pernikahan keduanya telahditetapkan yaitu tanggal 6 Agustus 2020 nanti.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual

terhadap anaksebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalampersidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untukmelakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dankeluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anakPemohon dan perempuan yang bernama ............

Penetapan Nomor 562/Pat.P/2020/PA.KtlMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untukmencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasaianakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) UndangUndang

Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanyaindikasi Pemohon dan Pemohon II untuk melakukan eksploitasi seksual terhadapanaknya;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlidungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurutagamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesualdengan tingkat kecerdasan dan

Rahmadang binti Irwan berkeinginan sendiri untuk menikah,tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, Seksual atauekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya; Bahwa A. Rahmadang binti Inan dan Arisal bin Abdullah telahberpacaran selama 5 tahun dan proses pelamaran telah dilaksanakan;Bahwa, Pemohon menghadirkan pula calon suami dari A.

Rahmadang binti Invanberkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun,baik psikis, fisik, Seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupunkeluarganya;Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calonSuami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Berdasarkanketerangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaanyang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidakterdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan A.

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;1.bahwa, Anak dalam kondisi hamil dan kandungan (organ reproduksi) Anakdalam keadaan normal, dan secara psikis dapat memenuhi tuntutanperannya sebagai seorang isteri;2.bahwa secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua Anak,Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan dan layakuntuk diberikan dispensasi kawin;3. bahwa, Anak atau Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawinatau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual

perkawinan Anak dengan Calon Suamitidak akan membawa dampak negatif terhadap kondisi psikologis, kesehatandan ekonomi Anak dikarenakan Anak telah memiliki kematangan psikis dankesiapan organ reproduksi, sedangkan untuk kebutuhan ekonomi akanterpenuhi oleh penghasilan Calon Suami dan bantuan Orang Tua;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksauntuk kawin dan Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi terpaksauntuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual

anakanak, akan tetapikondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidakmemungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan olehUndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut,Hakim memahami bahwa maksud pembuat UndangUndang untukmewajibkan Para orang tua dari pada anakanak untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak adalah sebagai suatu bentukproteksi dini terhadap Para orang tua yang menguasai anakanak untukmelakukan eksploitasi seksual

terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalampersidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi ParaPemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebutkarena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dancalon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapundalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;Menimbang, bahwa Perkawinan

kawin yang dalildalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah medengar keterangan anak Pemohon,Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi danOrang Tua Calon Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa AnakPemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anakPemohon dan calon Calon Istrinya tidak ada larangan atau halanganpernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari Siapapun baiksecara psikis, fisik, seksual

hal demikian senadadengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegahperkawinan anak di usia dini;halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 0967/Pdt.P/2015/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa dalam faktafakta hukum di persidangan, ternyataPemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah berupaya untukmengarahkan dan mendidik anak sebaikbaiknya dan tidak ada indikasi untukmengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual

Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II mengetahui dan menyetujuirencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atauekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;6. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untukmenjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik danbertanggungjawab;7.

ketentuan Pasal 7ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019.Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syaratumur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untukmempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, seksual

dancocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksitersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telahbertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belahpihak,, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalamkondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik,seksual

Cjr6. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawinadalah Sekolah Dasar;1. bahwa, kondisi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata adakecacatan;2. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untukkawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atauekonomi;3. bahwa, Orang Tua Anak maupun Orang Tua Calon Suami telahmenyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawinnantinya

Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II mengetahui dan menyetujulrencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atauekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;6. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon Il sudah mempersiapkan diriuntuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;7. Bahwa calon suami anak Pemohon dan Pemohon II sudah bekerjatetap dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) perbulan;8.

ketentuan Pasal 7ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019.Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syaratumur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untukmempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, Seksual

Unsur melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga ; Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tanggamenurut Pasal 1 angk 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiapperbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga ;Menimbang

Unsur melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga ; Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam rumah tanggamenurut Pasal 1 angk 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiapperbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga ;15Menimbang

Para ulama mazhab sepakatbahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita.Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciriciripuberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awalkedewasan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka puberitashanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.

calonsuami anak yang bernama Hidayah binti Idris dan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa kami adalah ibu dari calon suami anak Pemohon; Bahwa kami kenal dengan Pemohon; Bahwa kami dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknyadengan anak Pemohon tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluargaterkait rencana pernikahan (pelamaran) pada bulan September 2021; Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelaitanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual

Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anakdan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadiseorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawanmeubel dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) setiap bulan;8.

Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II mengetahui dan menyetujuirencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atauekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;6. Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untukmenjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik danbertanggungjawab;7. Bahwa calon suami anak Pemohon dan Pemohon Il bekerja sebagaipetani dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) perbulan;8.

ketentuan Pasal 7ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal 6 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syaratumur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untukmempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, Seksual

dancocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksitersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telahbertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belahpihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak atau Para Pemohon tidak dalamkondisi terpaksa untuk menikah atau menikahkan, baik paksaan psikis, fisik,seksual

hubungan sedarah,sesusuan maupun semenda;7. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawinadalah SMP, saat ini Anak tidak lagi melanjutkan pendidikan;1. bahwa, Calon Suami bekerja sebagai Scurity di Bank Swasta denganpenghasilan perbulan Rp2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);1. bahwa, kondisi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata adakecacatan;2. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untukkawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual

calonsuami anak yang bernama Muliati Landagoa dan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saya adalah ibu dari calon suami anak Pemohon; Bahwa saya kenal dengan Pemohon; Bahwa saya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknyadengan anak Pemohon tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluargaterkait rencana pernikahan (pelamaran) pada bulan Agustus 2021; Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelaitanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, sekSual

Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anakdan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadiseorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual Ikandengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;8.

Saksi SAMINGAN SAMUARJO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri dengananak A; Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari anak A; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2019 sekitar pukul 09. 30 wib waktusaksi sedang bekerja di sawah tiba tiba Sdr. ANDRI (anak saksi) datang danmemberitahukan bahwa ada tamu. Setelah itu saksi langsung pulang kerumah.

Korban sudah tinggal dengan Ilbunya danTerdakwa; Bahwa Anak Korban sering murung dan terlihat tidak percaya diri karenasebelumnya Anak Korban tidak pernah mengalami hal serupa; Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan khusus dengan Terdakwa, karenaTerdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual

dan Tergugat; Bahwa Penggugat seorang janda ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan Tergugat masih bujangan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung, Desa Tarempa Barat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang, masingmasing diberi nama, Keysa Marsila binti Amirudin dan Azura Binti Amirudin; Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik saja, tetapi sejak terjadi peristiwa atau kasus pelecehan seksual

Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengarPenggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat ditahan pihak kepolisian karena kasus pelecehan seksual terhadap anak tirinya; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama agi sejak akhir tahun 2017; Bahwa Penggugat dan anakanaknya tinggal di rumahnya di Tanjung, sedang Tergugat menjalani vonis hukuman dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang; Bahwa keluarga pernah mendamaikan

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan buktikebalighan seorang wanita. sedangkan haid kedudukannya sama denganmengeluarkan sperma lakilaki.Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciriciripuberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awalkedewasan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan makapuberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.

meringankan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Pasal197 huruf f KUHAP.Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 82/PID.SUS/2019/PT AMBBahwa dalam putusannya, Hakim TunggalPengadilan Negeri Saumlaki telah jeli, cermat, serta menghayati tuntutanpidana Penuntut Umum seperti dimaksud dalam Pasal 197 huruf eKUHAP.Bahwa Pemerintah Republik Indonesia saat inisedang giatgiatnya melakukan pemberantasan terhadap KekerasanDalam Lingkup Rumah Tangga baik berupa kekerasan fisik, kekerasanpsikis, kekerasan seksual

Bahwa Tindak Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a UU nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bagiandari segala bentuk kekerasan (pengertian kekerasan dalam rumahtangga menurut pasal 1 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatanterhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologisdan/atauPenelantaranrumah

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsurunsur sebagaiberikut :1 Setiap orang ;2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu : setiap orang dilarang melakukan kekerasandalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan carakekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual

terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktuKetua Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwamembenarkannya;Ad.2.12Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu : setiap orang dilarangmelakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual