Ditemukan 2675669 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2007 — Upload : 19-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698K/PDT/2003
Tanggal 26 Februari 2007 — LANNY KUSUMAWAATI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LANNY KUSUMAWAATI ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
Pengadilan PN BINJAI Perdata Tanah
Register : 22-12-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BINJAI Nomor 39/Pdt.G/2010/PN-BJ
Tanggal 24 Mei 2011 — ABDUL HAMID LUBIS Lawan ZURAIDAH, LEGINAH, SUMULINDRA, WENTI KARLIYA, MAY SURYA IRAWAN, ASIAH, BENNI SISWANTO, TUTI NIRWANA, BETTI IRAWATI, ERNA LESTARI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, PEMERINTAH RI, ZONARITA, SH
108 — 20
  • ABDUL HAMID LUBIS Lawan ZURAIDAH, LEGINAH, SUMULINDRA, WENTI KARLIYA, MAY SURYA IRAWAN, ASIAH, BENNI SISWANTO, TUTI NIRWANA, BETTI IRAWATI, ERNA LESTARI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, PEMERINTAH RI, ZONARITA, SH
    HOTMAN MANURUNG,M.Si, SUCIPTO, SH, YAYUK SUPRIATI, SH dan RAHMAT, SH,bertindak baik sendiri sendiri maupun secara bersamasama berdasarkan Surat Penunjukan Nomor48/SP.12.75/1/2011 yang diperbuat dan ditandatanganioleh Kepada Kantor Pertanahan Kota Binjai, tanggal 14Januari 2011, Selanjutnya disebutSEDAGUI scimai wie BIR HI tA KERM HIS MMO RHA awe EMH te we eeTERGUGAT IIT;PEMERINTAH RI di Jakarta Cq. Pemerintah Propinsi SumateraUtara di Medan Cq. Pemerintah KotaBinjai di Binjai Cq.
    Binjai, Selanjutnya disebutSEDAGG1 aitiswesaHsw Red w KE aH HE SH HETERGUGAT IV ;PEMERINTAH RI di Jakarta Cq. Pemerintah Propinsi SumateraUtara di Medan Cq. Pemerintah KotaBinjai di Binjai Cq. Camat KecamatanBinjai Utara di Binjai Cq. KelurahanCengkeh Turi, beralamat di JalanPerintis Kemerdekaan Binjai,Selanjutnya disebutsebagai 3 wc. eee ee ee eeTERGUGAT V ;ZONARITA, SH, dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktaTanah dengan daerah kerja KotaBinjai, berkantor di Jalan DoktorSutomo No. 35.
    Sehingga dengan dasarSertifikat yang nota bene adalah merupakan buktiterkuat atas kepemilikan bidang tanah yangdikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah yang memangberwenang untuk itu, maka saya (Tergugat I) bersediamelakukan perjanjian jual beli dengan LEGINAH, DKK(Tergugat II) ;Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sekali lagisaya (Tergugat I) menegaskan bahwa Jual Beli TanahObjek Perkara (Sertifikat Hak Milik no. 99/KelurahanKebun Lada) dari Tergugat II kepada saya (Tergugat I)sudah sesuai dengan
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Tanah
Register : 18-12-2012 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 47/ Pdt.G/2012/PN.Kbj
Tanggal 18 Maret 2014 — Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera, cq. Bupati Tanah Karo, cq. Camat Kecamatan Munthe, cq. Kepala Desa Selakkar, dkk
79 — 26
  • Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera, cq. Bupati Tanah Karo, cq. Camat Kecamatan Munthe, cq. Kepala Desa Selakkar, dkk
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 563/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : LATIF
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH TANGERANG SELATAN
81 — 43
  • Tbk
    Terbanding/Turut Tergugat I : LATIF
    Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH TANGERANG SELATAN
    Pemerintah Daerah Tangerang Selatan, yang berkantor di JalanMaruga Raya No.1, Serua, Kecamatan Ciputat,Kota Tangerang Selatan 15414.
    Beliditanggung PENGGUGAT, Biaya Pengurusan Sertifikat ditanggungPENGGUGAT, Setelah DP, diperbolehkan melakukan kegiatan PasangHalaman 5 Putusan Nomor 563/PDT/2021/PT.DKI14.15.16.17.18.Pondasi, Pengerukan, dan Pemagaran, dan Pelunasan Jual Bellitanggal 15 Maret 2016;Bahwa semua persyaratan yang telah disepakati bersama sudahdipenuhi oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memenuhi janjinyamengatakan tanah tersebut telah diserahkan ke Pemda TangerangSelatan sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;Bahwa Pemerintah
    TERGUGAT untuk mengembalikan tanah Kaveling yangterletak Jl.Kasuari Blok HB 16No,9, seluas 400 M2 , di ProyekPerumahan Bintaro Jaya, Desa/Kelurahan Pondok Pucung, KecamatanPondok Aren, Kabupaten Tangerang dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Komplek; Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Penghijauan; Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Penghijauan; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;Kepada PENGGUGAT, karena faktanya tanah trsebut belumdiserahkanke Pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-02-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 30 Nopember 2023 —
Tergugat:
CHEN ZHEN RUI
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
44 — 25

  • Tergugat:
    CHEN ZHEN RUI
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2218 K/Pdt/2020
Tanggal 15 September 2020 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 2. KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN MASBAGIK c.q. KEPALA SEKOLAH SMPN 1 MASBAGIK VS 1. BAIQ SUHARTISAH, DKK.
100 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 2. KEPALADINAS DIKPORA KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. KEPALAUPTD PENDIDIKAN KECAMATAN MASBAGIK c.q.
    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, 2. KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN LOMBOKTIMUR c.q. KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATANMASBAGIK c.q. KEPALA SEKOLAH SMPN 1MASBAGIK VS 1. BAIQ SUHARTISAH, DKK.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 09-01-2024 — Putus : 02-10-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Prp
Tanggal 2 Oktober 2024 — NABABAN
Tergugat:
1.Juari Tamba
2.MUHAMMAD RIOANSYAH HARAHAP
Turut Tergugat:
1.ELFRIDA IRAWAN SARAGIH
2.Pemerintah Desa Simpang Harapan
9 — 11
  • NABABAN
    Tergugat:
    1.Juari Tamba
    2.MUHAMMAD RIOANSYAH HARAHAP
    Turut Tergugat:
    1.ELFRIDA IRAWAN SARAGIH
    2.Pemerintah Desa Simpang Harapan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 27-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 146/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 7 Oktober 2019 — Choirun Nisak
2.Nikmatul Fauriyah
3.Fahruddin
4.Mohammad Idham Cholis
5.Mohammad Saiful Arifin
Tergugat:
PEMERINTAH DESA KALI PECABEAN
70 — 20
  • Choirun Nisak
    2.Nikmatul Fauriyah
    3.Fahruddin
    4.Mohammad Idham Cholis
    5.Mohammad Saiful Arifin
    Tergugat:
    PEMERINTAH DESA KALI PECABEAN
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 25-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 25
  • E N G A D I L I :

    1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
    2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dengan Verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1917/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
  • Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama HARTO dengan LINA YATI,TAN.

    • 6.

Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 31-12-2009 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN
Tanggal 12 April 2010 — Elmidawati Siregar VS Bupati Labuhanbatu
146 — 63
  • ----------------------------------------M E N G A D I L I--------------------------------------DALAM PENUNDAAN ----------------------------------------------------------------------- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 01 Pebruari 2010 Tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
    sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti; -DALAM POKOK PERKARA --------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang PemberhentianPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe)----------------------------------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu khususnya
    terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) ;-------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk merehabilitasi kedudukan serta harkat dan martabat kedudukan Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ;-
    Bahwa...3 bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugatsebagai calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuh mekanisme sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat huruf g Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi Tergugat tidakdapat menjelaskan tentang adanya kerugian pada Negara yang dilakukan ParaPenggugat pada waktu menjabat sebagai Calon Pegawai Negeribahwa tindakan pemberhentian
    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat tersebut selain bertentangan denganketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002juga telah melanggar asas pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastianhukum maupun profesionalitas Sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membeladiri serta tidak melakuan pemeriksaan terlebih dahulu tentang adanyakesalahan yang dilakukan oleh Para
    Oktober 2009Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenLabuhanbatu...Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah,Elmidawati Siregar, IIham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, HaidaFitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) ;4.
    RI Nomor 43Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil, knususnya ketentuan :Pasal 1 angka 1 yang mengatur :Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakantugas tertentu. pada instansi pemerintah atau yang penghasilannyamenjadi beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    Bahwa...Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan Pasal 3 ayat (2) berikut Penjelasandari Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tersebut,dapat saja terjadi manipulasi data kepegawaian tenaga honorer untukmemenuhi persyaratanpersyaratan sebagaimana telah diatur dengan rincidan tegas dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dengan tujuanuntuk dapat dimasukkan dalam data base Badan Kepegawaian Negara sebabtenaga honorer
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pdt.P/2017/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — ERLINA HARTONO
15 — 0
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 3048/WNI/1978, tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas, yang semula tertulis urutan lahir anak ke Tiga dibetulkan menjadi urutan lahir anak ke Dua dari Ayah yang bernama Liem, Sien Hok dan Ibu Njo, Lie In --------------------------------------------------------------------------------------
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang pembetulan urutan lahir seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu-------- 4. Membebankan biaya sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; ---------------------------------------------------------
    Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Pantekosta PusatSurabaya Jemaat Sawahan Surabaya, pada tanggal Lima Januari dua ribudua, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkanoleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah KotaHal 1 dari 5 Penetapan Perk No. 121/Pdt.P/2017/PN.SbySurabaya, nomor : 29/WNI/2002, tertanggal Tujuh Januari dua ribu dua 3.
    Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan urutan lahir Pemohonpada Kutipan Akta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor :3048/WNI/197, tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas,yang semula tertulis urutan lahir anak ke Tiga, dari pasangan Ayah yangbernama Liem, Sien Hok Dan lbu yang bernama Njo, Lie In, maka Pemohoningin membetulkan urutan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah anak ke Kedua ;4.
    Bahwa untuk membetulkan urutan lahir, diperlukan Catatan Pinggir dalamDaftar Kelahiran Tahun yang sedang berjalan dari Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya harusterlebih dahulu = mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya5.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan lahir pada KutipanAkta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 3048/WNI/1978,tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas, yang semulatertulis urutan lahir anak ke Tiga dari dibetulkan menjadi urutan lahir anak keDua dari Ayah yang bernama Liem, Sien Hok dan lbu Njo, Lie In 3.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan lahir pada KutipanAkta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 3048/WNI/1978,tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas, yang semulatertulis urutan lahir anak ke Tiga dibetulkan menjadi urutan lahir anak ke Duadari Ayah yang bernama Liem, Sien Hok dan lou Njo, Lie In Hal 4 dari 5 Penetapan Perk No. 121/Pdt.P/2017/PN.Sby3.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 02-12-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 29/Pdt.Sus /2015 /PN Psp
Tanggal 2 Desember 2015 — PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan (Pemohon Keberatan) ; AHMAD PARWIS NASUTION (ahli wris dari Alm. Ibrahim Nasution) (Termohon Keberatan)
101 — 64
  • Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 066/Arbitrase/BPSK-BB/II/2015 tanggal 05 Oktober 2015 ;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; 6.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
1.Arifin Nur Hidayat
2.Anang Ma'rup
3.Ari Yadi
4.Hermawan Adi Putra
5.Iwan Andri Kurniadi
6.Zulkarnain
7.Mai Sidik
8.Edwardo Siringo Ringo
9.Rahmat Pirdaus
Tergugat:
PT BICCON AGRO MAKMUR (PT BAM)
70 — 23
  • Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  • Menghukum TERGUGAT (Ic. PT.
    BICCON AGRO MAKMUR) untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja jo. Pasal 36 huruf g poin 3, Jo.
    Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah proses PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 426.765.822,00 (empat ratus dua puluh
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 29-06-2010 — Putus : 18-08-2010 — Upload : 09-03-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 42/PDT/2010/PT KDI
Tanggal 18 Agustus 2010 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Klepala Daerah Tk II Muna Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Cq Kepala Desa Labone
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Klepala Daerah Tk II Muna Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Cq Kepala Desa Labone Diwakili Oleh
71 — 34
  • Pembanding/Tergugat I : Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Klepala Daerah Tk II Muna Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Cq Kepala Desa Labone
    Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Klepala Daerah Tk II Muna Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Cq Kepala Desa Labone Diwakili Oleh
    : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Klepala Daerah Tk II Muna Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Cq Kepala Desa Labone
    Pembanding/Tergugat III : Wadendoosa Diwakili Oleh : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq Bupati Klepala Daerah Tk II Muna Cq Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa Cq Kepala Desa Labone
    Pembanding/Tergugat IV : Sarilae Diwakili Oleh : Pemerintah
    Pemerintah RI: Cq.Menteri Dalam Negeri di Jakarta,Cq.Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara diKendari, Cq.Bupati Kepala Daerah Tk.II Muna,Cq.Kepala Wilayah Kecamatan Lasalepa diLasalepa Semula sebagai TERGUGAT I, sekarangPEMBANDING I ome 2. Pemerintah RI: Cq.Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq.Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara diKendari, Cq.Bupati Kepala Daerah Tk.II Muna,Cq. Kepala Wilayah Kecamatan lLasalepa diLasalepa, Cq.Kepala Desa La Bone Semulasebagai TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING II.
