Jember tanggal 30September 2004 (P.2); 3.Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor:Kd.13.09/Hk.03.4/00/3/R/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian AgamaKantor kabupaten Jember, tanggal 12 Januari 2012 (P.3);> Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami Awal pisah itu penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidakpamit sejak Mei 2011 dan sekarang berada dirumah Dusun Krajan RT.002 RW.011 Desa Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

akan tetapi tidakberhasil; == === 27 == 9= == === = Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ; Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.3, Penggugat adalah seorang PegawaiNegeri Sipil, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangtentang ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah menghadirkansurat yin untuk bercerai dari atasan dengan Nomor:6Kd.13.09/Hk.03.4/00/3/R/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Diberitanda P6;7 Fotocopy Tjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Salang, KabupatenSimeulue, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiadengan Nomor DN06 DI 0050370 atas nama Wirayanti, tertanggal 1 Juni2013. Diberi tanda P7;8 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 441/SKK/ 2016 atasnama Wirayanti yang dikeluarkan oleh Yunarti, A.Md.Keb, tertanggal 27April 2016.

Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masingmasing bernama :anak pertama bernama Andika Rahman, anak kedua bernama Wirayanti dan anakketiga bernama Rahmad Hidayat.Menimbang, bahwa dari bukti surat P6 dan P7 yaitu Fotocopy KutipanAkta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue Nomor 47/III/VIIIO00 atasnama Wirayanti anak dari pasangan suami istri Radian Ahmad, S.Pd. danSandiweni, tertanggal 24 Agustus 2000 dan Fotocopy Ijazah Sekolah MenengahPertama Negeri 2 Salang, Kabupaten Simeulue, Kementerian

KEMENTERIAN KEUANGAN RI c.q. DIREKTURJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKNKANTOR WILAYAH I JAWA TIMUR SURABAYAc.q) KANTOR KPKNL WILAYAH MALANG,berkedudukan di Jalan S. Supriadi, Nomor 157,Bandungrejosari, Sukun, Kota Malang, diwakili olehTri Wahyuningsih Retno Mulyani, selaku DirekturHukum dan Humas DJKN Kementerian KeuanganRepublik Indonesia, dalam hal ini memberikankuasa kepada Umbang Winarsa, selaku KepalaKPKNL Malang, dan kawankawan, berkantor diJalan S.

Menyatakan barang bukti berupa : Satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlahRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah); Fotocopy surat Nomor K.2841/X1.28.11/15 tanggal 23 November 2015perinhal Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan namanama yang lulus dari jalur Kebijakan Kementerian; Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas/draft nama kolektifpengangkatan pusat yang dititip masingmasing

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlahRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Fotocopy surat Nomor K.2841/X1.28.11/15 tanggal 23 November 2015perihal Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan NamaNama Yang Lulus Dari Jalur Kebijakan Kementerian; Fotocopy surat pernyataan melaksanakan tugas/draft nama kolektifpengangkatan pusat yang dititip

., Kepala Biro Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;2. SUPRIADI, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral;3. HERIYANTO, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum, DirektoratJenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral;4. HENRY Y. W.

., Kepala SubbagianBantuan Hukum Mineral, Batubara dan Geologi, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral;5. FAHRI ARYATI, S.H., M.T., Kepala SubbagianPertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;6. BUANA SJAHBOEDDIN, S.H., M.H., Analis Hukum, BagianHukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;Halaman 1 dari 81 halaman. Putusan Nomor 255 K/TUN/20167.

., Analis Permasalahan Hukum,Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral;8. PUTRA MAULANA, S.H., Analis Perundangundangan, BiroHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017 Ks/06/MEM/2015,tanggal 24 Juli 2015;Pemohon Kasasi , Il dahulu sebagai Pembanding/Tergugat IlIntervensi, Tergugat;melawan:1.

Kehutanan, IzinPemanfaatan Pulau Kecil dan Pesisir dari Kementerian Kelautan danPerikanan.

Tergugat/Pemohon Banding) telah mengadakan koordinasi dengan instansi terkaityang telah mencerminkan keteraturan, keserasian dan keseimbanganpenyelenggaraan negara;Bahwa koordinasi tersebut telah dilakukan dalam rapat pembahasan antarinstansi terkait yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2014 yangdihadiri oleh: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KementerianLingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KementerianPekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Badan Koordinasi PenanamanModal

., kesemuanya warganegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Kementerian Hukumdan HAM RI berdasarkan surat kuasa khusus No.M.HH.KP.06.03 65 tanggal 3 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaTEFSEBUT fq erm er mn wr te ee enTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 36/PENDIS/2011/PTUNJKT.,tanggal 3 Maret 2011 tentang Pemeriksaan dengan acaraDIMISAg

Gunawanseharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa sudahmenerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Balai BesarVeteriner Wates Nomor: 21191/PK.310/F.5.D/11/2019 tanggal delapanbelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas berkesimpulanbahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa:Halaman 3 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBY NO Kode Pemilik Kabupaten

kKemudian olehkaryawan Terdakwa ayam tiren dan bangkai ayam tersebut dipotongdipotong dengan cara mencabut bulunya dengan menggunakan cutter,memotong kepala, mengeluarkan kotoran, memotong Saksip dan dibuang,sedangkan dada dan pahanya direndam dengan es batu dengan tujuanmenghilangkan warna merah darahnya dan biar cepat membekudimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditimbang per bungkusnyaberatnya 2 (dua) kilogram kemudian dimasukkan ke mesinpendingin/freezerl; Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kementerian

GUNAWAN hanya dibungkus oleh kertas plastik tanpa dilengkapidengan label maupun etiket barang; Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Kementerian PertanianDirektorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Balai BesarHalaman 6 Putusan NOMOR 733/PID.SUS/2020/PT SBYVeteriner Wates Nomor : 21191/PK.310/F.5.D/11/2019 tanggal delapanbelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas berkesimpulanbahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa: Kode Pemilik Kabupaten/ Kecamatan Desa Hewan UjiSampel

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu,diketahui terdapat kayu hasil penebangan dari lokasi yangdiperiksa/lacak balak dijual/dikirim ke PT.Panply yang beralamat di BuaKabupaten LUWU; 22+ 2222 22222 nnn non een nn nnn enn nnnBahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak lokasi yang dilakukanpenebangan tersebut, berada didalam Kawasan Hutan Negara (HutanProduksi Tetap) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) yang berlaku pada Kementerian

PLP.diperiksa/lacak balak dijual/dikirim ke PT.Panply yang beralamat di BuaKabupaten LUWU; 2222222 222 one nnn nnn noe nne nnn ene nenBahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak lokasi yang dilakukanpenebangan tersebut berada didalam Kawasan Hutan Negara (HutanProduksi Tetap, HPT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, dan denganadanya kegiatan tersebut, maka telah menyalahi aturan,

dan Perkebunan Kabupaten Luwu,diketahui terdapat kayu hasil penebangan dari lokasi yangdiperiksa/lacak balak dijual/dikirim ke PT.Panply yang beralamat di BuaKabupaten LUWU; 2222222 222 one nnn nnn noe nne nnn ene nen Bahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak lokasi yang dilakukanpenebangan tersebut, berada didalam Kawasan Hutan Negara (HutanProduksi Tetap, HPT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian

INTER SPORTS MARKETING No.05 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris IRMA BONITA,SHNotaris di Jakarta , Akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan PT.INTER SPORTS MARKETING di Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaNo.

INTER SPORTS MARKETING denganFEDERATION INTERNATIONAL DE FOOTBALL ASSOCIATION ( FIFA ) ,Penggugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Licensi tersebut pada tanggal23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimanaketentuan Pasal.47 Undangundang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimanaPerjanjian Licensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia

tertanggal 27 Juli 2018, terbuktiTergugat telan menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupapembelian satu uni mobil dengan spesifikasi : merk/type DaihatsuMinibusXeniaF651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik,No.Rangka MHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746JP dan dengan BPKB atas nama Azerman;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan FidusiaNomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, maka Penggugat telahmendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian

Hukum dan Hakhalaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G.S/2020/PN.Bkn7)8)9)Azasi Manusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yangdidaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Kantor Wilayah Riau;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, PT Reksa Finance Cabang Pekanbaruselaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakanfasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk

27 Juli 2018, terbuktiTergugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat berupa pembeliansatu. uni mobil dengan spesifikasi : merk/tyoe DaihatsuMinibus XeniaF651RVGMDFJ (4x2) M/T, Tahun 2015, Warna Hitam Metalik, No.RangkaMHKV1BA2JCKD19369, No.Mesin DK98293, No.Polisi BM 1746 JP dan denganBPKB atas nama Azerman;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan FidusiaNomor : 8071220180700015 tertanggal 27 Juli 2018, maka Penggugat telahmendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Kementerian

Hukum dan Hak AzasiManusia wilayah Riau sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W4.00157282.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkandi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia KantorWilayah Riau;Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, PT Reksa Finance Cabang Pekanbaruselaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan menyediakanfasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk membayar harga pembelian satu unitmobil dengan spesifikasi : merk/tyoe DaihatsuMinibus

Putusan No. 41/Pdt.G/2014/MSSgi11.Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah 2 ( dua ) kali di upayakan damaioleh orang tua Kampong, namun tidak berhasil;12.Bahwa, untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil telah mendapat izin atasan untuk melakukanPerceraian di Mahkamah Syariyah, sesuai dengan Rekomendasi,Nomor:Kd.01.05/2/PW.01/65/2014, tanggal 20 Januari 2014, yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama, Kabupaten Pidie;13.Bahwa, atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut

UntukPenggugat datang menghadap sendiri, dan untuk Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, oleh karenanya pemeriksaanperkara dilaksanakan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 Rbg;Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.01.05/Pw.01/65/2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Putusan No. 41/Pdt.G/2014/MSSgimemperoleh izin dari pejabat yang berwenang dengan Surat KeputusanPemberian lIzin Perceraian Nomor Kd.01.05/Pw.01/65/2014 yang dikeluarkanoleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, tanggal 20Januari 2014;Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, keduabelah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut.

Kementerian Keuangan Repubiik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengahdan D. Yogyakarta cq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LeiangPekalongan;Bahwa seharusnya Penggugat memahami bahwa DepartemenKeuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan R.1.) cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan bukanlahmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara.

Oleh karenaitu, secara yuridis Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarangcq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Leiang Pekalongan tidakmempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum jikatidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang hamsditujukan kepada pemerintah pusat.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR : Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadiladilnya ; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian, telah melampirkan Surat Ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa Timur Nomor : Kw.13.1/2/Kp.01.1/46/2012 tertanggal 2 Januari 2012, tentangPemberian Ijin Perceraian

putusan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halyang selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagiantak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanaterurai di atas; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dalam perkara ini, Pemohon sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal iniKepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor :Kw.13.1/2/Kp.01.1/46/2012 tertanggal 2 Januari 2012, tentang Pemberian Ijin Perceraian,sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap ke persidangan tidak datang

Put.No.3/PID.SUSTPK/2017/PT PBRBahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2014, Kabupaten Siak mendapatkanDana Bantuan Operasional Sekolah dari Kementerian Pendidikan Nasionalyang berumber dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) TA. 2014sebesar Rp. 5.777.000.000, (limamilyar tujuhratubupaten Siak. AdapunSMK Negeri / Swasta yang mendapat Dana BOS TA. 2014 tersebut antara lain :No. Nama Sekolah Periode Jumlah Dana1.

Tahapan PertamaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Nomor : 041 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 21 Januari2014 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunAnggaran 2014 Angkatan Pertama sebesar Rp. 371.500.000,(tigaratustujuhpuluhsatujuta limaratusribu rupiah).2.

Tahapan KetigaDicairkan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat KomitmenSubdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK,Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Nomor : 3754 / D3.5 / KU / 2014 tanggal 20 Oktober2014 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS SMK TahunHalaman. 11 dari 55 hal. Put.No.3/PID.SUSTPK/2017/PT PBRAnggaran 2014 Angkatan Il (dua) periode Juli s.d.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siaklalu membuat rekapitulasi usulan dari masingmasing Sekolah kepadaDirektorat Pembinaan SMK pada Kementerian Pendidikan Dan KebudayaanNasional. Selanjutnya direktur Pembinaan SMK menerbitkan SuratKeputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit KelembagaanHalaman. 30 dari 55 hal.

Dinas Nomor : ND.55/ULP-KPDT/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Lelang Ulang.14. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 05/ULANG/RKS/DEP-V/POKJA-PK/ULP-KPDT/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (DERMAGA V-5).15. 1 (satu) jepitan fotokopi pengumuman pascakualifikasi lelang Satker Pengembangan Daerah Khusus Kementerian

Alor no.550/1047.2Dishubkominfo/XI/2014 beserta lampiran.111. 1 (satu) bundel keputusan bupati Alor Nomor : 342/HK/Kep/2013, tentang pembentukan tim pengendali daerah pembangunan dermaga Bakalang program bantuan sosial pulau terpencil dan tertluar deputi pengembangan daerah khusus kementerian pembangunan daerah tertinggal RI di kabupaten Alor TA. 2014 tanggal 27 Nopember 2013.112. 1 (satu) jilid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal) Kabupaten Alor tahun 2014;113. 1 (satu) buku Foto copy SHOP

Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;123. Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;124.

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPA-PDK/ KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 001.3/KEP/KPA-PDK/KPDT/II/2-14 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Penerima Barang/Jasa pada Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggran 2014, tanggal 16 Juli 2014;125.

Spektra Adhy:Prasarana ; Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal ; Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 17KEP/MPDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaan barang,jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ; Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPAPDK/ KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa Pengguna AnggarNomor : 001.3/KEP/KPAPDK/KPDT/II/214 tentang

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja PengembanganDaerah Khusus Nomor : 132/Kep/KPAPDK/KPDT/VII/2014, tanggal 16Halaman 57 dari 234 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/201 6/PN.KPGJuli 2014 tentang perubahan keputusan nomor Nomor : 0013/Kep/KPAPDK/KPDT/I/ 2014 tentang pembentukan Panitia Penilai danpenerima barang/jasa pada satuan kerja pengembangan daerahkhusus kementerian pembangunan daerah tertinggal tahunanggaran 2014 yang menyebutkan Tugas dan tanggung jawabPanitia adalah :1.

TA 2014 di kantor Kementerian PDT Terdakwasebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Arief Budhiono (AsistenDeputi Urusan Pedesaan) ;Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Maprih Unggul Purwanto,S.Kom;Bendahara Pengeluaran Ani Syahhani ;Bahwa Sumber dana Pembangunan/pengembanganinfrastruktur tranportasi laut (dermaga) di daerah pulauterpencil dan terluar Kabupaten AlorNTT.

Spektra Adhya Prasarana ; Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal ; Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor :172/KEP/MPDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaanbarang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ; Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPAPDK/ KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor : 001.3/KEP/KPAPDK/KPDT/II/214 tentangPembentukan

Spektra AdhyaPrasarana ; Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2014 Kementerian PembangunanDaerah Tertinggal ; Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 172/KEP/MPDT/XII/2013 tentang personil unit layanan pengadaanbarang/jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ; Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaPengembangan Daerah Khusus Nomor : 132/KEP/KPAPDK/ KPDT/VII/2014, tentang Perubahan atas keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor : 001.3/KEP/KPAPDK/KPDT/II/214 tentangPembentukan

Utr12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto 12,1093 gram, dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat

Utr(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putin dengan berat netto12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto 12,1093 gram, dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan sbukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan

Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Bahwa terdakwa mengaku salah, belum pernah di hukum, dan berjanji tidakakan mengulangi perbutannya lagi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksisaksisebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barangbukti berupa: 1 (Satu) paket plastic klip sedang yangdidalamnya berisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman

UtrNarkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa benar terdakwa mengaku merasa salah, menyesal, belum pernahdi hukum, berjanji tidak akan mengulang!

putin dengan berat netto 12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto12,1093 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetaminaterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman jenis sabu beratnya 14,82 gram tersebut tanoa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian

Bahwa pada proses pergantian sebagaimana tersebut di atas,Terlapor pernah mengajukan Surat Persetujuan kepada MenteriDalam Negeri, namun hingga proses pelantikan dilaksanakan,Kementerian Dalam Negeri tidak pernah membalas ataumengeluarkan surat persetujuan dimaksud;f.

