Ditemukan 26473 data
302 — 212
KARISMA CIPTA TUNGGAL Melawan POKJA PEMILIHAN XIIA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KOTA SEMARANG
Jalan Puri Anjasmoro Blok DD 5/12 (Niaga CenterLt.03) Semarang, Jawa Tengah;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor1025.77/SK.G.07/TUN tanggal 15 Juli 201 9;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;POKJA PEMILIHAN XIIA BAGIAN LAYANAN PENGADAANBARANG/JASA KOTA SEMARANG berkedudukan diJalan Pemuda 148 Semarang;Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :183/733/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 telah memberikankuaSa Kepada ==92 nanan neaterHalaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor :58/G/2019/PTUN.SMG1
Tahun 2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, knhususnyaBab V tentang Tenggang Waktu dan Pasal 5 Ayat (1), sehinggagugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Semarang;Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMGKEPENTINGAN Bahwa Keputusan dan/atau Penetapan Pemenang PekerjaanPeningkatan Sistem Polder Tawangmas Madukoro, oleh PokjaPemilihnan XIIA Bagian Layanan
c ncnBahwa Penggugat memiliki surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK)dengan Nomor : 1.3374.2.00017.005669, sebagaimana yangditerbitkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal PelayananTerpadu Satu Pintu) Kota Semarang;Bahwa Penggugat memiliki sertifikat badan usaha (SBU) denganNomor : 0544656, sebagaimana yang diterbitkan oleh LPJK(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksl) ;Bahwa Penggugat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)dengan Nomor : 01.649.442.951 1000;Bahwa Tergugat adalah Pokja XIIA bagian layanan
LINGGARJATI PERKASA 99 pt.Nurcahya Jaya Mandiri Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang terdapat tahapantahapanatau acaraacara yang sudah disusun jadwal waktunya oleh PokjaPemilihan XIIA Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa kotaSOMAlANGj nne nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn cnn ence ncn cneeBahwa dalam pelaksanaan proses lelang paket peningkatan sistempolder tawangmasmadukoro sumber dana APBD (AnggaranPendapatan Belanja Daerah) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019,banyak sekali agenda yang tidak
berjalan sesuai jadwal, jadwaldiundurundur bahkan terkesan lalai dan/atau mengabaikan layananpublik serta Pokja Pemilihan 12a Bagian Layanan Pengadaan BarangJasa Setda Kota Semarang terkesan kurang profesional;Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMG13.
65 — 58
Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) StabatLawanRahimah
UnitRAHIMAH,Layanan Modal Mikro (ULaMM) Stabat,berkedudukan di Jalan Perniagaan No. 37 B,Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat,Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara dalamhal ini memberikan kuasa kepada 1. MukhlisAdeputra Nasution beralamat di Jalan SM. Raja KM.5,5 No. 19, Kelurahan Harjosari Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan, Sumatera Utara, PropinsiSumatera Utara, 2.
64 — 55
PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputih banyak
PT.PNM (Pers) di Jakarta Cq PT.PNM (Pers) unit Layanan modal Mikro Seputihbanyak yang beralamat di Jalan Lintas Timur Simpang Randu SeputihBanyak Lampung Tengah;Dalam hal ini di wakili oleh Denny Christyanto, Wisnu Kamulyan,Alphasiddha Yuliantana, Endang Suryana, Rizky Sepriandi masing masing sebagai karyawan PT.PNM (Persero) berdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 29 Agustus 2014 dan telah di Register KepaniteraanPengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah nomor 45/SK/2014/PN.GNStertanggal 16 September
145 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAID VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANG SIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) PERDAGANGAN
PUTUSANNomor 793 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:SAID, bertempat tinggal di Huta Ill Adil Makmur, Desa AdilMakmur, Kecamatan Bosar Maligas;Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;LawanPT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANGPEMATANG SIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULaMM) PERDAGANGAN, diwakili oleh Pemimpin Cabang PTPermodalan Nasional
211 — 74
Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Indrapura;- Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 1755/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016, tanggal 19 April 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;MENGADILI SENDIRI :- Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Terlapor untuk sebagian;- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menolak Permohonan keberatan selain dan selebihnya;- Menghukum Termohon
PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG PEMATANG SIANTAR Cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) Indrapura LAWANKAMARUDDIN SINAGA
Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq.Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Indrapura, beralamat kantordi Jl. Patuan Anggi Nomor 6 & 6A Pematang Siantar, yang dalam halini diwakili oleh kuasanya : Mukhlis Ade Putra Nasution, RaySepriadi, Iqbal Prameswhara, Gatot Efdi Saputra, Fadel MuhammadDalimunthe, masingmasing Pegawai PT. Permodalan NasionalMadani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq. Unit Layanan ModalMikro (ULaMM) Indrapura, beralamat kantor di Jl.
