PUTUSANNomor : 520/Pdt.G/2013/PA.PdlgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 34 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kab.Pandeglang, tempat tinggal di KABUPATENPANDEGLANG, selanjutnya disebut "Penggugat" ;melawanTERGUGAT, umur

38 tahun, pendidikan terakhir DIIl, agama lslam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat), tempattinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, selanjutnyadisebut "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alatalat bukti dimuka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal02 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPandeglang, Nomor: 520/Pdt.G/

yang berlaku;Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidakdatang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 520/Pdt.G/2013/PA.Pdlg tanggal 02 Januari 2014 dan tanggal 07 Februari 2014, Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin tertanggal 29 November 2013 dengan nomor :912/514Adpemb/2013 ;Menimbang, bahwa mediasi terhadap perkara tersebut tidak dapatdilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Majelis Hakimtelah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untukbercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakangugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugattelah

Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin tertanggal 29 November 2013 dengan nomor :912/514Adpemb/2013, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat didasarkan atas dalildalil, bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat sejak akhir tahun 2012 tidak harmonis sering berselisih danbertengkar, disebabkan karena Tergugat

PUTUSANNomor XXX/Pdt.G/2021/PA.SrogDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan D3 Keperawatan, bertempat tinggal di Kota SorongProvinsi Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasakhusus kepada Muhamad Rizal, S.H.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkandalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat menerangkan ia merupakan Pegawai Negeri Sipil yangbertugas dinas di Puskesmas Waisai, Kabupaten Raja Ampat, dan atas gugatanperkara ini, ia telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraianNomor : 800/390/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KesehatanKabupaten Raja Ampat tertanggal 6 April 2020;Bahwa untuk

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pemdidikan,pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di KabupatenRaja Ampat, Provinsi Papua Barat.

,C.Me dan,tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untukmewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum/beracara dipengadilan in casu Pengadilan Agama Sorong;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipiltelah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya maka secaraformil Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Halaman ke7 dari 12 halamanPutusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srogtahun 1983 tentang izin perkawinan dan

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganyadengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuaiketentuan pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun

Nomor 4572/Pdt.G/2020/PA.BadgBahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalammengajukan gugatan cerai ini sudah memperoleh surat izin untuk melakukanperceraian yakni Surat Izin Perceraian Nomor W11.U1/5259/KP.04.04/IX/2020tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua PengadilanNegeri Bandung Kelas !A Khusus sebagai atasan Penggugat / pejabat yangberwenang;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A. Surat:1.

Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugatdan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudahtidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran,disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahirkepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup seharihari dariPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan karena Tergugatbanyak mempunyai hutang kepada beberapa orang lain tanpasepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat ikut terkenatanggungjawab membayar hutang;.

Negeri Sipil, dan karena Tergugatbanyak mempunyai hutang kepada beberapa orang lain tanpasepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat ikut terkenatanggungjawab membayar hutang;.Bahwa mereka saat ini masih satu rumah tapi sudah pisah ranjangsejak tahun 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih selama 3tahun;Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dantelah mencukupkan buktibuktinya sedangkan

Nomor 4572/Pdt.G/2020/PA.Badgyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktifPenggugat telah mengajukan alat bukti (P.5) yakni Surat Izin Perceraian NomorW11.U1/5259/KP.04.04/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkanoleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas !

Negeri Sipil,dan karena Tergugat banyak mempunyai hutang kepada beberapa oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat ikut terkenatanggungjawab membayar hutang; Bahwa akibat perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus, merekasaat ini masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak tahun 2017sampai sekarang sudah kurang lebih selama 3 tahun;Hal. 9 dari 13 hal.

., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaPuskesmas Dasan Tapen, bertempat tinggal di Jalan AdeIrma Suryani, Gang Panda WN, Lingkungan Monjok Culik,RT.000/RW.217, Kelurahan Monjok, KecamatanSelaparang, Kota Mataram.

