PT NINDYA KARYA (Persero) VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG selaku KUASA ANGGARAN cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG DAN PT DWI ELTIS KONSULTAN

Biro Hukum dan Organisasi,Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi, Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Humas padaSekretariat Badan PPSDM Kes, Kepala Sub Bagian PertimbanganHukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Kepala SubBagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum dan Organisasi,Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Badan PPSDM Kes,dan Para Perancang Peraturan Perundangundangan pada BiroHukum dan Organisasi Setjen Kementerian

(empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh limameter persegi) yang saat ini digunakan dan dikuasai oleh PoliteknikKesehatan Pangkalpinang terletak di Desa Padang Baru, KecamatanPangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, yang merupakan tanah hibahdari Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada PoliteknikKesehatan Pangkalpinang Kementerian Kesehatan.

seorang PPK diluar tahun kegiatandimaksud;Dari penjelasan tersebut di atas jelas terlihat banhwa pihak yang menjadisubjek pertanggungjawaban tidaklah tepat, karena pekerjaan PembangunanGedung Pendidikan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012, sedangkanPPK dalam gugatan ini tidak jelas menunjuk PPK tahun kegiatan kapan yangdimaksud;Sehingga jelas Penggugat tidak memahami pertanggungjawaban hukumatas tugas dan tanggung jawab seorang PPK, maka dengan demikian tidaktepat Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian

Kesehatan RepublikIndonesia cq Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Pangkalpinang selakuKuasa Pengguna Anggaran cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaSatuan Kerja Politeknik Kesehatan Pangkalpinang dapat dimintakanpertanggungjawaban oleh Penggugat;Untuk itu jelas gugatan Penggugat yang menjadikan Pemerintah RepublikIndonesia cq Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Satuan KerjaPoliteknik Kesehatan Pangkalpinang selaku Kuasa Pengguna Anggaran cqPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja

., M.H.NIP : 19801118 2010121 001Jabatan : Kepala Sub Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum, SetditjenPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.Nama : ROIMON INDIARKO, S.H.NIP : 19811006 200912 1 001Jabatan : Staf Bagian Hukum, Setditien Perkeretaapian, KementerianPerhubungan.Halaman 9 dari 48 Putusan Perkara No 33/Pat.G/2019/PN Byl4.

Nama : YUSTINUS DANANGR., SH, MS.cNIP : 19810612 2006040 1 001Halaman 10 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan: Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Perhubungan.: YENNESI ROSITA, S.H., M.Hum: 19660716 199503 2 001:Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: WANDES T.

Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: RIEZKY FATMAWATI, S.H.: 19851210 200712 2 002: Staf. Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.: 19830110 201012 1 002: Staf.

Bagian Hukum, Sekretariat Direktorat JenderalPerkeretaapian, Kementerian Perhubungan.: GUNADI RAHARJO: 19811208 200604 1 002: Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Teknik PerkeretaapianKelas Wilayah Jawa Bagian Tengah, KementerianPerhubungan.: HARI SUSANTO: 19790920 200604 1 001: Kepala Seksi Prasarana Balai Teknik Perkeretaapian Kelas Wilayah Jawa Bagian Tengah, Kementerian Perhubungan.: IN NOVI TAMALA: 19910430 201503 2 003Halaman 12 dari 48 Putusan Perkara No 33/Padt.G/2019/PN BylJabatan : Staf Balai

Teknik Perkeretaapian Kelas Wilayah Jawa BagianTengah, Kementerian Perhubungan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan PenitipanGanti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan Pemeriksaanpersidangan dilakukan tanpa menempuh prosedur mediasi sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,namun Hakim tetap mengupayakan

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUALKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur MerekDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, FATHLURACHMAN,S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24Tangerang Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADISUPANTO, S.H., M.H., dkk, Para PNS pada Direktorat MerekDirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia

Yurisprudensi Putusan MARINomor 2884 K/Pdt/1984);Eksepsi gugatan Penggugat dan II obscuur libel (tidak jelas):17.18.19,Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dan II telah menarik pihak DitjenHKI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat II;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat dan II pada petitum angka 8 yangpada pokoknya meminta agar Menghukum dan memerintahkan kepadaTergugat II untuk tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan dalam perkaraini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek.

