pihak dalam gugatana quo;Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan dengan jelashubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV di dalam posita gugatan.Hal ini menunjukkan Tergugat IV tidak mempunyai pertalian/nubungan hukumlangsung yang secara spesifik dengan Panggugat;Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 berbunyi: "Gugatan harus diajukanterhadap pihakpihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum".Bahwa Penggugat sudah keliru

Nomor 2789 K/Pdt/2015hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penguggat tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Eksepsi Diskualifikasi In Person/Keliru Bertindak Selaku Penggugat;Bahwa Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio dihadapanPengadilan Negeri Tanjung Karang dimana Penggugat bukanlah orang yangberhak dan mempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara a quokarena:Sebidang tanah berikut

Bahwa Judex Facti salah atau keliru dalam penerapan hukum karenaJudex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas dalildalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;2.

Bahwa Judex Facti salah atau keliru dalam penerapan hukum karenaJudex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadapalat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;Bahwa objek sengketa semula atas nama Penggugat kemudian dijualkepada Tergugat Il dengan bukti akta jual beli di hadapan PPAT sehinggamerupakan

tersebut lalu kemudian Marwati melaporkanTerdakwa ke kepolisian menunjukkan indikasi Marwati tidak ada itikad baikmenjunjung tinggi hokum perdamaian, bahwa sesungguhnya setelahpenandatangan kesepakatan perdamaian Antara saya dengan Marwati makasegala akibat hukum juga dianggap telah berakhir dengan jalan perdamaian,karena perdamaian adalah keputusan hokum yang tertinggi;Halaman 6 dari 13 Putusan No. 630/PID.SUS/2020/PT MKSBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar telah salahdan keliru

Pasal 27 ayat (3) Undangundang No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, telah terbukti menuruthokum dan dijatuhi pidana adalah PERTIMBANGAN YANG KELIRU DANTIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTIMEL;ANGGAR UNSURUNSUR Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dantransaksi Elektronik Jo.

No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan transaksi Elektronik dengan penjelasan sebagai berikut : Unsur tersebut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumendalam tranksasi elektronikMajelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar yang beranggapankalau unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong danmenyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalamtransaksielektronik terbukti adalah pertimbangan hokum yang keliru

yang menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yangmemiliki muatan penghinaan oleh karena itu pertimbangan Hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutusperkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakanMajelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru

Bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokokperkara yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;1.

alineakeempat menyatakanMenimbang, bahwa gugatan Penggugat bertolak pada alasan hokumbahwa Penggugat dipaksa untuk menandatangani AKTA SURATPERNYATAAN Nomor 52, tertanggal 13 Desember 2011 dan AKTANOTARIS SURAT KUASA No. 02 tertanggal 01 April 2013 dan mohonagar Pengadilan Menyatakan Batal dan atau tidak sah Akta SuratPernyataan Nomor 52 tertanggal 13 Desember 2011 dan AKTANOTARIS SURAT KUASA No. 02 tertanggal 01 April 2013 yang dibuatdikantor Notaris Daniel Marpaung, SH.MH;Adalah pertimbangan hukum yang keliru

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yangmenyatakan : Halaman 40 alinea kelimaMenimbang bahwa oleh karena kedua akta otentik yaitu AKTA SURATPERNYATAAN Nomor 52 tertanggal 13 Desember 2011 dan AKTANOTARIS SURAT KUASA No. 02 tertanggal 01 April 2013 tersebuttidak terbukti cacat hukum, dan atau tidak ada bukti untukmembatalkannya, maka menurut hukum Penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil gugatannya tersebut;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahmengemsampingkan fakta

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya halaman 40alinea keempat yang menyatakan bukti P5 yang berupa Foto Copydari Foto Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas satuan rumahsusun, tidak dapat dijadikan Dasar HUkum untuk membatalkan aktaotentik karena bukti P5 berupa foto copy dari foto copy, yang menurutKaidah Hukum Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1996 tanggal 9 Desember 1997 "bahwa Surat bukti foto copyyang tidak diajukan aslinya harus dikesampingkan;Mengenai hal

Bahwa Judex Facti dalam perkara in casu telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum, dengan begitu saja mengambil alih pertimbanganHal. 9 dari 12 hal. Put.

No. 1846 K/Pdt/2013hukum pengadilan tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama pada pertimbangan hukumnya pada halaman 49(empat puluh sembilan) pada alinie ke3 (tiga);Bahwa pertmbangan hukum yang diambil alih oleh Judex Facti padahalaman dan alinea tersebut di atas adalah salah dan keliru, karena dalampersidangan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakimpengadilan tingkat pertama pada tanggal 11 Mei 2012, pada fakta dankenyataannya para pihak sepakat dan

Kasasi), telah sepakat dan menyatakan batas sepadan yangditunjukkan oleh Pemohon Kasasi itulah yang menjadi objek perkaradengan luas + 6 Ha (enam hektar);Bahwa objek perkara seluas + 6 Ha (enam hektar) tersebut, adalahmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (sehamparan), fakta inidiakui pula oleh Majelis Hakim pengadilan tingkatikat termasuk dalam objekperkara, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hokum putusan tersebuthalaman 50 (lima puluh) alinea pertama;Bahwa Judex Facti telah salah keliru

dalam putusannya, karena Judex Factitidak menelaah secara dan cermat tentang substansi pokok perkara yangdiperkarakan dalam perkara in casu adalah kepemilikan tanah seluas + 6Ha tersebut di atas oleh Pemohon Kasasi, dengan telah begitu sajamengesampingkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkatpertama dan pengadilan tingkat kedua, dan yang fatalnya adalah tentangpenunjukkan batas sepadan objek perkara oleh Termohon Kasasi C padasaat pemeriksaan siding ditempat objek perkara adalah salah dan keliru

2021 dan diputus Majelis HakimPengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Pidana Selama 1 ( Satu )dan Subsider pidana Denda sebesar Rp 1000.000.00 ( Satu JutaRupiah ) Dengan Ketentuan apabila Pidana tidak di bayar oleh TerdakwaTersebut, maka digantikan oleh pidana Penjara selama 3 ( Tiga ) bulan,menunjukkan jelas JPU dan Majelis Hakim dalam Perkara Aquo TerkesanBalas Dendam, hal Ini JPU Menuntut dan Hakim menjatuhkan PutusanTersebut Bukan Untuk Mendidik, Oleh karena itu Pertimbangan HakimTersebut Keliru

Pembanding ) adalah Putusan yang penuh dengan emosional dandendam semata, serta mengikuti keinginan seseorang semataBahwa begitu juga Terhadap Putusan Negeri Kisaran yang memutus danmenghukum Terdakwa( Pembanding ) Hukuman 1 ( Satu ) TahunSubsider pidana Denda sebesar Rp 1000.000.00 ( Satu Juta Rupiah )Dengan Ketentuan apabila Pidana tidak di bayar oleh Terdakwa Tersebut,Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1268/Pid.Sus/2021/PT MDNmaka digantikan oleh pidana Penjara selama 3 ( Tiga ) bulanjelas salahdan keliru

Bahwa pembanding sangat keberatan sekali atas keputusanPengadilan Negeri Kisaran tersebut baik dalam pertimbangan hukummaupun dalam diktumnya sebab tidak berdasarkan faktafakta yangdikemukakan dipersidangan, akan tetapi hanya cenderung mengikutikemauan (salah satu pihak dalam perkara ini yang memillikikepentingan sematamata dan ada dendam) oleh karena itu PutusanPengadilan Negeri Kisaran telah salah dan keliru ;2.

Bahwa penasihat hukum terdakwa sangat keliru apabila menilaMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ataumengesampingkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa, hal ini dapat dilihat dari Putusan Nomor560/Pid.Sus/2021/PN.Kis tanggal 28 Juli 2021 yang menguraikansecara jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriKisaran hingga memutuskan pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa Suriono ;2.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan pihakpihak yang digugat.Di dalam surat gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap diriTergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat VII dengan tuduhanmelakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat VI, Tergugat VI dan tergugat VII telah membuka/merusak pagar didalam lokasi tanah objek sengketa padahal Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat IV dan Tergugat VII tidak pernah sekalipun membuka ataumerusak pagar di atas tanah

No. 2053 k/Pdt/2015Eksepsi Tergugat III:Gugatan Salah Pihak:1.Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan pihakpihak yang digugat.Di dalam surat gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap diriTergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat VII dengan tuduhanmelakukan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat Il, Tergugat Ill,Tergugat VI, Tergugat VI dan Tergugat VII telah membuka/merusak pagar didalam lokasi tanah objek sengketa padahal Tergugat Il, Tergugat Ill,tergugat IV dan Tergugat VII

Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai dan keliru dalammenilai pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan NegeriBulukumba tanggal 25 Februari 2014 Nomor 28/Pdt.G/2013/PNBLKtersebut, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassardimana pertimbangan hukumnya pada halaman 14 sampai halaman 15dengan pertimbangannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingga mempelajari,meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acarapersidangan

AbdHafid Bin Patang dengan Nomor Objek Pajak 7302070'078'0080008'0 dandiperkuat oleh surat keterangan Nomor 793/KTKPT/XI/2073 tertanggal 7November 2073 yang dibuat oleh Lurah Tanete dan diketahui oleh CamatBulukumpa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulisutama dari Penggugat yaitu alat bukti tertulis P7 dan P8 haruslahdikesampingkan untuk mendukung dalil kepemilikan Penggugat atas tanahsengketa.Bahwa Pertimbangan Judex Facti Peradilan Tingkat Pertama tersebut telahsalah dan keliru

Hal 10 dari 63 hal26.Bahwa kesimpulan TergugatIV yang menyebutkan terhadap perluasanjaringan LAN pun Penggugat belum melakukan com test adalah keliru dansalah besar.

Hal 11 dari 63 haldengan tidak memperhatikan azas kehatihatian bertindak sehingga menjadisalah dan keliru serta mengandung cacad hukum oleh karenanya harusdinyatakan batal demi hukum, dan oleh karena tindakan TergugatIV dapatterbayangkan akan menimbulkan kerugian tidak pada tempatnya bagiPenggugat maka tindakan TergugatIV dimaksudpun dapat dikwalifikasikansebagai perbuatan melawan hukum.E.

dan salah serta tidak tepat menurut hukum karena dasarpembuatan sajapun (berturutturut) mulai dari pembuatan LHP maupun suratsurat tagihan yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah jelas samasama keliru,salah dan cacad hukum oleh karena itu sedari awal Tergugat V pun tidak perlumenindaklanjutinya.

Suatu sebab yang diperkenankan.Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat PerjanjianJual Beli Tenaga Listrik tanggal 11 Januari 2011 yang dibuat TERGUGAT II danTERGUGAT Ill nyata telan lewat (kadaluwarsa) terhadap jangka waktupelaksanaan Addendum2 Nomor : PR.02.03.94.12.10.5069 tanggal 03Desember 2010 adalah keliru dan tidak berdasar..

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap TergugatV harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoonTergugat V di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru,karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yangmerupakan Instansi atasan dari Tergugat.b.

SUDARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkansebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satuKampong dengan saksi ; Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuaan Pemohon mengajukanPermohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti namaPemohon yang keliru ; Bahwa setahu saksi nama Pemohon di KTP, dan KK bernama Rusmidarsedangkan di Akta Buku Nikah bernama Rosmidar ; Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahirnya Pemohon ; Bahwa saksi tidak ingat lagi nama

RIDWAN DAHLAN, (dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksisejak kecil ; Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukanPermohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti namaPemohon yang keliru ; Bahwa setahu saksi nama Pemohon di KTP, dan KK bernama Rusmidarsedangkan di Akta Buku Nikah bernama Rosmidar ; Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah membuat akta kelahiran ; Bahwa setahu saksi

(satu juta delapanratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 3 Oktober 2017, No:11/Pdt.Banding/2017/PN.Tte dan telah diberitahukan secara seksamakepada Terbanding dan Il, /semula Tergugat dan Il ;Membaca Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2017 yang isinyasebagai berikut : Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternatedalam perkara aguo sangat keliru terutama pada halaman 18 dan 21 ;* Bahwa keterangan saksi tidak dipertimbangkan secara cermat olehMajelis

Penggugatyang terdiri dari pohon pala, pohon kenari dan pohon jambu yang telahberusia 30 Tahun dan bahkan 50 Tahun tidak dipertimbangkan olehMajelis Hakim ; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate danketerangan saksi Tjongram Hi Yunus, yang menerangkan bahwa NuaSaleh, menguasai tanah sengketa sejak Tahun 1968 hingga 1985,sedangkan sakai Said Senen menerangkan Tahun 1967 NuaSalehtelah berpindah kebun dan tanah dibiarkan begitu saja danseterusnya, adalah pertimbangan hukum yang keliru

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas Judex Factie keliru dalampertimbangan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyasebagaimana dalam Pasal 1925 KUHPerdata dalammempertimbangkan Bukti P1 (Surat Pernyataan Pengakuan Hak AtasKampung tertanggal 27 Desember 2002);7.

Majelis Hakim pengadilan negeriBalige) dalam pertimbangan yang telah menyatakan Bukti T5, T7, T17, T18, T21, T22, T38, T39, T40 adalah sah adalah keliru danHalaman 37 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDNVi.Vil.bertentangan dengan UndangUndang dan buktibukti Terguagat/Terbanding tersebut haruslah dikesampingkan;Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukummnyamenyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai Pejabat dianalogikanberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3428/PDT/1985yang kaidah

Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum atas BuktiT41 (surat keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985), BuktiT26 dan Bukti T27 (masingmasing surat pembangunan iuran tahun1977 dan tahun 1978), T23 (surat tanda penerimaan laporan No.STPL/160/X/2017/SU/TBS tertanggal 18 Oktober 2017), dengan alasansebagai berikut :1.

Dengan demikian Judex Factie kembali keliru dan salahmenerapkan hukum dalam mempertimbangkan Bukti T23 sebagaialasan Tergugat/ Terbanding telah lama menguasai tanah perkaradengan menanam pohonpohon ditanah perkara;Bahwa pertimbangan yang demikian adalah keliru karenaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Sip/1983tanggal 7 Mei 1984 menyebutkan :"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alasHak (Rechts Titel) dari penguasaan itu belumlah membuktikan bahwayang bersangkutan

Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalammempertimbangkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangantelah keliru menerapkan hukum karenabertentangan denganketentuan hukum yang berlaku;IX.

Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarang yangtelah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya : ... halhal yangdikemukakan dalam memori banding tersebut tidak ada mengemukakanhal baru yang dapat merubah putusan ini, oleh karenanya memoribanding tidak perlu. dipertimbangkan lebih lanjut dan patutdikesampingkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebutberarti Majelis Hakim Banding hanya meneliti dan mencari halhal baruyang dikemukakan oleh Pembanding sebelumnya

Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Tinggi Tanjungkarangdalam perkara a quo yang telah memberikan pertimbangan yang padapokoknya : ... halhal yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebuttidak ada mengemukakan hal baru,...;2.

Para Penggugat saat ini Pemohon Kasasi untukmengadakan Pemeriksaan Setempat dan melaksanakan sitajaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini, hal manaseharusnya dapat menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim a quosehingga tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalammemberikan putusannya;Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim a quo yangdidasarkan hanya pada pendapat atau asumsi keterangan 2 orangsaksi yang menyebutkan Penggugat telah menjual bidang tanahdan bangunan rumah, tidak tepat dan keliru

;Selanjutnya : Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukaningkar janji dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga petitum nomor 3 patutdikabulkan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo telah salah dan keliru,apabila menyimak isi Surat Perjanjian tanggal 17 Mei 2010 danSurat Pelimpahan Hak Milik Tanah Berikut Rumah tanggal 9 Juli2010, karena

tidakterdapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/T ergugat Konvensi dengan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi,sehingga yang mempunyai kewajiban kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa selain dari pada itu putusan Majelis Hakim a quo padapetitum ke3 yang pada pokoknya Menghukum TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkannya danselanjutnya menyerahkan tanah dan rumah ...., adalah suatupertimbangan yang sangat keliru

Dasar dan alasan Memori banding terhadap putusan Judex factie yangdibacakan pada tanggal 25 Juni 2015:Dalam Konpensi :Dalam Eksepsi :C1.Judex Factie telah keliru karena tidak memberikan putusan terhadapseluruh bagian gugatan termasuk putusan mengenai eksepsi ;Dalam Pokok Perkara :C2.

Judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya karena perselisihan danpertengkaran antara Terbanding dan pembanding ini terjadi terus menerussejak awal perkawinan mereka :a. karena Terbanding yang sejak awal tidak bertanggung jawabdan bukan karena pria idaman lain (PIL) di Tahun 2014 ;b. Karena Terbanding yang sejak qawal mementingkan diri sendiri,tidak mengasihi Pembanding, tidak mengasihi anakanak ;c.

Judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya karena buktibukti dansaksisaksi Pembanding pada faktanya justru sangat mendukung gugatanPembanding ;C4.

Judex Factie keliru didalam pertimbangannya karena telah memastikanterjadinya suatu fakta dari dokumen yang secara hukum tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya pada hal dokumen tersebut tidakdiketahui keabsahannya, tidak diketahui asal usulnya dan bahkan tidakdiketahui siapa pembuatnya ;Pembanding adalah ibu yang menyayangi anakanaknya, disiplin, terpelajar,sangat memperhatikan dan sangat bertanggung jawab terhadap pendidikananakanaknya.

;Judex factie telah keliru dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkanmisslead (penyesatan) yang dilakukan terhadap mereka sehingga anakanakmemberikan keterangan didasarkan pada imperasi bukan didasarkan padafakta yang sesungguhnya terjadi ;Permohonan prvisi, permohonan penentuan nafkah, jaminan pemeliharaandan pendidikan anak yang wajib ditanggung oleh suami dan jaminanpemeliharaan barangbarang yang menjadi hak pembanding ;Berdasarkan seluruh uraianuraian diatas mohon agar Majelis Hakim Tinggiyang

kasasi a quo beserta alasanalasannya telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, , II, IV, VI, VIII dan IX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah :1 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi tersebut telah salah dan keliru

tercatat/terdaftar atasnama Robi Daeng Tawang bin Samaila dan tanah yang diuraikan dalam SertifikatHak Milik (SHM) Nomor 230/Daya tanggal 22 Desember 1981, Gambar Situasi(GS) tanggal 5 Nopember 1981 Nomor 3205 luas 14.224 m7, tercatat/ terdaftar atasnama Robi Daeng Tawang bin Samaila dan Termohon kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding tahu persis adanya permasalahan tersebut ;2 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi tersebut telah salah dan keliru dan/atau tidak menerapkan

224/Daya, tanggal 22 Desember 1981 GambarSituasi (GS) tanggal 5 Nopember 1981 Nomor 3212 luas 7.853 m* tercatat/terdaftaratas nama Robi Daeng Tawang bin Samaila dan tanah yang diuraikan dalamSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 230/Daya tanggal 22 Desember 1981, GambarSituasi (GS) tanggal 5 Nopember 1981Nomor 3205 luas 14.224 m2, tercatat/terdaftar atas nama Robi Daeng Tawang bin Samaila dibatalkan ;3 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi tersebut telah salah dan keliru

, tercatat/terdaftar atas nama RobiDaeng Tawang bin Samaila, maka terbukti bahwa tanah obyek sengketasebagaimana diuraikan dalam Sertifikat tersebut, keberadaannya terjadi dalamperkawinan antara Tergugat I/Terbanding dengan Tergugat IX/Terbanding,sehingga pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannyayang dimohonkan kasasi yang menyatakan bahwa dalildalil gugatan RekonvensiPenggugat Rekonvensi, dahulu Tergugat IX Konvensi/Terbanding tidak terbuktiadalah sangat keliru, oleh karenanya

putusan Judex Facti Pengadilan TinggiMakassar yang dimohonkan kasasi tersebut berdasar dan beralasan hukumdibatalkan ;4 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang dimohonkankasasi tersebut telah salah dan keliru dan/atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya, karena meskipun menyangkut pemberian kuasa dariTergugat I kepada Penggugat untuk mengurus persoalan tanah yang diuraikandalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 224/Daya, tanggal 22 Desember 1981Gambar Situasi (GS) tanggal

diajukan oleh Kuasa Tergugat /Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut :DALAM KONPENSI :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari eksepsiPara Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsibaik eksepsi tentang Tergugat tidak lengkap, dan gugatan tidak sempurna, baikeksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatanmaupun eksepsi tentang gugatan keliru

demikianPutusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Nopember 2011 Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN, sepanjang mengenai eksepsi haruslah dikuatkan ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara cermatPutusan Pengadilan Negeri Medan tanggal. 8 Nopember 2011 Nomor : 194/Pdt.G/2011/PN.MDN, telah pula membaca dan meneliti secara cermat memoriBanding dari kuasa para Penggugat/Pembanding yang antara lain berkeberatanterhadap halhal sebagai berikut :Pertimbangan Hukum Yang Keliru

pendapat Majelis, bahwa tindakan Tergugat yang menghentikanpengoperasian Deli Plaza adalah untuk mematuhi Pemerintah Kota Medan,karena Bappeda Medan dalam suratnya No.620/3555, agar Deli Plaza segeramelaksanakan pembongkaran bangunan lama dengan memperhatikankeselamatan orang (karyawan dan pengunjung), sebagaimana ada dalambukti T19 ;eBahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pendapatnya mengenai TindakanTergugat dalam penghentian pengoperasian Deli Plaza berdasarkanpertimbangan pertimbangan hukum yang keliru

