Ditemukan 60632 data
111 — 38
MENGADILI:
- Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana dengan syarat berupa pengawasan di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Antasena milik Kementerian Sosial Republik Indonesia di Desa Sidomulyo
, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, agar anak mendapatkan rehabilitasi kepribadian dan mental selama 6 (enam) bulan dan pengganti pidana denda dengan Pelatihan Kerja Selama 2 (dua) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Antasena milik Kementerian Sosial Republik Indonesia di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
- Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
- Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan
90 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
AL AZHAR selakuBendahara Pengeluaran Pembantu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), padawaktu antara tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor DepartemenPendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) Jalan JenderalSudirman Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang berwenang
29 November 2010 dari Direktorat Pembinaan SMKDitjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan15161718Pengembalian dana Kegiatan Lomba Ketrampilan Siswa SMK ke XVIITahun 2009 pada Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan KesiswaanDirektorat Pembinaan ;1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) No. 3132/C5.5/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 dari Direktorat Pembinaan SMKDitjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan
29 November 2010 dari Direktorat Pembinaan SMK DitjenMandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pengembalian danaKegiatan Lomba Ketrampilan Siswa SMK ke XVII Tahun 2009 pada KegiatanPeningkatan Mutu Layanan Kesiswaan Direktorat Pembinaan ;Hal. 37 dari 59 hal.
No. 1559 K/PID.SUS/2012381516171819201 (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) No. 3132/C5.5/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 dari Direktorat Pembinaan SMK DitjenMandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp. 748.400.000,(tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk keperluanpengembalian dana Kegiatan Lomba Ketrampilan Siswa SMK ke XVII Tahun2009 pada Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesiswaan DirektoratPembinaan SMK (disetor oleh Drs.
tanggal 29 November 2010 dari Direktorat Pembinaan SMK DitjenMandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional sejumlah Rp. 750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Pengembalian danaKegiatan Lomba Ketrampilan Siswa SMK ke XVII Tahun 2009 pada KegiatanPeningkatan Mutu Layanan Kesiswaan Direktorat Pembinaan ;1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) No. 3132/C5.5/KU/2010 tanggal 02 Desember 2010 dari Direktorat Pembinaan SMK DitjenMandikdasmen Kementerian Pendidikan
86 — 22
., Kepala Biro Hukum SekretarisJenderal Kementerian Dalam Negeri R.1;2. Drs. Muhamad Nur, M.E., Kepala Biro KepegawaianKementerian Dalam Negeri R.1;3. DR. T. Saeful Bahri, S.H., M.Si., Kepala Bagian PenyelesaianSengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum KementerianDalam Negeri R.;Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 102/G/2015/PTUNJKT.4. Abdullah, S.H., Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan padaBiro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri R.;5.
., Kepala Sub Bagian Wilayah IllBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.;6. Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.;7. Bitner Samosir, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Wilayah IlBagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.;8.
., JFU Sub Bagian Wilayah pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.L;9.
., JFU Sub Bagian Wilayah pada BiroHukum Kementerian Dalam Negeri R.L;Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183/2794/SJ, tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 102/G/2015/PTUNJKT., tanggal 4 Mei 2015, Tentang PenetapanPemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ; Telah membaca Penetapan Ketua
Ilham Mopangga kepada SekretarisJenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,tertanggal 1 Oktober 2015, perihal Permohonan Berita AcaraPemeriksaan Pemberhentian Moh. Ilham Mopangga sesuaiKeputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:880516 Tahun 2008, tanggal 18 Juli 2008.
Turut Terbanding/Tergugat II : Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
60 — 48
BAYAS BIOFUELS
Turut Terbanding/Tergugat II : Direktur Pembinaan Program, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
121 — 28
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia),
Terbanding/Tergugat I : Retno Hudansih
Terbanding/Tergugat II : Asih Dianingsih Edi,SH
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cirebon
60 — 25
Pembanding/Penggugat : Asep Djaelani Diwakili Oleh : Didik Hardiyanto,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : Retno Hudansih
Terbanding/Tergugat II : Asih Dianingsih Edi,SH
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cirebon
Terbanding/Penggugat : Hendrik Gomulya
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar.
18 — 0
PT.Bank KB Bukopin,Tbk
Terbanding/Penggugat : Hendrik Gomulya
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Makassar.
IDA AYU PUTU SUMARTININGSIH
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI TASPEN CABANG SINGARAJA
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAL JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR (KPKNL) DENPASAR
33 — 21
Penggugat:
IDA AYU PUTU SUMARTININGSIH
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI TASPEN CABANG SINGARAJA
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAL JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR (KPKNL) DENPASAR
45 — 48
KEMENTERIAN ATR/BPN cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA II KOTA SURABAYA,
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
43 — 34
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten BogorBank Tabungan Negara (persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor,bertempat tinggal di Jalan Pengadilan No 1315, KelurahanPabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat , sebagaiTurut Tergugat I;Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahannasional BPN Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan TegarBeriman Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikankuasa kepada Sri Dewi Marlina, Dkk, Para Aparatur Sipil (ASN)dan Pegawai pemerinta Non Pegawai (PPNPN) pada KantorPertanahan Kabupaten Bogor beralamat
46 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
APRISON, DKKlawanPT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk CONSUMERCREDIT COLLECTIONdanKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARATDAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI, DKK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARATDAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI,berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 60, Aur KuningBukittinggi;2. ANGGIA MURNI, bertempat tinggal di Jalan Havid JalilRT/RW 003/001, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur BirugoTigo Baleh, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat:3.
1.STEVEN TJOE
2.NICO PRATAMA HAKIM
Tergugat:
1.SUTEJA DARMAWAN
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Turut Tergugat:
1.RICHELLA KURNIAWAN
2.EDWARD
110 — 54
Penggugat:
1.STEVEN TJOE
2.NICO PRATAMA HAKIM
Tergugat:
1.SUTEJA DARMAWAN
2.KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Turut Tergugat:
1.RICHELLA KURNIAWAN
2.EDWARD
Terbanding/Penggugat : PT.RAMADHANI MITRA SAKTI
Terbanding/Turut Tergugat : Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
173 — 70
PERDANA ABADI MANDIRI (KSO) Diwakili Oleh : TITIS RACHMAWATI,SH.MH dan Rekan
Terbanding/Penggugat : PT.RAMADHANI MITRA SAKTI
Terbanding/Turut Tergugat : Direktur Politehnik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PTSDP) Palembang di Kementerian Perhubungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan
159 — 26
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata
32 — 0
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jawa Barat
Pos Bakum IKADIN Jakarta Selatan
Tergugat:
Direktur Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih
Turut Tergugat:
1.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
3.Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
17 — 13
Penggugat:
Pos Bakum IKADIN Jakarta Selatan
Tergugat:
Direktur Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih
Turut Tergugat:
1.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
2.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
3.Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi
3.PT. BANK MANDIRI (Tbk)
4.Sdr. TAUFIK SURYA DARMA
5.PT. TIMOR PUTRA NASIONAL
112 — 49
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3.PT. BANK MANDIRI (Tbk)
4.Sdr. TAUFIK SURYA DARMA
5.PT. TIMOR PUTRA NASIONAL
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
18 — 0
BPR ARTHA SENTANA HARDJA
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
61 — 4
Semarang telah didaftarkan di Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengahdengan Nomor: W13.080444.AH.05.01 tahun 2013 sebagai jaminan fidusiaNomor 773 tanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Notaris IndriyaniWidyastutui, SE., SH., M.Kn;e Atas perbuatannya terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2014sekitar pukul 16.00 WIB di Indomaret Jl.
