Ditemukan 226979 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Jabatan. Penyalahgunaan jabatan Kejahatan jabatan Pelanggaran jabatan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 20/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 23 Juni 2016 — HENDRA SUSANTO VS 1. KEPALA KANTOR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG ., 2. PT. SEJAHTERA ABADI SELARAS
142 — 53
  • ;Jabatan:/Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM SekDaerah Kota Bandung ;3.;,Nama :Santosa Lukman Arief, S.H. ;Jabatan:/Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaeraBandung ;4.,.Nama :;Muhammad Qadafi, S.H. ;Jabatan:/Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaeraBandung j==s24=5.,Nama :Herman Hari Rustaman, S.H., S.T., M.Ak. ;Jabatan:/Fungsioanal Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaeraBandung ;6.;Nama:Rani Suhartini, S.H.
    ;Jabatan:/Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat DaeratBandung ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah KotaBandung, berkedudukan di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. PT. SEJAHTERA ABADI SELARAS ;berkedudukan di Jalan Taman Holis Indah No. 24 RT/RW 002/003,Cigondewah Rahayu, Bandung Kulon, Kota Bandung yang berdasarkanAkta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATES (INSA) vs DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) PERIODE 2015 - 2019 DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
267 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 119 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PERKUMPULAN INDONESIAN NATIONALSHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA), tempat kedudukandi Jalan Abdul Muis Nomor 40, Wisma BSG 3A Floor,Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, KotaAdministrasi Jakarta Pusat (10160), yang diwakili olehJohnson Williang Sutjipto, jabatan Ketua Umum, dan LolokSujatmiko, jabatan Sekretaris Umum;Selanjutnya
    Carmelita Hardikusumo, jabatan Ketua Umum, danBudhi Halim, jabatan Sekretaris Umum;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alfin Sulaiman,S.H., M.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Arkananta Vennootschap, beralamat diRDTX Tower Lt 12 Zona F Suite 1201 Jalan Prof Dr SatrioHalaman 1 dari 5 halaman.
    ,LL.M., ACCS, jabatan Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HM.07.0320, tanggal 3 Mei 2016:Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 02-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — 1. H. ANDI HARAHAP, S.Sos., 2. DRS. H. SUTIMAN, M.M VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. 1. DRS. YUSRAN ASPAR, M.Si., 2. DRS. H. MUSTAQIM MZ., M.M;
74 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk masa jabatan tahun 20132018 dan Surat Keputusan Nomor :132.64 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan WakilBupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Juli2013 An. Drs. H.
    Yusran Aspar, M.Si untuk masa jabatan tahun 20132018 dan Surat Keputusan Nomor : 132.64 4711 Tahun 2013 TentangPengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Penajam Paser Utara ProvinsiKalimantan Timur, tertanggal 17 Juli 2013 An. Drs. H. Mustagim MZ.,MM untuk masa jabatan tahun 20132018 (Objek Sengketa) batal atautidak sah oleh karena itu waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung dariPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.
    Yusran Aspar, M.Si untuk masa jabatan tahun 20132018;Nomor : 132.64 4711 Tahun 2013 Tentang Pengesahan PengangkatanWakil Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17Juli 2013 An. Drs. H.
    Mustaqgim MZ., MM untuk masa jabatan Tahun 20132018;.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-10-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2017/PTUN.BKL
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat:
HERU YATNO, S.KM.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
121 — 47
  • Nip. 197006171990011002Pangkat/Gol Penata (Ill/c) Jabatan Sebagai Pelaksana Pada DinasKesehatan Kabupaten Rejang Lebong, yang diterima ketikaPENGGUGAT masih menjalani hukuman pidana penjara, yang isiputusannya pada diktum MEMUTUSKAN berbunyi : MenetapkanKESATU : Memberhentikan Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipiltersebut dibawah ini : Nama : HERU YATNO, SKMTempat/Tanggal Lahir : Curup, 17 Juni1970NIP197006171990011002Pangkat / Golongan : Penata / Illc Jabatan : PelaksanaUnit Kerja > Dinas
    NIP. 197006171990011002 Pangkat/Gol Penata(IIl/c) Jabatan Sebagai Pelaksana pada Dinas Kesehatan KabupatenHal. 11 dari 53 Hal.
    diatur pula dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknyamenyebutkan : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagaipegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; SE =Hal. 42 dari 53 Hal.
    UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 maka Putusan PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 47/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 27 April 2015yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah tindak pidana kejahatan jabatan ;Menimbang, bahwa pemberhentian karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Jo.Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil
    diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara ataukurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun2009 Jo.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 11-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 32/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 14 Desember 2018 — RAMALIF ABADI. S.Pt. VS BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
119 — 47
  • Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupatitanjung Jabung Timur Nomor 67Tahun 2014 Tanggal 9 Januari 2014Halaman 5 dari 26 halamanPutusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.JBItentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai NegeriSipil ;Bahwa setelah menjalani hukuman dan bebas, Penggugat berdasarkanKeputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 542 Tahun 2014Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 67Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan NegeriPegawai
    P12542 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Tanjung Jabung Timur Nomor 67 Tahun 2014Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan NegeriPegawai Negeri Sipil Dan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipilatas nama Ramalif Abadi,S.Pt Tanggal 31 Desember 2014(fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung TimurNomor 286 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dari Jabatan Pengawas Atas Nama Haviz DkkDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung JabungTimur Tanggal
    Bukti T10 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(fotokopi dari fotokopi) ;Menimbang
    Dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum ,;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal250 huruf b PP No. 11 Th. 2017 yang pada pokoknya menjelaskan sebagaiberikut :Pasal 250 huruf b : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : (b)dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan
    penjara berdasarkanPutusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap (/nkracht)karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas yangdihubungkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa benarPenggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatansebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-04-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 April 2015 — AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT;
78 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 230 PK/Pid.Sus/2014Berawal ketika Saksi Mompri (Satpam di rumah jabatan Ketua DPRDKabupaten Murung Raya) bersama Saksi Jawa (Satpam di rumah jabatan KetuaDPRD Kabupaten Murung Raya) melakukan kegiatan patroli di depan pagarrumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya dari arah pos pintu masukmenuju pos pintu keluar sampai ke warung saudari Mina, karena Saksi Jawasekalian membeli rokok, sekitar jam 19.15 WIB, Saksi Jawa sudah kembali dipos pintu masuk.
    kemudian Saksi balik dan mendatangi pos Security di pos penjagaan dan Saksi menyampaikan kepada merekabahwa ada orang meletakkan sebuah petasan di pagar rumah jabatan itu, tidakHal. 2 dari 27 hal. Put.
    Perbuatan mana dilakukanoleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa ketika Saksi Yeyen dan Saksi Sugiyanti pada hari Senin, tanggal03 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanti meminta tolong untukmengantar dia ke tukang jahit pakaian dan setelah itu Saksi bersama SaksiSugiyanti keluar dari rumah jabatan Bupati Murung Raya ini, sekitar jam 19.00WIB kami sampai di tempat tukang jahit tetapi orang yang mau ditemui itu tidakada, setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke ATM Bank BRI
    Perbuatan manadilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa ketika Saksi Yeyen dan Saksi Sugiyanti pada hari Senin, tanggal03 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Sugiyanti meminta tolong untukmengantar dia ke tukang jahit pakaian dan setelah itu Saksi bersama SaksiSugiyanti keluar dari rumah jabatan Bupati Murung Raya ini, sekitar jam 19.00WIB kami sampai di tempat tukang jahit tetapi orang yang mau ditemui itu tidakHal. 4 dari 27 hal. Put.