sendiri telah dinyatakan bahwasebagian besar tenant anggota FTDP (Forum Tenant Deli Plaza)sudah menerima Kompensasi , dari Tergugat (Terbanding ) ;Mengenai tuntutan provisional dari Terbanding/Penggugat dr/Tergugatdk dikabulkan untuk semua : Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pendapatnyamengenai tuntutan provisional dari Terbanding/Penggugat dr/Tergugat dk dalam pemutusan aliran listrik dan air leding sertapenutupan bangunan Deli Plaza adalah berdasarkan padapertimbangan pertimbangan hukum yang keliru

Mengenai gugatan dalam rekonpensi :e Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenaigugatan dalam rekonpensi menyangkut pembatalan dan tidak berkekuatanhukumnya Akta Perjanjian dikarenakan bangunan Deli Plaza akandibongkar dan diganti dengan bangunan yang baru adalah berdasarkanpertimbanganpertimbangan hukum yang keliru dikarenakan mengandungkesalahankesalahan didalam pertimbangannya, serta hanya mengambilkatakata atau kalimat atau dalil dari Terbanding/Tergugat dk/Penggugatdr tanpa

berupa emas 23 seberat 20 gram dansebagai saksi Nikah Penggugat dan tergugat adalah SYARIFUDDIN danSAMARUNG serta juga Anto hadir pada saat menikah tergugat denganpenggugat.Terhadap jawaban Tergugat pada Nomor 3 menyatakan bahwa suatuperlakuan dzalim kepada almarhum Muh.Jufri ayah Nelly sebagai wali Nikah,pantas tidak seorang ayah yang membawa anaknya jauhjauh ke Makassaruntuk menikahkan anaknya sedangkan dia sendiri punya rumah rumah tempattinggal di Bulukumba, Hal ini adalah suatu jawaban yang keliru

No. 252/Pdt.G/2017/PA Blk.selain dan selebihnya jika tergugat berpendapat lain dengan maksud tidakmengesahkan pernikahan penggugat dengan tergugat adalah suatu pendapatyang keliru dan tidak benar sebab bagaimana tidak dimana tergugat telahmengakuinya dan membenarkannya telah menikah dengan penggugat diMakassar pada hari Senin namun dan Mahar berupa seperangkat alat shalatoleh karena jawaban tergugat patut dinyatakan di tolak;Terhadap jawaban Tergugat pada Nomor 6 menyatakan setelah tergugatmenikah

Hal ini adalah suatu jawaban yang keliru dan tidakbenar Karena bagaimana tidak di mana yang jelas dan di ketahui oleh orangbanyak bahwa tergugat dengan penggugat adalah suami isteri yang sah dansetelah menikah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua penggugat, rumah tergugat dan rumah bersama di JalanMuh.

Hatta (yang di tempati penggugat sekarang) dengan di karuniai 3 orangoleh karena itu berdasar penggugat memohon untuk mengesahkanpernikahan penggugat dengan tergugat selain dan selebihnya jika tergugatberpendapat lain dengan maksud tidak mengesahkan pernikahan penggugatdengan tergugat adalah suatu pendapat yang keliru dan tidak benar sebabbagaimana tidak dimana tergugat telah mengakuinya dan membenarkannyatelah menikah dengan penggugat di Makassar pada hari Senin namun danMahar berupa seperangkat

Hal ini adalah suatu jawaban yang keliru dan tidakbenar Karena bagaimana tidak di mana Tergugat (saya) ini suami pelindungrumah tangga harus mampu dan mencega kemungkaran untuk amar ma,rufdst. tidak pernah marah dan tidak pernah ada keluarga yang mencampuriurusan rumah tangga adalah adalah tidak benar karena bagaimana tidak dimana rumah tangga penggugat selalu kacau dan sering kali marah hinggaHal. 9 dari 20 hal. Put.