Freed tahun 2010 hanya sebesar Rp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan kewajiban Terdakwamembayar cicilan bunga 2,5% (dua koma lima persen) setiap bulan sebesar Rp.3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan;Bahwa kesepakatan pinjaman dengan jaminan (buah) BPKB Honda Freed tersebuttelah dibuatkan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor 773 oleh Notaris IndriyaniWidyastutui, SE., SH., M.Kn pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 jam 09.00 Wibdan didaftarkan di Kementerian
tiga juta empat ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan;Bahwa mobil Honda Freed GB3. 1,5 SAT tahun 2010 yang menjadi jaminan fidusiatersebut masih atas nnma ARY ANANTO PUTRO, namun sudah dialihkan kepadaTerdakwa sesuai dengan bukti kwitansi peralihannya;Bahwa kesepakatan pinjaman dengan jaminan (buah) BPKB Honda Freed tersebuttelah dibuatkan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor 773 oleh Notaris IndriyaniWidyastutui, SE., SH., M.Kn pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 jam 09.00 Wibdan didaftarkan di Kementerian
135.000.000, (seratus tiga puluh lima jutarupiah) dengan kewajiban Terdakwa membayar cicilan bunga 2,5% (dua koma limapersen) setiap bulan sebesar Rp. 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah)selama 6 (enam) bulan;Bahwa kesepakatan pinjaman dengan jaminan (buah) Buku Pemilik KendaraanBermotor (BPKB) Honda Freed tersebut telah dibuatkan Sertipikat Jaminan FidusiaNomor 773 oleh Notaris Indriyani Widyastutui, SE., SH., M.Kn pada hari Selasatanggal 23 April 2013 jam 09.00 Wib dan didaftarkan di Kementerian
63 — 96
Saksi Achmad, S.STBahwa saksi saat ini menjabat selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hakpada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kota Makassar.Bahwa pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kota Makassar, tercatat atas nama NyonyaARISMAWATY, SP dan Hak Milik Nomor 20049/bantabantaeng berubahmenjadi Hak Milik Nomor 21776/Bantabantaeng Kec.
Rappocini karenapemekaran wilayah.Bahwa sesuai data pada Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, yang dijadikan dasarpenerbitan hak milik Nomor : 20049/Bantabantaeng adalah sebagaiberikut:Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2018/PN Mks Permohonan atas nama Ny. A. HAJRAH tanggal 8 Mei 1991. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama A. HAJRAH. Fotokopi STTS pajak Bumidan bangunan tahun 1990.
ARIF HASAN selaku CamatTamalate.Bahwa sesuai data buku tanah pada Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, riwayat hakmilik nomor : 20049/bantabantaeng sebagai berikut:Bahwa Hak Milik Nomor : 20049/Bantabantaeng KecamatanTamalate luas 1.693 M2 sesuai gambar situasi (GS) tanggal20/04/1999 Nomor : 28, berasal dari Hak Milik Nomor2933/Rappocini Kecamatan Tamalate.Bahwa Hak Milik Nomor : 2933/Rappocini Kecamatan Tamalatemerupakan hasil pemecahan Sertipikat Hak
Tapak kavling dari Kantor pertanahan.Bahwa sesuai data buku tanah pada Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, hak Milik Nomor: 20049/bantabantaeng atas nama ANDI HAJRAH beralih kepadaNyonya ARISMAWATY, SP, proses jual beli tanggal 10/10/2011berdasarkan Akita Jual Beli Nomor 059/2011 tanggal 18/08/2011 yangdibuat oleh FATMI NURYANTI, SH selaku PPAT.Bahwa sesuai data buku tanah pada Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
, nama pemegang hak HAuJI DAIMA,memang sah dan terdaftar pada kantor pertanahan kota makassar.Bahwa sesuai data buku tanah pada Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, riwayat hakmilik nomor : 807/Rappocini nama pemegang hak HAJI DAIMA, GambarHalaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1610/Pid.B/2018/PN Mkssituasi tanggal 2181980 nomor : 1602, luas 6.335 M2, selanjutnyadilakukan pemecahan sebagai : Dikeluarkan bagian tanah sesuai gambar situasi tanggal 851981 no.832