Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 09-08-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 07-03-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 127/Pid.B/2012/PN.TBK
Tanggal 1 Nopember 2012 — WAHYUDI Als. YUDI Bin MUHAMMAD NUR
68 — 58
  • YUDI Bin MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah
    YUDI Bin MUHAMMAD NURterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanamenyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 55 UU RINo.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahundikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam)
    MT, yang memberikan keterangan mengenai keahliannyadibawah sumpah dan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual denganvolume tertentu, jenis tertentu (premium,kerosine/minyak tanah, solar),konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;30Bahwa sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi, tidak dibenarkanBBM Jenis Solar yang disubsidi maupun yang tidak disubsidi olehpemerintah, dijual oleh masyarakat atau orang
    yang tidak memiliki IzinUsaha atau Izin Niaga dari Pemerintah;Bahwa setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki Izin Usaha Niaga dariPemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralsebagaimana dimaksud Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migasdan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas; Bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niagaBBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah tindak pidana; Bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan
    Balai31Karimun dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana terdakwa dan sdr.Roy yang telah melakukan penyimpangan alokasi BBM yang.disubsidi pemerintah yaitu dengan membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU untuk dijual kembali kepada sdr Akiang sebesar Rp. 5.300.,maka perbuatan tersebut patut diduga melakukan tindak pidanasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa untuk Sdr. Noviardi dan Sdr.
    YUDI Bin MUHAMMAD NURtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanamenyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi Pemerintah: 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2513 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 —
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIANNEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA CQ PERUSAHAANUMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMPERUMNAS) CQ. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNANPERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) KANTORREGIONAL II CABANG PONTIANAK, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERIAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN PONTIANAK (Sekarang Kabupaten Kubu Raya)
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIANNEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA CQ PERUSAHAANUMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMPERUMNAS) CQ. PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNANPERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) KANTORREGIONAL II CABANG PONTIANAK berkedudukan di JalanSungai Landak Timur Nomor 38, Kecamatan Pontianak Timur,Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasakepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H.,M.H., dan kawankawan ParaAdvokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat M.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERIAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSIKALIMANTAN BARAT CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN PONTIANAK (Sekarang Kabupaten Kubu Raya)berkedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Km. 12, Nomor 45, dalamhal ini memberi kuasa kepada Herculanus Richardo, S.H., KepalaKasi sengketa konfelik dan perkara dan kawankawan beralamat diKantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Jalan SoekarnoHatta,Halaman 1 dari 45 hal. Put.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERIPERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA CQDIREKTORAN JENDRAL PERHUBUNGAN DARATDEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT berkedudukandi Jalan Adisucipto, Km. 9,2 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,Kalimantan Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada MariusMarcellus TJ, S.H.,MM., kepala Biro Hukum Setda Prov.
    Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya pelunasan sisapembayaran kepada Haji Jelani, Djaini Djapon dan Usman Jaisdilakukan dalam bentuk akta jual beli yang dibuat oleh Pejabatyang berwenang, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalamputusannya pada alinea pertama halaman 95;2.
    Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti, memeriksa danmempertimbangkan adanya penguasaan dan penggunaan tanah olehHaji Jelani, Djaini Djapon dan Usman Jais sejak tahun 1980 tersebut,diketahui dan diakui oleh Pemerintah Setempat yakni oleh KepalaDesa Durian dan Camat Sungai Ambawang sebagaimana ternyataHalaman 32 dari 45 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 K/PDT/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT (BPN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA PADANG
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT (BPN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA PADANG
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT (BPN) Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINS! SUMATERA BARAT Cq.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA PADANG, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor1 Padang,IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
    Bahwa sekira pada tahun 1992 karena adanya proyek banjir kanalyang dibangun pemerintah, tanah kaum kami yang diperduakankepada Temban tersebut tidak diperduakan lagi disebabkan tidakadanya aliran air dan karena masih terjalin hubungan baik antaraTemban dengan kaum Penggugat tetap baik dan tidakmempermasalahkan menumpang tinggal di tanah kaum kami danberladang ditanah kaum kami menanam ubi kayu dan sayurankarena kaum kami masih belum memanfaatkan tanah kaumtersebut, dan keadaan tetap tinggal di objek
    No.1730 K/Pdt/2014Mengganti katakata diperduakan dengan diizinkan ditambahdengan katakata penggarapannya.Yang benarnya adalah :susie kaum Penggugat yang diizinkan penggarapannya kepadaTemban, seiring perjalanan waktu;e Perubahan pada halaman 4 angka 6 baris 12 dan 13 dari bawahposita gugatan :Tertulis :Pemerintah, tanah kaum kami yang diperduakan kepada Tembantersebut tidak diperduakan lagi disebabkan tidak adanya aliran airdan karena masih terjalin perobahannya adalah mengganti katakata diperduakan
    dengan diizinkan kemudian setelah katakatadiizinkan ditambah katakata penggarapannya.Yang benarnya adalah :Pemerintah, tanah kaum kami yang diizinkan penggarapannyakepada Temban tersebut tidak yang diizinkan penggarapannya lagidisebabkan tidak adanya aliran air dan karena masih terjalinMenimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa pada prinsipnya kami Para Tergugat membantah danmenolak dengan tegas semua uraianuraian
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 09-01-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN KALIANDA Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
1.LASIMAN
2.SARIJO
3.SUPENDI
4.SARTIMAN
Tergugat:
1.JOHAN alias RUDI JONCER
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
43 — 43
  • Penggugat:
    1.LASIMAN
    2.SARIJO
    3.SUPENDI
    4.SARTIMAN
    Tergugat:
    1.JOHAN alias RUDI JONCER
    2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
    3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
    4.Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 23 Juli 2018 — Penggugat:
1.MOH MAHRUDIN
2.MUHLISUN
Tergugat:
1.Purwono
2.Gunawan Fauzi
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
2.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
3.Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
17 — 3
  • Penggugat:
    1.MOH MAHRUDIN
    2.MUHLISUN
    Tergugat:
    1.Purwono
    2.Gunawan Fauzi
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan
    2.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
    3.Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
    Pemerintah Republik Indonesia cq Kanwil Badan Pertanahan ProvinsiLampung cq Badan Pertanahan NasionalLampung Selatan, bertempat tinggal di JalanIndra Bangsawan No.2 Kabupaten LampungSelatan, yang diwakili oleh AHMADAMINULLAH, S.H., M.Kn., Jabatan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan yang telah memberikan kuasa kepada1. NINA WINDIALIKA, S.Si., M.Sc., (JabatanKepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan), 2.
    UUS SURACHMAN,S.H., (Jabatan Calon Analisis PermohonanHak Tanah dan Pendaftaran Tanah), 4.HAIKAL HARDIANSYAH, S.H., (JabatanKepala Sub seksi Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah Pemerintah KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 5.RIO AMBITO, S.H., (Jabatan Kepala SubSeksi Pendaftaran Tanah Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan) berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018sebagai Turut Tergugat ;4.
    UUS SURACHMAN,S.H., (Jabatan Calon Analisis PermohonanHak Tanah dan Pendaftaran Tanah), 4.HAIKAL HARDIANSYAH, S.H., (JabatanKepala Sub seksi Fasilitas Pengadaan danPenetapan Tanah Pemerintah KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 5.RIO AMBITO, S.H., (Jabatan Kepala SubSeksi Pendaftaran Tanah Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan) berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018sebagai Turut Tergugat II;5.
