Ditemukan 53677 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengelapan pengedaran pengejaran pangelaran
Penelusuran terkait : Rekap laporan penjualan dan pengeluaran pt.kini maju tanggal 16 juli 2013
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 04-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 593/Pdt/2018/PT SMG
ROESTINA CAHYO DEWI LAWAN WASESO, ST
69 — 7
  • Bahwa sebaliknya, dari perhitungan jumlah uang yang dikeluarkanTergugat untuk keperluan Penggugat mulai tahun 2007 sampai dengantahun 2014, Tergugat telah mengeluarkan uang untuk keperluanPenggugat dan tidak untuk keperluan Penggugat dalam bentuk uangtunai baik dalam mata uang Rupiah maupun matauang US Dollar jugadalam bentuk nota nota pengeluaran serta Giro yang dapat di cairkansebagi berikut:Dalam tahun 2007 jumlah yang dikeluarkan Tergugat untukkeperluan Penggugat dalam bentuk mata uang Rupiah
    162.901.800, dan dalambentuk Giro ( cair ) sebesar Rp 400.000.000; Dalam tahun 2014 jumlah yang dikeluarkan Tergugat untukkeperluan Penggugat dalam bentuk mata uang Rupiah sebesarRp 2.080.540.123, dan tidak untuk keperluan Penggugat dalambentuk mata uang Rupiah sebesar Rp 56.972.300;Atau jumlah seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untukkeperluan Penggugat dan tidak untuk keperluan Penggugat dari tahun2007 sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut :e Uang tunai dan dalam bentuk nota nota pengeluaran
    Ladewindo GarmentManufacturer, maka pengeluaran Tergugat yang tidak untuk keperluanPenggugat tidak dimasukan dalam gugat Penggugat ;8.
    Rp 33.275.992.830, ( Tiga PuluhTiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus SembilanPuluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah ) dan dalam bentukmata uang US Dollar berjumlah $ 5.788.785,07 ( Lima Juta Tujuh RatusDelapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima komaNol Tujuh US Dollar) dibandingkan dengan jumlah seluruh uang yangdikeluarkan oleh Tergugat untuk keperluan Penggugat dari tahun 2007sampai dengan tahun 2014 dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuknota nota pengeluaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2012
Tanggal 2 Agustus 2012 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) REPUBLIK INDONESIA ; BAMBANG SUWANDA, S.IP.,
28 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan dalam putusan aquo adalah tidak benar karenasemua bukti kuitansi pengeluaran selalu diketahui dan ditandatangani selainoleh Toko (yang berhak menerima uang), juga ditandatangani olehpengelola keuangan yaiu Bapak Kuntoro Basuki, SH.,M.Hum juga KetuaProgram Pasca Sarjana yakni Prof.Dr.Siti Ismijati Jenie,SH.
    Dalam hal ini semua jumlah kelebihan/mark uptersebut adalah tidak benar karena semua bukti kuitansi pengeluaran selaludiketahui dan ditandatangani selain oleh Toko (yang bergak menerimauang), juga ditandatangani oleh Pengelola keuangan yaitu Bapak KuntoroBasuki,SH.,M.Hum juga Ketua Program Pasca Sarjana yakni Prof. Dr SitiIsmijati Jenie, SH.
    Meskipun pengeluaran uang diketahui dan ditandatangani olehPengelola Keuangan, tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalahadanya pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat yaitutidak dapat mempertangungjawabkan keuangan sebesarRp. 58.262.223, dan pemalsuan tanda tangan serta membuat kuitansipembayaran palsu;4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman30 alinea 1 yang menyatakan bahwa dalam penandatanganan Berita AcaraPemeriksaan dipaksakan.
    Dan hal ini diakui saksi dalam keterangannya dipersidangan.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PT.TUN Jakarta pada halaman40 alinea 3 yang menyatakan bahwa saksi Widagdo, SE,AK dan Dwi JokoPitono telah melakukan klarifikasi dan menelusuri honor fiktif atas namaAgus dan lainlain dan ternyata tidak ada penyimpangan karena ada suatuprinsip ada pengeluaran ada kegiatan.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 543/Pid.B/LH/2018/PN Bpp
Tanggal 17 September 2018 — Penuntut Umum:
RIANA DEWI, SH
Terdakwa:
ERMANI, SH Bin HASAN Alm
370 — 21
  • Melalui tempattempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 543/Pid.Sus.LH/2018/PN BppCc.Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31ayat (1) Jo.