    No. 230 PK/Pid.Sus/2014Ad.2.Kesimpulan Judex Facti hanya bertumpu pada keterangan SaksiYeyen Aprilia alias Yeyen yang mengaku melihat PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 03 juni 2013 jam 19.30 WIB didepan pagar rumah jabatan Bupati Murung Raya tanpamengkorelasikan keterangan tersebut dengan keterangan SaksiSaksi lainnya yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 04-09-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.50684/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
109 — 23
  • Pemohon Banding tidakdapat diberikan fasilitas Preferensi Tarif ACFTA dengan pertimbangan belum adakonfirmasi dari pihak Shanghai EntryExit Inspection and Quarantine Bureau akankeabsahan penerbitan Form E dimaksud, dan menetapkan klasifikasi atas barang berupaSpandex Multifil Coalesced yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 146568 tanggal 17April 2013, dengan Bea Masuk yang berlaku umum (MEN) 5%;bahwa Surat Banding Nomor: 003/AP/Banding/IX/13 tanggal 04 September 2013ditandatangani oleh Saudara XX, jabatan
    sesuai dengan bukti pembayaranpabean, cukai, denda administrasi dan pajak berupa Surat Setoran Pabean, Cukai danPajak (SSPCP) tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp47.759.000,00 (empat puluh tujuh jutatujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga pengajuan banding memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Banding Nomor: 003/AP/Banding/IX/13 tanggal 04 September 2013ditandatangani oleh Saudara XX, jabatan
    YY menjabat sebagai Presiden Direktur;bahwa Surat nomor: 002/AP/Dok Tambahan/I/14 tanggal 21 Januari 2014 perihal DokumenTambahan untuk Pengajuan Banding terhadap Keputusan dari DJBC Nomor: KEP4280/KPU.01/2013 tanggal 18 Juli 2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal21 Januari 2014;bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 04 September 2013 (sebagailampiran surat nomor: 002/AP/Dok Tambahan/I/14 tanggal 21 Januari 2014), diketahui YY,jabatan: Presiden Direktur, memberikan
    XX, jabatan: Kuasa Direktur, tidak berhakmenandatangani Surat Banding Nomor: 003/AP/Banding/IX/13 tanggal 04 September2013.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 1/B/2019/PT.TUN.SBY
Tanggal 28 Januari 2019 — Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH vs Ir. Hj. DIAH SUNARSASI
65 — 19
  • . ; Jabatan :Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi JawaTQINQ AID 5 2a2=ssea nesses eens2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.H. ; Jabatan :Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAMpada Biro Hukum SETDA Provinsi JawaTengah ; 2 222 nn nnn cen n nen ccennne3. Nama : SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M. ; Jabatan : Kepala Sub. Bagian Sengketa Hukum DanHAM pada Biro Hukum SETDA ProvinsiJawa Tengah ; 222220 2024. Nama : AGUS CAHYONO, S.H.,MH. ; Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan HukumProvinsi Jawa Tengah ; 5.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 19-11-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 130/B/2013/PT.TUN.JKT.
Tanggal 29 Agustus 2013 — I S H A K; I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG; II.PT. CAKUNG PERMATA NUSA; III.PT. ALAM TRI ABADI;
80 — 31
  • ., NIP.195911101981031003, Jabatan Kasi Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan KanwilBPN Prov. KalSel ;2 ZAINUDDIN, S.H., NIP. 196104141984031001,Jabatan Staf Pengkajian dan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan Kanwil BPN Prov. KalSel ; 3 M. REZHA SETYADI, S.H.,NIP.198408082009 121004 Jabatan Staf SeksiPengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan KanwilBPN Prov.
    KalSel ; 4 BAGUS RIYANTO, NIP. 198705282006041004,Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan PerkaraPertanahan Kanwil BPN Prov. KalSel ; Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi KalimantanSelatan Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Banjarmasin, berdasarkanIIIiSurat Kuasa Khusus Nomor : 1051/19.63/XI/2012 tanggal 7Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ; PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-04-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1146/Pid.Sus/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Mei 2016 — - JOKO SUTRISNO
23 — 5
  • Yang dibuatoleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada LaboratoriumForensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19741022 200312Halaman 3Putusan Perkara No.1146/Pid.SUS/2016/PN.Mdn2002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik CabangMedan dengan kesimpulan sebagai berikut :Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang buktiyang di analisis milik tersangka atas nama JOKO SUTRISNO adalahPOSITIF METAMFETAMINA
    Yang dibuat oleh Zulni ErmaNrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik CabangMedan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19741022 200312 2002 Jabatan PaurSubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulansebagai berikut:Dari Hasil analisis tersebut pada BAB III , Kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang buktiyang di analisis milik tersangka atas nama JOKO SUTRISNO adalahPOSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran
    Yang dibuatoleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada LaboratoriumForensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19741022 2003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medandengan kesimpulan sebagai berikut :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang bukti yangdi analisis milik terdakwa atas nama JOKO SUTRISNOadalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)nomor urut 61 Lampiran
    Yang dibuatoleh Zulni Erma Nrp 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada LaboratoriumHalaman 11Putusan Perkara No.1146/Pid.SUS/2016/PN.MdnForensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt Nip 19741022 2003122002 Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medandengan kesimpulan sebagai berikut :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulanbahwa barang bukti yangdi analisis milik terdakwa atas nama JOKO SUTRISNOadalah POSITIF METAMFETAMINA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 06/G/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Juni 2016 — RULY; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
28 — 18
  • kepada HASNI ADIKOSWA,S.H, warganegara : Indonesia, pekerjaan : Advokat danKonsultasi Hukum pada Kantor HAS LAW OFFICE berkantor diJalan Basuki Rahmad Nomor 20 Kampung Melayu Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2015,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5MELAWAN :BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan diGedung 3 Lantai 3 Kantor Badan Kepegawaian Negara, JalanLetjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili olehkuasanya BIMA HARIA WIBISANA, Jabatan
    Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur ;: MUHAMMAD ERWIN,S.H ;=> 19591128.198103.1.001 ;: Kepala Bidang Pengolahan A pada SekretariatBadan Pertimbangan Kepegawaian ;: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;: Jl.Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta Timur ;= SSL IVINS Ug awn nanan anne ennNIP : 19640104.1985503.1.001 ;Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A3 padaSekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;Alamat : Jl.Letjen Sutoyo Nomor : 12 Jakarta
    Timur ;Nama > HELENIKA,S.H 500 202022NIP : 19860807.200604.2.002 ;Jabatan == JArfalis: HUKUINT je
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2076 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 24 Februari 2012 — MARTHEN SALOSSA, SE ;
36 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • : Menimbang,bahwa istilah jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaanyang sedang dijalankan dalam rangka tugas Negara atau kepentinganumum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi padaumumnya dari jabatan atau pekerjaan.
    Dalam hal tersebut terlinat bahwatidak terdapat penafsiraan unsur secara keseluruhan hanya menafsirkansebagian makna sehingga terdapat kekeliruan menurut kami ;Menurut tinjauan kami Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau saranayang ada padanya adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidaksemuanya
    Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;3.
    Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yangmelekat pada jabatan dan kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsiuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik (R.
    Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkusuatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika telah salahmenerapkan atau menafsirkan unsur melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsurHal. 26 dari 28 hal. Put.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 19-09-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 06-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 48/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 24 Nopember 2014 — R A C H M A I S T I A T I VS B U P A T I M U S I R A W A S
65 — 22
  • Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama RACHMA ISTIATI NIP.1961 0609 198303 2 005dikeluarkanTergu gat; Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menyarankan bahwa Pegawai NegeriSipil di berhentikan Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabiladipidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidanakejahatan jabatan
    Sedangkan penggugatmelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
    Adapun dalilpenggugat yang menyatakan bahwa hanya menerima gaji sebesar 80%(delapan puluh per seratus) dari gaji pokok adalah tidak benar karenapenggugat hanya menerima gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)dari gaji pokok karena diberhentikan sementara dari jabatan negeriberdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 389/KPTS/BKPP/2009tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri, pemotongan gajitersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4Tahun 1966 tentang
    Berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 2801.K/Pid.SUS/2010 tanggal 20 Januari 2011bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
    atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dalam pertimbanganeksepsi diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dijatuhi pidana atastindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai Plt.