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kbu
Tanggal 7 Juni 2017 — terdakwaDAHYIN AHMAD BIN AHMAD
50 — 14
  • Menetapkan barang bukti berupa :- Surat Lembaga Informasi Negara RI (LIN-RI) Nomor : 059/LIN-RI/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;- Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/11104/25-LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan alat bukti yangmeringankan terdakwa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Lembaga Informasi Negara RI (LINRl) Nomor059/LINRVV/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada InspektoratKab.Lampung Utara; 1 (satu) lembar Nota Dinas Inspektorat Pemerintah
    Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enni dan saksi M REZKI, SH BINLURAH AHMAD, saksi Enni pernah diperiksa oleh Inspektorat danBawasda tetapi hasilnya berdasarkan 1 (satu) lembar Nota DinasInspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor700/11104/25LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016 menyatakan belum cukupbukti untuk menyatakan saksi Enni melaukan pencurian ataupenggelapan seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa;3.
    oleh Inspektorat dan saat itu saksi Enni mengetahui kalau Terdakwatelah membuat surat yang ditujukan kepada Inspektorat Pemda Lampung Utaradengan tembusan kepada Bupati, Sekda, Kapolres, yang isi suratnya menuduhsaksi Enni telah mencuri atau menggelapkan barangbarang milik SDN 01Pulau Panggung, kemudian berdasarkan keterangan saksi Enni dan saksi MREZKI, SH BIN LURAH AHMAD, saksi Enni pernah diperiksa oleh Inspektoratdan Bawasda tetapi hasilnya berdasarkan 1 (satu) lembar Nota DinasInspektorat Pemerintah
    01 Pulau PanggungKecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada bulan Pebruari s/dMaret 2016 ditujukan kepada lembaga internal yang merupakan pengawas danatasan langsung dari saksi Enni (korban) sebagai pejabat daerah (KepalaHal 41 dari 44Hal Putusan Nomor 74Pid.B/2017/PN KbuSekolah) dan pihak pelapor dan terlapor yang tentunya bersifat rahasia dantertutup, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota perbuatan tersebutbukanlah dengan maksud untuk diketahui umum;Menimbang, bahwa setiap pejabat pemerintah
    Menetapkan barang bukti berupa :Hal 43 dari 44Hal Putusan Nomor 74Pid.B/2017/PN Kbu Surat Lembaga Informasi Negara RI (LINRl) Nomor : 059/LINRVV/2016tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat PemerintahDaerah Kabupaten Lampung Utara; Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung UtaraNomor 700/11104/25LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 10/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat:
Zunit Habibullah Ar Rosyid
Tergugat:
Kepala Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
173 — 127
  • Habibullah Ar Rosyid;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Bugel Nomor: 141/37/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, Perihal: Pemberitahuan Rekomendasi Camat atas nama Zunit Habibullah Ar Rosyid;
  • Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Camat Polokarto Nomor: 141/585/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang memberikan rekomendasi kepada Penggugat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Bugel dengan jabatan Kepala Dusun II Pemerintah
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun II Pemerintah Desa Bugel, Kabupaten Sukoharjo;

    • b. Melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Penggugat sebagai Perangkat Desa Bugel dalam Jabatan Kepala Dusun II Pemerintah Desa Bugel Kabupaten Sukoharjo;

    6.

    Objek sengketa a quo bersifat konkret karena yangdisebutkan dalam Objek sengketa tersebut tidak abstrak,tetapi berujud atau dapat ditentukan, berupa penetapantertulis mengenai tidak melaksanakan rekomendasi kepadaPenggugat untuk diangkat sebagai Perangkat Desa BugelJabatan Kepala Dusun II Pemerintah Desa Bugel; 3.2.
    Desa Bugel dengan Keputusan Kepala Desa Bugeltentang Pengangkatan Saudara Zunit Habibullah Ar Rosyid sebagaiKepala Kepala Dusun II (Dua) Pemerintah Desa Bugel, KecamatanPolokarto, Kabupaten Sukoharjo; .