    (satu miliar lima ratus juta rupiah).Dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penagkapan Lobster (Panuliru SPP)dan/atau Pengeluaran Loster (Panulirus spp), Kepiting (scilla spp), danRajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia.Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia Nomor 56/PERMENKP/2016 tentang Larangan PenagkapanLobster (Panuliru SPP) dan/atau Pengeluaran Loster (Panulirus
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 74/PDT/2017/PT SMG
Tanggal 15 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : ADTHUR MANAN SITORUS Diwakili Oleh : ADTHUR MANAN SITORUS
Terbanding/Tergugat I : OBAJA HENUCH PAUL GUNADI
Terbanding/Tergugat II : Direksi PT Bank Agris,Tbk
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK
126 — 143
  • Ayamakan dijadwalkan masuk 7 Oktober 2013; Bahwa seminggu kemudian, tepatnya tanggal 16 Oktober 2013, yaitu setelahkandang beroperasi atau anak ayam (DOC) dipasok Perusahaan Inti, melaluisurat elektronik (email), Tergugat menyampaikan: Pengeluaran Proyek Peternakan Closedhouse Sayung, Demak per 15 Okt Persentase Saham: ADTHUR: 27,4% dan PAUL: 72,6%; Kalau ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan telepon aja ya...; 15.Bahwa laporan Pengeluaran tersebut secara garis besar menerangkan bahwa16.ivebiaya
    Dan, dari klaimtotal modal usaha tersebut, Tergugat mengaku telah menyetorkan modalsebesar Rp. 2.350.000.000, (73,4 %) dan Penggugat sebesar Rp.850.000.000, (26,6%); 2n nano nnn nn nn nn nnn nn nnn ence nnn eneBahwa mengigat Tergugat sendiri sudah menandatanganinya, akhirnyasecara lisan via telepon, Penggugat menyatakan menyetujui Perjanjiantersebut dengan meminta Tergugat untuk menyerahkan bukti penyetoranmodal dan pengeluaran kepada Penggugat kemudian, tetapi pada akhirnyatidak pernah dipenuhi
    Memberikan Laporan Keuangan lengkap atas biaya pembangunan,pembelian peralatan, dan biaya pemasukan dan pengeluaran keduakandang termaksud dengan disertai bukti pendukung, termasukuraian dan bukti pendukung atas klaim modal investasi atas namaTergugat sebesar Rp. 2.350.000.000, (73,4%) danRp.1.836.310.552 (64,74%);0b. Membayar bagian Penggugatatas Hasil Panen dari kedua kandangyang masih terhutanQ; 222222 n ne en enec.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 27-12-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT PALU Nomor 91/PID/2010/PT PALU
Tanggal 18 Januari 2011 — Pembanding/Terdakwa : Mahmud Abdullah
Terbanding/Jaksa Penuntut : Rachmat Zachry, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Mustar, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Parawansa, SH
82 — 25

  • - Copy daftar pengeluaran uang yang dibuat oleh bendahara LKM Bukit Sanjangan (FATMA S.

    TOLIO) tanggal 21 Desember 2009, tanggal 31 Januari 2010, tanggal 29 Pebruari 2010 dan tanggal 30 Maret 2010

    - 1 (satu) bundel Kwitansi-kwintansi

    - Copy surat keputusan menteri pekerjaan umum nomor : 94/KPTS/M/2009 tentang pengangkatan penanggung jawab program, koordinator wilayah, kepala satuan kerja non vertikal tertentu/kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran di

    MAHMUD ABDULAH tanggal 18 Maret 2010; Berita Acara Pembentukan Satuan Pelaksana (SATLAK) ProgramPAMSIMAS tanggal 20 Juli 2009, Daftar Hadir Peserta Pembentukan SatuanPelaksana SATLAK hari Senin tanggal 20 Juli 2009 ; Petunjuk Teknis Pengamanan (Safeguard) program PAMSIMAS ; Copy Laporan Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi danPenyusunan PJM Pro Aksi (BUKU I) PAMSIMAS Desa Lamadong I,Kecamatan Momunu, Kabupatn Buol Tahun 2009 ; (satu) bundel Foto copyan K witansikwitansi ;* Copy daftar pengeluaran
    ; Copy daftar pengeluaran uang yang dibuat oleh Bendahara LKM BukitSanjangan (FATMA S.
    tanggal 18 2010;Scanned by TapScannerZo* Berita Acara Pembentukan Satuan Pelaksana (SATLAK) ProgramPAMSIMAS tanggal 20 Juli 2009, Daftar Hadir Peserta PembentukanSatuan Pelaksana SATLAK hari Senin tanggal 20 Juli 2009 ;* Petunjuk Teknis Pengamanan (Safeguard) program PAMSIMAS ;* Copy Laporan Hasil Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi danPenyusunan PJM Pro Aksi (BUKU I) PAMSIMAS Desa Lamadong I,Kecamatan Momunu, Kabupatn Buol Tahun 2009 ;* (satu) bundel Foto copyan Kwitansikwitansi ;* Copy daftar pengeluaran
    TOLIO) tanggal 21 Desember 2009, tanggal 31Januari 2010, tanggal 28 Pebruari 2010 dan tanggal 30 Maret 2010 ;* (satu) bundel K witansikwitansi ;* Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:94/IKPTS/M/2009 tentang pengangkatan penanggung jawab program,koordinator wilayah, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal tertentu/KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintab Pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat AJenderal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SBY
SURIWAN Bin RASMIDI Kejaksaan Negeri Situbondo
66 — 20
  • TULUS PRIJATMADJI ;---------------------------------------10. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran No. 900/PAD/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Kabag Pemerintahan Drs. TULUS PRIJATMADJI ;-------------------------------------------------------------11. 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 01916/LS/XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Kabag Pemerintahan Drs.
    TULUS PRIJATMADJI ;-------------------------------------------------------------------------21. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyard lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada alokasi dana desa (ADD) Tahap II., yang ditanda tangani oleh Kabag Pemerintahan Drs.
