,karena objek sengketa 3.3. tanahnya adalah hibah dari orang tua almarhumL. orang Tua Penggugat , hanya sebuah bangunan rumah diatas tanahtersebut berukuran 8 m x 14 m. yang merupakan harta usaha bersamaalmarhum I.W. dengan penggugat ;.

Penggugat II danTergugat bukan hibah yang diberikan dari orang tua Penggugat akan tetapihibah yang diberikan oleh ayahanda almarhum .W. kepada I.W., sehinggadalil dan alasan replik para Penggugat butir 4 haruslah ditolak olehPengadilan;5.

Fotocopy surat Hibah tertanggal 3 Nopember 1997, bermeterai cukup dan dilegesoleh Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf olehKetua Majelis dan diberi tanda (P6);. Fotocopy surat keterangan hibah atas tanah pekarangan oleh L. kepada anaknyaSudarmi seluas 1000. M2.

Bahwa tidak benar apabila dikatakan bahwa obyek sengketa 3.3 adalahharta milik Penggugat . berdasarkan hibah dari Ayah Tergugat . kepadaTergugat . sebagai anak, akan tetapi yang benar adalah obyek sengketatersebut adalah milik Ayah Tergugat yang diperoleh dari Ayahnya yaitukakek D.W. berdasarkan surat hibah dan diatas tanah tersebut dibangun 1(satu) unit rumah berukuran 8 m x 14 m, dengan tujuan dikemudian hariobyek sengketa tersebut diteruskan menjadi milik Penggugat II dan Tergugatsebagai cucu

Bin D.W.yang diperoleh berdasarkan surat hibah, yang kemudian diatas tanah tersebutdibangun satu unit rumah parmanen berukuran 8 M2 x 14 M2, dengan tujuan agar tanahtersebut dikemudian hari diteruskan menjadi milik Penggugat Il dan Tergugat sebagaiketurunan dari kakek D.W. dan bukan merupakan tanah hibah dari kakek Tergugatyang bernama L.

Gani dan terdakwa mengatakan jika merekaberdua yang akan bertanggung jawab atas pembukaan akses jalan tersebut, bahkanpada saat itu terdakwa menjanjikan memberikan hibah atas sebagian tanahmiliknya untuk dijadikan akses jalan masuk menuju ke lahan tersebut ;Bahwa atas katakata janji dari terdakwa itulah sehingga saat itu saksi tertarik danberminat untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh saksi Basir I.

Gani karena saksi masih dibebankanmembayar biaya pembebasan sebagian lahan yang menjadi akses jalan yangmereka janjikan tersebut serta terdakwa membatalkan hibah atas sebagian tanahnyayang menjadi akses jalan sebagaimana yang terdakwa janjikan ;Bahwa selanjutnya pada bulan September 2014 saksi bersama dengan terdakwa dansaksi Basir I.

Ganikepada saksi Franky Maramis tersebut, maka saksi Franky Maramis tidak mau membelitanah tersebut ;Bahwa terdakwa mengatakan perihal pemberian hibah atas tanah milik terdakwatersebut pada bulan September 2014 sekitar pukul 10.00 wita di kantor Desa TanahPutih Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango ;Bahwa perihal pemberian hibah atas tanah milik terdakwa tersebut sudah dibuatkansurat akan tetapi belum di tanda tangani oleh terdakwa dengan alasan terdakwa masihsibuk dengan penjulan tanah milik

Gani termasuk pembayaran tanah tersebut, namun setelah tanahtersebut di bayar oleh anak saksi yaitu saksi Franky Maramis, tibatiba terdakwamembatalkan secara sepihak mengenai hibah tanah yang di janjikan sebelumnya ;Bahwa jika terdakwa tidak memberikan sebagian lahan miliknya untuk di jadikanjalan masuk ke tanah milik saksi Basir I.

kepada seseorangsehingga sesuatu yang dihibahkan tersebut beralih kepemilikannya dari yangmemberi hibah kepada yang menerima hibah ;e Mengizinkan adalah membolehkan atau tidak melarang sesuatu hal, yangartinya bahwa sesuatu hal yang diizinkan tersebut tidak beralih kepemilikannyadari pemberi izin kepada penerima izin ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganyang diperoleh dari keterangan saksi korban FRANKY MARAMIS, saksi FRENGKIPAKAYA, saksi BASIR I.

SUDARTI, M.Kestersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah ( NPHD ) yang dibuatpada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H.SOENYONO, SH. M. Si ( Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur ) yangbertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur dengan terdakwaDr.