Pengadilan PN MAGETAN Pidana Umum
Register : 04-01-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN MAGETAN Nomor 4/Pid.B/2018/PN Mgt
Tanggal 21 Februari 2018 — Penuntut Umum:
EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
RUSDIYANTO,SE Bin DJUMADI
59 — 24

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO, S.E Bin DJUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
    3. Menetapan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 271/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
POMPY POLANSKY A, SH
Terdakwa:
ANDRI AINI BIN IMAM SUDARMAJI
34 — 5

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Andri Aini Bin Imam Sudarmaji, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Aini Bin Imam Sudarmaji dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Gpr
Tanggal 19 Februari 2020 — Pemohon:
SUNDARI
17 — 3

untuk uang pensiun atas nama Mohamad Ochud, yang semasa hidupnya adalah seorang PNS dengan jabatan guru di SDN Pasanggrahan Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).--------------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 6 Agustus 2021 — KARMINI SYARIFUDIN VS PT BANK MALUKU MALUT
94 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/044/KPTS tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat kepada saudari Karmini Syarifudin tidak sah dan batal demi hukum;3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016;4.
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 21-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 23-K/PM.III-17/AD/III/2019
Tanggal 29 Maret 2019 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
AHMAD DATAU
78 — 28
  • Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Serda Ahmad Datau NRP 3910724850372, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E., Letkol Arm NRP 11000044540976 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5.
Serda Ahmad Datau NRP3910724850372, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, KesatuanKodim 1312/Talaud, Mohon tetap dilekatkan dalam berkasperkara.c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)2.
Serda Ahmad Datau NRP 3910724850372, Jabatan BaKodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dantandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Gregorius Eka Setiawan, S.E.
Serda Ahmad Datau NRP3910724850372, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/TalaudGregorius Eka Setiawan, S.E., Letkol Arm NRP 11000044540976.Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan buktiketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebutberkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwadalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke2 juncto ayat (2) Kitab
Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (Satu) lembar Daftar Absensi a.n TerdakwaSerda Ahmad Datau NRP 3910724850372, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, KesatuanKodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud GregoriusEka Setiawan, S.E., Letkol Arm NRP 11000044540976 tetap dilekatkan dalam berkasperkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belasribu rupiah).5.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 01-03-2023 — Putus : 03-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.B/2023/PN Smg
Tanggal 3 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Rilke Dj Palar,SH
Terdakwa:
IVANKRISTOVER anak dari HARRIS ISKANDAR
27 — 16

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan bahwa TERDAKWA IVANKRISTOVER anak dari HARRIS ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karerna itu dengan pidana penjara selama 2 (dua tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan agar masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 29-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2020
Tanggal 16 April 2020 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
SALAMA
133 — 50
  • Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 1308-11/Liang, Kesatuan Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid Lagontang, Pelda NRP 626143, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
Salama, Serka NRP 31960224990375,Jabatan Babinsa Ramil 130811/Liang Kodim 1308/LB,yang dibuat dan ditandatangani oleh Kapok Tuud AbdulHafid Lagontang Pelda NRP 626143.Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinyaberupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejaktanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Mel2019 maka selama kurun waktu tersebut keteranganTerdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TKyang berarti Tanpa Keterangan,
Serka Salama,Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil130811/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat danditandatangani oleh Kapok Tuud Abdul Hafid LagontangPelda NRP 626143.Bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas adalahsebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiranTerdakwa di Kesatuan dalam perkara ini makaditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkasperkara.Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26KUHPM, Pasal 143 UndangUndang Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan
Menetapkan barang bukti berupa surat 18 (delapan belas) lembarDaftar Hadir Absensi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2019 a.n.Salama, Serka NRP 31960224990375, Jabatan Babinsa Ramil 130811/Liang Kodim 1308/LB, yang dibuat dan ditandatangani oleh KapokTuud Abdul Hafid Lagontang Pelda NRP 626143, tetap dilekatkandalam berkas perkara.4.