    TULUS PRIJATMADJI ;------------------------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar foto copy bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk alokasi dana desa (ADD), yang ditanda tangani oleh Kabag Pemerintahan Drs.
    Panji, Nomor Rek : 0292200889, dari Bank Jatim Situbondo ;------------3. 1 (satu) buah buku Kas Umum Model C 2, yang belum di isi (kosong) ;-------4. 1 (satu) buku anggaran penerimaan, yang belum di isi ( kosong) ;---------------5. 1 (satu) buku anggaran pengeluaran rutin, yang belum di isi ( kosong) ;--------6. 1 (satu) buku kas pembantu pengeluaran rutin Model C.3.c, yang belum di isi ( kosong) ;----------------------------------------------------------------------------7. 1 (satu) buku kas
    pembantu pengeluaran pembangunan Model C.3.b, yang belum diisi ( kosong) ;------------------------------------------------------------------8. 1 (satu) buku kas pembantu penerimaan desa Model.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
161 — 39
  • 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 955/K.87/2010, tanggal 12 April 2010 Tentang Penetapan Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Timur, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 955/K.53/2013, tanggal 9 Januari 2013, Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 955/K.395/2013, tanggal 6 Mei 2013, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.144/2013 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 955/K.448/2013, tanggal 20 Mei 2013, Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.395/2013 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
  • 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 955/K.876/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.395/2013 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
    Kutai Timur Nomor : 955/K.10/2012 Tentang PenetapanPengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Dinas Pengendaliaan Lahan dan Tata Ruang Kab.
    Kutai TimurTanggal 2 Februari 2012; Bahwa tugastugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran Di Dinas PLTRantara lain melakukan Pencatatan Bukti Bukti Pengeluaran; Bahwa untuk kegiatan Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan bangunanuntuk lokasi Sirkuit Balap di tahun 2012 bersumber dari APBD Murnisejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar) dan APBDP sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu milyar), sehingga total menjadi sejumlahRp2.000.000.000,00 (dua Milyar); Bahwa untuk proses pencairan dimulai PPTK (Sdr, HERLIANSYAH
    : 955/K.395/2013 Tentang PenetapanPengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten KutaiTimur Tahun Anggaran 2013, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya;1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor :955/K.876/2013, tanggal 24 September 2013, Tentang PerubahanKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 955/K.395/2013 Tentang PenetapanPengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas
    Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaranyang bersangkutan ;e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN / APBD ;Menimbang, bahwa Terdakwa DRS. H. ARDIANSYAH A Bin H.
    Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;Penerimaan Negara;Pengeluaran Negara;Penerimaan Daerah;Pengeluaran Daerah;Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, Surat berharga, piutang, barang serta hakhak lainyang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkanpada perusahaan Negara/perusahaan daerah;h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — Ir. Andi Wahyudi Etong, M.Si bin Andi Panuangi Baso;
56 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMAD MADE ALI,MP Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Pinrang serta oleh MUSTARI SP selakuBendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan KabupatenPinrang ;1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor13.a/BAPB/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 beserta lampirannya yangditandatangani oleh Bendaharawan Barang H. SULHAN, Rekanan CV.Rimba Raya Nusantara ANDI SRI AGUNG dan diketahui oleh Ir. AHMADMADE ALI,MP.
    ANDIWAHYUDI ETONG ;o 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Pemberi kuasa ANDI SRI AGUNG kepada AZIZ ;o 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pemberi kuasa ANDI SRI AGUNG dan oleh yang diberikuasa Bendahara Pengeluaran MUSTARI SP dan diketahui oleh Ir.AHMAD MADE ALI, MP.
    Kepala Dinas selaku Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang serta olehMUSTARI SP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Pinrang ;1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor13.a/BAPB/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 beserta lampirannya yangditandatangani oleh Bendaharawan Barang H. SULHAN, Rekanan CV.Rimba Raya Nusantara ANDI SRI AGUNG dan diketahui oleh Ir. AHMADMADE ALI, MP.
    ANDIWAHYUDI ETONG ;1 ( satu ) lembar foto copy Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2007 yangditanda tangani oleh Pemberi kuasa ANDI SRI AGUNG kepada AZIZ ;1 (satu ) lembar foto copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pemberi kuasa ANDI SRI AGUNG dan oleh yang diberikuasa Bendahara Pengeluaran MUSTARI SP dan diketahui oleh Ir.AHMAD MADE ALI, MP.
    Kepala Dinas selaku Pengguna AnggaranDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang serta olehMUSTARI SP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Pinrang ;j. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor13.a/BAPB/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 beserta lampirannya yangHal. 22 dari 43 hal. Put. No. 179 PK/Pid.Sus/2014ditandatangani oleh Bendaharawan Barang H.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2018 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 2/PID.SUS.TPK/2018/PT-MDN
Tanggal 20 Februari 2018 — SAHITAR BERUTU, S.AG. MA, DKK
191 — 199
  • ;Bahwa pada tanggal 22 April 2014, saksi RUTH AVE TUMANGGOR selakuBendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) Nomor : 110/SPPLSBAN/SKPKD/14 kepadaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharatsebesar Rp. 691.800.000, untuk keperluan Penyaluran Dana BantuanHibah KPU Kab.
    Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakanprinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud ;Bahwa Akibat perbuatan terdakwa . SAHITAR BERUTU, S.Ag., MA.
    MANIK SelakuBendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Pakpak Bharat dandiketahui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku AtasanLangsung Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat.V.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 140/Pid Sus/TPK 2013/PN.Bdg
Tanggal 21 April 2014 — ERIKSON P.SITUMORANG.
74 — 16
  • Barang Tahun 2005.6. 1 (satu) bundellegalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun2005.Le 1 (satu) bundellegalisir Permintaan Blangko KTP Tahun 2005.8. 1 (satu) bundel legalisir Laporan Persediaan Benda Berharga dan BarangCetakanTahun 2006.9. 1 (satu) bundellegalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan dan PengeluaranBarangCetakan Tahun 2006.10. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang dari bulan Januari 2006sidNopember 2006.11. 1 (satu) bundellegalisir Bukti Pengeluaran Benda
    Berharga DIPENDA Tahun2006.12. 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Barang Cetakan Formulir dan BlangkoTahun2006.5813. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Barang Berharga dan BarangCetakanTahun 200714. 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaranBarang Cetakan Tahun 2007.15. 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang Bulan Januari 2007sampaidengan Desember 2007.16.1 (satu) lembar legalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDA Tahun 2007.17
    Barang Tabun 2005.6) 1 (satu) bundel legalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDATabun2005.7) (satu) bundellegalisir Permintaan Blangko KTP Tahun 2005.8) (satu) bundellegalisir Laporan Persediaan Benda Berharga dan BarangCetakanTahun 2006.9) 1 (satu) bundel legalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaranBarang Cetakan Tahun 2006.10) 1 (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang dari bulan Januari2006 sidNopember 2006.Il) 1 (Satu) bundel legalisir Bukti Pengeluaran Benda
    Berharga DIPENDA Tahun2006.12) 1 (satu) lembar legalisir Permohonan Barang Cetakan Formulir danBlangkoTahun 2006.13) (satu) eksemplar legalisir Laporan Persediaan Barang Berharga danBarangCetakan Tabun 200714) 1 (satu) eksemplar legalisir Laporan Triwulan tentang Penerimaan danPengeluaran Barang Cetakan Tabun 2007.15) (satu) eksemplar legalisir Buku Pengeluaran Barang Bulan Januari 2007sampaidengan Desember 2007.16) 1 (satu) lembar legalisir Bukti Pengeluaran Benda Berharga DIPENDATahun2007.17)
    BJangko KTP & KK dariDIPENDA Kota Cimahi ke DISNAKERDUKCASIP Kota Cimahi TahunAnggaran 2005.31) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Blangko KTP & KK dariDIPENDAKota Cimahi ke DISNAKERDUKCASIP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2006.32) 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Pengeluaran Blangko KTP & KK dariDIPENDAKota Cimahi ke DISNAKERDUKCASIP Kota Cimahi Tahun Anggaran 2007.Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi33) 3 (tiga) lembar asli Rekapitulasi Pembelian KTP dan KK Cimahi UtaraTahun2005,2006
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 22-11-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PT PADANG Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT PDG
Tanggal 14 Desember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terbanding/Terdakwa : ADIATRA SE Bin MISLAN
95 — 70
  • Efriyeni, A.Md (Bendahara Pengeluaran);

    Foto copy Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/721/ BUP-PASBAR/ 2018 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019 A.n 1. Suratno, S.Pd (Pengguna Anggaran/Barang) 2.

    Efriyeni, A.Md (Bendahara Pengeluaran);

    Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 821/119/BUP-PASBAR/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat A.n Deswita Usmar, S.E Jabatan Baru : Pj.

    Bekasi, Provinsi Jawa Barattanggal 6 s/d 10 November 2018yang Terdiri dari : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Tiket Pulang Pergi, Bill Hotel, Kwitansi Transportasi, Dokumentasi,Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

    Satu Rangkap Kwitansi Nomor : /SPM-15-BJ SPPD/SETWAN/2018 A.n ADIATRA.

    No. 12 Tahun 2018, di Jakartayang terdiri dari : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Tiket Pulang Pergi, Bill Hotel, Kwitansi Transportasi, Dokumentasi,Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

    Satu Rangkap Kwitansi Nomor : 025/SETWAN/TU 27/2018 A.n JUFRI DARWIS. dalam rangka Melaksanakan Kunker Pansus II DPRD Kab.

    Tanggal 05 s/d 07 Maret 2018yang terdiri dari : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Rill, Tiket Pulang Pergi, Bill Hotel, Kwitansi Transportasi, Dokumentasi,Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

    Satu Rangkap Kwitansi Nomor : 3/KWT LS SPPD 041/SETWAN/2018 A.n. JUFRI DARWIS.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Januari 2013 — AHMADI, SP bin DINGAN. B
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keanggotaan Kelompok TaniMakmur penerima bantuan perluasan areal padang pengembalaan tanggal25 Mei 2007.1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI atas namaKelompok Tani Makmur Kampung Serasah Sri Kayu Aceh Singkil.1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Kelompok Tani MakmurKampung Serasah.Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/182/2007tanggall1 Juli 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh SingkilNomor : 188.4.5/137/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang PenunjukanPengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran
    Aceh SingkilNomor : 800/458/2007 tentang Penunjukan Penatausahaan Keuangan/TU,Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana TehnisKegiatan, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Bendahara BarangSKPD Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2007beserta Lampirannya.Surat Pelimpahan Tugas Nomor : 094/SPT/925/2007 tanggal 20Oktober 2007 a.n. Abdul Haris Nip.390 022 040 (Jabatan : PengendaliKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak) kepadaa.n.
