Ditemukan 236923 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 668 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 11 April 2018 — PT SOUTH SULAWESI LNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Kredit Pajak untuk Masa Pajak Januari2013 sebesar Rp91.850.544,00; yang tetap dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 7 sampaidengan halaman 15 dari 18 halaman Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta
olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 16 dan Pasal 4Aayat (2) huruf a serta Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat
dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan bersifat menentukan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagaiberikut: Uraian (Rp)a.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GOLD COIN INDONESIA
90 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP01131/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 9 Mei 2019 tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00599/207/16/057/18, tanggal30 Oktober 2018, Masa Pajak April 2016, karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 01.000.246.7057.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2358/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT MAYA AGRO INVESTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2012sebesar Rp341.354,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktaHalaman 4 dari 8 halaman.
dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A,Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat
dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangHalaman 5 dari 8 halaman.
Putus : 07-10-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 7 Oktober 2020 — A. UPEK
176 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2720 K/Pid.Sus/2020Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkaraTerdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Medan yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan in casu atasterbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhanpidananya yaitu pidana
tepat dan benar, karena dalammempertimbangkan keterbuktian dakwaannya dan pemidanaannya incasu Judex Facti telah dengan cermat mempertimbangkan faktafaktadi persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secaratepat dan benar;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktiandakwaan in casu yang pada pokoknya mohon untuk membatalkanputusan Judex Facti tersebut dan menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melanggar Pasal 115 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat
dibenarkan karena hanyamerupakan penghargaan pembuktian yang untuk itu tidak tundukpada pemeriksaan kasasi;Bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan PenuntutUmum Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, Judex Facti telah memberikan pertimbanganhukum yang tepat dan benar berdasarkan keterangan para saksi,keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yangdiajukan di persidangan.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 K/PID.SUS/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 — TITING SURYANA SARANANI, S.P., binti TUNA SARANANI alias TIâÃÂÃÂE SARANANI
449 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
449 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan, karenajudex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanjudex facti Pengadilan Negeri sepanjang mengenai dan menyatakanTerdakwa terbukti secara san dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi elektronikdan/atau dokumen elektronik", tidak salah dan telah menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakanmenurut
perbuatan yangdilakukan Terdakwa, terutama karena permasalahan antara Terdakwadengan saksi pelapor Laode Rahmat telah diselesaikan secara kekeluargaandengan saling memaafkan;Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum yang berkeberatan ataspidana bersyarat yang dijatuhkan oleh judex facti, tidak dapat dibenarkankarena judex facti dalam menjatuhnkan' putusan a quo telahmempertimbangkan dengan cukup mengenai alasan yang mendasariputusannya tersebut;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat
dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikiantidak tunduk pada kasasi, judex facti dalam putusannya telahmempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan dan meringankansesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatunkan pada prinsipnyamerupakan wewenang judex facti, akan tetapi bila ada fakta relevan yangmemberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan judexfacti atau judex facti tidak cukup mempertimbangkan
Register : 05-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JOHNSON HOME HYGINE PRODUCTS;
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa PajakMei sebesar Rp408.746.175,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.866.149.094,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2113/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA
452 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
452 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor 02140/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 September 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PenggugatNPWP 01.071.713.0052.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 19-02-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 19 Februari 2020 — USMIARNI, VS PT GRAHA USAHA TEKNIK
186 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis HakimTingkat Kasasi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapatlain, maka Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2019 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus
2019 kontra memori kasasi tanggal13 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halini Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factiyang dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar;Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat telahmelakukan
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
vs PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
82 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus 2010 sebesarRp536.200.575,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanHalaman 4 dari 7 halaman.
Malaysia) yang didukungdengan dokumen SKD sudah tepat dan benar dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanHalaman 5 dari 7 halaman.