    Negara Republik Indonesia cq Presiden RI cq Pemerintah ProvinsiLampung, sebagai Turut Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca:a.Surat Gugatan tertanggal 8 Februari 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 19 Februari 2018 denganRegister Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kla;. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Kla,tanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 160/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
JULIANUS TARIGAN
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
14 — 0
  • Pemohon:
    JULIANUS TARIGAN
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 21-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
KARIA GINTING
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
27 — 0
  • Pemohon:
    KARIA GINTING
    Termohon:
    1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH R1 Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGA1 SUMATERA II
18 — 3
  • PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
    2.PEMERINTAH R1 Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGA1 SUMATERA II
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 137/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
Termohon:
1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
2.WITO KALIP
3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
48 — 9
  • Pemohon:
    DENNY ANDRIAN KUSDAYAT
    Termohon:
    1.Kasubdit I INDAG Polda Metro Jaya Cq Unit V SUBDIT I INDAG DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
    2.WITO KALIP
    3.DINI LASTARI SIBURIAN, S.H
    4.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq Presiden RI Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
    5.Pemerintah Negara Kesatuan RI Cq. KAPOLRI Cq Kepala Divisi PROPAM Mabes POLRI
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 308/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 5 September 2018 — Penggugat:
S ABDULAH, SH atau SAYYID ABDULAH, SH
Tergugat:
WANNAMAS MULTI FINANCE atau Perusahaan Pembiayaan
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Kementrian Keuangan RI Cq Direktorat DJKN Cq Kepala Kantor KPKNL Bogor
2.Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan tata Ruang RI Kepala BPN Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
3.Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
101 — 11
  • Penggugat:
    S ABDULAH, SH atau SAYYID ABDULAH, SH
    Tergugat:
    WANNAMAS MULTI FINANCE atau Perusahaan Pembiayaan
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Kementrian Keuangan RI Cq Direktorat DJKN Cq Kepala Kantor KPKNL Bogor
    2.Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan tata Ruang RI Kepala BPN Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
    3.Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
    Pemerintah RI Cq Kementrian Keuangan RI Cq Direktorat DJIKN CqKakanwil DJKN Jawa Barat Cq Kepala Kantor KPKNL Bogor beralamat diJalan Veteran No.45, Panaragan Kota Bogor, dan untuk selanjutnya disebutSQDAQAL..........ccccccccccceccceccceecceeccecceeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaaaeeeeenees Turut Tergugat ;3.
    Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang RI Kepala BPN CqKakanwil BPN Jawa Barat Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogorberalamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong Bogor, Dan untuk selanjutnyaCISEDUT SCDAGQAI:............cccccccccecccececeeeeeeeeeeeeeceaeneeeeeeeeseaaaaaes Turut Tergugat II;Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 308/Pen Pdt/2018/PN Tng4.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2019 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kotamadya Depok cq Walikota Kotamadya Depok
415 — 629
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kotamadya Depok cq Walikota Kotamadya Depok
    Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kotamadya Depok cqWalikota Kotamadya Depok, beralamat di JalanMargonda Raya, No. 54, Kelurahan Pancoran Mas,Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat,di persidangan diwakili oleh Kuasanya Aji Rachmat,S.H., Omar Muhamamad, S.lp, Defis Kausar, S.H.,Salvadiona Tri P, S.H., M.H., Dina Ratna Kartika, S.H.
