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM dan juga DAFTARKUANTITAS DAN HARGA yang ditanda tangani pihak pelaksana atasnama IHSAN (Penggugat) dan juga oleh Pengguna Anggaran (PA)Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd,MAP, MM (Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah membuatSurat Perjanjian Kerja = (Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13
DI PASAR ANGKUPKABUPATEN ACEH TENGAH yang dilaksanakan oleh penggugat padaTahun 2010 sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 005/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret2013 dengan nilai Rp 1.332.109.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluhdua juta seratus sembilan ribu rupiah), telah dibayarkan seluruhnya olehBadan Penanggulangan Bencana Aceh (Penggugat) sesuai denganBerita Acara Pembayaran Nomor: 005/BAP/BPBA/2013 tanggal 14Maret 2013 yang ditandatangani oleh pihak pelaksana
56 — 22
MOHAMMAD DAWOED vs KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1 LAWANG
Selanjutnya disebutsebagai pihakPENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SMA NEGERI 1LAWANG. Tempat Kedudukan di Jl. Pramuka Nomor = 152Lawang Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberi kuasa1. HERY IRIYANTO, SH, M.Si.3. SUBUR HUTAGALUNG, SH,M.Hum. ; eee4. LIS SETYANINGSIH,SH. ; er ee rrr ee re eee eee ee5. BARUNA FIRMANSYAH,SH. ; eee reece eee6.