    Kelompok TaniPenerimaan Bantuan Perluasan Areal Padang Pengembalaan tanggal 25 Mei2007;1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan BRI atas nama Kelompok TaniMakmur Kampung Serasah Sri Kayu Aceh Singkil ;1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Kelompok Tani Makmur KampongSerasah;Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : 188.45/182/2007 tanggal11 Juli 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor :188.4.5/137/2007 tanggal 29 Mei 2007 tentang penunjukan PenggunaAnggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran
    Aceh SingkilNomor : 800/458/2007 tentang Penunjukan Penatausahaan Keuangan/TU,Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana TehnisKegiatan, Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Bendahara BarangSKPD Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2007beserta Lampirannya.7 Surat Pelimpahan Tugas Nomor : 094/SPT/925/2007 tanggal 20Oktober 2007 a.n. Abdul Haris Nip.390 022 040 (Jabatan : PengendaliKegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak)16kepada a.n. Ahmadi.
    No.164 PK/Pid.Sus/2012101124Anggaran, SARMINA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan danABDUL HARIS, SP selaku PPTK dalam proyek tersebut serta tidak melibatkanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, dengan demikian perbuatan dari Ir. T.BUSTARI bin T. ABDULLAH hanya membuat sejenis perintah kepada TerdakwaAhmadi, SP bin Dingan.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 01-08-2016
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26 / PID. SUS.KOR / 2013/ PT. MKS
Tanggal 22 Mei 2013 — ABDUL GAFFAR, S.Pd
43 — 29
  • PinrangPropinsi Sulawesi Selatan.1(satu) bundel Buku Nota dan Kwitansi Pengeluaran KP. USB.SMPN 5 Lembang.1(satu) bundel Buku Nota dan Kwitansi Pengeluaran II KP. USB.SMPN 5 Lembang.1(satu) bundel Buku Kas Umum SMPN 5 Lembang Kab.24 8Pinrang.1(satu) bundel Buku Pembantu Kas Tunai KP. USB SMPN 5Lembang Kab. Pinrang.1(satu) bundel Buku Kas Tunai KP. USB SMPN 5 LembangKab. Pinrang.1(satu) bundel As Built Drawing USB Gedung SMP Tipe C1USB 0366 SMPN 5 Lembang Kab.
    Pinrang PropinsiSulawesi Selatan.28.1 ( satu ) bundel Buku Nota dan Kwitansi Pengeluaran KP. USB. SMPN5 Lembang.29.1 ( satu ) bundel Buku Nota dan Kwitansi Pengeluaran II KP. USB.SMPN 5 Lembang.30.1(satu) ...30.1 ( satu) bundel Buku Kas Umum SMPN 5 Lembang Kab. Pinrang.31.1 (satu ) bundel Buku Pembantu Kas Tunai KP. USB SMPN 5 LembangKab. Pinrang.1 ( satu ) bundel Buku Kas Tunai KP. USB SMPN 5Lembang Kab.
    Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan.27.1 ( satu ) bundel Buku Nota dan Kwitansi Pengeluaran KP. USB. SMPN 5Lembang.28.1 ( satu ) bundel Buku Nota dan Kwitansi Pengeluaran II KP. USB. SMPN5 Lembang.29.1 ( satu) bundel Buku Kas Umum SMPN 5 Lembang Kab. Pinrang.30.1 ( satu ) bundel Buku Pembantu Kas Tunai KP. USB SMPN 5 LembangKab. Pinrang.1 ( satu ) bundel Buku Kas Tunai KP. USB SMPN 5Lembang Kab. Pinrang.31.1 ( satu ) bundel As Built Drawing USB Gedung SMP Tipe C1 USB 0366SMPN 5 Lembang Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 16 Oktober 2017 — - WISRAN LAUDIU, S.Pi
78 — 18
  • Perjanjian Pemborongan ( Kontrak ) Nomor : 01/Kont/APBN-TP/PPSDP-PWBRL/DISLUTKAN/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010; 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: Kep-86/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/ KU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran
    Pembantuan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2010 , tanggal 24 Agustus 2010; 4. 1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: Kep-117/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan Ketigabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/KU.611/2010 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran
    Kontrak ) Nomor :01/Kont/APBNTP/PPSDPPWBRL/DISLUTKAN/XI/2010, tanggal 19 Nopember2010;Putusan No.09/Pidsus.TPK/2017/PN GtoHlm.2/941 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor: Kep86/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan kedelapan atasKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/ KU.611/2010tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji tagihnan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) danPengangkatan Bendahara Pengeluaran
    dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen PerikananBudidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2010 , tanggal 24 Agustus2010;1 (satu) eksemplar foto copy Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan PerikananRI Nomor: Kep117/MEN/KU.611/2010 tentang Perubahan Ketigabelas atasKeputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/KU.61 1/2010tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) danPengangkatan Bendahara Pengeluaran
    ;menyampaikan SPM kepada KPPN dengan melampirkan berkas kelengkapanpengajuan SPM;menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA danmenyampaikan kepada Kepala satuan Kerja;menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan buktibukti asilipembayaran;bertanggungjawab secara administrasi terhadap hasil penguji meliputi aspekhukum, peraturan perundangundangan dan tujuan pengeluaran;. bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat.Putusan No.09/Pidsus.TPK/2017/PN GtoHIm.8/94Bahwa
    Bertanggungjawab secara administrasi terhadap hasil penguji meliputi aspekhukum, peraturan perundangundangan dan tujuan pengeluaran;m. Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat.Bahwa proses pengadaan Program Pengembangan Wirausaha Pemula PerikananBudidaya Rumput Laut Pemula tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2010,dengan hasil pemenang tender yang ditetapbkan MUHYIN IYABU, SE selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) adalah CV.