Sebagai PenggugatmelawanTERGUGAT, lahir di Gerung pada tanggal 05 Juli 1978 (umur 38 tahun), agamaIslam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat,bertempat tinggal di Dusun Mesanggok, Desa DasanTapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.Sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat beserta saksisaksi;DUDUK PERKARAMenimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya

Gani,S.H, namun mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapaikesepakatan.Bahwa, pada hari sidang selanjutnya, tergugat tidak pernah datang lagitanopa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnyatergugat.Bahwa, penggugat Pegawai Negeri Sipil, telan berupaya untukmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,sebagaimana surat permohonan izin yang di buatnya bertanggal 7

Safruddin A.Gani, S.H., namun mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasilmencapai kesepakatan.Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, tergugat tidakpernah datang lagi tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputusdiluar hadirnya tergugat.Menimbang, bahwa penggugat Pegawai Negeri Sipil, telah berupayauntuk memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang, sebagaimana surat permohonan izin

Negeri Sipil.Menimbang bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut, majelishakim telah dapat menyatakan gugatan penggugat telah dapat dilanjutkanpemeriksaannyaMenimbang, bahwa penggugat telah mengemukakan alasan pokokpada gugatan perceraiannya terhadap tergugat dengan mendalilkan bahwasejak tahun 2014 lalu, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidaktenteram dan tidak harmonis, karena perilaku tergugat yang tidak memberikannafkah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan penggugat, berprilaku kasar

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Demakdengan jabatan Perekam Medis Pelaksana telah mendapatkan izin dariatas atasan Penggugat dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 889.2/74tahun 2016 yang ditetapkan di Demak pada tanggal 25 Mei 2016 olehWakil Bupati Demak;11.

mendamaikandan Mediasi sebagaimana dimaksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan ;Menimbang, bahwa yang pokok perkara a quo adalah cerai gugat,Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro terhadap Tergugatdengan alasan sebabagiaman yang telah termuat didalam duduk perkaranyayang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan statusPenggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil pada RSUD Sunan KalijagaKabupaten Demak yang terikat dengan peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yangdiajukannya di Pengadilan Agama Kudus ;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian dan berkedudukan sebagai Pihak Penggugat wajib memperoleh izindari pejabat/ atasanya, sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat wajibmendapatkan surat keterangan dari pejabat/ atasannya, sebagaimanadimaksud Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas, dalam perkaraa quo Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan/melengkapi Surat Izin dari pejabat/ atasan sebagaiamana dimaksud di atasdengan nomor : 9.2/74/tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan olehWakil Bupati Demak pada tanggal 25 Mei 2016, maka Majelis Hakim telahcukup

ditetapkan, Penggugat telah hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai

Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukHal. 3 dari 13 hal.

/Pdt.G/2017/PA.Srgmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang hendak melakukan perceraian;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahKabupaten/Kota Serang, demikian pula Tergugat selaku Pegawai NegeriSipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiansebagaimana Surat Nomor : 800/572BKD/2013 tanggal

19 Juni 2013 yangdikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Serang, oleh karenaitu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, demikianpula Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh suratketerangan untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapipermohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulandan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena

Nama Elis Hadiyati binti Mumun S., umur 53 tahun, agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek KoremCilaku Blok E5 RT.005 RW. 004 No. 3 Kelurahan Cilaku, KecamatanCurug, Kota Serang;.

PUTUSANNomor 0062/Pdt.G/2017/PA.TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Rima idrus, S.Pd, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), Pendidikan Strata , alamat Kelurahan BastiongTalangame Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternatedalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1.

relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal07 Februari 2017, dan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2017 serta relaaspanggilan tanggal 01 Maret 2017yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiranya tidakberdasarkan alasan yang sah;Hal. 3 dari 13 halPutusan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.TTE.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat izin perceraianberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor800/6672/2016 tertanggal 30 Desember 2016, sehingga telah memenuhi syaratadministratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berperkara di PengadilanAgama Ternate;Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksaidentitas Penggugat dan Tergugat, dan oleh Kuasa Penggugat membenarkantanpa ada perubahan;Bahwa Majelis

Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara,patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiranTergugat secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg:Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya mediasi sesuaiamanat Pasal 154 R.Bg. dan dipertegas dengan Pasal 2 ayat 1 PERMANomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipiltelah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian

PUTUSANNomor 1591/Pdt.G/2020/PA.Tmk(~~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai talak antara:Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalamhal ini memberikan kuasa khusus kepada Buana Yudha, SH danAndri Saputra, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di

Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.4/Kep.500BKPSDM/2020tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Tasikmalaya;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1591/Pdt.G/2020/PA.

Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memilikihubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2017 di KUATamansari Kota Tasikmalaya; Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon danTermohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama; Bahwa, saksi mengetahui dari

TmkPasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenaitu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjekpemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima danmemberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkaraaquo sebagai advokat profesional;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian,dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal

3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secararesmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Termohon

PUTUSANNomor 665/Pdt.G/2019/PA Mtr.ZN eNe5 :SeeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT lahir di Kr.Sukun Mataram, pada tanggal 02 November1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor SekretariatDPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal di,Kota Mataram, sebagai

/Put.No.665/Pdt.G/2019/PA.Mtr .dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari Gubernur Propinsi Nusa Tenggara BaratNomor : 862/1636/BKD/2019 tanggal 12 Nopember 2019 , ( Vide: Pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Gubernur Propinsi Nusa TenggaraBarat Nomor : 862/1636/BKD/2019 tanggal 12 Nopember 2019 , ( Vide: Pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

PUTUSANNomor 237/Pdt.G/2019/PA.Lbh.aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara:Penggugat , umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir D.IIIKebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XxxxxxKecamatan Bacan Selatan, Kabupaten HalmaheraSelatan, sebagai Penggugat;MelawanTergugat , umur

49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1 Pendidikan,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil XxXXXxxXxxx,bertempat tinggal di desa Xxxxxx, KecamatanBacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan,sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus2019 telah mengajukan gugatan cerail, yang telah didaftar

Tanggal 24 September 2019 yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh suratizin dari pejabat yang berwenang Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2019yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan KabupatenHalmahera Selatan, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan ;Bahwa

Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanyasudah tidak perlu untuk

Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telahsepakat untuk cerai karena Pekerjaan Tergugat yang sering keluarKota sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin kepadaPenggugat dan Penggugat juga tidak bisa ikut dengan Tergugatkarena kewajiban Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil diEnrekang, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;5.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin perceraian dari Kantor Bupati Enrekang Nomor:922/KEP/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatanganioleh Bupati Enrekang;8.

seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalamHal. 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Eksidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil(PNS), sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan Nomor376/KEP/IV/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraiantertanggal 14 April 2021;Bahwa majelis

Muin bin NuhungBakri, Nomor 922/KEP/XII/2021 tentang Pemberian Izin Untuk MelakukanPerceraian tertanggal 31 Desember 2021, maka Penggugat telahHal. 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Ekmemenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar kembali rukun

Ali, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikanD.II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di DusunTengah Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, KabupatenBireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I2. Rinal Syahputra bin Ahmad Ramli, umur 37 tahun, agamaIslam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal di Desa Geulanggang Tengah, Kecamatan Kota Juang,Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II3.

Rinny Syahputri binti Ahmad Ramli, umur 35 tahun, AgamaIslam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, TempatTinggal di Dusun Tengah Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang,Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan suratpermohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang telah terdaftar diKepaniteraan

No. 0170/Pdt.P/2016/MS.Bir.Bahwa, Ahmad Ramli bin Abbas semasa hidupnya bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil dan ada memiliki tabungan diBank Mandiri KCP Bireun dan Bank BRI Unit Jeumpa Bireuen;Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris initujuannya untuk melengkapi administrasi pengambilantabungan atas nama Ahmad Ramli tersebut;2.