Eksepsi error in persona; Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannyakepada Tergugat, karena Tergugat bukan berumur 30 (tiga puluh) tahunmelainkan Tergugat saat ini berumur 36 tahun dan alamat Tergugat yangdinyatakan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/salahalamat sebab Tergugat menetap/berdomisili di Kelurahan Kasipute,Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;Halaman 4 dari 19 hal. Put.

mengikat janji yang sifatnya keperdataandengan Para Penggugat;Bahwa Tergugat masuk sebagai member (keanggotaan) padaperusahaan TVI Express pada bulan Juli tahun 2011, dimana tindak danperbuatan hokum yang dilakukan oleh Tergugat tunduk pada etika danperaturan Perusahaan TVI Express;Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa/menyuruh Para Penggugatmasuk dan mengikuti jejak Tergugat dalam mencoba peruntunganbisnis online dengan metode Multi Level Marketing/MLM padaPerusahaan TVI Express;Bahwa Penggugat keliru

dan tentang surat bukti yang diberitanda T17 berupa Berita Acara Penghentian Penyidikan, tentang dua suratbukti ini, majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tidak mengetahuisecara persis persoalan apa yang diperiksa dan ditangani Polres Bombanadan majelis hakim tidak mempunyai kompentensi dalam menilai danmempertimbangkan surat tersebut, maka oleh karenanya Majelis hakimberpendapat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan (Putusanhalaman 58 59);Pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru

karena JudexFacti Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan :T2 dan T7, T8, T9, T10 dan T12 merupakan print out dari suatu suratelektronik atau print out computer yang tidak dibubuhi tanda tangan olehpihak yang membuatnya atau pihak yang menerangkan kebenaran dari isisurat tersebut, sehingga surat tersebut tidak dapat diketahui lebih lanjutkebenaran dari isi yang termuat didalamnya (halaman 56 Putusan);Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti a quo adalahsangat keliru

Tentang hal ini majelis hakimtelah keliru memberi pertimbangan hukum yaitu dengan adanyapertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan faktafakta persidangan .Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksisaksi yangbersesuaian satu sama lain yaitu saksi Andi Abu Daris dan saksi Banhtiar,dengan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa tidakada pengurus TVI Ekspres di Bombana, Tergugat/pemohon kaksasi adalahsebagai anggota/sponsor, yang ada adalah bisnis investasi secara on lineyaitu

perjanjiankerja) sehingga kesepakatan yang telah dibuat berlaku sebagai UndangUndang sehingga untuk pengiriman suatu barang telah tidak dapatmenyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan waktunya yang disepakati(Wanprestasi) sehingga menurut Judex Facti telah tejadi quasi hukum pidanayang tidak boleh dituntut didepan peradilan pidana baik untuk kasuspenipuan maupun penggelapan, sehingga Terdakwa dinyatakan lepas darituntutan pidana";Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan argumentasiyang keliru

Dan dimuka persidangan tidak ditemukanadanya buktibukti yang menyatakan adanya suatu perjanjian yang khususyang mengatur untuk melakukan pekerjaan pengiriman barang tersebutantara Terdakwa dengan saksi korban Refyunir;Dengan tidak adanya perjanjian secara tertulis tersebut pertimbanganMajelis Hakim terhadap fakta persidangan adalah keliru hanyalah membolakbalikkan fakta tersebut hingga menjadi fakta yang tidak benar selanjutnyamenyatakan tidak terlaksananya pekerjaan oleh Terdakwa mengirimkanbarang

tujuannya dan hanyadisimpan di gudang Panadia dan gudang Kalianak, seharusnyapertimbangan hakim tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan curang /bedrog karena dilandasi itikad tidak baik dan adanya perbuatan yangmelawan hukum sehingga memperjelas Terdakwa telah melakukan suatutindak pidana penipuan dan bukan wanprestasi sebagaimana dalam hukumperjanjian;Dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanyalah mengaburkanpokok permasalahan yang sebenarnya, serta tidak sesuai fakta persidangandan jelas keliru

Silkargo untuk dipindahkan dan disimpan di gudang Panadiadan Kalianak berkaitan dengan ini selanjutnya Terdakwa dimuka persidanganhanya menunjukan kwitansikwitansi yang tidak dilakukan penyitaan dankwitansikwitansi tersebut tidak diketahui oleh saksi korban Refyunir, danternyata membuat Majelis Hakim larut dalam pertimbangan yang keliru danmengabaikan alat bukti dipersidangan padahal sesungguhnya perbuatanTerdakwa merupakan suatu tindak pidana dan bukan merupakan hubungankeperdataan;Faktanya saksi