    Bahwa SRI HASTUTYAMIR,SE ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluargadan pekerjaan ;Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautandan Peikanan Kabupaten Boalemo, mempunyai tugas mengelola administrasimengenai tagihan pembayaran.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 2 Maret 2017 — - HENRY PRESLY SILALAHI, ST (TERDAKWA)
45 — 9
  • fiktir ataspembayaran upah kerja sebesar Rp. 47.625.000, dan kelebihan bayar sewaalat berat sebesar Rp. 340.379.152, serta pengeluaran fiktif atas pembayaranbahan bakar solar sebesar Rp. 29.676.000, dan sisa kas yang belumdipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.754.487,26.Bahwa reallisasi pekerjaan fisik yang dilaksanakan baru mencapai 43,395 Haatau 26,623 % .
    Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasr pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.b.
    Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.b.
    Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja;4. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, kKeuangan danfungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;Halaman 51 dari 108Putusan No.101/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn5.
    Pelaksanaan AnggaranBelanja; Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasr pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 24-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1389 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 2 April 2015 — JAENUDIN Bin ROCHMANI
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RISTO (anggota BPD ) masingmasing nilai Rp 780.000,00 ;15) 99 lembar catatan bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uangHPB Raskin (setor Bulog) tetap terlampir di dalam berkas perkara ;5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No.120 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor Smg tanggal 1 April2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.
    RISTO( Anggota BPD ) masingmasing nilai Rp 780.000,00 ;15) 99 lembar catatab bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uangHPB Raskin (setor Bulog) tetap terlampir di dalam berkas perkara ;9.
    RISTO( Anggota BPD ) masingmasing nilai Rp. 780.000. ;99 lembar catatan bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uangTetap terlampir di dalam berkas perkara ;Hal. 16 dari 26 hal. Put.
    No. 1389 K/Pid.Sus/20142011 menyebutkan bahwa penyaluran beras bersubsidi bagi kelompokmasyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RumahTangga Miskin dan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalampemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasarmasyarakat, hal ini merupakan salah satu program pemerintah dalampeningkatan ketahanan pangan nasional.
    Adapun tujuan program Raskinadalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui bantuanpemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN PADANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg
Tanggal 8 April 2015 — Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pgl NAS
42 — 11
  • satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.03.1 /3 /KPTS/121/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Pemberhentian Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Rutin serta Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara.3. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Balai Selasa Nomor : MTs.03 / 51 / KU.00.1 / 009 / 2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/Pengangkatan dan Penetapan Pejabat KPA, Pejabat Penerbit dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Penerima dan Pengeluaran
    Keputusan Menteri Agama Nomor : Kd.03.1/1/KU.00.1/23/2009 Tanggal 22 Januari 2009 Januari 2009 beserta lampiran Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM dan bendahara MTsN Balai Selasa Tahun 2009.123. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : Kd.03.1/1/KU.001/90/2010 Tanggal 30 Juli 2010 beserta lampiran tentang pengangkatan kembali Pejabat Kuasa pengguna Anggaran, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran
    NASRUL.2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor :KW.03.1 /3 /KPTS/121/2005 tanggal 12 April 2005 tentangPemberhentian Atasan Langsung Bendaharawan danBendaharawan Rutin serta Penunjukkan Pejabat PenggunaAnggaran dan Bendahara.3) 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Madrasah TsanawiyahNegeri Balai Selasa Nomor : MTs.03 /51 / KU.00.1 / 009 / 2012Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penunjukkan/Pengangkatandan Penetapan Pejabat KPA, Pejabat Penerbit dan PenandaTangan SPM, Bendahara Penerima dan Pengeluaran
    Pengadaan Naskah Soal Ujian 5.940.000 5.940.000Mid Semester TP 09/10 450siswa x Rp9.900,00 + NaskahSoal 450 x Rp3.300 B DIPA TA 2010 Pengadaan Naskah Soal Ujian 2.043.000 2.043.000Mid Semester TP 10/11 454siswa x Rp4.500 Jumlah 20.388.400,00 12.358.800,00 Terhadap pencairan dan penggunaan dana DIPA dan BOS Tahun 2009 danTahun 2010 yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan bukti pengeluaran danpertanggungjawaban faktur, kuitansi, SP2D, SPM dan daftar pembayaran dandibandingkan dengan jumlah pembayaran
    Melakukan permintaan pengeluaran Anggaran ke KPPN.b. Melakukan pembayaran sesuai dengan kebutuhananggaran setelah disetujui oleh Kepala MTsN selakuKuasa Pengguna Anggaran.c. Melakukan pencatatan pembukuan seluruh keuanganMTsN Balai Selasa.e Bahwa selaku Bendahara saksi tidak dapat melakukan pembayaran tanpadisetujui oleh Kepala MTsN / Kuasa Pengguna Anggaran.e Adapun tata cara permintaan penggeluaran Anggaran pada KPPN yaitu :a. Melampirkan permintaan penggunaan anggaran.b.