Berdasarkan hasilkonsultasi dan arahan tertulis dari KPU RI, Tergugat diperintahkan untukmelakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait denganada tidaknya persetujuan Kementerian Dalam Negeri dalam penggantianPejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara olehGubernur Provinsi Maluku Utara, dimana berdasarkan keterangan tertulismaupun lisan diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeritelah memberikan persetujuan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utarauntuk melakukan

Terhadap surat Sekertaris Daerah ProvinsiMaluku Utara tersebut, Tergugat mengirimkan suratnomor:143/PY.03.01SD/82/Prov/XI/2018 yang berisi permintaan data fisikpendukung dokumen ijin Kementerian Dalam Negeri terhadappenggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara(Bukti T.11).

Bahwadalil Para Penggugat mengenai hal ini menjadi tidak berdasar karenaberdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telahmemberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur Maluku Utara,sebagaimana terbukti dari suratsurat berikut ini:a.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia terkait permasalahan dimaksud.5.

Pedoman pelaksanaan PPIP tahun 2013 dari Direktorat Jendral CiptaKarya Kementerian Pekerjaan Umum, BAB 3 poin 3.2 yaitu, jumlah danaPPIP untuk setiap desa sasaran ditetapbkan sebesar Rp250.000.000,00.Dana tersebut sudah termasuk dana operasional OMS sebesarRp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan laporan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal16; Ayat (1) Kuasa PA bertanggungjawab atas pencapaian target kinerjapenyaluran dana belanja bantuan sosial kepada penerima bantuansosial.

Pedoman pelaksanaan PPIP tahun 2013 dari Direktorat Jendral CiptaKarya Kementerian Pekerjaan Umum, bab 3 poin 3.2 yaitu jumlah danaPPIP untuk setiap desa sasaran ditetapbkan sebesar Rp250.000.000,00.Hal. 77 dari 97 hal. Put. Nomor 911 K/Pid.Sus/2016Dana tersebut sudah termasuk dana operasional OMS sebesarRp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan laporan.

Bahwa pada tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) JakartaPusat ada program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan di 31 (tigapuluh satu) desa di Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Huludengan anggaran sebesar Rp7.750.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratuslima puluh juta rupiah) di mana masingmasing desa mendapatRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).b.

Bahwa Terdakwa ditunjuk selaku Fasilitator Masyarakat pada ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Huluberdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukimandan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPKFM/Hal. 90 dari 97 hal. Put.

M.Dev.Plg selaku Pejabat Yang MelakukanTindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/ Belanja/ Pejabat PembuatKomitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Perumahan, Ketatausahaan danPenyediaan Rumah Khusus Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia(Kemenpera) Tahun Anggaran 2012 dan saksi HERYANTO SARNADI, SE. selakuDirektur Utama PT.

M.Dev.Plg. selaku Pejabat Yang MelakukanTindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/ Belanja/ Pejabat PembuatKomitmen (PPK) untuk kegiatan Penyediaan Perumahan, Ketatausahaan danPenyediaan Rumah Khusus Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia(Kemenpera) Tahun Anggaran 2012 dan saksi HERYANTO SARNADI, SE. selakuDirektur Utama PT.

Nomor 1047 K/Pid.Sus/2015Khusus Kementerian Perumahan Rakyat RI Tahun Anggaran 2012 diJagoi Take Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ProvinsiKalimantan Barat Nomor : SR165/PW 14/5/2014 tanggal 16 Mei 2014,dengan perincian sebagai berikut :a. Pekerjaan Fisik :1. Jumlah Realisasi Pembayaran yang telah diterima oleh PT.

DJAN FARIDZ (beserta lampirannya);Fotocopy Surat Keputusan Menteri PerumahanRakyat RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentangPengangkatan Langsung Atasan Kepala SatuanKerja, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PembuatPenandatangan Surat Perintah Membayar danBendahara Pengeluaran Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI.,H.

Nomor 1047 K/Pid.Sus/2015111131415Pengangkatan Langsung Atasan Kepala SatuanKerja, Kepala Satuan Kerja/ Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PembuatPenandatangan Surat Perintah Membayar danBendahara Pengeluaran Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat RI.,H.