Namun dalampetitum gugatan angka 9 hanya Tergugat yang dihukum membayar biayadalam perkara ini, sedangkan pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum danHAM RI sebagai Tergugat II tidak dihukum untuk membayar biaya perkara;Bahwa sejatinya secara yuridis, dalam hal ada lebih dari satu Tergugat,maka untuk menentukan siapa Tergugat , Tergugat Il dan seterusnya harusmelihat pada derajat perbuatan dan pertanggungjawaban masingmasingTergugat.

Sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke mukaPengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat, dan akandihukum secara condemnatoir,Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat dan II a quo adalah tidak jelas danrancu, apalagi faktanya kedudukan pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum danHAM RI adalah bukan sebagai pemilik merek terdaftar dan tidak pernahmenikmati keuntungan ekonomi dari penggunaan merek tersebut.Kedudukan pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI juga adalahinstansi satusatunya

Dengan demikian pengabulanpermohonan pendaftaran merekmerek Tergugat /nlitis bukanlah merupakankesalahan, sehingga pihak Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI tidakdapat dihukum secara condemnatoir, melainkan hanya dapat dinukum secaradeclaratoir.

SHMNomor : 3414 Batu Merah (Ganti Blangko) atas nama MARTHENHENTIANA pada tahun 2010 adalah sangat bertentangan dengan pasal139 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KETENTUANPELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997Tentang PENDAFTARAN TANAH* untuk penerbitan Sertifikat penggantiHal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT AMBtidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan Nomor Haktidak diubah, ternyata KEPALA KANTOR KEMENTERIAN

KKANTOR WILAYAHKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Maluku maupun KEPALA KANTOR KEMENTERIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KotaAmbon, Provinsi Maluku telah mengakibatkan KEIKUTSERTAAN maupunTELAH MEMBANTU terjadinya Perbuatan Melawan Hukum olehANTHONI SOSELISA dan MARTHEN HENTIANA yang telah menimbulkankerugian bagi diri Para Pelawan, karena Perbuatan Hukum tersebutmustahil terjadi tanoa ikut sertanya maupun adanya bantuan dari KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGRARIA DAN TATAHal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT AMBRUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Provinsi Maluku maupunKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN.

Desa Batu Merah tanpamempunyai alasan hukum yang benar, Pelanggaran terhadap PerubahanPenggunaan Tanah Pertanian/Perkebunan ke Non Pertanian sebabMARTHEN HENTIANA mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa sebelumdiadakan transaksi jual beli atas SHM No.97/Desa Tantui dari saudaraANTHON SOSELISA terlebin dahulu harus mengetahui keberadaan letakdan kedudukan Desa Tantui dimaksud, namun berdasarkan permohonanpergantian blangko Sertifikat tanggal 18 Maret 2010 saudara MARTHENHENTIANA mohon KEPALA KANTOR KEMENTERIAN

di dalamgugatannya ;Bahwa apakah dibenarkan dari aspek hukum suatu objek yang samapersis dapat dilakukan Penetapan Eksekusi kedua (2) kalinya setelahPengadilan yang sama telah melakukan Penetapan Eksekusi ;Bahwa Pelawan belum menerima pemberitanuan dari Kepala KantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional KotaAmbon, Maluku tentang objek eksekusi dalam perkara tersebut, sejakpermohonan pengembalian batasbatas oleh Pelawan, akan tetapimenurut informasi diterima Pelawan, Kantor Kementerian

;
2.TOTOK YANTONO ;
3.NURLIANA ;
Tergugat:
3.RUDY HARTONO KAWI KURNIAWAN ;
4.VIVI TIRTO JUNITA ;
Turut Tergugat:
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM)) R.I. cq. Notaris Situbondo : NANSIJANI SOEHANDJAJA (Pindah ke Surabaya) cq. Notaris Situbodo : IRENE SWANDAYANI S, S.H. (Pensiun) cq.

(Pensiun) ;
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM)) R.I. cq. Notaris Surabaya A. KOHAR, S.H. (Pensiun) cq. Notaris Surabaya : NY. Hj. TRINING ARISWATI, S.H. , selaku Pemegang Protokol Notaris Surabaya : A. KOHAR, S.H. (Pensiun) ;
6.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KEMENTERIAN ATR/BPN) R.I. cq. P.P.A.T.

i. 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan Kementerian Agama Kecamatan Cilincing Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara

j. 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan Departemen Agama Kecamatan Koja Kantor Urusan Agama Koja Jakarta Utara.

k. 1 (satu) buah stempel warna ungu merk HERO STAM PAD.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

l. 1 (satu) unit Handphone XIAOMI REDMINOTE 2 warna putih dan hitam provider.

seri7167166 dan 1908209.d. 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna goldProvider Simpati dengan Nomor 081315446517.e. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan KOJA JAKARTA UTARADKI JAKARTA.f. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan CILINCING JAKARTAUTARA DKI JAKARTA.g. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan MUIS SUNARYA SAg NIP.150285539.h. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Departemen AgamaKecamatan Cilincing Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara.I. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Kementerian

seri7167166 dan 1908209.d. 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna goldProvider Simpati dengan Nomor 081315446517.e. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan KOJA JAKARTA UTARADKI JAKARTA.f. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan CILINCING JAKARTAUTARA DKI JAKARTA.g. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan MUIS SUNARYA SAg NIP.150285539.h. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Departemen AgamaKecamatan Cilincing Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara.i. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Kementerian

XIAOMI REDMI warna goldProvider Simpati dengan Nomor 081315446517.e. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan KOJA JAKARTA UTARADKI JAKARTA.f. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan CILINCING JAKARTAUTARA DKI JAKARTA.g. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan MUIS SUNARYA SAg NIP.150285539.Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Jkt.Utrh. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Departemen AgamaKecamatan Cilincing Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara.i. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Kementerian

merk XIAOMI REDMI warna goldProvider Simpati dengan Nomor 081315446517.Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan KOJA JAKARTA UTARADKI JAKARTA. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan CILINCING JAKARTAUTARA DKI JAKARTA. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan MUIS SUNARYA SAg NIP.150285539. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Departemen AgamaKecamatan Cilincing Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Kementerian

seri7167166 dan 1908209.d. 1 (Satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI warna goldProvider Simpati dengan Nomor 081315446517.e. 1(Satu) buah stempel yang bertuiskan KOJA JAKARTA UTARADKI JAKARTA.f. 1 (Satu) buah stempel yang bertuiskan CILINCING JAKARTAUTARA DKI JAKARTA.g. 1(Satu) buah stempel yang bertuiskan MUIS SUNARYA SAg NIP.150285539.h. 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan Departemen AgamaKecamatan Cilincing Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara.i. 1 (Satu) buah stempel yang bertuliskan Kementerian

., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-194 AH.04.03-2020. tertanggal 16 Maret 2020 yang beralamat Kantor di HRHP LAWYERS, beralamat di Rasuna Office Park Floor UG, Unit PR-05, Kawasan Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-191 AH.04.05-2022, tertanggal 07 September 2022, yang berkantor di ELQUE & Co. Law Firm, yang beralamat di Senayan Trade Center, Lantai 4, Unit 77, Jalan Asia Afrika, No. 01, Gelora, Jakarta Pusat 10270.

Sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT Harapan Mulya Karya.

Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-142.AH.04.03-2020, tanggal29 Januari 2020, yang beralamat di Ruko Panda RR Square Kav F (Depok Polda DIY) Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY 55284.

Pengurus dan Kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-233, tanggal21 November 2016, yang beralamat di Jalan Kaligarang No. 2 E, Semarang, Jawa Tengah.

., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus
Nomor AHU.AH.04.03-62 tertanggal 5 Mei 2015, beralamat kantor
di Jalan Taman Margasatwa Nomor 32, Jatipadang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan; dan

b. Rahmat Arta Wicaksana, S.H., Kurator dan Pengurus, yang
terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

TerhadapRAB yang telah dirubah tersebut oleh Terdakwa dijadikan data KerangkaAcuan atau Term of References (TOR) dalam usulan Daftar IlsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) proyek pembangunan BP2IP Sorong TahapHal.8dari 451 hal Putusan No. : 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.lll pada RKA PPSDMLBPSDM Kementerian Perhubungan RI TA 2011 keDitjen Anggaran Kementerian Keuangan RI dan pada sekitar bulanDesember 2010 disetujui DIPA PPSDMLBPSDM KementerianPerhubungan RI TA 2011 melalui surat nomor : 0254/02212.1.01

MedanMerdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat sebelum dilaksanakanpengumuman lelang, melakukan pertemuan dengan TOTO ONTOWIRYOyang mengaku sebagai teman FREDDY NUMBERI Menteri PerhubunganRI dan telah mendapatkan restu dari BOBBY REYNOLD MAMAHIT KepalaBPSDM Kementerian Perhubungan RI.