    NASRUL mendatangisaksi dan mengatakan BAHWA DANA BOS TELAH CAIRSEMENTARA BANYAK PENGELUARAN YANG TIDAK ADADANANYA, DARIMANA MAU DIAMBILKAN dan selanjutnyaDrs. NASRUL mengatakan BUAT SAJA KWITANSI UNTUKBIAYA UJIAN MID dan saksi menjawab APAKAH TIDAKDILAKSANAKAN PAK dan dijawab oleh Drs.
    perintahpembayaran.Menguji ketersediaan dana yangbersangkutan.Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintahbayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa PenggunaAnggaran apabila persyaratan pada ayat (3)tidak dipenuhi.Bendahara Pengeluaran bertanggung jawabpribadi ataspembayaran yangdilaksanakannyaBagian Ketiga Pertanggungjawaban KeuanganPasal 53(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnyakepada Kuasa Bendahara Umum Negara
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 32 /Pid. Sus-Tpk/2014/PN. DPS.
Tanggal 22 April 2015 — I KADEK ARISTANA
55 — 21
  • Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, tanggal 6 Nopember 2009, Nomor:S.524/WPJ.17/KP.07/2009, perihal Kekurangan pembayaran PPN; 19. 1 Bendel Telahan Pembebasan Tanah RPH Internasional di Desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar; 20. 1 Bendel Surat Pernyataan Menerima Hasil Ukuran; 21. 1 bendel Peta bidang Tanah ; 22. 1 Bendel Laporan Tahunan Dinas Peternakan Kabupaten Ginayar Tahun 2002 23. 1 Bendel Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 304 Tahun 2002 tentang Penetapan Pengeluaran
    UUDP akhir Bulan September, Laporan Keadaan Kas Pembangunan Akhir Bulan September, Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal, Pengesahan Sisa UUDP, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, Surat Perintah Membayar Uang No: 932/677/PT/2002, Daftar Pengantar SuratPermintaan Pembayaran No.P.9227277/Disnak, Daftar Ikhtisar Sisa jenis Pengeluaran dari Tolak Ukur No: 922/722/Disnak Pengadaan Tanah RPH, Daftar Ikhtisar Sisa Sejenis Pengeluaran dari Tolak Ukur No: 922/722/Disnak Administrasi
    UUDP tanggal 31 Oktober 2002 Model.Bend.25, Asli Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) akhir Bulan Oktober, Laporan Keadaan Kas Pembangunan Akhir Bulan Oktober, Register Penutupan Kas, Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal, Asli Daftar Penerimaan Dan Pengeluaran UUDP akhir Bulan Oktober, Laporan Keadaan Kas Pembangunan Akhir Bulan Oktober, Asli Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) Tabel II. 32. 1 Bendel Foto Copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.1274 BPN Kab.Gianyar; 33. 1 Bendel Akta
    no: 1.4.16 pengembalian kelebihan pembayaran tanah proyek pengembangan fasilitas daerah Rp.41.607.217.50 42. 1 Bendel Asli salinan Surat perintah membayar uang No:932/545/PT/2002 Tanggal 19 September 2002 ; 43. 1 Bendel Asli Lampiran Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 932/736/P.S/2002, tanggal 04 Desember 2002 44. 1 Bendel Register Penutupan Kas Tanggal 29 Nopember 2002 45. 1 Bendel Asli Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tanggal 29 Nopember 2002 Model.Bend.25; 46. 1 Bendel Foto Copy
    Keputuas DPRD Kab.Gianyar tentang Penetapan Persetujuan DPRD Kab.Gianyar terhadap Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD Tahun 2002; 47. 1 Bendel Asli salinan Surat Perintah Membayar Uang No. 932/488/PT/2002 tanggal 6 agustus 2002; 48. 1 Bendel Surat no: S-11036/WPJ.17/KP.07/2013 dari Kantor pelayanan pajak pratama, prihal Surat keterangan NJOP tempat pemotongan hewan; 49. 1 Bendel Rekapitulasi tanah dan tanda terima Kantor Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, SH. 50. 1 Bendel Kwitansi Persekot
    UUDPakhir Bulan September, Laporan Keadaan Kas PembangunanAkhir Bulan September, Perincian Penerimaan danPengeluaran Per Pasal, Pengesahan Sisa UUDP, Berita AcaraPemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, Surat PerintahMembayar Uang No: 932/677/P1T/2002, Daftar PengantarSuratPermintaan Pembayaran No.P.9227277/Disnak, DaftarIkhtisar Sisa jenis Pengeluaran dari Tolak Ukur No:922/722/Disnak Pengadaan Tanah RPH, Daftar Ikhtisar SisaSejenis Pengeluaran dari Tolak Ukur No: 922/722/DisnakAdministrasi dan
    UUDP tanggal 31Oktober 2002 Model.Bend.25, Asli Laporan Keadaan KasPembangunan (LKKP) akhir Bulan Oktober, Laporan KeadaanKas Pembangunan Akhir Bulan Oktober, Register PenutupanKas, Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal, AsliDaftar Penerimaan Dan Pengeluaran UUDP akhir BulanOktober, Laporan Keadaan Kas Pembangunan Akhir BulanOktober, Asli Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP)Tabel Il.Foto Copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.1274 BPNKab.Gianyar;Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor: 04/
    Pengeluaran Negara(123.300.068,00) 2 Nilai Pengeluaran dari BUD : Rp. 2.466.000.912.50 PPh (5% x Rp. 2.466.000.912.50) : Rp.durilah : Rp. 2.342.700.844.502) Nilai Penggantian Tanah : Rp. 2.129.982.900.00 2) Sub jumlah kerugian Keuangan Negara: Rp. 212.717.944.503) Nilai Kekurangan Luas Tanah : Rp.Atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut53.847.500.00Jumlah kerugian Keuangan Negara :Rp. 266.565.444.50Perbuatan terdakwa KADEK ARISTANA diancam pidana sebagaimanadiatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto
    Pengeluaran Negara .
    Gianyar yang dibiayai dariDana Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD tahun 2002;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai bendahara Proyek tanahRPH di kab. Gianyar adalah surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor338 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002, tentang penunjukanBendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek atasan langsungBendaharawan Proyek Tanah RPH (Rumah Potong Hewan ) yangdibiayai dari dana pengeluaran mendahului perubahan anggaranpendapatan dan belajanda daerah kab.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAHURI
139 — 31
  • DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
  • Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 824.3/861/KEP-BKD/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Sintang Tahun 2014
  • Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 012/KEP/TAHUN 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Pengeluaran
    Proporsional, yaitu pertanggungjawaban keuangan dilaksanakansesuai dengan peruntukannya.(2) Bab Ill Huruf F poin b Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananyabersumber dari UP/TUP.
    menandatangani cek sesuai pengajuanSPM, kemudian bendahara pengeluaran ke Bank untuk mentransferkanke rekening Panwaslu Kabupaten/ Kota.Bahwa Sdr.
    menandatangani cek sesuaipengajuan SPM, kemudian bendahara pengeluaran ke Bank untukmentransferkan ke rekening Panwaslu Kabupaten/ Kota.Bahwa yang mengelola anggaranPanwasluKabupaten Sintang padapemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDserta Pemilu Presidendan Wakil Presiden Di Kabupaten Sintang Tahun 2014adalah PejabatPembuat Komitmen/ Kepala SekretariatPanwaslu Kabupaten Sintangyaitu Sdr.
    keuangan, karena Saksi selakukepala sekretariat baik pengeluaran itu benar atau salah yang dibuat olehBendahara Pengeluaran Pembantu yaitu Sutoyo dan yang dibuat olehSaudara TK.
    SintangY Kepala Sekretariat : SAOL MALA Bendahara Pengeluaran Pembantu : SUTOYO Staf Sekretariat > T.K.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
110 — 27
  • pelaksanaan kegiatan), Bendahara Pengeluaran Pembantumenerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari PPTK yangsebelumnya telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Selanjutnya Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasitentang kesesuaian belanja, kelengkapan pertanggungjawaban, dandicatat dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu.Setelah itu, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan SPJtersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
    Eddy Junaedi) dengan disesuaikankeadaan yang sudah berjalan di Sekretariat DPRD Kota Cimahi.Bahwa yang menandatangani Kwitansi (Tanda Pembayaran) Tanda TerimaDari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DRPD Kota Cimahi adalaha. Mengetahui/Menyetujui, Kuasa Pengguna Anggaran : H. UcuKuswandi, SH., Msi. (saksi sendiri)b. Setuju Dibayar Bendahara Pengeluaran : Yeni Maryuni, A.Mdc. Setuju Dibayar Bendahara Pengeluaran Pembantu : lssabellaCecilia, SE.d. Yang menerima Drs.
    Nana SupriatnaBendahara Pengeluaran : Yeni Maryani, A.MdBendahara Pengeluaran Pembantu : Issabela Cecelia, SE.e.
    Pengeluaran Pembantu.Y Setelah itu, Bendahara Pengeluaran Pembantumenyerahkan SPJ tersebut kepada BendaharaPengeluaran.
    NanaSupriyatna.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seperti dijelaskan dalam point 10 diatas, bahwa SPJ yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)tersebut diserahkan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran melalui BendaharaPengeluaran Pembantu. Selanjutnya SPJ tersebut diverifikasi secaraberjenjang mulai dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu sdri. RA ANGGRAENI, Bendahara Pengeluaran yaitu Sdri.