Unit Layanan Modal Mikro(ULaMM) Indrapura, beralamat kantor di JI.
55 — 7
PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero ) Unit layanan Modal Mikro ( ULaMM ) - PNM Klaten Kota
PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero ) Unit layanan Modal Mikro (ULaMM ) PNM Klaten Kota ; Halaman dari 31 HalamanPutusan Perk.No: 77 /Pdt.G/2013/PN.KIt.Beralamat di Jl.
SabrangRt. 001 / Rw. 005, Desa Karangan, Kecamatan Karanganom,Kabupaten Klaten, melakukan perjanjian kredit dengan PT.Permodalan Nasional Madani Persero yang berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh AgungPrihantoro, selaku Unit Manager dari Unit layanan modal mikro diKlaten kota dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan suratkuasa No. SK680/PNMSDM/ULAMM/ VIUI/2011 oleh karenanyaberhak bertindak untuk atas nama PT.
Permodalan Nasional Madani (Persero)Unit Layanan Modal Mikro Unit Klaten Kota dengan nilai sebesar Rp.113.750.000, ( seratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, tanggal 14Januari 2013, diberi tanda T 8 b ;Foto copy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 272/2013,tanggal 27 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Wawan Priyatmika, SarjanaHukum, Magister Kenotariatan, PPAT Wilayah Kabupaten Klaten, diberitanda T 9a; Foto copy
Permodalan NasionalMadani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro Unit Klaten Kota dengannilai sebesar Rp. 48.750.000, ( empat puluh delapan juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenHalaman 19 dari 31 HalamanPutusan Perk.No: 77 /Pdt.G/2013/PN.KIt.20131415161718Klaten, tanggal 18 September 2013, diberi tanda T 9 c ;Foto copy Surat No. 72/PNMKTKT/V/2013, tanggal 14 Mei 2013, PerihalSurat Peringatan I, dari PT.
66 — 100
PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Solok
89 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) UNIT AEK KANOPAN
95 — 34
KARYA SIAK KECIL MELAWAN KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN POKJA 17 KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017
,Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor :49/G/2017/PTUNPbrkeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada LAW FIRM GUSDIANTO HARME &PARNERTS, beralamat di Kantor Jalan KartamaPerum Negeri Bertuah Blok E Nomor 10 Pekanbaru,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17Oktober 2017, selanjutnya disebutSCDAQAL.... 2... e cece cece cece eect teen teen eens PENGGUGAT;MELAWANKELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADAAN POKJA 17 KABUPATENPELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017,berkedudukan di Komplek Perkantoran
RAHMAN PUTRA PERDANA sebagai pemenang elelang atausebagai peserta lelang yang memiliki Metode PelaksanaanPekerjaan yang relevan dengan pekerjaan yang dimintaTERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak melakukan hal tersebut danmenutupinya serta adanya dugaan potensi praktek terjadinyapersekongkolan yang mana TERGUGAT beralasan ....Tugas danfungsi kami sebagai kelompok kerja layanan pengadaan untukmenjaga kerahasian dokumen pengadaan barang/jasa yangmenurut sifatnya harus dirahasiakan tanpa melihat secarakomprehensif
64 — 0
PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO UNIT PEDAN KLATEN dkk
100 — 75
PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA- KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM
PuteraCipta Kreasi Pratama, berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 46 ,Tanggal 17 Juli 2009, dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary, SH ;Selanjutnya disebut sebagai .................ce cece eee Penggugat ;Melawan:KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku PutriNo. 17, Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1 Demi Hasfinul Nasution, SH,M.Si, Jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kota Batam;2 Nurul Yuni, SH.