SUDARTI, M.Kestersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang dibuat padahari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H.SOENYONO, SH. M.

SUDARTI, M.Kestersebut disetujui oleh Gubernur Jawa Timur sekitar bulan Oktober tahun2008 dikuatkan dengan Naskah Perjanjian Hibah ( NPHD ) yang dibuat padahari Rabu tanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Dr. H.SOENYONO, SH. M.

Abdulkarim dan Almarhumah Ibu Hj Muslikah sampai beliau meninggaltidak pernah dibagi waris adalah jelasjelasFitnah halmana dapat dibuktikandengan pembagihan secara hibah kepada masingmasing anaknya ( baikpara PENGGUGAT maupun para TERGUGAT ) semasa beliau masihhidup, dan semua anaknya sudah sepakat dan tanda tangan /menyetujuididalam surat hibah masingmasing sudah memperoleh Hibah yangdiberikan;Berdasarkan dalildalil bantahan tersebut diatas, maka jelas membuktikanbahwa para Penggugat adalah Pihak

Bahwa seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGATadalah fitnah karenaharta peninggalan almarhum Bapak Abdulakarim dan Amarhumah IbuMuslika sudah dibagi secara Hibah kepada semua anaknya pada tahun1996, semuanya sudah tanda tangan setuju, sudah kebagian semua, danhalaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 6601/Pdt.G/2018/PA. Kab.

Bahwa para pihak TERGUGAT tetap membantah dengan tegas dalil parapihak Penggugatyang mengaku harta peninggalan Almarhum Bapak H.Abdulkarim dan Almarhumah Ibu Hj Muslikah sampai beliau meninggaltidak pernah dibagi waris adalah jelasjelasFitnah halmana dapatdibuktikan dengan pembagihan secara hibah kepada masingmasinganaknya ( baik para PENGGUGAT maupun para TERGUGAT ) semasabeliau masih hidup, dan semua anaknya sudah sepakat dan tandatangan /menyetujui didalam surat hibah masingmasing sudahmemperoleh

Hibah yang diberikan;Berdasarkan dalildalil bantahan tersebut diatas, maka jelas membuktikanbahwa para Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki Hak untukmengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON), sehingga MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakanMenolak Gugatan atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima.2.

Selama beliau masih hidupantara tahun 1996 sampai dengan 2010 selama 14 (empat belas) tahuntidak ada yang dipermasalahkan baru tahun 2016, dari sejak daripembagian hibah sudah 20 (dua puluh) tahun barudipermasalahkan/digugat.

IPO persil 17 a S.Il Blok 130 kohir C.1 ada Surat Akta Hibah No.385/V/BK/1996 tertanggal 14 Mei 1996.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 385 ke4 KUHP. ;Mahkamah Agung tersebut Membaca tuntutan pidana Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 8 Maret 2011 sebagai berikut :1.

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu ) lembar foto copy rincik persil 17 a SII blok 130 kohir 304 Cltetap terlampir dalam berkas perkara,e 1 (satu ) Exp akta hibah Nomor : 385/v/BK/1996, dikembalikan padasaksi korban Syarifuddin bin Tjabiri.4.

saat menggadaikan tanah tersebutTerdakwa tidak memberitahukan saksi korban selaku pemilik tanah oleh karenaTerdakwa juga merasa sebagai pemilik tanah dengan adanya bukti surat rincikpersil 17 C SII blok 130 kohir No.139 Cl seluas 0,5 Ha Tahun 1973, dimanadimuka persidangan saksi korban juga mengajukan bukti sebuah surat rinciksebagai bukti kepemilikan atas nama ibu saksi korban yaitu IPO dengan rincikdengan persil 17 a SII Blok 130 kohir 304 Cl yang telah dihibahkan kepada saksikorban dengan akte hibah

Menyatakan hibah yang menjadi dasar untuk menguasai harta a quoadalah tidak sah;7. Menetapkan bagian kadar masingmasing ahli waris dan atau ahli warispengganti menurut hukum Islam atau menurut ketentuan undangundangyang berlaku;8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta a quo sesuai dengankadarnya masingmasing;9.

Udang) namun ternyata yang bertanda tangan adalah pemberi hibah,Hj. Maslian Binti Awi dan penerima hibah, Hj. Nor Asiah Binti Abdul Hamid;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

Bahwa tanah yang dimilik oleh Penggugat peroleh dari hibah orang tuaPenggugat yaitu Salatong bin Samaila sebagaimana akta hibah tertanggal 25Maret 1973 dan telah didaftar dalam buku Notaris Pengganti Jan F. Willar padatanggal 2 Oktober 1991 di Ujung Pandang.3.