Firga Utama Mandiri yang mengeluarkan biaya pengirimansebesar Rp.92.500.000, (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yangbiaya tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan istrinya yangmerupakan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPid;Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukumkarena perbuatannya bukan tindak pidana adalah putusannya yang keliru dankarenanya permohonan Kasasi

telahdisampaikan secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata panggilan kepada Penggugattidak diketahui/ tidak jelas dan tidak pula hadir dipersidangan sehinggaidentitas tempat kediaman Penggugat kabur, sedangkan Tergugat jelasalamatnya sebagaimana tertera digugatan Penggugat namun tidak hadirdipersidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena relaas panggilan tidak sampai kepadaPenggugat, karena alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya tidakbenar/ keliru

, sehingga pemanggilan berikutnya tidak dapat dipanggil ulangmaka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa pencantuman alamat dalam surat gugatan adalahsalah satu syarat formil gugatan, oleh karena alamat yang dicantumkanPenggugat dalam surat gugatannya adalah salah/ keliru, atau tidak benar,karenanya gugatan Pengugat dinyatakan cacat formil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaditemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa Penggugat menggunakan alamat

Urusan Agama KecamatanBanguntapan Kabupaten Bantul dengan Nomor : tanggal 15Desember 1997 ; 3.Bahwa sebelum Pemohon menikah dngan SUAMI PEMOHON, pemohojberstatuS perawan bernama PEMOHON, namun ketika Pemohonmemberitahukan/mendaftarkan maksud pernikahannya denganSUAMI PEMOHON ke KUA Kecamatan Sewon tanpa disadari olehPemohon, nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON DALAM AKTA ; 4.bahwa pada awal bulan Juli 2011 Pemohon baru mengetahuibila ternyata ada biodata dalam Kutipan Akta Nikahtersebut yang salah/keliru

diajukanPemohon yaitu bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda PendudukPemohon, bukti P.3 berupa Surat keterangan dari SD , buktiP.4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMP Bantul, bukti P.5surat keterangan dari lurah desa serta bukti P.6 Fotocopykartu keluarga dari Camat Kecamatan Bantul, maka dapatdibuktikan bahwa nama Pemohon yang benar adalah PEMOHONbukannya NAMA PEMOHON DALAM AKTA ; Menimbang, bahwa oleh karena itu biodata Pemohonsebagaimana yang tercantum dalam akta nikah Pemohon tersebutharus dinyatakan keliru

Keberatan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Denpasar dan PengadilanNegeri Denpasar) dalam perkara a quo telah salah/keliru menerapkanhukum dan/atau melanggar Hukum (Acara) yang berlaku, dengan dasar,Halaman 6 dari 33 hal. Put.

Bahwa oleh karena Putusan verzet (Perlawanan) Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 547/Pdt.Plw./2013/PN.Dps., tanggal 5 November 2014yang tidak sah tersebut dikuatkan/dipertahankan oleh Judex Facti(Pengadilan Tinggi Denpasar) sesuai Putusannya Nomor 101/PDT/2015/PT.DPS., tanggal 20 Agustus 2015, maka Judex Facti (Pengadilan TinggiDenpasar), dalam Putusannya Nomor 101/PDT/2015/PT.DPS., tanggal20 Agustus 2015 tersebut telah salah/keliru menerapkan hukum dan/ataumelanggar hukum (acara) yang berlaku, di samping

Bahwa sehubungan semua halhal terurai di atas, makaPertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti (PengadilanTinggi Denpasar) dalam perkara a quo jelas adalah salah/keliru besar,tidak berdasarkan bahkan bertentangan/melanggar hukum, denganperkataan lain Judex Facti (Pengadilan Tinggi Denpasar) telahsalah/keliru dalam menerapkan hukum (baik hukum perdata materiilmaupun formil);3.

Nomor 3783 K/Padt/2016Namun perlu diingat (pertimbangan hukum Judex Facti terkait hal inijuga salah/keliru) bahwa separo dari hasil penjualan tanah objeksengketa beserta bangunan/rumah tidak bisa dituntut secara hukumoleh anakanak Turut Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi, kecualidiberikan secara sukarela, karena anakanaknya tersebut masihterdinding oleh ibunya (Pemohon Kasasi);Ill.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan putusan pidana dengan perkara perdata a quo tidak adaketerkaitan adalah pertimbangan hukum yang salah/keliru besar, tidakpatut, tidak layak, tidak adil dan tampak sarat dengan keberpihakandengan menguntungkan Termohon Kasasi;5.