No. 0170/Pdt.P/2016/MS.Bir.Bahwa, Ahmad Ramli bin Abbas meninggalkan 3 (tiga) orangahli waris yaitu Pemohon I selaku isterinya, Pemohon II danPemohon III selaku anak kandungnya dan ia tidak mempunyaiahli waris lain selain 3 (tiga) orang ahli waris tersebut; Bahwa, Ahmad Ramli bin Abbas sampai ia meninggal tidakmempunyai Isteri lain selain dari Pemohon I dan antarakeduanya tidak pernah bercerai;Bahwa, Ahmad Ramli bin Abbas semasa hidupnya bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil dan ada memiliki tabungan

., Advokat yang berkantor di Batu Merah, KecamatanSirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusustanggal sebagai Pemohon Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Januari 1979, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diplomalll, tempat kediaman di Alamat Desa Namlea, KecamatanNamlea, Kabupaten Buru dalam hal ini memberikan kuasakepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yangberkantor di Batu) Merah, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagaiPemohon

IlPemohon Ill, tempat dan tanggal lahir Hila, 22 November 1980, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Alamat Desa Hila, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasakepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yangberkantor di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, KotaHalaman 1 dari 12 putusan Nomor 12/Padt.P/2020/PA.AbAmbon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagaiPemohon IIIPemohon IV, tempat dan tanggal lahir Hila, 03 Oktober

1982, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Alamat Desa Hila, Kecamatan Leihitu,Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasakepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yangberkantor di Batu) Merah, Kecamatan Sirimau, KotaAmbon. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagaiPemohon IVPemohon V, tempat dan tanggal lahir Hila, 24 Februari 1988, agamaIslam, pekerjaan Mahasiswa S2, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Alamat Kel/desa Jenetali

Asa,Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi SulawesiSelatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada RuslanAbd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di BatuMerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkansurat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VPemohon VI, tempat dan tanggal lahir Hila, 17 Februari 1991, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Il,tempat kediaman di Desa Namlea, Kecamatan Namlea,Kabupaten Buru. dalam hal ini memberikan kuasa kepadaRuslan Abd Ajid

, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,tempat kediaman Di Desa Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten MalukuTengah ;. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai: Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksiSepupu dari Pemohon; Bahwa Pemohon (Pemohon 1!) dan Almarhum MK adalah Suami Isteri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Oktober 1977 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 204/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.

owDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Nanga Silat, 10Desember 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, PendidikanStrata , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman diKabupaten Kapuas Hulu, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT NIK , tempat dan tanggal lahir, Sungai Tembaga

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukanperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) perihal surat KeputusanPemberian Izin Perceraian, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian denganTermohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhikewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan maksud Pasal 3Peraturan Pemerintah RI Nomor 10

Pts.bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajid mendapatkan ijin dari atasan atau pejabat yangberwenang, oleh karenanya bukti tersebut telan memenuhi syarat formal danmateriil alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 perihal fotokopi Kartu TandaPenduduk Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitasTergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Tahun 1972 tanggal 9 Juni 1973antara Lekahena Joasab Lebrik dengan Abel Lenora Neltje, yang menikahdi Ambon tanggal 9 Januari 1972, bukti surat tersebut tanpa diberi meteralcukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P22;Foto copy Surat keterangan belum pernah menikah, Nomor472.2/62/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 atas nama Vanessa NatalieJane Lekahena, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P23;Foto copy Kartua Pegawai

Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P24;Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P25;Foto copy Kartu PNS Elektronik atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjunya diberi

tanda bukti P26;Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :13278/A2/KP/2005 tanggal 19 April 2005 tentang pengangkatan VanessaNatalie Jane Lekahena sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, bukti Surattersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda bukti P27;Foto copy Surat keputusan Menetri Pendidikan nasional RepublikIndonesia Nomor : 163/012/SK/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentangpengangkatan Vanessa Natalie Jane Lekahena sebagai Pegawai NegeriSipil

Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P33;Foto copy Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 129/K12/SK/2012 tanggal 24 April 2012 tentangKenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil atas nama Vanessa Natalie JaneLekahena, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P34;Foto copy Surat pengantar

Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan Nasional Kopertis Wilayah XII;Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Amb halaman 9 dari 11Menimbang, bahwa oleh karena Almarhumah Vanessa Natalie JaneLekahena tidak mempunyai suami atau anak maka secara hukum sekaliansaudarasaudara kandungnya berhak untuk bertindak sebagai Ahli waris dalammengurus dan mengambil hakhak dari Almarhumah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukummaupun fakta dipersidangan maka Pengadilan berpendapat bahwapermohonan untuk

., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatanKepala Bagian Hukum Setda Merangin, 2. M. Fauzan Budi Saroko, S.H.pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, 3.