secara hukum menurut prosedur dan mekanisme hukum yang berlakuoleh aparat penegak hukum yang berwenang agar supremasi hukum dapatditegakkan ;Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat dan negara serta timbulnyakonsekwensi hukum yang lebih meluas dikemudian hari, maka Penggugat mohonkiranya Bapak Ketua dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan,yaitu pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Ketua Pokja VIUnit Layanan
LayananPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran2012 pada Paket Peningkatan Jalan Bengkong Sadai BukitBeruntung (Lanjutan) Tahun Anggaran 2012 Tanggal 22 Mei 2012,Kota Batam;Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkaraa quo mengabulkan halhal sebagai berikut :DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat KeputusanKetua Pokja VI Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah15Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Surat PenetapanPemenang Lelang pada Paket Peningkatan Jalan Bengkong SadaiBukit Beruntung (Lanjutan) Tahun Anggaran 2012 Tanggal 22 Mei2012, Kota Batam;Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2012 tentang Surat PenetapanPemenang
22Mei 2012, Kota Batam;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Pokja VI UnitLayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran2012 tentang Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Peningkatan JalanBengkong Sadai Bukit Beruntung (Lanjutan) Tahun Anggaran 2012 Tanggal 22Mei 2012, Kota Batam ;Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mengikat Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang yang berisi penundaan pelaksanaan SuratKeputusan Ketua Pokja VI Unit Layanan
62 — 37
Permodalan Nasional Madani PNM (Persero) Jakarta Cq Manager Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)
Permodalan Nasional Madani PNM (Persero) Jakarta CqManager Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)yang berkantor di Jalan Kemiri Amba No.02 02/01Jatibarang Kab. Brebes, Selanjutnya disebut Terlawan / Terbanding ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal14 Pebruari 2013 #No.48/Pdt/2013/PT.Smg tentangPenunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkaratersebut ;2.
KRISTIAN HUTAJULU
Tergugat:
KEPALA KANTOR LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
94 — 33
Penggugat:
KRISTIAN HUTAJULU
Tergugat:
KEPALA KANTOR LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Tergugat:
1.POKJA PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TERPADU (PLHUT) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 ;
2.PPK PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TELHUT Kabupaten Gunungkidul
362 — 164
Dalam Permohonan Penundaan:
Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan:
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUT-GK/IV/2020 tertanggal 17 April 2020 tentang Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kebupaten Gunungkidul Tahun 2020;
II.Dalam Eksepsi:
Menyatakan Eksepsi Tergugat pada Angka 5 tentang Upaya Administratif diterima;
III.
MBA
Tergugat:
1.POKJA PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TERPADU (PLHUT) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 ;
2.PPK PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI dan UMRAH TELHUT Kabupaten GunungkidulSARI PUTRA PRIMA atas nama Direktur:PENGGUGAT telah mengajukan sanggahan baik melalui Elektronikmaupun di buat secara tertulis Nomor: 09 / sanggah / SPP / IV /2020 tertanggal 17 April 2020 Kepada Kelompok Kerja Pemilihan:POKJA PEMBANGUNAN PUSAT LAYANAN HAJI TERPADU danUMRAH TERPADU (PLHUT) Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2020 Perihal: Sanggahan untuk dilaksanakan TenderUlang yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA)Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT)Kabupaten
Brigjend Katamso No. 13Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PaketPekerjaan Kode Tender: 6418170 Nama Tender:Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah TerpaduKabupaten Gunungkidul Tahun 2020;Beralamat Di: Kantor Kementerian Agama KabupatenGunungkidul Jin.
Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL) padaPaket Pekerjaan Pembangunan Pusat Layanan Haji danUmrah Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 besertaTurut Tergugat dan Kelompok Kerja (POKJA) telahmembuat Dokumen Tender dengan Nomor: 1/PIL/PLHUTGK/II/2020 tanggal 12 Februari 2020;2, Pengumuman Lelang yang dilaksanakan padatanggal 30 Maret 2020 melalui Layanan Pengadaan Secaraelektronit (LPSE);3. Download Dokumen tanggal 30 Maret 2020 sampaidengan 3 April 2020;4.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Paket Pekerjaan Kode Tender : 6418170 NamaTender: Pembangunan Pusat Layanan Haji danUmrah Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun2020;13. BuktiP13 : Sesuai dengan aslinyaSurat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H.SARINO, SE.MA.
Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;Bahwa Objek Sengketa (vide Bukti P7 = T.10.a) berupa Berita AcaraHasil Pemilihan Nomor: 07/PIL/PLHUTGK/IV/2020 tertanggal 17 April2020 tentang Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah terpaduKebupaten Gunungkidul Tahun 2020;b.