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan SumberDaya Manusia Perhubungan Laut (PPSDML) pada Badan PengembanganSumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI yang jugasebagai KPA berdasarkan Permenhub nomor : KM 06 Tahun 2009 tentang TataCara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan DepartemenPerhubungan mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya :1.

Terhadap RAB yang telah dirubah tersebut oleh Terdakwadijadikan data Kerangka Acuan atau Term of References (TOR) dalam usulanDIPA proyek pembangunan BP2IP Sorong Tahap Ill pada RKA PPSDMLBPSDM Kementerian Perhubungan RI TA 2011 ke Ditjen AnggaranKementerian Keuangan RI dan pada sekitar bulan Desember 2010 disetujuiDIPA PPSDMLBPSDM Kementerian Perhubungan RI TA 2011 melalui suratnomor : 0254/02212.1.01/I/2011 yang didalamnya termasuk anggaranpembangunan BP2IP Sorong Tahap Ill TA 2011 dengan pagu

Medan Merdeka Timur Nomor 5Jakarta Pusat sebelum dilaksanakan pengumuman lelang, menyalahgunakankewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaanpembangunan BP2IP Sorong Tahap Ill TA 2011, dengan melakukan pertemuandengan TOTO ONTOWIRYO yang mengaku sebagai teman FREDYNUMBERI Menteri Perhubungan RI dan telah mendapatkan restu dari BOBBYREYNOLD MAMAHIT Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI.

(KepalaBiro Hukum Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral);2. NURYANTI WIJAYANTI, S.H.,M.H.(Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum,Biro Hukum, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral);g. HERIYANTO, S.H.,M.H. (Kepala BagianHukum, Ditjen Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);4. ANITA WIDOWATI, S.H.,M.H.

(KasubbagPenelaahan Hukum Mineral, Batubara,Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal,Biro Hukum, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral);re FACHRI ARYATI, S.H.,M.T. (KasubbagPertimbangan Hukum Ditjen Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral);8. DWI MULIA HARIANA, S.H. (FungsionalUmum, Biro Hukum, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral);9. RAHMAT FITRIYADI, S.H. (AnalisPermasalahan Hukum, Biro Hukum, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral);10.

(Analis Hukum,Biro Hukum, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral);sbetlea ALDINO WISNU OKTORA, S.H. (AnalisHukum, Biro Hukum, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral);12. PUTRA MAULANA, S.H. (Analis Hukum,Biro Hukum, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral);Halaman 4 dari 193 halaman Putusan Nomor : 47/G/LH/2018/PTUNJKT13. NICO UTAMA HANDOKO, S.H. (AnalisPermasalahan Hukum, Biro Hukum, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral);14. NURUL MAULINA RASYIDAHNASUTION, S.H.

(Analis Hukum, Biro Hukum,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);LS: JAYA KUSUMA WARDANA, S.H.(Penelaah Hukum, Biro Hukum, KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral);16. BUANA SJAHBOEDDIN, S.H.,M.H.(Analis Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);17. LIDYA RAHMAWATI, S.H. (Analis Hukum,Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral);18. WAWAN SUPRIAWAN, S.H.

;d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dane. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;b.

., Advokatadvokat padaKantor Law Office Edu Ginting & Associates, beralamat di HypermallKelapa Gading, Lantai Dasar Blok D8 Nomor 105106, JalanBoulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diKantor Kementerian Keuangan, Gedung Juanda, Jalan Dr. WahidinRaya Nomor 1 Jakarta;Selanjutnya memberi kuasa kepada1.

Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan,;3. Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, KementerianKeuangan;4. Direktur Peraturan Perpajakan Il, Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 56 halaman. Putusan Nomor. 32 P/HUM/2018Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Keuangan, GedungJuanda, Jalan Dr.

