Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dariTergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberitahu keberadaanTergugat dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yangdikeluarkan oleh Lurah Sicincin Hilir Nomor 140/195/PemSch/2013tanggal 02 September 2013;10.

Bukti Surate Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUAPayakumbuh Timur pada tanggal 21 September 2012 telah dinazagelen dengan materai secukupnya dan telah dilegalisir olehPanitera serta telah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis, ternyatacocok (P1);e Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/195/PemSch/2013 tanggal 02September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Sicincin Hilir telahbermeterai secukupnya dan dinazegelen (P2);B. Bukti Saksi1.

. , Kota Makassarsebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002tertanggal 11 Maret 2002;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaisuami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selamakurang lebih 13 tahun;3.

Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/50/III/2002 tanggal 11 Maret2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan ..........:00 , Kota Makassar, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebutdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup laludiberi kode P.;B. Saksi:1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama JumiatiBinti Jumeno pada hari Rabu tanggal 30 September 1995 di hadapan PejabatPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo KabupatenJepara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/195/IX/1995 sesuai kutipan Akta Nikahtertanggal 30 September 1995) sebagaimana yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;2.

Foto copy Buku Nikah antara Hartono dengan Jumiati, Nomor : 579/195/IX/1995,tanggal 30 September 1995, (bukti P5);6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3320070808050982 an.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2001 Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan SingkutKabupaten Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor : 195/23/V/2001 SERI QG tanggal 18 Mei 2001;Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 51/Padt.G/2022/PA.Srl2.

Bukti SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/V/2001 SERI QG Tanggal 18Mei 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPelawan Singkut Kabupaten Sarko, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;ll. Bukti Saksi1.

Bahwa menurut hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap hartamilik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal207 HIR jo. Pasal 208 HIR., disebutkan bahwa: Perlawanan pihak ketigaterhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkanketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg;7.

PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA.BjmwotaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara yang diajukan oleh :AHMAD JAZULI, S.Hut alias AHMAD JAZULI bin H.

Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Bjm Halaman 1 dari 11 halDUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 18April 2019 telah mengajukan permohonan Pembetulan Dalam Kutipan AktaNikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasindengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bjm, tanggal 22

DUA PUTRApada hari Selasatanggal 08 Maret 2016sekira pukul 01.00WIB, atausetidaktidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2016 atau masih diHalaman 3 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN Tbkdalam tahun 2016, bertempat di perairan Tanjung Parit KabupatenBengkalisProvinsi Riau (Indonesia),ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat(Malaysia)tujuaan Bengkalis Provinsi Riau (lIndonesia)pada posisi titikkoordinat01 39 195 U / 102 26 658 T yang merupakan WilayahPerairan RepublikIndonesia atau setidaktidaknya

DUA PUTRA yang di nakhodai terdakwa masih dalampelayaran menuju Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) di Perairan TanjungHalaman 4 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkParit KabupatenBengalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi koordinat 01 39 195 U / 102 26 658 T bertemu dengan kapal Patroli Bea CukaiBC. 20008 yang sedang melakukan patroli. Kemudian Komandan kapalPatroli Bea Cukai BC. 20008 memerintahkan nakhoda kapal KM. DUAPUTRA untuk berhenti. Setelah kapal KM.

DUA PUTRA yang dihentikan danditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di Perairan Tanjung ParitKabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisi titik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairan RepublikIndonesia.Perbuatan terdakwa Zulkarnain Bin Samsudinsebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undangundang RI Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabenan.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan

DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 T yaitu berada didaerah perairanRepublik Indonesia.Menimbang,bahwa Kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untukmempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak,melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pasal 102 huruf (a) UU No 17Tahun

DUA PUTRAyang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC. 20008 di PerairanHalaman 23 dari 30Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN TbkTanjung Parit KabupatenBengkalis Provinsi Riau (Indonesia)pada posisititik 01 39 195 U / 102 26 658 Tyaitu berada didaerahperairan Republik Indonesia.Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaterdakwa terdakwa selaku nahkoda KM.

Yang dikaitkanpula dengan ketentuan Pasal 195 HIR Jo pasal 207 HIR Jo Pasal 208HIR dan berdasarkan Buku II MA RI pada halaman 145 disebutkanbahwa "perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sitaeksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR jo Pasal206 RBg";Bahwa berdasarkan jurisprudent dan ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal206 HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR tersebut, maka kami menilaibahwa pihak pelawan bukanlah pihak ketiga yang dimaksud oleh pasaltersebut.

Artinyabahwa oleh karena tanah sengketa sudah dialihkan oleh ibu dari pelawankepada turut terlawan II maka secara hukum tidak ada hubungan hukumapapun lagi antara pelawan dengan tanah sengketa dan kedudukanhukum pihak pelawan dalam perkara a quo secara hukum tidak dapatdinilai sebagai pinak ketiga sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuanpasal HIR tersebut;Bahwa demikian pula apabila ketentuan Pasal 195 HIR Jo Pasal 206 HIRdikaitkan dengan ketentuan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv mengaturhal untuk

Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan ;Dan untuk lebih jelasnya kita dapat mempelajari dan menela'ah bunyiPasal 195 ayat (6) HIR jika hal menjalankan putusan itu dibantah, danjuga jika yang membantah itu adalah orang lain, oleh karena barang yangHalaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 2/Pdt.Bth/2020/PN Dpudisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentangupaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilannegeri yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan

Bahwa dasar pengajuan perkara perlawanan a quo dari Pelawan selakupihak ketiga (derden verzet) yang mempunyai hak atas barang jaminantersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR,dalam buku R.SOEROSO, SH, dengan judul : WHukum AcaraPerdata,Lengkap& Praktis.

Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke5, Mahkamah Agung RI, Tahun2004, halaman 144 s/d 148, dan khusus dalam point 44.1 menentukansebagai berikut :"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoirdan sita eksekusi, hanya dapat dijalankan atas dasar hak milik, jadihanya dapat diajukan oleh pemilik atau orangyang merasa bahwa iaadalah pemilik barangyang disita dan diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195

Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyebutkan :Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu diajukan olehORANG LAIN yang mengakui barang yang disita itu sebagai MILIKNYA,maka hal ituserta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu ;2.

Bahwa dari ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pedoman TugasAdministrasi Pengadilan jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988 tanggal 05 Agustus 1992 jo. No. 306 K/Sip/1962 tanggal 31Oktober 1962, jelas menyebutkan bahwa :"PERLAWAN HANYA DAPAT DIAJUKANATAS DASAR KEPEMILIKAN"5. Bahwa yang menjadi pokok masalah sekarang apakah benar Pelawansebagai PEMILIK ATAS dua bidang tanah SHM No. 2376/Kel.GrogolUtara atas nama Turut Terlawan (DR. OESMAN SAPTA) yang terletak diJin.

tuntutan tersebut sangatberkaitan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dalampersidangan, sehingga dengan demikian oleh karena tuntutan provisi tersebutsangat erat hubunganya dengan tuntutan dalam pokok perkara, maka tuntutantersebut patutlah untuk ditolak.DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terlawan dalam surat jawabanya telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya Pelawan tidak mempunyai kwalitas sebagaiPelawan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan pasal 195

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.

Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno

bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan

Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan

Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.

Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.

;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.

. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.

dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.

(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.

menjadi 2 bidang tanah, masingmasing : SHMNo. 195 seluas: 1.026 M? dan SHM No. 196 seluas : 3.235 M?.. Bahwa Tegrugat (P. M. Lani) kemudian secara tidak Sah Melawan Hakdan Melawan Hukum, menjual tanah milik Penggugat tersebut, kepada :6.a. Sdr. Soemitro Dijoko Oembaran, berdasarkan Surat Pernyatan Tanggal :19 Januari 1989, seharga Rp. 4.500.000, (ic. Akta Jual Beli Nomor : 8/KKU/IV/1983, tanggal : 6 April 1983, Seluas 1.026 M? (SHM.195);6.b. Dan sebidang lagi dijual kepada PT.

Tergugat 3;= Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekarangan SoemitroDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALFRED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilik Tergugat 3 Marcel Fanggidae.= Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

ke Tergugat 3;= Selebah Bar. r n dengan tanah Pekarangan mitrDjoko Oembaran sesuai dengan Sertifikat No. 195 Surat UkurNo. 99/1978 dan juga berbatasan dengan dahulu tanah milikALRFED KRULL beralih ke ALEXANDER ANGI sekarang tanahmilikTerqugat 3 Marcel Fanggidae. = Sebelah Timur dahulunya berbatasan dengan Tanah Milik Sdr.

SOEMITRO DJOKO OEMBARAN, SESUAI DENGAN SERTIFIKAT NO. 195 SURAT UKUR NO. 99/1978 DAN JUGA DENGAN JALAN MENUJUKE GUDANG MINYAK, sesuai dengan dalil Penggugat pada Petitum Poin3.

dan SHM 196 yaitu tanggal saatTergugat mengusulkan pemecahan SHM No. 15 kepada BPN atau setidaknyatanggal diterbitkannya kedua SHM, atau lebih mundur lagi yaitu setidaknya tanggalTergugat menjualkannya pada orang lain;Bahwa untuk menentukan tanggal tadi perlu dilihat pada tanggal Tergugat mengusulkan pemecahan SHM 15 menjadi SHM 195 dan 196 atau setidaknyatanggal terbitnya SHM 195 dan 196, akan tetapi kedua Sertipikat tersebut tidakmenjadi alat bukti surat olen Para Pihak, sehingga harus dilihat

persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 29 April 2015 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 29 April 2015dengan register perkara nomor 0852/Pdt.G/2015/PA.Ngj mengajukan halhal sebagaiberikut:1 Bahwa pada tanggal 02 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan AktaNikah Nomor : 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 195/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo, KabupatenNganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokan dengan aslinya yangternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 3518192903870002tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan CatatanHal. 3 dari 16 hal.

