seseorangdalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki(willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibatdari perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa yang dimaksud denganmendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagaipihak melalui Sistem

Elektronik.Yang dimaksud dengan mentransmisikanadalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yangditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.Yang dimaksuddengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selainmendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yangmenyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapatdiketahui pihak lain atau publik.

Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronikadalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atausejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputeratau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara,gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, KodeAkses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahamioleh

Bahwa Terdakwa menyadari ia membagikan foto dan berita tersebutpada tahun 2019 sedangkan pekerjaan sudah selesai pada tahun 2016.Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN JmrMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyatabahwa Terdakwa telah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik berupa foto/gambar dan tulisan kepada banyakorang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik yaitu facebook, yang manadalam informasi elektronik/

Mengadili:

1

1. Menyatakan terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengases komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TSVETANOV RADOSLAV IVANOV dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sebesar

Kartu nomor 4918320072338002 merupakan kredit card yangditerbitkan oleh Citi Bank In Belgium.Sedangkan untuk pemilik masingmasing nomor kartu tersebut tidakdapat diketahui karena tidak tercatat pada sistem Bank.

Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yangmenghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/serverjaringan bank.

Ruanglingkup yang diatur dalam undangundang tersebut meliputi InformasiElektronik, Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Digital, Perbuatan yangDilarang, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan SertifikasiElektronik, dan lainlain.Ahli menjelaskan sebagai berikut :a).

Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITEadalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsimempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkanInformasi Elektronik.c). Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UUITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yangbersifat tertutup ataupun terbuka.d).

Unsur Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milikorang lain dengan cara apapun :Mesin ATM merupakan bagian dari sistem elektronik, kartu ATM adalahperangkat yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan otentifikasi terhadapnasabah pemilik dana dalam ATM. Interaksi pelaku terhadap mesin ATM dankartu ATM merupakan bentuk akses terhadap sistem elektronik, yang manamenurut keterangan saksi/pelapor dari PT. Bank Mandiri, Tok an.

DEDE ALBAB alias IKI (dalam DaftarPencarian Orang) selanjutnya atas perintah terdakwa lalu saksi INDRASUPRIATNA Alias GEPENG melakukan transaksi Narkotika jenis sabusabudengan sistem tempel atau disimpan pada suatu tempat dan terdakwaberperan sebagai pengendalinya dari dalam kamar 17 Lapas Kelas II B KotaTasikmalaya ;Bahwa cara kerja terdakwa dalam mengendalikan peredaran Narkotika jenissabusabu tersebut adalah saksi INDRA SUPRIATNA Alias GEPENGdititipkan barang berupa sabu dan untuk penyerahannya

menunggu perintahdari terdakwa dan tanpa seijin dari terdakwa tidak diperbolehkanmengeluarkan atau menjual Narkotika jenis sabusabu tersebut kepadasiapapun, perintah tersebut berdasarkan atas sistem kepercayaan dandilakukan menggunakan sarana alat komunikasi handphone yaitu terdakwamenggunakan alat komunikasi handphone merk Maxtron warna hitam(dalam Daftar Pencarian Barang) dengan sim card nomor 085220922719dan saksi INDRA SUPRIATNA Alias GEPENG menggunakan handphonemerk Evercross warna merah dengan

DEDE ALBAB alias IKI (dalam Daftar Pencarian Orang) selanjutnyaatas perintah terdakwa lalu saksi INDRA SUPRIATNA Alias GEPENGmelakukan transaksi Narkotika jenis sabusabu dengan sistem tempel ataudisimpan pada suatu tempat dan terdakwa berperan' sebagaipengendalinya dari dalam kamar 17 Lapas Kelas II B Kota Tasikmalaya ;Bahwa cara kerja terdakwa dalam mengendalikan peredaran Narkotikajenis sabusabu tersebut adalah saksi INDRA SUPRIATNA Alias GEPENGdititipkan barang berupa sabu dan untuk penyerahannya