    (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, serta jika clubhouse telah selesai dibangun maka tarifnya adalah luas tanah X Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) yang akan disesuaikan setiap tahunatau setiap saat sejalan dengan kenaikan biayabiaya yang terjadi(misalnya karena kebijakan pemerintah, kenaikan tarif listrik, BBM dansebagainya).kemudian dibuatlah Peraturan tentang Tata Tertib Hunian PerumahanAruba The Resort Residence terkait maintenance fee dan SinkingFund yaitu diatur dalam Pasal 11 ayat 2 yaitu
    Namun nyatanya PARA PENGGUGAT tidakmengindahkan, dalam hal ini PARA PENGGUGAT hanyameminta haknya tanpa mau memenuhi kewajibannya, hinggaakhirnya TERGUGAT mengambil keputusan untuk mencabutaliran listrik tersebut.Bahwa untuk diketahui sebelumnya tindakan yang dilakukan olehTERGUGAT bukanlah tindakan sewenangwenang namun dapatdijelaskan bahwasanya sejak awal pembangunan perumahanAruba The Resort Residence, Pemerintah hanya menyediakanjaringan listrik: SUTR untuk penyaluran jaringan listrik:, yangHalaman
    Dimana untuk pemasangan SKTR lebihmahal sehingga jaringan listrik SKTR di Aruba The ResortResidence merupakan biaya sendiri dari TERGUGAT dan bukandari Pemerintah, sehingga jaringan listrik di Aruba The ResortResidence adalah merupakan aset milik TERGUGAT sebelumdiserahkan kepada Pemerintah Daerah;Bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang tidak membayar IPLkepada TERGUGAT selaku pengelola jelas sangat merugikanTERGUGAT selain itu juga akan menimbulkan kerugian bagipara penghuni lainnya yang disiplin dalam
    Pencabutan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.Bahwa berdasarkan Peraturan PerundangUndangan diatas, yangberwenang memberikan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin UsahaJasa Penunjang Tenaga Listrik dalam Gugatan aquo adalahBupati/Walikota.Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan Badan Usaha Milik Negara yangbergerak dibidang Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Izin UsahaPenyediaan Tenaga Listrik yang ditetapbkan Oleh Pemerintah cq.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 20-07-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 01-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2999/Pdt.G/2018/PAJT
Tanggal 10 Oktober 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
94 — 53
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 03-09-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 02-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3721/Pdt.G/2018/PA.JT
Tanggal 17 Oktober 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
9 — 2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 29-10-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — EFFENDY SJAMSUDDIN, DK VS PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI
171 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I EFFENDY SJAMSUDDIN dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK tersebut;
    No. 239 K/Pdt.SusHKI/2014SJAMSUDDIN dan Pemohon Kasasi I PEMERINTAH Cq. KEMENTERIANHUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL Cq.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.AJAS ABAS BIN SAMSUDIN
2.RISNAWATI BINTI KARIM BAKARI
19 — 9
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum Pencurian
Register : 25-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 173/Pid.B/2016/PN Kbu
Tanggal 1 Februari 2017 — Terdakwa ANSORI BIN USMAN
56 — 14
  • Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Yamaha Vega R Palt Merah Nopol : BE 6398 JZ warna hitam biru milik pemerintah Kab. Lampung Utara; (Dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara);6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);
    Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unitsepeda motor Dinas Yamaha Vega R Palt Merah Nopol : BE6398 JZ warna hitam biru milik pemerintah Kab. Lampung Utara;(dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara);4.
    AHMAD PREDI (DPO) langsung melarikan diri kearah balik;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlinatkan ;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti 1 (satu) unitsepeda motor Dinas Yamaha VegaR Palt Merah Nopol : BE 6398 JZ warna hitam biru milik pemerintah Kab.Lampung Utara.
    Lampung Utara yang digunakan dalam kejahatan tetapimerupakan milik pemerintah Kab.
    Lampung Utara, maka perlu ditetapkan agarbarang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menyebabkan orang atau pihak lain mengalamikerugian; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :Hal 29 dari 31Hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Kbu Terdakwa bersikap
    Lampung Utara;(Dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara);6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (Dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017,olenARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua,RIKA EMILIA,S.H.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 31-12-2009 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN
Tanggal 12 April 2010 — Elmidawati Siregar VS Bupati Labuhanbatu
142 — 60
  • ----------------------------------------M E N G A D I L I--------------------------------------DALAM PENUNDAAN ----------------------------------------------------------------------- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 01 Pebruari 2010 Tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
    sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti; -DALAM POKOK PERKARA --------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang PemberhentianPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe)----------------------------------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu khususnya
    terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) ;-------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk merehabilitasi kedudukan serta harkat dan martabat kedudukan Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ;-
    Bahwa...3 bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugatsebagai calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuh mekanisme sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat huruf g Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi Tergugat tidakdapat menjelaskan tentang adanya kerugian pada Negara yang dilakukan ParaPenggugat pada waktu menjabat sebagai Calon Pegawai Negeribahwa tindakan pemberhentian
    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat tersebut selain bertentangan denganketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002juga telah melanggar asas pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastianhukum maupun profesionalitas Sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membeladiri serta tidak melakuan pemeriksaan terlebih dahulu tentang adanyakesalahan yang dilakukan oleh Para
    Oktober 2009Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenLabuhanbatu...Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah,Elmidawati Siregar, IIham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, HaidaFitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) ;4.