Sebaliknyaikan yang dikosumsi banyak penduduk sebesar 19,6% tidak termasukdalam jenis pangan yang tidak dikenai PPN (Data dari Laporan StudiDiet Total, Kementerian Kesehatan Tahun 2014 serta Data SurveiSosial Ekonomi Nasional BPS Tahun 2013, Makalah Keterangan AhliProf. Dr. Hardinsyah, halm. 4 s/d 5, beserta Lampiran 1);Bahwa dari segi pola konsumsi pangan laukpauk, pendudukIndonesia juga mengonsumsi ikan dan berbagai kacangkacanganbukan saja kacang kedelai.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 116/PMK.010/2017 bukanlah peraturan yang bersifatlimitatif, secara jelas hal tersebut termaktub dalam Pasal 2 yangmenyatakan kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokoksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dapat dilakukanpenyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembinasektor terkait;Dengan demikian, kriteria dan/atau rincian Barang KebutuhanPokok dapat setiap saat bertambah atau berkurang sesualdengan barang kebutuhan pokok masyarakat:.

pembinasektor terkait, yang artinya kriteria dan/rincian barang kebutuhanpokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) PMK116/2017 tidak dimaknai terbatas pada 13 (tiga belas) jenisbarang dan memberi ruang kepada publik untuk menyesuaikankriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok sepanjang telahmendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait;Halaman 30 dari 56 halaman.

Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madarasah Berstandar NasionalMadrasah Ibtidatyahn Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor XXXXXXan.XXXXX , yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesiatanggal 8 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzegel sertadicocokkan dengan aslinya (bukti P4);5.

Ijazan Madarasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 NomorMts.XXXXXXXX an.XXXXXXX, yang dikeluarkan Kementerian AgamaRepublik Indonesia tanggal 11 Juni 2016, bermeterai cukup dan telahdinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P5);6.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR~ WILAYAH IXSEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PEKALONGAN, yang beralamat di Jl. Sriwijaya No.1 KotaPekalongan, Berdasarkan surat kuasa Khusus NomorSKU7/MK.1/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal padatanggal 17 Pebruari 2014, dengan register Nomor: 22/SK/Pdt/II/PN.Kdl telah memberikan kuasa kepada Dr. IndraSurya, S.H.,LL.M.

Kementerian KeuanganRI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. KantorWilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan,beralamat di Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan Jawa Tengah ;4. M.

Wahidin Raya,Nomor 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10710, diwakili oleh Plh.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio SerepinaSiahaan, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan dan kawankawan, kesemuanyaberdomisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum SekretariatJenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia,beralamat di Gedung Djuanda , Lantai 15, KementerianKeuangan, Jalan Dr.

., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Mei 2018;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cqDIRJEN KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAHXV DIRJEN KEKAYAAN NEGARA MAKASSAR cqKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG PALOPO, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sudarsono, Plh. DirekturHukum dan Humas DJKN Kementerian Keuangan RI,dalam hal ini memberi kuasa kepada Dula, S. Sos., M.M.

Pertahanan RI, Surat Penujukan Nomor:SP/0010/DN0000/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk PemasaranHasil Produksi PT DI (Persero) berupa Warhead (Smoke) Rocket FFAR2.75 untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI;Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0068/DN0000/02/2014 tanggal 4Februari 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:SP/0001/DN0000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untuk PemasaranHasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor Rocket FFAR 2.75/MK66untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI, Surat Penujukan

Perjanjian Kemitraan Nomor: PTD/0068/DNO0000/02/2014 tanggal 4Februari 2014 dengan Surat Penujukan Nomor:SP/0001/DNO000/01/2014 tanggal 21 Januari 2014 untukPemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero) berupa Motor RocketFFAR 2.75"/MK66 untuk area/wilayah Kementerian Pertahanan RI,Surat Penujukan Nomor: SP/0002/DN0000/01/2014 tanggal 21Januari 2014 untuk Pemasaran Hasil Produksi PT DI (Persero)berupa Rocket FFAR 2.75 dan MK66 serta Motor Rocket FFAR2.75 untuk area/wilayahn Kementerian Pertahanan RI,

Abadi Sentosa Perkasa untuk JasaPemeliharaan Super Puma NAS332 untuk Kementerian Sekretariat NegaraRI. 177.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/093/AS0000/11/2016 tanggal 07 November 2016 tentang PerjanjianKemitraan antara PT. DI dengan PT.