Firdaus, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin, 2. M. Fauzan BudiHalaman 1 dari 11 Putusan No.112/PDT/2019/PT JMBSaroko, S.H. pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, 3.

., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kasubbag Evaluasidan Bantuan Hukum Setda Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor 03/SKKH/HK/2019, tanggal Maret 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah Nomor40/S.Kh/PDT/III/2019/PN Bko, tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnyadisebut sebagai sebagai Terbanding II / Tergugat II;lil. Kepala Dinas DKUKMPP Kab.

H.Firdaus, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan KepalaBagian Hukum Setda Merangin, 2. M. Fauzan Budi Saroko, S.H.pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, 3.

,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Bagian HukumSetda Merangin, 2. M. Fauzan Budi Saroko, S.H. pekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum, 3.

sebagai berikut;Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah PamanPemohon;Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanPemohon yang akan melakukan perubahan nama yang terdapat padaakta kelahiran Pemohon;Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama adalah karenapada akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis MUHAMADSYAHRI SANGGEL namun di ijazah terakhir Pemohon saat kuliah,namanya tertulis MUH SYAHRI SANGGEL, dimana hal tersebutmengganggu Pemohon untuk mendaftar tes Calon Pegawai

Negeri SipilTahun 2021 ini karena perbedaan nama di ijazah dan Kutipan AktaKelahiran Pemohon;Bahwa permohonan Pemohon dilakukan agar suratsurat yang keluarseragam tidak berbedabeda dan juga Pemohon akan mengikuti tesCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang berusia 30 tahun;Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidakkeberatan;2.

2021/PN Thn Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah temanPemohon; Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanPemohon yang akan melakukan perubahan nama yang terdapat padaakta kelahiran Pemohon; Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama adalah karenapada akta kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis MUHAMADSYAHRI SANGGEL namun di ijazah terakhir Pemohon saat kuliah,namanya tertulis MUH SYAHRI SANGGEL, dimana hal tersebutmengganggu Pemohon untuk mendaftar tes Calon Pegawai

Negeri SipilTahun 2021 ini karena perbedaan nama di ijazah dan Kutipan AktaKelahiran Pemohon; Bahwa permohonan Pemohon dilakukan agar suratsurat yang keluarseragam tidak berbedabeda dan juga Pemohon akan mengikuti tesCalon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021; Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang berusia 30 tahun;Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat benar dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat

Negeri Sipil,maka Pemohon menginginkan namanya dirubah menjadi seperti yang tertulis diIjazah Sarjana Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya permasalahan hukumdikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam KutipanKutipan Akta Kelahiran Nomor 28/A/1991 atas nama MUHAMAD SYAHRISANGGEL, diberi tanda P2 dengan yang tertulis dalam dokumendokumenmilik Pemohon lainnya, maka diperlukan perbaikan redaksional dengan tujuanagar adanya keseragaman penulisan nama Pemohon yang

ERWIN NOVIKAR, S.Kom , Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Annur No 19RT 04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten TanahBumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. HARY BUDIANTO, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanMahasiswa, Agama Islam, Alamat Sebamban Blok B 1, Desa Sari Utama,Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi KalimantanSelatan.

LAMAN, Umur 46 Tahun, LakiLaki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat Gg Melati No 18 RT 15 RW , Desa Tungkara Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. LILIK SURYANI, Umur 34 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Perdagangan,Alamat Desa Giri Mulia RT 005/001 Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji,Kabupaten Tanah Bumbu.