Putus : 05-08-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2935/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SARANA TITIAN PERMATA
139 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Januari 2020 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP02738/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 7November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak, atas nama Penggugat, NPWP 02.116.471.0058.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 11-04-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 798/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 11 April 2018 — Direktur Jenderal Pajak vs. PT WAHANA BARATAMA MINING
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
a quo yaitu Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) Nomor 285/ WBMPP/RESPPN/VIII/2012 tanggal02 Agustus 2012 perihal gugatan terhadap Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP907/WPJ.19/2012tanggal 05 Juli 2012 tentang Pengurangan Surat Ketetapan Pajak YangTidak Benar atas SKPLB PPN Masa Pajak Agustus 2009 Nomor00048/207/09/062/10 tanggal 29 Desember 2010 yang oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dinyatakan memenuhi ketentuan formalpengajuan gugatan tidak dapat
dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah dilakukanpengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 B/PK/PJK/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BRANITA SANDHINI
31 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2010 sebesarRp1.034.408.862,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang diawali
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp9.438.503,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan
Putus : 13-02-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 13 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SEMEN TONASA
258 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
258 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali atasPajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juli 2013 sebesarRp58.712.194,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti danmenguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan kontra memoripeninjauan kembali tidak dapat menggugurkan
peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17, 18,23 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3), Pasal 9 ayat 2huruf (b), Pasal 9 ayat (8) huruf a serta Pasal 13 ayat (5) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP754/PJ./2001;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3488 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT.PUMGKOOK INDONESIA ONE;
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2019, yang padaintinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan = peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP00029/KEB/WPJ.22/2017tanggal 14 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaHalaman 5 dari 9 halaman.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karenabersifatpendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayardihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut:Dasar Pengenaan
Register : 10-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 06-05-2019
Putusan PA SRAGEN Nomor 0133/Pdt.P/2018/PA.Sr Tanggal 7 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Pemohon ditulisdengan Endarwati ;Menimbang, bahwa yang demikian menunjukkan adanya perbedaanatau ketidaksamaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalamdokumen kependudukan dan Ijazah Pemohon dengan yang ada pada KutipanAkta Nikah dan Akta Cerai Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya dualisme identitas yangdimiliki oleh orang yang sama atau satu orang, dan guna kepastianadministratif pada akta otentik, yaitu Nikah dan Akta Cerai dengan dokumenyang lain, maka permohonan Pemohon dapat
dibenarkan ;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim menyatakanbahwa permohonan Pemohon untuk pembetulan penulisan nama Pemohonyang ada pada Akta Cerai Nomor : 1936/AC/2017/PA.Sr tanggal 13 Desember2017 dari Pengadilan Agama Sragen dapat dibenarkan kemudian untukselanjutnya dalam Akta Cerai tersebut ditulis nama Pemohon dengan EndrawatiHalaman 5 dari 7 hal.
Putus : 31-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1495/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 31 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GLOBAL MEDAN TOWN SQUARE
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Maret 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00002/KEB/WPJ.01/2016 tanggal 9 Februari 2016,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2012 Nomor 00059/207/12/123/14 tanggal 15 Desember2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.263.380.4123.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.243.111.323,00
Pasal4 ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanHalaman 5 dari 8 halaman.
Putus : 07-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 B/PK/PJK/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA;
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 Maret 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2041/WPJ.06/2014, tanggal 27November 2014, mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2007 Nomor 00095/207/07/073/13, tanggal 8 Oktober 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.346.364.1073.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan
dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1A juncto Pasal 9 ayat(2) Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91Halaman 6 dari 9 halaman.
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 B/PK/PJK/2018 Tanggal 17 Mei 2018 — PT. EKACIPTA ARTHA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2002sebesar Rp467.359.100,00; yang tetap dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 4 sampaidengan halaman 32 dari 34 halaman Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak karena dalam perkara
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yang diajukancukup beralas hak dan berdasar yang bersifat pendapat yangmenentukan dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang secara nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah
Putus : 18-11-2020 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4404 B/PK/PJK/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — PT. GEMILANG CIPTA NUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
senilai Rp910,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansiyang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatPutusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1968/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — PT EASTINDO SERVICES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak(Penyerahan) yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendirisebesar Rp1.032.237.754,00 (reklasifikasi dari penyerahan jasa yangtidak terutang PPN) dan Koreksi Negatif atas penyerahan yang tidakterutang PPN sebesar Rp1.267.129.863,00 dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta
Lagipula jasa dimaksud merupakan jasa angkutan udara yang dikecualiberdasarkan asas timbal balik (reciprocal), dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 4A ayat (3) huruf UndangUndang Pajak Pertambahan NilaijJuncto Pasal 13 PP Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat
dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangHalaman 5 dari 8 halaman.