Bahwa Sejak tahun 1990an sejak Penggugat mengetahui tanah obyeksengketa adalah hibah dari orang tuannya Salatong bin Samaila (meninggaltahun 1974) maka Penggugat menyerahkan kepada anaknya Zainuddin untukmengelola dan menempati tanah obyek sengketa dengan jalan mendirikangubuk.4. Bahwa pada pertengahan tahun 2000, ketika Penggugat mendirikanpondasi pada obyek sengketa ternyata tanah obyek sengketa telah dijual olehTergugat (Samaila Bin Salatong) yang tidak lain adalah saudara kandungPenggugat.

dan ditambah lagi keteranganketerangan saksi saksiyang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding.13Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar selaku peradilan banding yangtelah dibenarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, adalah keliru atau tidakkarena bukti P.1 sampai dengan P.4 yang merupakan dasar pemberian hak dariorang tua Pemohon Kasasi seharusnya peradilan banding dapatmempertimbangkan, hal ini dapat dikutip dalam pasal 1666 KUHPerdataberbunyi Hibah

adalah suatu persetujuan dengan mana Si Penghibah, diwaktuhidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, dst;e Bahwa dengan hibah yang dibuat oleh orang tua Pemohon Kasasi dalamBahasa Lontara pada tanggal 25 Maret 1973, dan baru dinotariskan sekitartahun 1991, dihadapan Notaris Jan.

Willer, ini menandakan bahwa minimnyapengetahuan Pemohon Kasasi dalam masalah hukum.e Bahwa demikian pula bukti P.3 dan P.4 seharusnya Peradilan Bandingdalam pertimbangan hukumnya lebih mencermati, karena keberadaan buktibukti ini adalah alas hak yang tidak dapat dipisahkan dari bukti P.1 dan P.2(Surat Hibah).

Pemerintah Kabupaten Paser Kepada Politenik Negeri Samarinda Rintisan Politeknik Negeri Paser Tahun Anggaran 2020;

Pemerintah Kabupaten Paser dengan Politeknik Negeri Samarinda tentang Belanja Hibah Kepada Politeknik Negeri Samarinda tahung Anggaran 2020 nomor :421.61/1670/PEMKAB-PASER/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020;

dan bantuan sosial pemerintah kabupaten paser tanggal 7 agustus 2017;

Pada kesempatan tersebut saksi SUPRIYENTI Als UPIKbersamasama dengan terdakwa bermaksud meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUMdan mengatakan kepada saksi SYAMSINUR Bin MIUN bahwa ianya mempunyai dasarkepemilikan, berupa hibah dari orang tuanya, padahal sebenarnya saksi SUPRIYENTI Als UPIKtidak pernah ada mendapat hibah / warisan dari orang tuanya.

Pada kesempatan tersebut saksi SUPRIYENTI Als UPIKdengan terdakwa bermaksud meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUM danmengatakan kepada saksi SYAMSINUR Bin MIUN bahwa ianya mempunyai dasar kepemilikan,berupa hibah dari orang tuanya, padahal sebenarnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK tidak pernahada mendapat hibah / warisan dari orang tuanya.

Saleh dan Buyung;Bahwa Surat Hibah dari orang tua saksi diserahkan oleh saksi kepada Kepala Desa yangbernama Samsinut; Bahwa saksi meminjam uang untuk mengurus SKT dan SKGR sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah); Bahwa saksi membeli blangko SKT seharga Rp. 20.000, dan blangko SKGR seharga Rp.Bahwa batasbatas tanah dalam Surat Hibah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara : Th, Gata: Salle Bigs aenewennn nn ccoesnnennennnennannnnemnnneneSebelah Selatan : Tanah milik Samsinur;Sebelah Timur : Tanaly

G/2015/PN.Lht Halaman 5 dari 338.Bahwa setelah semua Akta pengoperdan dan penyerahan hakdiselesaikan pada tahun 2013, datanglah tergugat dan tergugat Ilmenemui para penggugat dan ia mengakui obyek sengketa adalah miliktergugat Il, dimana tergugat 1, dan tergugat Il menunjukan surat hibahtanggal 24 April 2012 antara Bastari/tergugat (sebagai pemberi hibah)dan Ujang Alwi Bin Sanusi/Tergugat II (sebagai penerima hibah).Bahwa para penggugat tergugat I, dan tergugat II telah melihat kelokasiobyek sengketa

Yumiati (istri Tergugat ) yang diketahui olehKades Karang Anyar tanggal 2 Juli 2015 (Bukti Tl 8) ;Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis tersebut di atas telah dicocokandengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup, maka bukti tersebut telahmemenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, TergugatII mengajukan fotocopy buktibukti surat berupa :1.Fotocopy Surat Hibah dari Tergugat ( Bastari Bin Kenemat ) kepadaBujang Alwi Bin

Bujang Alwi), saksikenal dan tidak ada hubungan keluarga, tergugat Ill, tergugat IV, saksitidak kenal ;Bahwa saksi menjadi saksi dan menandatangani surat hibah antara sdr.Bastari Bin Kenemat (Tergugat I) selaku pemberi hibah kepada sdr.Bujang Alwi (Tergugat II) selaku penerima hibah ;Bahwa meminta saya untuk menjadi saksi dalam hibah adalah sdr.Bujang Alwi (Tergugat II );Bahwa saat saksi diminta menjadi saksi dan menandatangani surat hibahtersebut tahun 2012 yang bertempat di rumah sdr.

G/2015/PN.Lht Halaman 24 dari 33 Bahwa dalam surat hibah tersebut menerangkan bahwa sar. Bastari BinKenemat (Tergugat I) menghibahkan tanah miliknya yang berada di Kel.Bandar Jaya dekat Kampus STIE Serelo Lahat kepada sdr. Bujang Alwi(Tergugat Il) ; Bahwa luas tanah yang dihibahkan tersebut 5.000 m2? (lima ribu meterpersegl) ; Bahwa pada saat penandatangan hibah di rumah sdr. Bastari BinKenemat (Tergugat ) yang hadir yaitu sdr.

selaku penerima hibah, saksi, setelah surat hibah itu ditandatangani lalulangsung malam itu juga ke rumah Kepala Desa; Bahwa saksi tidak mengetahu dasar sdr. Bastari Bin Kenemat (Tergugat1) menghibahkan tanah miliknya kepada sdr. Bujang Alwi (Tergugat II) ; Bahwa istri dari sdr. Bastari Bin Kenemat (Tergugat I!) yang bernamaYumi setuju apabila tanah itu dihibahkan kepada sdr.

BDG Tercatat tanggal 11 Mei 2016, tanah tersebut beralin kepada Andi BagindaMappanennungi Rani berdasarkan Akta Hibah No.27/2016 tanggal 29April 2016 yang dibuat di hadapan Windi Zainal, S.H, MKn/PPAT KotaCimahi; Tercatat tanggal 10 Juni 2020 tercapat catatan pemblokiran berdasarkanpermohonan dari Sdr. H. Achmad Andi Rani tanggal 2 Juni 2020 jo. SuratTanda ~~ Terima Laporan Polisi tanggal 10 Juni 2020No.LPB/253/V1/2020/JBR/RES.CMI ;4.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwaPenggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak MilikNo.06054/Citeureup atas nama Tuan Andi Baginda Mappanennungi Ranidan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukantransaksi jual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapunsebagaimana diuraikan dalam posita gugatan halaman 3.

Andi Baginda berdasarkanAkta Hibah, pada hari itu juga saksi menemui pak H. Achmad Andi Raniuntuk meminta pertanggung jawaban karena permohonan sertipikat tidakbisa diproses dan pada hari itu juga pak H. Achmad Andi Rani mendatangiKantor BPN dan diperlihnatkan ternyata betul tanah tersebut sudah adasetipikat An. Andi Rani, kKemudian H. Achmad Andi Rani menjelaskankepada orang BPN bahwa pak H.

Achmad Andi Rani tidak pernahmengajukan permohonan sertipikat dan tidak pernah membuat Akta Hibah,kemudian H. Achmad Andi Rani mengajukan permohonan kepada KantorBPN agar surat tersebut diblokir, 2 hari kemudian datang ke Notaris mintadiantar saksi atas Akta Hibah tersebut, selanjutnya H. Achmad Andi Ranidan kuasanya melaporkan ke Polres Cimahi memberi keterangan palsuatau pemalsuan surat dan saksi diberi bukti laporanya ; Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh saksi ;2.

BDGcacat hukum karena telah diterbitkan dengan mempergunakan suatu akta otentikyang diduga didasarkan pada keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalamPasal 266 KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana), karena dalam perkaraini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah tidak pernah melakukan transaksijual beli atau hibah atau peralihan hak kepada siapapun ;.