MUHLIS ANWAR, , Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Alamat Giri Mulya RT 016/004, Kecamatan Kuranji, Kabupaten TanahBumbu. NUR HADIAH, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatGiri Mulya RT 016/004, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu. NURBIYATUN, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sebamban Blok B, RT01 RW 01, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, KabupatenTanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

WIDYASTUTI NINGSIH, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Sebamban Blok A,RT 02 RW 01, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, KabupatenTanah Bumbu,m Provinsi Kalimantan Selatan. ZAINUDDIN, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, PekerjaanWiraswasta, Agama Islam, Alamat Sebamban Blok A, RT 01 RW 01,Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu,Provinsi Kalimantan Selatan. dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya : 1. DR.

Bahwa ada kesalahan dalam identitas Termohon Konvensi,seharusnya nama Termohon Konvensi yang benar adalah Termohon bukanTermohon, begitu juga dalam alamat Termohon Konvensi, yang benaradalah RT 01 RW 04 bukan RT 04 RW 02, dan Termohon Konvensimembenarkan bahwa ia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil denganpenghasilan Rp2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dandiantaranya terdapat tunjangan suami kurang lebih Rp280.000,00 (duaHalaman 4 dari 41, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.KlIbratus

Negeri Sipil di salah satuSekolah di Kalabahi:; Bahwa Saksi mengetahuiantara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal tidakHalaman 13 dari 41, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.

Fotokopi Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas namaTermohon (Termohon) Nomor : 823.2/1/1/316/316ND, tertanggal 3Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen,kemudian diberi kode (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;5.

Daftar Pembayaran Gaji Induk Pegawai Negeri Sipil, ketiganya adalah suratsurat yang belum dilunasi biaya meterainya, padahal oleh Majelis Hakim telahdiberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk melunasinyasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, namun Termohon Konvensibersikeras untuk tidak melunasi biaya meterai suratsurat yang diajukan, danmenganggap cukup terhadap hal tersebut.

Klbakan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, jikaperkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkankemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya mafsadat(keburukan) yang lebih besar;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilsesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah aturan administrasi

PUTUSANNomor 253/Pdt.G/2014/PA.Pwlert yor Ul pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan,dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 30 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam,bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebutPenggugat.melawanTERGUGAT, umur 31 tahun, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di jalanKabupaten

No. 253/Pdt.G/201 4/PA Pw.tahun kami menikah, saya lulus menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dankemudian saya ditugaskan pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisatakabupaten Polewali Mandar serta saya mengandung anak pertama kami,pada saat itu saya mengira kehidupan rumah tangga kami akan berubahmenjadi lebih baik ternyata tidak ada bedanya dengan sejak awalpernikahan..

percekcokan kami juga biasanya didasari dari persoalan yang hanyakarena dari permasalahan sepele saja tetapi suami saya selalu membesarbesarkan persoalan tersebut, sebagai contoh diantaranya jika sayaterlambat pulang kantor beberapa menit saja itu biasanya dijadikan sebagaibahan pertengkaran lagi, menurut Suami saya jika saya sudah tidakmempunyai pekerjaan lagi di kantor maka saya harus pulang ke rumahwalaupun sebenarnya belum tiba waktunya untuk pulang kantor, padahalsaya sebagai seorang PNS (Pegawai

Negeri Sipil) mempunyai kewajibanmelaksanakan tugas pada jam kerja sesuai yang telah ditentukan olehPemerintah Daerah, tetapi suami saya sangat sulit untuk mengerti danmemahami tentang pekerjaan dan keadaan saya, sehingga saya hanya bisabersabar dengan tujuan karena saya tetap ingin mempertahankan rumahtangga kami..

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009 terjadi percekcokan lagi yang didasariatas perdebatan yang tidak ada titik temunya, di antaranya yaitu suami sayamenginginkan supaya saya tidak bergaul lagi dengan temanteman kantorsaya yang masih berstatus gadis, dan yang lebih tidak bisa saya terimaadalah suami saya meminta supaya saya berhenti bekerja dengan kata lainsaya mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga denganmerasa sangat terpaksa saya mengatakan kepadanya bahwa lebih baiksaya memilin pekerjaan