Putusan Nomor 852/Pdt.G/2015/PA.Ngj.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo,Kabupaten Nganjuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/01/VI/2012, tanggal 04Juni 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan darisebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Jenis kelamin Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama Islam.Alamat tempat tinggal =: Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Ujung Berung Bandung.Terdakwa tidak ditahan.PENGADILAN MILITER I09 BANDUNG tersebut di atas :Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP44/A41/IX/2014tanggal 15 September 2014.Memperhatikan: 1.DeMendengarSurat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif I Kostrad selakuPapera Nomor : Kep/97/X1/2014 tanggal 10 Nopember 2014.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195/K/AD/H09/11/2015 tanggal 20 Februari 2015 didepan sidang yangdijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Halhal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keteranganketerangan para saksi di bawah sumpah.Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yangpada pokoknyaa.

Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara iniTerdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD denganpangkat Prada NRP. 31110372830790 Prajurit aktif TNI AD saatterjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagaianggota Yonzipur 9/1 Kostrad dan belum diberhentikan dari dinasmiliter atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa9melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatusmiliter.3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/195

Bahwa dalil Penggugat pada point 14 adalah adil yang tidak benar danmerupakan bentuk pengingkaran terhadap fakta yang terjadi sebab ketikaTergugat mengajak Penggugat untuk musyawarah Penggugat selalumenghindar dan selalu beralasan sibuk;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg., tanggal 10Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 120/PDT/2013/PT K, tanggal13 Desember 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2014 kemudian terhadapnyaoleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 07 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasiNomor 195

No.1204 K/Pdt/2014Keberatan Kedua: Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang telahmemberikan pertimbangan hukum (mengadopsi kembali putusanPengadilan Negeri Kelas .A Kupang Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Kpg): Bahwa dalam putusan Nomor 120/PDT/2013/PT K, Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang yang dalam amar putusannya menguatkanputusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kupang adalah pertimbanganyang keliru, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi memeriksakembali berkas perkara secara keseluruhan

Tanah kebunseluas +1,76 Ha (417600 M2) tercatat a.nAmaq Ritawang No.pipil 1504 No.persil 195, klas Ill,terletakdiorongPekendangan,Ds Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgsela,Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut; sebelah Utara : Jalan sebelah Selatan : pasar; sebelah Timur : jalan;e sebelah Barat : lapangan/tanah H.H4asan/tanah4 Pp.Mijok;5.3. Tanah sawah seluas + 20 are (2000M2), tercatat a.n.

Tanah kebunseluas +1,76 Ha (417600 M2) tercatat a.nAmaq Ritawang No.pipil 1504 No.persil 195, klas Ill,terletakdiorongPekendangan,Ds Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgsela,Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut; sebelah Utara : Jalane sebelah Selatan : pasar; sebelah Timur : jalan; sebelah Barat ; /tanah H.H4asan/tanah4Pp.Mijok;Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1296/Pdt.G/2019/PA.Sel5.3. Tanah sawah seluas +20 are (2000M2), tercatat a.n.

Tanah kebunseluas +1,76 Ha (417600 M2) tercatat a.nAmaq Ritawang No.pipil 1504 No.persil 195, klas Ill,terletakdiorongPekendangan,Ds Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgsela,Kabupaten Lombok Timur, dengan batasbatas sebagai berikut; sebelah Utara : Jalane sebelah Selatan : pasar; sebelah Timur : jalan; sebelah Barat : /tanah H.H4asan/tanah4Pp.Mijok;5.3. Tanah sawah seluas +20 are (2000M2), tercatat a.n.

Basyari dahulu sebagai Tergugat mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 2Pebruari 2002 Nomor : 195 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembalidahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasidengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 1939 telah terjadi akad nikah seorang lakilakibernama H.

Menolak gugatan Penggugat selebihnya;10.Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat dan Tergugatberkepentingan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertamasecara tanggung renteng sebesar Rp. 185.000,(seratus delapan puluhlima ribu rupiah);11.Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya bandingsebesar Rp. 68.000,(enam puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal12 Februari 1998 Nomor : 195 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukumtetap adalah sebagai berikut

Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,(lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal12 Februari 1998 Nomor : 195 K/AG/1995 diberitahukan kepada paraTergugat/Terbanding/para Termohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 1998kemudian terhadapnya oleh para ahli waris Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

dan saksisaksi;Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2017/PAKisTENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan RegisterNomor 590/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 12 Juli 2017, yang isinya padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Istri sah Tergugat yang menikah secara agama islamyang dilangsungkan di kantor Urusan Agama kecamatan Lima PuluhKabupaten Batu Bara di bawah catatan Nikah No. 195

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Be Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana ternyata dari kutipan akta Nikah nomor : 195/88/II/20112tertanggal 27 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya3. Menetapkan / Menjatuhkan Thalag 1 ( satu) Bain Sughro dariTergugat kepada Penggugat4.

BUKTI TERTULIS Fotokopi Duplikat Buku CKutipan Akta Nikah, Nomor:195/88/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara, tanggal27 Juli 2017, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkanHalaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2017/PAKisdengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakimdiberi tanda bukti P.1; Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1219LT240720150001atas nama Anak sebagai anak kandung