Nama kepemilikannya masihUpik Alias Amai Upik ( Alm ), atas nama Tergugat yang sekarang tergadailagi ke Bank BNI ( Tanggungan BNI ) dengan mengangkat namakepemilikan menjadi HIBAH, yang saya Tergugat Il anak kandung orangtua saya tidak mengetahui sama sekali proses pembuatan HIBAH itu,apalagi sudah terjadi pula pemindahan kepemilikan dari sertifikat atasnama: Upik Alias Amai Upik ( Alm ), (Tergugat !) ke tangan Hj. Harbetty(Tergugat Il) saya Tergugat Il tidak diikut sertakan.

Kalau diikut sertakanTergugat Il dalam pembuatan HIBAH batas batas tanah Tergugat UpikAlias Amai Upik ( Alm ) yang tinggal tentu permasalahan bisa kita hindari.Bahwa Tergugat Upik alias Amai upik ( Alm ) tidak pernah diam dalammasalah ini ataupun melawan Hukum sama sekali. Sebab pada tanggal 17Juni 2014 tidak atas nama Tergugat Upik Alias Amai Upik ( Alm ) telahberalih kepemilikan menjadi nama Tergugat Ill (Hj.

dari Tergugat sah secarahukum dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karenatelah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (hibah antara ibu dengananaknya).Berdasarkan faktafakta dan alasanalasan diatas, maka seharusnyaHalaman 18 dari 38 putusan Nomor 151/PDT/2017/PT PDGdinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima sebab subjek gugatantidak lengkap.

yang akan diselesaikan Tergugat I.Bahwa benar Tergugat memberikan (menghibahkan) tanah miliknyakepada Tergugat Il/Pembanding telah sesuai dengan Akta Hibah No.11/2014, tanah hibah tersebut bersebelahan dengan tanah ParaHalaman 27 dari 38 putusan Nomor 151/PDT/2017/PT PDGPenggugat/Terbanding.

Olehkarena Tergugat Ill telah menerima hibah tanah Sertifikat Hak Milik NoHalaman 32 dari 38 putusan Nomor 151/PDT/2017/PT PDG42/1982 dari orang tua kandungnya yaitu Tergugat yang sudahmeninggal dunia, maka Tergugat Ill selaku anak kandung yangmenerima tanah hibah tersebut harus ikut bertanggung jawab untukmembayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut.Maka pembayaran kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugatll dan Tergugat Ill, yang mana menurut Majelis Hakim Bahwa HargaPenggantian

LAPENG Bin ACHMAD(orang Tua Tergugat atau mertua Turut Tergugat) berdasarkanAkata JualBeli, kemudian beralih ke atas nama Tergugat dan TurutTergugat atas dasar Hibah, sehingga Penggugat menelusuri berkasyang ada di Kantor Pertanahan Kota Parepare;17. Bahwa atas penelusuran Penggugat tersebut pada point 16 diatas,dari Petugas Warkah Pegawai Kantor Pertanahan Parepare,diperlihatkan bahwa obyek sengketa beralih ke atas nama H.

FAIZAL berdasarkan Akta Hibah yangdibuat dihadapan Camat H. ARIFIN dengan No. 53/IV/U/80, tanggal 29041980;18.Bahwa dari berkas yang diperlihatkan oleh Petugas Warkah PegawaiPertanahan Kota Parepare, Penggugat telah mengirim beberapa suratmengenai Akta JualBeli dan Akta hibah tersebut yang diyakini olehPenggugat adalah tidak benar dan merupakan rekayasa semata yangdilakukan oleh Turut Tergugat H. FAIZAL Bin KAMPONG dan diketahuioleh TergugatHj.

Bahwa pada surat gugatan penggugat pada petium penggugat padapoin 5 menyatakan Akta hibah No. 53/IV/U/80 tanggal 29041980 yang dibuat dihadapan H. Arifin selaku PPAT kecamatan ujungadalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum . Bahwa atas dasar dalil penggugat tersebut menggugat tergugatmengenai pembatalan akta hibah maka berdasarkan ketentuanadhukum UndangUndang No. 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama. pasal 49 ayat 1 (b).