    RI Nomor 43Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil, knususnya ketentuan :Pasal 1 angka 1 yang mengatur :Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakantugas tertentu. pada instansi pemerintah atau yang penghasilannyamenjadi beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    Bahwa...Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan Pasal 3 ayat (2) berikut Penjelasandari Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tersebut,dapat saja terjadi manipulasi data kepegawaian tenaga honorer untukmemenuhi persyaratanpersyaratan sebagaimana telah diatur dengan rincidan tegas dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dengan tujuanuntuk dapat dimasukkan dalam data base Badan Kepegawaian Negara sebabtenaga honorer
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 22-09-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 05-12-2023
Putusan PN LAMONGAN Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lmg
Tanggal 22 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO SH
Terdakwa:
MISKAN Bin Alm. SHOLATIM
20 — 13

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MISKAN Bin (Alm) SHOLATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 24-01-2019 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Prgi
Tanggal 8 Februari 2019 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
14 — 15
  • Biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;
    hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon danPemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusitasecara resmi dan patut agar datang menghadap di muka persidanganPengadilan Agama Parigi pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapbkan dengancara mengumumkannya, baik pengumuman yang ditempel pada papanpengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari maupunpengumuman yang dilakukan oleh pemerintah
    acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang dipanggil secararesmi dan patut untuk hadir pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkandengan cara mengumumkannya, baik pengumuman yang ditempel pada papanpengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari maupunpengumuman yang dilakukan oleh pemerintah
    Penetapan No. 44/Pdt.P/2019/PA.Prgibersamasama antara Pengadilan Agama Parigi, Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong, dan Kementerian Agama Kabupaten ParigiMoutong, dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnyadibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi MoutongTahun 2019, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeridan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan
    AktaPerkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
    Biaya perkara sejumlah Rp 91.000, (sembilan puluh satu ribu rupiah)dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah KabupatenParigi Moutong Tahun 2019;Demikian penetapan ini dijatunkan di Kecamatan Tinombo, KabupatenParigi Moutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Jumat tanggal 08Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1440Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan AgamaParigi.
Pengadilan PN Koba Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN Koba Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Kba
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
MURTINI
47 — 11
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama anak Pemohon yang semula Muhamad dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL5920323559 yang diterbitkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada tanggal 24 Juli 2014 dibetulkan menjadi Muhamad Ridho;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut di atas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    • Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama anak pemohon dalamAkta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbacaMUHAMAD sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No 1607LT240720140084 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan CatatanSipil Pemerintah Kabupaten Banyuasin dirubah atau diperbaharuimenjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD RIDHO..
    Jumarsih;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkanapakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu) Keluarga No:1904010602150006 atas nama Solihin, yang dikeluarkan tanggal 30 Juli 2019oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah(bukti P1) dan berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK1607145808730001 atas nama Muharti yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2015oleh Pemerintah
    Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama anak Pemohon = yangsemula Muhamad dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL5920323559 yangditerbikan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil PemerintahHalaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 30/Pat.P/2020/PN KbaKabupaten Banyuasin pada tanggal 24 Juli 2014 dibetulkan menjadi MuhamadRidho;Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahannama Pemohon tersebut di atas, kepada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka