., yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2012,menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada keinginannya untukmenceraikan Termohon ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang hendakmelakukan perceraian belum memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, namundalam persidangan Pemohon menyatakan akan mengurusnya, selanjutnya MajelisHakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasannya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan

adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakimterlebih dahulu memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi danberdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan,walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim dalam persidangantetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membinarumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil (PNS) belummemperoleh surat izin dari atasannya, maka berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), belumterpenuhi ;Menimbang, bahwa selama dalam tenggang waktu yang diberikan, Pemohontetap tidak melampirkan surat izin atasannya dan juga tidak membuat sebuah pernyataanyang menyatakan bahwa siap menanggung segala resiko, dan pada tenggang waktutersebut

penyerahan kedua anaktersebut dari ibu kandungnya kepada Pemohonyang dibuat di Banjarmasin diketahui oleh KetuaRT dan Lurah Sei Miai Dalam tanggal 26 Januari2010 (P.5); 222222 ee ee eee eee eeeMenimbang, bahwa selain mengajukan suratsuratbukti tersebut, Pemohon juga telah menghadapkansaksisaksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi I : SYARIFFUDIN bin BAHRI, menerangkan sebagaiberikut : ++ eee eeeBahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil:Bahwa kedua anak tersebut adalah keponakan Pemohonyang perempuan bernama Nurul Islamy sedangkanlakilaki bernama M.Hafiz Ansyari; Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal duniasedangkan ibunya masih hidup; Bahwa ekonomi Pemohon cukup baik;Bahwa Pemohon mampu menjamin pemeliharaan danpendidikan anak tersebut ;Bahwa selama ini anak tersebut di pelihara olehPemohon; errr ere ere eeBahwa tidak ada orang lain yang keberatan denganpengangkatan anak tersebut ;Saksi II : MAHDI M.

Hafiz Ansyari; Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa ekonomi Pemohon cukup baik;Bahwa sebab Pemohon mengangkat anak tersebutkarena ayah anak yang akan diangkat telahmeninggal dunia; Bahwa Pemohon mampu menjamin pemeliharaan danpendidikan anak; Bahwa selama ini anak tersebut di pelihara olehPemohon; errr rere eeeBahwa tidak ada orang lain yang keberatan denganpengangkatan anak tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak adalagi yang disampaikan dan =memohon = dijatuhkanpenetapannya

; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraianpenetapan = ini, maka ditunjuklah halhal = yangtercantum dalam berita acara persidangan' perkaraCEPSEDUES a eon tn ten wee ne ne ss wis is eeTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganPemohon serta buktibukti surat, keterangan saksisaksi di muka persidangan telah ditemukan faktafaktasebagai berikut : Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil: Bahwa anak

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Ogan Komering UluSelatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaHeriyanto, S.E., NIP :197705162007011029, tanggal 21 Agustus 2017;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati OganKomering Ulu Selatan Nomor 862/410/KPTS/BKPSDM/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Heriyanto, S.E., NIP :197705162007011029, tanggal 21Agustus 2017;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hakhakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil:5.

Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketaberupa Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama,S.Pd tanggal 12 April 2017 sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota MataramNomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama,S.Pd tanggal 12 April 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DewaGede Sutama, S. Pd tanggal 12 April 2017;4.

PENETAPANNomor 0194/Pdt.G/2014/PA Una. wo 0o w es > le > gl ow,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalamperkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Termohon tinggal di rumah diKelurahan Lepolepo, Kecamatan Wuawua, Kabupaten Kendari3 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpulsebagaimana layaknya suamiisteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anakyang masingmasing bernama:e ANAK KANDUNG, lahir pada Tanggal 14 Desember 20074 Bahwa sejak Tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis yang penyebabnya antara lain;e Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dimana Pemohon bertugas,sementara Pemohon adalah Pegawai

Negeri Sipil;e Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk memutuskanhubungan suamiisteri sesuai dengan pernyataan kami (terlampir ).5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang kini sudahmencapai 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan layaknyasuami ister.6 Bahwa puncak dari percekcokan antara Pemohon dan Termohon terjadi padabulan September tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon yang disebabkanTermohon tidak mau mengikuti/tinggal bersama Pemohon dimana

rumah tangga yang dihadapi, Pemohontelah mencoba memusyawarakan dengan keluarga Pemohon dan Termohonuntuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usahatersebut tidak membuahkan hasil;8 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yangdiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangsakinah, ma waddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;9 Bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri sipil pada Badan PerencanaanPembanguna Daerah telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenangberdasarkan surat Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerahtanggal Nomor 7 Juli 2014 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohonuntuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan dalil dan alasanalasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohonmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq.

PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Pebruari 2014, di bawahregister perkara Nomor : 24/G/2014/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknyamengemukakan alasanalasan sebagai berikut : OBJEK SENGKETA :2 27222 o nono nnn nnn nnn nnn nnn nce ncn nn nc nnc nceSurat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/38/PDH/009038tanggal 28 November 2013, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama HARNAWANNUGROHO, A.Ma;jnnnanannnnnen een nnnnnnc cece cence ncnceceeecenenenceesHalaman 3 dari 36 halaman Perkara No.24/G/2014/PTUNJKTDASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN1.

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yangditugaskan sebagai Guru Kelas pada MIN Wonokarto Kabupaten Pacitan,sejak tanggal 4 Agustus 2009, berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/5094/2009, golongan/ruang (II/b) ;.

Bahwa setelah Penggugat menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan,Penggugat menghadap dan melapor kepada Kepala Kantor KementrianAgama Kabupaten Pacitan untuk memohon agar bisa melaksanakan tugas dandinas sebagai Pegawai Negeri Sipil mengingat Penggugat sebagai tulangpunggung keluarga dan harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biayasekolah anak Penggugat;nnn neem nn nnn nn ne nnn nen nnncns10.Bahwa terhitung sejak tanggal 7 Mei 2012, Penggugat mulai tugas dan dinaskembali pada MIN Wonokarto Kabupaten

Membebankan biaya perkara menuruthukum.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan;Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat dan menyarankan untuk melengkapi surat izin perceraian dariatasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).Bahwa atas nasehat dan saran hakim tersebut, Penggugat

menyatakanakan mecabut perkaranya guna mengurus kelengkapan administrasi/ mengurussurat pemberian izin perceraian dari atasannya sebagai Pegawai Negeri SipilHal. 3 dari 6 Hal.

untuk singkainya uraian penetapan ini maka semua berita acarapersidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agardapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembalirukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil (PNS)belum melampirkan surat pemberian izin dan atasannya atau pejabatberwenang, maka hakim telah menyarankan agar Penggugat melengkapiadministrasi perkaranya dengan melampirkan surat pemberian izin dariatasannya tersebut sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat

Hajrah (hakim Pengadilan AgamaTakalar) akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif (pada PolresKabupaten Takalar) telah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk mengurussurat izin bercerai dari atasannya, namun sampai batas waktu yang diberikan suratdimaksud, belum diperoleh.Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telahtermasuk

Hajrah (hakim PengadilanAgama Takalar) akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga telah sesuaidengan maksud Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai dan petunjuk PERMA Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi.Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif

,dan kawankawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil padaBiro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri KementerianAgama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorMA/485/2018, tanggal 13 Desember 2018;Pemohon Kasasi;LawanDr.

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Bumi Ayu IV, Nomor 45A, RT/RW006/002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, KotaBengkulu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dosen FakultasUshuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Trisno Raharjo., S.H.

Putusan Nomor 89 K/TUN/2020 Bahwa Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri AgamaNomor 56 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa dan PendelegasianWewenang Penandatanganan Nota Usul Mutasi Kepegawaian diLingkungan Departemen Agama, Rektor IAIN Bengkulu hanya diberiwewenang untuk perbaikan Nota Usul bagi Pegawai Negeri Sipil GolonganRuang I/a sampai dengan Ill/d di lingkungan Perguruan Tinggi masingmasing.

Bahwa almarhum pewaris adalah seorang Pegawai Negri Sipil, yang mempunyaitabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) yang untuk menerima tabungantersebut perlu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, oleh karena ituPemohon sebagai saudara satusatunya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq.Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumpewaris.6.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi adalah sebagai berikut :Nama : SAKSI I PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,Bertempat Tinggal di PAMEKASAN ; diatas sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ; Bahwa Pemohon tinggal di PRMEKASAN ;Bahwa pewaris almarhum PEWARIS ASLI telah meninggal dunia pada hari Jum attanggal 28 Agustus 2009, karena sakit ; Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS ASLI berkerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan tidak pernah kawin ;Bahwa pewaris almarhum PEWARIS ASLI mempunyai seorang saudara kandung yaitt PEMOHON ASLI ;Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris untuk keperluan mengurusTaspen almarhum ;Nama : SAKSI IT PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di PAMEKASAN ; diatas sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saksi saudara sepupu Pemohon Bahwa Pemohon tinggal di PRMEKASAN ;Bahwa pewaris

almarhum PEWARIS ASLI telah meninggal dunia pada hari Jumattanggal 28 Agustus 2009, karena sakit ; Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS ASLI berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah kawin ;Bahwa pewaris almarhum PEWARIS ASLI mempunyai seorang saudara kandung yaitu PEMOHON ASLI ;Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris untuk keperluan mengurus Taspen almarhum ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;Menimbang, bahwa pada

PENETAPANNOMOR 0742/Pdt.G/2016/PA MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadillperkara perdata tertentu tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antarapihakpihak:PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil MTs Negeri Batu Ampar,tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON, umur 41 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S2,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru MAN 2, tempat tinggalKabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Nopember 2016telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan AgamaMartapura, yang selanjutnya terdaftar dalam Buku Register PerkaraNomor 0742/Pdt.G/2016/

Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yaitu guru pada MTs Negeri Batu Ampar, dan Pemohon telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Nomor0162/MTSN.17.11.5/PP.00.5/011/2016 tanggal 04 Nopember 2016 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;9.

PENETAPANNo.390/Pdt.P/2012/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan)pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonanyang diajukan oleh :DESVRIYANTI, SH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Sukun PondokIndah L2 RT.008 RW.007, Kelurahan Bandungrejosari, KecamatanSukun, Kota Malang, disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut

MALANGPADA HARI : SELASATANGGAL : 24 April 2012HAKIM PENGADILAN NEGERI TERSEBUTHARINI, SH, MHBERITA ACARA SIDANGNomor : 390/ Pdt.P / 2012 / PN.Mlg.Persidangan terbuka Pengadilan Negeri di Malang yang memeriksa danmengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama dan dilangsungkandidalam Gedungnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara No.198 Malang padahari : SELASA tanggal : 01 MEI 2012 terhadap permohonan yang diajukan oleh :DESVRIYANTI, SH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat JalanSukun Pondok Indah L2 RT.008 RW.007, KelurahanBandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagaiPEMOHON ;Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :1.

APRIL 2012 sayaZAID PRIBADI berdasarkan surat Penetapan KETUA PENGADILAN NEGERI MALANGtertanggal 14 Desember 1996 Nomor : W10.D24KP.04.0408, ditunjuk sebagai Jurusita /Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut ;TELAH MEMANGGILDESVRIYANTI, SH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat JalanSukun Pondok Indah L2 RT.008 RW.007, KelurahanBandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagaiPEMOHON ;Supayaia / mereka datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Malang

PAULUS PAKERENG, lakilaki, Umur 56 tahun, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia;2. ISHAK PAKERENG, lakilaki, Umur 49 tahun, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia;3. YUSUF KULLA PAKERENG, lakilaki, Umur 47 tahun, AgamaKristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga NegaraHalaman 1 dari halaman 32 Putusan No.139/PDT/2016/PT.KPGIndonesia;.

PUTUSANNomor 9/Pdt.G/2019/PN SdkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :HISAR PARULIAN SITUMORANG, 32 Tahun, Lakilaki, Kristen Protestan,Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kalang BaruDesa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairiselanjutnya disebut Sebagal......................+...

PENGGUGAT;MelawanSUSI VERAWATI SILABAN, 31 Tahun, Perempuan, Kristen Protestan,Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan PerluasanNo.189 Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang KabupatenDairi, selanjutnya disebut sebagai.....................

Negeri Sipil dimana sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, danPenggugat telah mempunyai surat jjin terlebin dahulu dari Pejabat atasanHalaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sdklangsung Penggugat, yang mana akan Penggugat ajukan dalam SidangPembuktian Surat;17.Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan danulah Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;18.Bahwa segala sesuatu dan halhal yang belum diterangkan dalam

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS),TNILPOLRI yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau Surat keteranganterlebin dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P3 berupa SuratIzin Nomor B01/N.218/Ep.01/02/2019 tertanggal 26 Februari 2019 yangdikeluarkan oleh Kepala kejaksaan Negeri Dairi yang berisikan pemberian izin dariKepala Kejaksaan Negeri Dairi sebagai atasan penggugat kepada Penggugatselaku Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri

Dairi untuk melakukan gugatancerai terhadap Susi Verawati Silaban, Majelis Hakim berpendapat, izin atasan yangdiajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidakmelawan hukum dan

Tergugat, ternyata berhasil dimanaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untukrukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumahtangganya dengan baik;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepadaPenggugat untuk mengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagiPegawai Negri Sipil yang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor :800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan olehSekretaris Daerah Kabupaten Lebak, demikian pula Tergugat selakuPegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian sebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013Hal. 3 dari 8 Hal.

No.1639/Padt.G/2019/PA.Srgtanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten Lebak, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enambulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untukcerai berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor :474.02/040/2019/BKD tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraiantertanggal 2 OktoberBahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq.

Putusan No.0626/Pat.G/2019/PA.Wsp Satu lembar asli surat izin melakukan perceraian bagi Pegawai negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi selaran dengan Nomor474.02/040/2019/BKD, fotocopy mana telah dicocokan dengan aslinya dantelah diberi materei cukup dan oleh Hakim Ketua di Beri tanda P2;2.

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia bermaksud untukmelakukan perceraian dengan Tergugat Oleh karena dalam rumah tangganya seringterjadi percekcokaan yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dan bahkan telahmelakukan nikah siri dengan perempuan lain;Menimbang bahwa bukti P21 menunjukkan bahwa antara Penggugat denganTergugat adalah suami isteri sah, sedangkan bukti P2 menjelaskan bahwaPenggugat adalah seorang pegawai

Negeri Sipil lingkup Kabupaten Soppeng danselanjutnya telah mendapatkan izin untuk bercerai, sehingga buktibukti tersebtpatut untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat menerangkan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga denganrukun lebih dari lima belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, namunHal. 4 dari 7 Hal.

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memilikiizin atasan untuk bercerai atau dalam proses;2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007, telah dilangsungkan perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dansesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telahdicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai, KabupatenHal. 1 dari 7 hal. Pen.

,namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 21 Juni 2017,upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapaikesepatakan;Bahwa setelah persidangan tahap mediasi Tergugat tidak pernah datanglagi ke persidangan dan tidak pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil belummemperoleh surat izin cerai dari atasan, maka Majelis Hakim memberikesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat izin tersebut;Bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim kembali menasehatiPenggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dalam membinarumah tangganya bersama Tergugat;Hal. 4 dari 7 hal.

;Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat tidak pernah hadirlagi di persidangan;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh surat izin cerai dari atasan, maka Majelis Hakim telah memberikesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat izin tersebut;Hal. 5 dari 7 hal. Pen.

Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 26 April 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikanSarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap. Dalam halini memberikan kuasa kepada MOH. NABAWY,SH., Advokat, yang berkantor di JI.

diletakkan pada Penggugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf b UU perkawinan No.1 tahun1974 yang menyatakan : bahwa apabila perkawinan putus karenaperceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biayapemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, terlebih lagipada faktanya Tergugat selaku bapak yang bekerja sebagai PNS sehinggasesuai ketentuana pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 bahwa apabila terjadiperceraian maka anakanak berhak atas sepertiga bagian dari gaji Tergugatsebagai Pegawai

Negeri Sipil tersebut untuk biaya pemeliharaan dan biayapendidikan anak sampai anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;Bahwa oleh karena alasanalasan tersebut diatas maka telah nyata rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagikarena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkinuntuk didamaikan lagi sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9Tahun 1975 jo.

memanggil para pihak dalamperkara ini, serta memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : , mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro dari Tergugat(Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;3.menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaananak (hadhonah anak) dan hak asuh atas seorang anak yangbernama : Naila Ameera Qasha, yang lahir pada tanggal 29Desember 2007 (/+ 6 tahun) ;4. menghukum Tergugat untuk memberikan sepertiga gajinyasebagai Pegawai

Negeri Sipil pada anaknya untuk setiapbulannya secara langsung dan atau melalui Penggugat sampaidengan anaknya tersebut dewasa atau mandiri ;5. membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara inisesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Atau Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain,mohon putusan yangSeadilerel i Hy ejseesesse eee eecaren ree seeeeenn re eommesereeeeRe eaEEEMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah nyataKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan

Bahwa semasa hidupnya ayah Ratih Septi Anggrainitersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitusebagai Sekretaris Desa Tegowangi KecamatanPlemahan Pangkat /Golongan Ruang : Pengatur Muda /II/a , sehingga setelah ayahnya meninggal dunia,maka Ratih Septi Anggraini masih mendapat tunjanganpensiun ;7.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kediri Nomor188.45/223/418.32/2009 tentang PengangkatanSekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipiltanggal i 02 Juli 2009 atas nama PRIYADI(PL) je eeeee2. Foto Copy Surat Kematian dari Kepala DesaTegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,tertanggal 06 Desember 2010, Nomor11/021/11/2010 atas nama PRIYADI ( P.Il ) ;3.

saksiMardiono dan saksi Suwito setelah dihubungkan denganbukti P.I sampai dengan P.VI diperoleh fakta hukum bahwabenar Pemohon adalah ibu kandungnya almarhum Priyadi dannenek dari Ratih Septi Anggraini yang telah merawat danmengasuhnya sejak kecil , dan setelah almarhum Priyadi meninggal dunia Pemohon tetapmengasuh dan merawat Ratih Septi Anggraini selayaknyaanak kandungnya sendiri hingga sekarang ; Menimbang, bahwa dipersidangan juga terbuktisebagai fakta hukum bahwa = almarhum Priyadi adalahseorang Pegawai

Negeri Sipil dengan pangkat / golonganII/a dan semasa hidupnya almarhum dan anaknya yangbernama~ Ratih Septi Anggraini masuk dalam daftarkeluarga yang memperoleh tunjangan dari Negara ; Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbuktipula sebagai fakta hukum bahwa baik Pemohon maupuncucunya ( Ratih Septi Anggraini ) sama sama memelukagama Islam dan permohonan Pemohon untuk ditetapkansebagai wali dari cucunya tersebut tidak bertentangandengan hukum baik hukumadat / kebiasaan maupunperundang undangan

SALINANPUTUSANNomor : XXXX/Pdt.G/2013/PA JS.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara :PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di = Jakarta Selatan. Dalam hal ini di dampingi kuasa hukumnya :1. H.M. MILANO, SH.,2. TEGUH PUTRA A.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di = +Jakarta Selatan.

Terhadap hal iniantara Penggugat dan Tergugat secara bersama sepakat untukmenyelesaikan permasalahan ini dengan bercerai sebagaimanaberdasarkan Surat Kesepakatan Bercerai yang ditandatangani oleh ParaPihak tertanggal 28 Mei 2013.Bahwa mengingat status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaGugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat juga telah mendapatkanPermohonan Izin Perceraian dari instansi tempat Penggugat bekerja,yaitu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada KejaksaanAgung RI sebagaimana