130 — 14
KREASINDO PUTRA BANGSA;KELOMPOK KERJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016;
154 — 103
Melawan KETUA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Pengadaan Nomor 027/2 Tahun 2016 TentangPenunjukkan Kelompok Kerja (Pokja) Pada Unit Layanan Pengadaan KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2016 (TERMOHON) mengajukan jawaban permohonan dariPEMOHON sebagai berikut : 1.
Mitra Karya kepada Ketua Kelompok Kerja IIIUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KabupatenPekalongan No. 079/MK/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, hal :Permohonan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Termohon melalui website LPSE KabupatenPekalongan yang pada pokoknya berisi : Nama Penyediabarang/jasa : CV. Dadi Mulyo : Harga PenawaranRp.1.634.454.000,00, CV.
Informandum); Surat Kelomok Kerja II Unit Layanan Pengadaan KabupatenPekalongan Kepada Kepala ULP Kabupaten Pekalongan Nomor: 13/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016Perihal : Laporan Pelelangan Gagal (fotokopi sesuai denganaslinya); Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa KabupatenPekalongan Kepada PPK Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pada DPUKabupaten Pekalongan Nomor : 027/145/ULP/VII/2016 tanggal22 Juli 2016 Perihal : Proses Hasil Lelang (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Kepala
Mitra Karya kepada Ketua Kelompok Kerja IIIUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KabupatenPekalongan No. 079/MK/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, hal :Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor : 012/P/FP/2016/PTUNSMGPermohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);23.
Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan menyusun Dokumen Pengadaan, yangmempunyai kewenangan menyusun Unit Layanan Pengadaan.
52 — 47
Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) BinjaiLawanRismawadi
Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Binjai. (sesuai dengan perjanjianNomor : 033/ULMBNJI/PKSUP/IV/11 tanggal 26 April 2011).3. Bahwa Tergugat / Pihak KeIl menyatakan akan membayar seluruh tunggakanpaling lambat 31 Oktober 2016 secara tunai;4.
PARMOKO
Tergugat:
PIMPINAN PT.Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro UlaMM
92 — 16
Penggugat:
PARMOKO
Tergugat:
PIMPINAN PT.Permodalan Nasional Madani Persero Unit Layanan Modal Mikro UlaMM
54 — 54
Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) BinjaiLawanAnita
Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Binjai. (sesuai dengan perjanjianNomor : 033/ULMBNJI/PKSUP/IV/11 tanggal 26 April 2011).3. Bahwa Tergugat / Pihak KeIl menyatakan akan membayar seluruh tunggakanpaling lambat 31 Oktober 2016 secara tunai;4.
Afandhy Mohammad
Tergugat:
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Poso
228 — 90
Penggugat:
Afandhy Mohammad
Tergugat:
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten PosoNama : ABDI DERMAWAN, STKewarganegaraan: Indonesia,Jabatan :Sekretaris Pokja 2 Bagian Layanan PengadaanBarang dan Jasa Sekretariat Daerah KabupatenPoso.Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.4. Nama : KSATRIAIKHSAN S. TAMPAKE, STKewarganegaraan : Indonesia,Jabatan : Anggota Pokja 2 Bagian Layanan PengadaanBarang dan Jasa Sekretariat Daerah KabupatenPoso.Alamat : Jl. Pulau Sumba No. 1 Poso.5.
Bahwa Keputusan Pemenang Lelang yang menjadi OBJEK GUGATANyaitu:a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/RSUDPS/IV 2018 prihal penetapan pemenanglelang PT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April2018;b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/P&KPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangCV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;c) Surat pokja 2 bagian layanan
Menyatakan Batal atau tidak sahnya OBJEK GUGATAN:a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/RSUDPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangPT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/P&KPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangCV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang
Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat:a) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/RSUDPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangPT.BERMUDA MANDIRI BRILIAN tanggal 16 April 2018;b) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan jasaSekretariat Daerah Kabupaten Poso No:01/BLPBJPOKJA2/PPP/P&KPS/IV 2018 prihal penetapan pemenang lelangCV.PERMANA KARYA tanggal 16 April 2018;c) Surat pokja 2 bagian layanan pengadaan barang dan
Surat Pokja 2 bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SekretariatDaerah Kabupaten Poso No. 01/BLPBJPOKJA2/PPP/BKADPSIIV 2018,Perihal Penetapan Pemenang Lelang CV.