Abadi Sentosa Perkasa untuk Jasa RefurbishmentHelikopter Super Puma AS332 L2 VVIP untuk Kementerian SekretariatNegara RI. 179.1 (satu) bundel dokumen sli Perjanjian Kemitraan NomorPTD/021/AS0000/05/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Perjanjian Kemitraanantara PT. DI dengan PT.

Abadi SentosaPerkasa untuk Pemeliharaan Lanjutan Helikopter Super PumaNAS332 L1 VVIP untuk Kementerian Sekretariat Negara RI. 182. 1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kemitraan Nomor001/AS0000/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang PerjanjianKemitraan antara PT. DI dengan PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602

/2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.5.

/188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.11. 1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan

PT Linggarjati Perkasa.12. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.13. 1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpang

Surat Keputusan Menteri PDT Nomor :001/KEP/MPDT/I/2014 tanggal 2 Januari2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PDT Nomor:176/Kep/MPDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat KPA, PPK, Pejabat Penandatangan SPM danBendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian PDT: Kuasa PenggunaAnggaran :Ir. ARIEF BUDHIONO; Pejabat Pembuat Komitmen MAPRIHUNGGUL PURWANTO, S. Kom; Pejabat Penandatangan SPM Tomas Pambudi,SE.,MM; Bendahara Pengeluaran atas nama Ani Syahani, SH.2.

Khusus Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalTahun Anggaran 2014 yang kemudian dirubah dengan Keputusan KuasaPengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor :132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang PerubahanKeputusan Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/2014 tentang PembentukanPanitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja PengembanganDaerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.Bahwa untuk Dermaga Pamakayo, Kecamatan Solor

Flores timur.Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dibuatberdasarkan laporan akhir, kemudian diserahkan kepada PPKmaupun Tim PHO pada Kementerian PDT.

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan SosilPembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur TransportasiLaut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 NomorHubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran BiayaT.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah TertinggalNomor. 067.01.1.439602/

VPDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa KonsultansiPembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) diDaerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi NusaTenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing Pembangunan Dermaga Penumpangdi Desa Pamakayo, Kec.

turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan TahunAnggaran 2019, sebanyak 211 (Dua Ratus Sebelas) Sekolah DasarNegeri yang ada di Kota Bogor memperoleh Dana Bantuan OperasionalSekolah (Dana BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Kementerian

Pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran;Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS APBN pada jenjang SekolahDasar di Kota Bogor pada tahun 2017, 2018, dan 2019 dilakukan dengancara masingmasing Sekolah Dasar mengisi aplikasi DAPODIK (DataPokok Pendidikan) yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia terkait jumlah peserta didik pada tingkatSekolah Dasar.

Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RImeneruskan data jumlah peserta didik tersebut kepada KementerianDalam Negeri Republik Indonesia, mengingat penyaluran dana tersebutnantinya melalui lembaga Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Apabila dana BOS sudah cair, Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI akan menyalurkannya melalui Rekening Daerah PropinsiJawa Barat dan selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa Barat akanmeneruskan dana BOS APBN tersebut langsung ke masingmasingrekening Sekolah Dasar yang ada di Kota Bogor.Dana BOS APBN akan masuk ke rekening setiap sekolah setiap Triwulan,yaitu :# Triwulan paling akhir tanggal 31 Maret setiap Tahunnya;# Triwulan II paling akhir tanggal 30 Juni setiap tahunnya;# Triwulan Ill dan IV paling

SelanjutnyaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meneruskan data jumlah pesertadidik tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,mengingat penyaluran dana tersebut nantinya melalui lembaga PemerintahDaerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianTahun 2011 yaitu pada :Halaman 5 Put. No.97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

LampiranTahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosialuntuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana BantuanSosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban DanaBantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan DanaBantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin CPemanfaatan dan Pembelanjaan.2.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianTahun 2011 yaitu pada : BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria KelompokPenerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa : Penerimamanfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atauHalaman 29 Put.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianHalaman 34 Put. No.97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tahun 2011pada BAB IV : Persiapan Adminitrasi, huruf C :Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, padaangka 4 yang menegaskan bahwa : RUKK disusun secaramusyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/timteknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat PembuatKomitmen.2.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianTahun 2011pada BAB IV : Persiapan Adminitrasi, huruf C :Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, padaangka 4 yang menegaskan bahwa : RUKK disusun secaramusyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/timteknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat PembuatKomitmen.2.