    Tergugat tidak dapat melantik Penggugat sebagai KepalaDusun Il Pemerintah Desa Bugel. Kecamatan Polokarto.Kabupaten Sukoharjo; Hal 13 dari 73 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Smg17.
    Jabatan KepalaDusun Il Pemerintah Desa Bugel dengan keputusan Kepala DesaBugel tentang Pengangkatan Saudara Zunit Habibullah Ar Rasyidsebagai Kepala Dusun Il Pemerintah Desa Bugel. KecamatanPolokarto. Kabupaten Sukoharjo;5.
    Mewajibkan Tergugat untuk;Hal 17 dari 73 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.Smg1. menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentangPengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan sebagai Kepala Dusun II (Dua) Pemerintah Desa Bugel,Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo; 2. melaksanakan Pengangkatan dan Pelantikan terhadap Penggugatsebagai Perangkat Desa Bugel dalam Jabatan Kepala Dusun Il(Dua) Pemerintah Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, KabupatenSukoharjO; 222 n nn nn nnn nnn nnn nnn
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 26-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 04/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 15 Juni 2016 — IR. AGUS RULIE MOCHAMMAD RAHARUSUN, MM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Buru Selatan, tempat tinggal di Desa Labuang (Kilo II), Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; ---------------------------- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/KAMAR/SK.TUN/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 telah memberikan kuasa kepada: --------------------------------------------------- 1. MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H.; -------------------------- 2. ABI SAMBASI, S.H.; ----------------------------------------------------- 3. MOURITS LATUMETEN, S.H.; --------------------------------------- Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Made Rahman Marabessy, S.H. & Rekan, jalan Raya Tulehu No.14, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah; -------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; ------------------------------------- ---------------------------------------- M E L A W A N ----------------------------------------- BUPATI BURU SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Mangga Dua, Desa Elfule, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan; ---------------------------- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 182.1/01, tanggal 22 Februari 2016 telah memberikan kuasa kepada: --------------------------- 1. FAHRI BACHMID, S.H., M.H.; ---------------------------------------- 2. HASAN SLAMAT, S.H., M.H.; ----------------------------------------- 3. HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, S.H.; ------------------------ 4. YANI HAKIM, S.H.; ------------------------------------------------------ Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di jalan A.M. Sangaji, No. 36, Kota Ambon, Maluku-Indonesia ; ---------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat; --------------------------------------
205 — 61
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;----------------------------------------------3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;--------------4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat (Ir.
    Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 884/29/KEP/2015 Tertanggal 13 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari jabatan Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Ir. Agus Rulie Mochammad Raharusun, M.M.;-----------------------------------------------------------------------------6.
    Bahwa jabatan terkahi PENGGUGAT menurut Peraturan Pemerintah No.41tahun 2007 adalah Pembina Tk.IIV/b sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi danInformasi Kab.Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan No.821.23/06/KEP/2015 Tertanggal 2 Maret 2015.
    Republik Indonesia Cq pemerintah KabupatenBuru Selatan Provinsi Maluku.
    Bukti P3 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Keputusan Bupati Buru SelatanPutusan Perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.ABN Halaman 17 dari 38 Halaman1011121314Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Nomor: 821.23/06/KEP/2015, tanggal 2 Maret 2015, TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan StrukturalEselon II Dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan; Fotokopi sesuai dengan Ash, Surat Pemerintah Kabupaten BuruSelatan Sekretariat Daerah Nomor:
    Informatika Pemerintah KabupatenBuru Selatan, tanggal 18 April 2015;Fotokopi sesuai dengan Asli, Daftar Hadir Pegawai Negeri SipilDinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah KabupatenBuru Selatan, tanggal 5 Mei 2015;Fotokopi sesuai dengan Asli, Daftar Hadir Pegawai Negeri SipilDinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah KabupatenBuru Selatan, tanggal 4 Agustus 2015;Fotokopi sesuai dengan Ash, Surat Sekretariat Daerah Nomor:822.4/114/1/2016, tanggal 28 Januari 2016, tentang KenaikanGaji Berkala;Fotokopi
    Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNSserta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.Ayat (3). Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhihukuman disiplin.Ayat (4).
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Permohonan
Register : 29-04-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Sgt
Tanggal 6 Mei 2021 — YOHANES KASIANTO
48 — 14
  • MENETAPKAN:1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Nomor:545/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 16 Maret 2011, yang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasiyanto diubah menjadi Kasianto;3.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Akta kelahiran anak Pemohon Nomor:19049/DIS/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten
    Kutai Timur tanggal 19 Juli 2011, yang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;4.Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK:6408080208670001 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Oktober 2012, yang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;5.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan
    Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama pada Akte Perkawinan,nama pada akta kelahiran anak dan nama pada KTP Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;2.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada AktePerkawinan Nomor:545/2011 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten KutaiTimur tanggal 16 Maret 2011, yang semula nama Pemohon itertulisYohanes Kasiyanto diubah menjadi Kasianto;3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada Aktekelahiran anak Nomor:19049/DIS/2011 yang diterbitkan PemerintahKabupaten Kutai Timur tanggal 19 Juli 2011, yang semula nama Pemohontertulis Yohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;4.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada KTP dengannomor NIK:6408080208670001 yang diterbitkan Pemerintah KabupatenKutai Timur tanggal 04 Oktober 2012, yang semula nama Pemohon tertulisYohanes Kasianto diubah menjadi Kasianto;5.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama padaAkta Perkawinan Nomor:545/2011 yang diterbitkan Pemerintah KabupatenKutai Timur tanggal 16 Maret 2011, yang semula tercantum namaPemohon bernama Yohanes Kasiyanto diubah menjadi Kasianto;3.
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama pada KartuTanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK:6408080208670001 yangditerbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Oktober 2012,Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pat.P/2021/PN Sgtyang semula tercantum nama Pemohon bernama Yohanes Kasiantodiubah menjadi Kasianto;5.
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PRAYA Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pya
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI IHSAN BAYUAJI, S.H.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI, S.H.
3.ABDUL HARIS, SH,MH.
4.WAHYUDIONO, SH
5.NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H.
Terdakwa:
TOMI ROMDAN
40 — 0
  • masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA (148)83 M/T warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka :MH3DG3710LK006112 Nomor Mesin : G3N6E-0006136;
    • 1 (satu) kunci berlogo Yamaha;
    • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha (148) 83 M/T warna hitam atas nama Pemerintah
      Desa Sekaroh;
    • 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha (148) 83 M/T warna hitam atas nama Pemerintah Desa Sekaroh;

    dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sekaroh melalui saksi Mansur selaku Kepala Desa Sekaroh;

    6.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. WALIKOTAMADYA PONTIANAK, cq. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK, yang diwakili oleh Plt.Direktur Utama Ir. Ismail, 2. KOPERASI TIRTA DHARMA, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Suroso vs 1. TEMI HARYELA, SE., 2. PARNEN
95 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. WALIKOTAMADYA PONTIANAK, cq. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT cq. WALIKOTAMADYA PONTIANAK, cq. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PONTIANAK, yang diwakili oleh Plt.Direktur Utama Ir. Ismail, 2. KOPERASI TIRTA DHARMA, yang diwakili oleh Ketua Koperasi Suroso vs 1. TEMI HARYELA, SE., 2. PARNEN
    subyek yang sama dan telah diputus sertamempunyai kekuatan hukum;3 Bahwa gugatan Para Penggugat berkaitan dengan obyek pembatalansurat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 06/KTD/VII83/2011, tanggal 21 September 2011 atas nama Temy Haryela,SE dan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 07/KTD/VU84/2011, tanggal 21 September 2011 atas nama Parnenyang merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yangdikeluarkan oleh Perusahaan dalam bentuk Koperasi Badan UsahaMilik Negara (Pemerintah
    keberatankeberatan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I tersebut tidak dapat diterima,oleh karena setelah meneliti surat kuasa Pemohon Kasasi I tertanggal 03 Juli2012 dan surat kuasa substitusi tertanggal 9 Juli 2012 tidak memenuhi ketentuanBuku IT Mahkamah Agung RI jo Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun2012, yang menentukan bahwa Jaksa tidak dapat mewakili BUMN/BUMD untukberacara di Pengadilan karena BUMN/BUMD adalah badan hukum tersendiri diluar Negara/Pemerintah
    karenaTergugat I dan Tergugat IJ ikut andil dalam pemutusan hubungan kerja yang tidaksah terhadap Para Penggugat maka patut dan adil hakhak yang diperoleh olehPara Penggugat ditanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH
    2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangHal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 207 K/Pdt.SusPHI/2013Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :PEMERINTAH