Tsmsabusabu yang dipesan oleh pemesan lalu Indra mengirimkan sms petalokasi keberadaan sabusabu tersebut kepada terdakwa melalui Handphone;Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu tersebut dari DedeAlbab alias Iki, kKemudian Narkotika yang terdakwa dapatkan dari DedeAlbab alias Iki tersebut penerimaannya terdakwa percayakan pada Indra,selanjutnya atas perintah terdakwa lalu Indra melakukan transaksi narkotikajenis sabusabu dengan sistem tempel atau disimpan pada suatu tempat danterdakwa

menunggu perintahdari terdakwa dan tanpa seijin dari terdakwa tidak diperbolehkanmengeluarkan atau menjual Narkotika jenis sabusabu tersebut kepadasiapapun, perintah tersebut berdasarkan atas sistem kepercayaan danHalaman 26 dari 38 Putusan Nomor 352/Pid.

perhitungan per hari adalah upah bulanan dibagi 25;Bahwa upah minimum Kota Bandung tahun 2014 sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) per bulan, Para Penggugat seharusnya menerima upahsebulan sebesar Rp2.165.400,00 dengan sistem perhitungan upah hariansedangkan Tergugat sejak bulan Mei 2014 membayar upah sebesarRp2.025.000,00 per bulan sehingga ada kerugian/kekurangan pembayaranupah sebesar Rp130.400,00 per bulan dan per orang;Bahwa sistem pembayaran upah selama ini yang ada di PT.

MascotindoJaya Abadi, dan perubahan sistem pengupahan tersebut sangat merugikanPara Penggugat secara materiil yang mengakibatkan berkurangnyapenerimaan upah Para Penggugat setiap bulannya;Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Tergugat mengadakan pertemuandengan perwakilan Para Penggugat dari setiap departemen/line, namunPara Penggugat tetap menolak perubahan sistem perhitungan upahtersebut dikarenakan sangat merugikan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat memanggil serikat pekerjaPUK

menandatanganipersetujuan perubahan sistem perhitungan upah kalau tidak tanda tangantidak diperbolehkan pulang;Bahwa akibat paksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada ParaPenggugat untuk menerima perubahan sistem perhitungan upah dan statusharian menjadi bulanan pada tanggal 21 Januari 2014 Para Penggugatmelakukan mogok kerja dengan tuntutan:1.

Mascotindo Jaya Abadi dengan Tergugat melakukanmusyawarah mufakat dan dihasilkan kesepakatan yang dituangkan dalamnotulen/berita acara perundingan yang pada intinya selama prosesperselisihan berlangsung sistem perhitungan upah tetap seperti semulatidak ada perubahan/harian;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Serikat pekerja PUK SP TSK SPSI PT.Mascotindo Jaya Abadi mewakili Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat,dimana Tergugat tetap akan melaksanakan sistem pembayaran danperhitungan upah dengan bulanan

perhitunganpembayaran upah dari harian ke sistem bulanan tanpa adanya kesepakatandengan Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan tindakan Tergugat menurunkan upah pokok Para Penggugatsebesar Rp25.000,00 per bulan secara sepihak adalah bertentangandengan ketentuan yang berlaku dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upahtahun 2014 secara rapel kepada Para Penggugat yang diakibatkanperubahan sistem perhitungan pembayaran upah yang dilakukan

Medan labuhan, Kota Medan Terdakwa membeli narkotika jenis sabuseberat 0,5 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari HERMAN (DPO)yang pembayarannya menggunakan sistem kerja yaitu pembayaran dilakukan setelahTerdakwa berhasil menjual sabu tersebut dan selanjutnya setelah Terdakwa menerimanarkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membagibagi sabu tersebut menjadi 9(Sembilan) bungkus kecil dan akan dijual dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh riburupiah) per bungkus kecil.Bahwa kemudian

melawanhukum dan telah memenuhi unsurunsur yang menyertai unsur melawan hukum itusendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 14.00WIB disebuah kebun pisang di JI.Jermal Raya Gang Tower, Lk.5, Komplek Lama, Kel.Sei Mati, Kec.Medan labuhan, Kota Medan Terdakwa membeli narkotika jenis sabuseberat 0,5 gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari HERMAN(DPO) yang pembayarannya menggunakan sistem

Sei Mati, Kec.Medan labuhan, Kota Medan Terdakwa membeli narkotikajenis sabu seberat 0,5 gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dariHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN.MdnHERMAN (DPO) yang pembayarannya menggunakan sistem kerja yaitu pembayarandilakukan setelah Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut dan selanjutnya setelahTerdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa membagibagi sabutersebut menjadi 9 (Sembilan) bungkus kecil dan akan dijual dengan harga

REFIJUNI ANDRIAN ARIFIANTO (Dalam Perkara terpisah) sebanyak % gram.Adapun sistem pembayaran dengan cara terdakwa mentransfer ke nomorrekening Bank BCA setelah ada pembeli ke Sdr. OKI (DPO).Bahwa dari hasil pengembangan Sdr. REFI JUNI ANDRIAN ARIFIANTO(berkas dalam perkara terpisah) tersebut maka pada hari Rabu tanggal 12 April2017 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam Rumah Sidomulyo IX / 22Rt.02 Rw.02 Kel. Mentikan Kec.

REFI JUNI ANDRIAN ARIFIANTO (Dalam Perkaraterpisah) sebanyak 12 gram.Bahwa Adapun sistem pembayaran dengan cara Terdakwa mentransferke nomor rekening Bank BCA setelah ada pembeli ke Sdr. OKI (DPO).Bahwa dari hasil pengembangan Sdr. REF! JUNI ANDRIAN ARIFIANTO(berkas dalam perkara terpisah) tersebut maka pada hari Rabu tanggal 12April 2017 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam Rumah SidomulyoIX /22 Rt.02 Rw.02 Kel. Mentikan Kec.

REFI JUNI ANDRIAN ARIFIANTO (Dalam Perkaraterpisah) sebanyak 2 gram.Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2017/PN SDA Bahwa Adapun sistem pembayaran dengan cara Terdakwa mentransferke nomor rekening Bank BCA setelah ada pembeli ke Sdr. OKI (DPO). Bahwa dari hasil pengembangan Sdr. REFI JUNI ANDRIAN ARIFIANTO(berkas dalam perkara terpisah) tersebut maka pada hari Rabu tanggal 12April 2017 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam Rumah SidomulyoIX /22 Rt.02 Rw.02 Kel. Mentikan Kec.

REFIJUNI ANDRIAN ARIFIANTO (Dalam Perkara terpisah) sebanyak 2 gram.Adapun sistem pembayaran dengan cara terdakwa mentransfer kenomor rekening Bank BCA setelah ada pembeli ke Sdr. OKI (DPO).Bahwa dari hasil pengembangan Sdr. REFI JUNI ANDRIAN ARIFIANTO(berkas dalam perkara terpisah) tersebut maka pada hari Rabu tanggal12 April 2017 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam RumahSidomulyo IX / 22 Rt.02 Rw.02 Kel. Mentikan Kec.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).Telah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak = yangdisampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknyasependapat dengan Penuntut Umum yang menya takan Anak terbuktimelakukan tindak pidana, namun Penasehat Hukum Anak tidak sependapatdengan lamanya pidana yang ada didalam tuntutan Penuntut Umumdikarenakan cukup berat dan berdasarkan azasazas dalam Sistem PeradilanPidana Anak penjatuhan pidana

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kananapabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yangterbaik bagi Anak dengan berbagai pertimbangan yang kami sebutkan dibawahini dan tidak mengurangi wewenang Hakim Anak dalam memutus perkara kamimerekomendasikan anak Agus Setiawan Als Agus Bin Warsim agar Anak diberihukuman berupa Pidana penjara seringanringannya di lembaga Khususanak (LPKA) Bandar lampung sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat(1) huruf d dan e UndangUndang Sistem

Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:1.

dan diharapkan dapat memperbaikikelakuannya kelak; Anak mengakui terus terang perbuatanya sehingga memudahkan jalannyapersidangan; Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akandijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadaAnak dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuatdalam amar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2KUHP, dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Bahwa sistem atau tata cara kerja pada PT.

Gedangan Kab, Sidoarjo.Bahwa sistem pembayaran yang diberlakukan oleh pihakPerusahaan PTI.

Gedangan Kab, Sidoarjo.Bahwa sistem pembayaran yang diberlakukan oleh pihakPerusahaan PT.

Bahwa sistem pembayaran yang diberlakukan oleh pihakPerusahaan PT.

PN.Mdnperjanjian guna pengembangan Yayasan Pendidikan Multi Karya denganmana menempatkan modalnya khusus pada SMK MULTI KARYA danperjanjian dimaksud mulai berlaku sejak akta ditandatangani dan tidakditentukan lamanya ; 7222 222 2 o nnn nnn non nen ee nnn nnn nnn nn eensBahwa, adapun hak dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat , Il,ditentukan dalam perjanjian dimana Penggugat bertanggung jawabmenyelenggarakan dan mengurus kegiatankegiatan SMK MULTI KARYA,membuat tata tertio dan peraturan berkenaan dengan sistem

pendidikanuntuk mencapai hasil yang terbaik demi kemajuan pada SMK Multi Karyatersebut serta menyerahkan bahagian keuntungan dari hasil modal yangditempatkan tersebut kepada Tergugat , Il sedangkan Tergugat , llbertanggungjawab mentaati tata tertib dan peraturan yang diterapkan olehpihak Penggugat berkenaan dengan sistem pendidikan untuk mencapaihasil terbaik demi kemajuan SMK Multi Karya diantaranya tidak mencampuriatau terlibat jaun pada operasional SMK Multi Karya, tidak berhubunganlangsung maupun

dengan pegawai dan karyawan padaSMK Multi Karya tersebut agar tidak mengganggu proses kegiatan belajardan mengajar demi kenyamanan pegawai karyawan dan siswa SMK MultiKarya dan hanya dapat berhubungan langsung dengan SMK Multi Karyamelalui Pengurus YayaSan ; 222222 one nn nn ene nenBahwa, hak dari Tergugat , Il atas perjanjian dengan Penggugat, adalahmenerima bahagian keuntungan dari hasil modal yang ditempatkan, danadapun Penggugat, sesuai perjanjian dengan Tergugat lll, jugabertanggung mengadakan sistem

rupiah) atau sebesar 9,1 persen dari seluruh asset yayasan baik berupakekayaan dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak;Bahwa persentase 9,1 persen dihitung berdasarkan harga yayasan padasaat itu yaitu pada saat yayasan diadakan peralihan kedudukan/dibeliharganya sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga Miliar rupiah);Bahwa dari harga yayasan sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga miliar rupiah)Tergugat Il d.k menyertakan modalnya sebesar Rp.3.000.000.000, (tigamiliar rupiah), sehingga disepakati sistem

kue mari wijen merk dua tawon ;Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yangdilakukan oleh terdakwa terhadap diri Saksi ;Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap Saksi dengan caraterdakwa tidak setor uang hasil penjualan kue mari wijen merk dua tawon kepadaSaksi ;Bahwa Saksi awalnya dengan terdakwa ada hubungan bisnis dagang dimanaSaksi sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa yang mempunyai tempat dankendaraan untuk memasarkan penjualan mari wijen dengan sistem

Bali bersama terdakwa ;Selama Saksi bekerja ikut terdakwa ke Bali, terdakwa memberi uang kepada Saksisebagai upah ;Setahu Saksi mari wijen cap dua tawon dan krupuk rambak yang di jual olehterdakwa ke tokotoko ini milik LINDA CANDRA ;Seingat Saksi kerja sama usaha antara terdakwa dengan LINDA CANDRA dimanaLINDRA CANDRA adalah sebagai pemilik modal dan terdakwa sebagai pemiliktempat dan transportasi dan menjual barang yang telah dikelola oleh LINDRACANDRA, mengenai pembagian keuntungannya adalah sistem

Terdakwa memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa bekerja sama dengan LINDA CANDRA dalam usaha mari wijen ini sejaktahun 2013an ;Terdakwa kerja sama usaha dengan LINDA CANDRA dalam usaha mari wijen iniawalnya karena Terdakwa punya keahlian dalam membuat mari wijen, KemudianTerdakwa diajak kerja sama dengan LINDA CANDRA untuk membuat mari wijenuntuk dijual, dimana dalam kerja sama ini LINDA CANDRA sebagai pemilikmodal ;Bahwa kerja sama Terdakwa dengan LINDA CANDRA adalah sistem

Bahwa kerja sama terdakwadengan LINDA CANDRA adalah sistem gaji bagi hasil, yaitu terdakwa sebagai pemiliktempat dan transportasi sedangkan dengan LINDA CANDRA sebagai pemilik modal,selanjutnya terdakwa memasarkan menjual mari wijen dan krupuk rambat, bahwa tiapmengambilan barang dimasukkan ke dalam buku, kemudian hasil dari penjualanbarang dimasukkan ke dalam buku penjualan kemudian dipotong biaya operasional(bensin dll), setelah dipotong biaya operasional ditemukan hasil laba bersihnya, lalulaba

Tujuan diadakannya sistem pembukuanadalah untuk meningkatkan tata pengelolaan keuangan ; memudahkanpemeriksaan penggunaan uang ; secara lebin awal mengetahui tingkatefisiensi keuangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana BKM ;menghasilkan bahan laporan untuk pertanggungjawaban BKM kepadapihakpihak yang berkepentingan. Dalam petunjuk huruf H tentangHal. 3 dari 22 hal. Put.

Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngampilan dalammenjalankan tugas dan fungsinya mengelola dana pinjaman bergulirmemiliki sistem pembukuan keuangan berupabuku kas BKM Ngampilanbuku kas harian buku piutang buku angsuran pinjamanbuku bank ;. Buku BKM Ngampilan mencatat seluruh transaksi masuk dan transaksikeluar yang dibuka pada setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulanserta ditandatangani oleh Ketua BKM Ngampilan Sdr.

Tujuan diadakannya sistem pembukuanadalah untuk meningkatkan tata pengelolaan keuangan ; memudahkanpemeriksaan penggunaan uang ; secara lebin awal mengetahui tingkatefisiensi keuangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana BKM ;menghasilkan bahan laporan untuk pertanggung jawaban BKM kepadapihakpihak yang berkepentingan. Dalam petunjuk huruf H tentangpembukuan UPKBKM angka Ill mengatur bahwa penanggung jawabpembukuan keuangan BKM adalah Ketua UPK (Bendahara BKM) ;6.

Tahap 4 bulan 2000 = Rp.November 5.000.000, Jumlah Rp. 250.000.000,7.10.Bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngampilan dalammenjalankan tugas dan fungsinya mengelola dana pinjaman bergulirmemiliki sistem pembukuan keuangan berupa buku kas BKMNgampilan buku kas harian buku piutang buku angsuran pinjaman buku bank ;Buku BKM Ngampilan mencatat seluruh transaksi masuk dan transaksikeluar yang dibuka pada setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulanserta ditandatangani oleh Ketua BKM Ngampilan Sdr

warna gold kemudian anak JUMARLISBAMBANG HERMADI ALS BEMBENG serahkan pada Sutomo Als Tomosebagai pembayar hutangnya.Akibat perbuatan anak JUMARLIS BAMBANG HERMADI ALSBEMBENG, saksi saksi Sri Hastuti dan saksi Aeronika Melati Anggraeni AlsIka tersebut mengalami kerugian lebin kurang sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah).Perbuatan anak JUMARLIS BAMBANG HERMADI ALS BEMBENGsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke3, Ke5 KUH Pidana Jo Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Bahwa benar akibat perbuatan Anak, saksi korban menderita kerugiansebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Anak dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke3, Ke5 KUH Pidana joPasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,yang unsurunsurnya