Pengadilan Agama bertugas danberwewenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikanperkara perkara ditingkat pertama mengenai hibah makaSangatlah jelas konpetensi absolut pengadilan Agama yangmengadili perkara ini. Sehingga dalam perkara ini sebagaimanatuntutan pembatalan hibah sebagaimana gugatan penggugat makayang berwewenang mengadili perkara ini adalah pengadilan AgamaParepare;. Bahwa penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai kwalitasuntuk membatalkan akta hibah antara H.

Lapeng telah mengalihkan tanah miliknya kepada anaknyaberdasarkan akta hibah. Serta dalil penggugat tidak benar jikatergugat pernah mengatakan jika obyek sengketa milik waLanggong, akan tetapi tergugat serta turut tergugat menyatakankepada penggugat jika obyek sengketa telah dibeli oleh ayahtergugat ( H.

Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalahJasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri danatau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cumacuma.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BeaMasuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Pinjaman Luar Negerisebagaimana telah diubah

terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001, mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 2Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahyang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahanBarang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yangdibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan PP No.42 Tahun 1995sebagaimana telah diubah

lain halhal sebagai berikut :Pasal 3 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah (PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor BarangKena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luarDaerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar DaerahPabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utamasehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruhHalaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 660/B/PK/PJK/201 71.6.1.7.dananya dibiayai dengan hibah

yang dilakukan oleh BUT URS Australia PtyLtd sebagai perwakilan URS Australia di Indonesia tidakmemenuhi syarat sebagai penyerahan yang dapat dikenakanPajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Pasal 4 PPNkarena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh URS Australiakepada AusAid pada hakekatnya dilakukan di Australia atau diluar Daerah Pabean;:Bahwa dalam perjanjian kontrak No.36687 dinyatakan bahwapekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) merupakan proyek hibah

yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahanyang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya,maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah PajakMasukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang BeaMasuk, Bea Masuk Tambahan, PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan ProyekPemerintah yang Dibiayai dengan Hibah

Menghukum Tergugat untuk membagi tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan perincian sebagai berikut:- Bagian Tergugat yaitu yang telah diterimanya dari proses Hibah seluas 2000 M2 terdiri dari SHM No. 5485/Desa Beraban luas 1600 M2 yang saat ini menjadi bagian dari SHM No. 05561/ Ds Beraban luas 6000 M2 dan SHM No. 5484 /Desa Beraban luas 400 M2, keduanya atas nama I Nyoman Nuarta;- Bagian Penggugat I, Penggugat

tersebut kepada Tergugat dan proses penghibahan terhadap bidang tanahtersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Hibah tanpa persetujuan dansepengetahuan Penggugat , Penggugat II dan Penggugat IIl sebagai ahli warislainnya dari WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm);Bahwa maksud dan tujuan Tergugat meminta orang tuanya WAYAN RANTIG aliasNANG JOMPROT agar menghibahkan tanah SHM No. 4193/Desa Beraban seluas2000 M?

SHM No. 4193 tersebut sendiri tanpa harus membaginya dengan ahliwaris yang lainnya serta dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap SHMNo. 4193/Desa Beraban tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Penggugat, Penggugat II dan Penggugat II selaku ahli waris lain dari WAYAN RANTIG aliasNANG JOMPROT;Bahwa apa yang menjadi dugaan Para Penggugat ternyata benar, dimana setelahSHM No. 4193/Desa Beraban seluas 2000 M2 tersebut beralih hak menjadi atasnama NYOMAN NUARTA (Tergugat) melalui proses hibah

Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas tanah OBYEK SENGKETA yangmerupakan tanah warisan dari WAYAN RANTIG alias NANG JOMPROT (alm)yang dilakukan oleh Tergugat melalui pengajuan proses pemecahan, prosespenggabungan, proses hibah dan proses turun waris kepada Turut Tergugatterhadap OBYEK SENGKETA yang merupakan Harta Warisan WAYANRANTIG alias NANG JOMPROT (alm) yang belum dibagi diantara ParaPenggugat sebagai ahli waris dan menjadikan atau mengalihkan hak atas namaTergugat sendiri dengan menggunakan

dengan pertimbangan bahwa Hibah tersebut telah dilakukandihadapan Pejabat yang berwenang yaitu KETUT MUSTIKA notaris di Tabanan( vide surat bukti T 2 yaitu Akta Hibah No. 153/2007 tanggal 10 April 2007 ) danalm.Wayan Rantig alias nang Jomprot memberikan hartanya kepada Tergugattidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya menurut ketentuanhukum yang berlaku, dan oleh karena Akta Hibah tersebut adalah merupakan AktaOtentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkanmajelis

tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan Akta tersebut makadengan demikian menurut majelis Hibah yang diterima oleh Tergugat adalah sahnamun berdasarkan rasa keadilan oleh karena tanah yang dihibahkan tersebutawalnya adalah juga milik dari alm Wayan Rentig alias nang jomprot makamenurut majelis hakim Hibah tersebut harus dianggap sebagai bagian warisanyang sudah diterima Tergugat sewaktu Wayan Rantig alias Nang Jomprot masihhidup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutmaka

Liani ada di lokasi;bahwa pada Akta Hibah nama HJ. Liani tidak ada tetapi ada nama HJ.Aminah karena kebiasaan didesa apabila sudah naik haji maka namanyadiubah, maka Liani diubah menjadi HJ.

Aminah;bahwa saat dilakukan tandatangan akta hibah saksi tidak ada dilokasi dansaksi tidak mengetahui siapa saja yang menandatangani akta hibah tersebut;bahwa sebelah timur adalah Sutiman, orangnya ada pada saat dilakukanpengukuran berdiri dibatas tanah miliknya dan saat itu pak Sutiman tidakmenyatakan keberatan;bahwa Suliman adalah anak dari Pak Sutiman yang seharihari dipanggildengan nama Pak Timan dan juga dipanggil dengan nama Pak Su, pada saatdilakukan pengukuran saksi tidak mengetahui keberadaanya

ada atau tidak;bahwa setelah dilakukan pengukuran, saksi tidak mengetaui PPAT telahmengeluarkan Akta Hibah;bahwa saksi pernah melihat Akta Hibah (T.Il.Int6) pada waktu H.

Abdul Rachmanberdasarkan Akta Hibah No. 3/II/C/PH/1989, tanggal 1 Februari 1989, yang manatanah yang dihibahkan berasal dari Persil No. 41, Kohir 847, sehingga samadengan asal persil yang tertera pada kolom ).

T.Il Intv6) tersebut diketahui Para Penggugatbukanlah sebagai pihak yang menerima Hibah tanah dengan Persil No. 41, Kohir847 dari H.Abd.Rachman, dan dalam Akta Hibah tersebut Para Penggugat yaituIstri H.Abd.Rahman, Musa, Sariyah dan Misten turut menandatangani Akta Hibahtersebut,dan terkait dengan keterangan para Penggugat sebagaimana tercantumpada Surat Pernyataan tanggal 12 April 2021 (Vide Bukti P22) yang pada intinyamenyatakan tidak pernah memberi persetujuan atau mengetahui adanya hibahtanah

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada penggugat konvensi terhadap harta yaitu 1 (satu) unit motor Honda Merk Vario Techno sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tergugat konvensi;Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi membantah dalil penggugat rekonvensi sebagai harta bersama dengan menyatakan bahwa motor tersebut adalah pemberian atau hibah

Atika melaui hibah kepada Tergugat danTergugat Il serta pengakuan Para Penggugat dalam repliknya terhadapjawaban Para Tergugat yang menyatakan sebagian objek sengketa jugadipindahtangankan oleh Hj. Atika melaui hibah kepada Penggugat Il, makaharus dinyatakan terbukti semasa hidupnya Hj.

, maka Majelis hakimmempersangkakan Buku Tanah No. 561 merupakan bukti kepemilikan tanahPenggugat II hasil hibah Hj. Atika kepada Penggugat Il, karena buku tanahNo. 560 merupakan bukti kepemilikan tanah Tergugat hasil hibah Hj. Atikakepada Tergugat , sedangkan hibah almarhumah Hj.

hibah yang dimaksudpada pasal tersebut jika hibah diberikan kepada orang lain sangat banyakdikhawatirkan akan menyengsarakan ahli waris namun karena hibah tersebutdiberikan Hj.

Atika maka Majelis hakim berpendapat tidak adapermasalahan dari ahli waris mengenai pelaksanaan hibah oleh Hj.

Atikakepada anakanaknya;Menimbang, bahwa karena tidak ada permasalahan dari para abhliwaris terhadap pelaksanaan hibah tersebut, maka Majelis hakim berpendapattidak perlu memperhitungkan harta yang dihibahkan tersebut sebagaiwarisan, karena menurut ketentuan Pasal 714 ayat (3) Kompilasi HukumEkonomi Syariah (KHES) hibah orang tua kepada anaknya dapatdiperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati ahliwaris lainnya;Menimbang, karena seluruh pelaksanaan hibah tersebut sah menuruthukum

Rumah alm.JAFAR sekarang ditempati oleh ahli warisnya (yaituTergugat X sampai dengan Tergugat XV); Dan 400 meter bagian utara tanah tersebut telah hibah kepadaPenggugat (Penggugat) oleh ibu Kandung Penggugat sendiribernama : Fatimah binti Ali (rumah dan tanah yang Penggugattempat saat ini) Foto Copy Akta Hibah No.548/2011 terlampir;5.2. 1 (Satu) petak tanah yang kebun sawit terletak Kabupaten Aceh Timuryang dengan batasnya sebagai berikut : Barat berbatas dengan tanah Dahlan 49 m ; Timur berbatas

Menetapkan secara hukum sah hibah yang terjadi pada tanggal 22 Juni2011, yang dihibahkan oleh Fatimah binti Ali (bu kKandung Penggugat)kepada Penggugat (Penggugat);7. Menetapkan hak asuh dan Perawatan almarhumah selama 8 (delapan)tahun oleh Penggugat bersama suami Penggugat Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);8. Menetapkan sah secara hukum wasiat almarhumah yang diwasiatkanmejelang ajalnya melalui Tgk.M.Yusuf bin Syamsuddin berupamengqurbankan 2 (dua) ekor kambing;9.

Fotocopy Akta Hibah Nomor 548/2011 tanggal 22 Juni2011. kemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya, danternyata sama dan telah bermaterai cukup, dinazegelen pos, kemudiandiberi tanda bukti (P1);2. Surat Keterangan meninggal Dunia Jafar Ismail. Nomor41/2018/04/2016. kemudian diberi tanda bukti (P2);3. Surat Keterangan meninggal Dunia Ismail Sulaiman.Nomor 41/2018/04/2016. kemudian diberi tanda bukti (P3);A. Surat Keterangan meninggal Dunia Rohani.

Rumah alm.JAFAR sekarang ditempati oleh ahli warisnya (yaituTergugat X sampai dengan Tergugat XV) Dan 400 meter bagian utara tanah tersebut telah hibah kepadaPenggugat (Penggugat) oleh ibu Kandung Penggugat sendiribernama : Fatimah binti Ali (rumah dan tanah yang Penggugattempat saat ini) Foto Copy Akta Hibah No.548/2011 terlampirDalam hal ini ditemukan fakta sebagai berikut:1 (satu) (Satu) petak tanah yang terletak Kabupaten Aceh Timur yangdengan batasnya sebagai berikut :( Barat berbatas dengan

Menetapkan sah hibah oleh Fatimah Binti Ali kepada Penggugat padatanggal 22 Juni 2011:.

Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2008 atau tepatnya pada 15Desember 2008 Else Br Panjaitan menghibahkan tanah perkara yangmerupakan miliknya kepada Penggugat dalam rekonvensi RismanSimanjuntak dengan Akta Hibah Nomor : 163 / 2008 tanggal 15Desember 2008, dihadapan Julitri Roriana, Sarjana Hukum Notarisdan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Toba Samosir di Balige;6.

Menyatakan dalam hukum bahwa Akta Hibah Nomor : 163/2008tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Julitri RorianaSarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di KabupatenToba Samosir adalah sah dan berkekuatan hukum ;4.

Menyatakan Akta Hibah Nomor : 163/2008 tertanggal 15 Desember 2008adalah sah dan berkekuatan hukum;4.

akan tetapi apabila bukti tersebut dicermatimaka bukti tersebut sangatlah janggal dan patut diragukan kebenarannyadengan dasar dan alasan bahwa akta hibah tersebut tidak ditanda tanganiNyonya Raja Marinus yaitu Else Br.

Panjaitan selaku pihak yangmenghibahkan, melainkan Tergugat lah orang yang menghibahkansekaligus menerima hibah, dengan kata lain orang yang menghibahkan danmenerima hibah adalah orang yang sama yaitu Tergugat sendiri, sehinggaseharusnya berdasarkan bukti tersebut maka sangat patut hibah tersebutmengandung cacat hukum akan tetapi hal tersebut sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim.Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 577/Pdt/2020/PT MDNBerdasarkan segala uraian di atas jelas terbukti bahnwa

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Hibah dari AlmarhumahHj. Siti Hasanah berupa Sebagian dari bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Rt. 03 Rw. 01 Kel. Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Kota Bandung. Sertipikat Hak Milik No. 570, seluas 1397 M2, atas nama H. Moh Mahdar dan H. Siti Hasanah kepada Pemohon (Yayat Hidayat Bin H.