RegisterLitmas : 322/SA/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, yang dilakukan olehBapas Pekanbaru, yang rekomendasinya, yaitu pidana penjara berdasarkanpasal 71 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak dengan tetap memperhatikan perkembangan dan perilaku anakselama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebihbaik ;Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun2012, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsunganhidup manusia

sudah menikmati hasil kejahatannya ;Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum ; Anak berterus terang, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akanmengulangi lagi ; Anak ingin melanjutkan sekolah ;Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, makaberdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ;Memperhatikan, ketentuan pasal 363 Ayat (1) Ke3, Ke5 KUHPidana Jo Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang ;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan. No.623/Pid.Sus/2018/PN. CbiForm01/SOP/15.6/2018Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenius sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO), denganmenggunakan uang terdakwa sendiri ;Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mulai mengenal atau membeliatau mengkonsumsi sabusabu tersebut sejak tiga bulan dimana padasaat pertama kali mendapatkan sabusabu dari Sdr.

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang ; Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenius sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO), denganmenggunakan uang terdakwa sendiri ; Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mulai mengenal atau membeliatau mengkonsumsi sabusabu tersebut sejak tiga bulan dimana padasaat pertama kali mendapatkan sabusabu dari Sdr.

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang, dan uang tersebutadalah uang terdakwa sendiri ;Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenis sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO) ;Bahwa Terdakwa mulai mengenal, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menerima, membawa, memakai atau konsumsi sabusabu sejak tiga bulan pada saat pertama kali mendapatkan sabusabudari Sdr. BUDI (DPO) ;Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan. No.623/Pid.Sus/2018/PN.

BUDI(DPO) yaitu dengan sistem ada uang ada barang, dan uang tersebutadalah uang terdakwa sendiri ;Bahwa selama ini Terdakwa membeli, menerima, mendapatkannarkotika jenis sabusabu hanya dari sdr. BUDI (DPO) ;Bahwa Terdakwa mulai mengenal, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menerima, membawa, memakai atau konsumsi sabusabu sejak tiga bulan pada saat pertama kali mendapatkan sabusabudari Sdr.

IBRAHIM, saksi MUHAMMAD DAHLANe Bahwa selanjutnya panitia pengadaan, mengadakan pelelanganumum pasca kwalifikasi dengan sistem gugur, selanjutnya saksi Ir.MUHAMMAD GUNTURIAH selaku panitia pengadaan barang danjasa mengusulkan penetapan pemenang pelelangan yangmemenuhi persayaratan tehnis, administrasi dan keuangankepada PPK dengan Nomor : 027/UPPL/PANPPRDPPTU/III/SWQ08tanggal 25 Maret 2008, yaitu :1. Calon pemenang pertama CV. Karya Mandiri Perkasa dengannilai penawarannya Rp. 559.908.000,2.

Karya MANDIRIPERKASA dengan direktur saksi RAHMAWATY IBRAHIM mulaimelaksanakan pekerjaannya dan berdasarkan kontrak pekerjanmenggunakan sistem Lumpsum Price dimana item pekerjaan yangharus dilaksanakan saat itu adalah membuat 1 buah papan nama,pekerjaan direksi Kit 24M2, melakukan Pengukuran 44.352M2,pekerjana striping (pengupasan tanah) 20.451,26 M2 serta urugandan pemadatan tanah 6.652 M3 sedangkan pada saat anwizingyang dihadiri oleh panitia pengadaan dan CV.

IBRAHIM, saksi MUHAMMAD DAHLAN ;e Bahwa selanjutnya panitia pengadaan mengadakanpelelangan umum pasca kwalifikasi dengan sistem gugur,selanjutnya saksi Ir. MUHAMMAD GUNTURIAH selakupanitia pengadaan barang dan jasa mengusulkanpenetapan pemenang pelelangan yang memenuhipersayaratan tehnis, administrasi dan keuangan kepadaPPK dengan Nomor : 027/UPPL/PANPPRDPPTU/III/SWQ08tanggal 25 Maret 2008, yaitu sebagai calon pemenangpertama CV.

Karya MANDIRIPERKASA dengan direktur saksi RAHMAWATY IBRAHIM mulaimelaksanakan pekerjaannya dan berdasarkan kontrak pekerjanmenggunakan sistem Lumpsum Price dimana item pekerjaan yangharus dilaksanakan saat itu adalah membuat 1 buah papan nama,pekerjaan direksi Kit 24M2, melakukan Pengukuran 44.352M2,pekerjana striping (pengupasan tanah) 20.451,26 M2 serta urugandan pemadatan tanah 6.652 M3 sedangkan pada saat anwijigyang dihadiri oleh panitia pengadaan dan CV.

Pertamina selakupemegang PSO (Publik Serais Olligasi).c Bahwa pasal 183 KUHAP menegaskan : Hakim tidak menjatuhkan pidanakepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadidan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurutUndangUndang yang bersifat negatif ;Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikania memperoleh

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangatbertentangan dengan pasal 183 KUHAP ;Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud pasal 163 jopasal 185 Ayat 4 dan 6 jo pasal 183 KUHAP ;2CARA MENGADILI PERKARA INI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUTKETENTUAN UNDANGUNDANG (PASAL 253 AYAT (1) KUHAP);Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,

Pertamina selaku pemegang PSO (Publik Serais Olligasi) danketerangan Ahli tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalammenjatuhkan putusan sehingga keterangan tersebut menjadi tidak berarti.Bahwa pasal 183 KUHAP menegaskan : Hakim tidak menjatuhkan pidana kepadaseseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang melakukannya.Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau sistem

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini cenderung menganut sistem pembuktian tersebut yang sangatbertentangan dengan pasal 183 KUHAP. Perlu kami jelaskan bahwa tuntutan pidanaatas nama Terdakwa Mahmuddin Nasution Als.

Tli20eBahwa dalam Pengadilan Anak selain tujuan tersebut di atas pemberian sanksi jugaditerapkan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindakpidana;eBahwa menilik pada kesalahan yang dilakukan para terdakwa, Hakim berkesimpulanbahwa terdakwa tergolong anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana termaktubdalam pasal angka 3 Undangundang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan terdakwa tersebutberdampak luas

bagi masyarakat di sekitarnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian yang dipertimbangkan di atas diatas,Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 69Undangundang No. 11 tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berketetapan akan menjatuhkan pidana bagi diriterdakwa;Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepadaterdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankanpidana bagi diri terdakwa sebagai berikut:Halhal yang memberatkan :e

bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyadikemudian hari; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa adalah masih tergolong anak nakal; Antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan danhalhal yang meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut, dan meskipun pasal 60 ayat (3)21Undangundang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Tli2dYang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka diperintahkandirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sudah seharusnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke5 KUHP, Undangundang No. 11 tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasalpasal dalam UndangUndang No. 8tahun

Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahunsehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPGPerbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umumtersebut, Anak pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak

Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkanPasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanabahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anakadalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

denganperbuatan ANAK pelaku dan dinilai adil baik bagi ANAK pelaku dan keluarganyadisamping rasa keadilan masyarakat terayomi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akanmempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknyamenyarankan agar Anak dapat diupayakan diversi untuk mencapai kesepakatandiversi berupa Pengembalian kerugian kepada Korban dan penyeraha anakkembali kepada orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2huruf adan c Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem

Hakim mempertimbangkan permohonanAnak dipersidangan memohon keringanan hukuman, yang dihubungkan denganhasil laporan kemasyarakatan terhadap Anak pelaku,diperoleh Fakta bahwaAnak melakukan perbuatannya disebabkan kurangnya pengawasan orangtuadalam melarang Anak mengendarai Sepeda motor, dengan mempertimbangkanHasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karenanya Hakim akanmenjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pemidanaan bersyarat, makaberdasarkan pasal 73 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem

lengkap, jelas, dan menandatanganinya.Pasal 28 ayat (1) :Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasdan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan ;Pasal 28 ayat (7)Pembukuan sekurangkurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapatdihitung besarnya pajak yang terutang.Penjelasan Pasal 28 ayat (7)Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem

Bahwa tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidakmemiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPhtepat pada waktunya;c. Bahwa Contribution John, menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) diakui sebagai pinjaman.d.

Bahwa atas pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) bahwa tahun 2006 Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan17tidak memiliki pengetahuan perpajakan sehingga Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan SPT PPhtepat pada waktunya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)tanggapi sebagai berikut:a.

Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)di tahun 2006 belum memiliki sistem pembukuan yang memadai dan tidakmemiliki pengetahuan perpajakan tidak dapat dibenarkan karena tidaksesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28ayat (1) UndangUndang KUP, terlebih lagi tahun 2006 merupakan tahunkedua sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pokoksengketa banding tersebut adalah masalah pembuktian atas

. : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 68 ayat (2) Undangundang R.INo. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2010No. Reg.

Perkara : Pdm 049/TNG/04/2010 yang padapokoknya sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Sofyan Ahmad, SH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakuka tindak pidana "Menggunakan ijazah yangdiperoleh dari Satuan Pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 68(2) Undang Undang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam surat dakwaanKedua.Menjatuhkan pidana terhadap' terdakwa SOFYAN AHMAD, SH11dengan pidana penjara

kembali.Maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang teruraidiatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember2010 Nomor : 769/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankandalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akandibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 68 ayat (2) Undang Undang R.I Tahun2003 tentang Sistem

telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa para penggugat merupakan asli tokoh masyarakat adat suaey umpuTulang Bawang yang merupakan anak keturunan tokoh adat yang berhakuntuk melaksanakan pengaturan seluruh aturan adat istiadat marga suaeyumpu Tulang Bawang yang ada di wilayah suaey umpu Tulang Bawangsebagaimana surat tanggal 15 Juni 1937 (Bukti P 1) yang kemudianmasyarakat adat marga suaey umpu Tulang Bawang ikut bernaung dalamwadah lembaga adat Empat Marga Tulang Bawang Lampung;Bahwa sistem

adat istiadat Empat Marga Tulang Bawang Lampung yangterdiri dari marga Tegamoan, Marga Buaey Bulan, Marga Suaey Umpudan Marga Aji menjadi sistem masyarakat adat yang terdapat di TulangBawang Lampung dan telah terdaftar keberadaannya di KantorKemenkum Ham RI nomor AHU0003524.AH.01.07 Tahun 2020 ( BuktiP 2 ) maupun terdaftar di kantor kantor kesbang Pol Kabupaten TulangBawang ( Bukti P 3 );Bahwa sebagai tokoh masyarakat adat dari keturunan marga suaey umpuTulang Bawang, para penggugat adalah yang

berhak mengatur sistemmasyarakat adat marga suaey umpu Tulang Bawang dan para penggugattersebut secara turun temurun merupakan pemegang hak tanah adat suaeyumpu berdasarkan sistem adat istiadat marga Suaey umpu tulang bawang.Bahwa masyarakat adat marga suaey umpu sesuai peta 1930 memilikitanah di wilayah adat marga Ssuaey umpu tulang bawang yang menjadi hakmasyarakat adat;Bahwa kemudian telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha nomor 6/Mgltanggal 25 Agustus 1988 peta situasi nomor 13 tahun 1987 atas