• Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan KantorDesa tahun 2016 berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut : . .

  Biaya pengeluaran dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan KantorBPD berdasarkan perhitungan Ahli adalah sebagai berikut ;Uraian Material!

  Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desadalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluirekening kas desab. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sahBahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa PenuntutUmum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini:a.

  Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desadalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakanmelalui rekening kas desab. Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sahHalaman 87 dari 110 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2022/PT.AMB15.

  Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desadalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluirekening kas desab.

• ;Tanggal 21 Desember 2006, pengurusan pasport di embarkasi pondokgede, sebesar Rp. 200.000, ;Jumlah Rp. 12.707.500, ;Jumlah keseluruhan pengeluaran OTD Kabupaten LampungTimur Rp.237.302.350.

  ;Bahwa dari jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran terjadi selisih :Penerimaan Rp. 766.840.000,Pengeluaran Rp. 582.952.350,Selisih Rp. 183.887.650,Pembelian pulsa yang belum dibukukan Rp. 1..362,350, +Selisih Rp. 185.250.000,Bahwa terjadi selisih uang biaya penyelenggaraan ibadah hajiKabupaten Lampung Timur 2006/2007, telah dipakai atau dipergunakanTerdakwa Drs. Hi. ASMUNI, SH.,MM bin Hi. SOBARI ;.

  Anmad Tsaubansebesar Rp. 500.000, ;Tanggal 21 Desember 2006, pengurusan pasport di embarkasi pondokgede, sebesar Rp. 200.000, ;Jumlah Rp. 12.707.500, ;Jumlah keseluruhan pengeluaran OTD Kabupaten LampungTimur Rp.237.302.350, ;Bahwa dari jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran terjadi selisih :Penerimaan Rp. 766.840.000,Pengeluaran Rp. 582.952.350,()Selisih Rp. 183.887.650,Pembelian pulsa yang belum dibukukan Rp. 1.362.350, (+)Selisih Rp. 185.250.000,Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Hi. M.

  ;e Tanggal 21 Desember 2006, pengurusan pasport di embarkasi pondokgede, sebesar Rp. 200.000, ;Jumlah Rp. 12.707.500, ;Jumlah keseluruhan pengeluaran OTD Kabupaten LampungTimur Rp.237.302.350, ;Bahwa dari jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran terjadi selisih :Penerimaan Rp. 766.840.000,Pengeluaran Rp. 582.952.350,Selisih Rp. 183.887.650,Pembelian pulsa yang belum dibukukan Rp. 1.362.350, +Selisih Rp. 185.250.000,Bahwa terjadi selisih uang biaya penyelenggaraan ibadah hajiKabupaten Lampung Timur

  ;i. 2 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran OTD Kabupaten Rp.237.302.350.;j. 1 (satu) bundel Slip Setoran OTD Propinsi Rp. 345.650.000. ;k. 1 (Satu) bundel Kwitansi Kas Bon dan foto copy Rekening Bankatas nama terdakwa Drs.Hi.M. ASmuni,SH.,MM. Rp.185.250.000.;. 1 (satu) Slip setoran OTD Propinsi Rp. 28.000.000. tanggal 20Februari 2007 ;Terlampir dalam berkas perkara ;8.

• Atas Biaya tersebut tidak dapat dibebankan seluruhnyasebagai biaya Pemohon Banding, namun proporsional sebesar % hutang yangdigunakan untuk operasional perusahaan yaitu sebesar 8,77% sedangkansisanya sebesar 91,23% dilakukan koreksi oleh Pemeriksa;Bahwa dasar hukum Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) UU No.36Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: "biayabiaya yangdimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya seharihari yang boleh dibebankanpada tahun pengeluaran.

  Dengan demikianapabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhioleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebuttidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;Halaman 4 dari 55 halaman.

  Biaya yang dikeluarkan tersebut berhubungan langsung dengankegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan berupa pendapatanbunga;Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa "biayabiaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya seharihari yangboleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

  Konsep ini sangat jelas dan adil ("fair") sehinggawajid pajak memperoleh suatu kepastian dan keadilan dalam suatupenerapan UndangUndang;Bahwa lebih lanjut, masih dalam memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf adisebutkan bahwa "pengeluaranpengeluaran yang tidak ada hubungannyadengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan,misalnya pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham,pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluanpribadi peminjam serta pembayaran

  Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menyebutkanbahwa:"Biayabiaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biayaseharihari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untukdapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaranpengeluarantersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidaklangsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untukmendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yangmerupakan objek pajak";d.

• Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275/Panaikaug tanggal pengeluaran Sertipikat 16Maret 1983, Nomor: 9368/96, Gambar Situasi Nomor: 11/2000 tanggal 11 Maret2000, luas 598 m2 yang terletak di Jalan A.P.

  Pettarani, Desa/Kelurahan Tamamaung, KecamatanPanakkukang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama IswantoIE, sekarang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20184/ Tamamaung ; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275/Panaikang tanggal pengeluaran Sertipikat 16Maret 1983, Nomor: 9368/96, Gambar Situasi Nomor: 11/ 2000 tanggal 11Maret ...12Maret 2000, luas 598 m2 yang terletak di Jalan A.P.

  Pettarani, Desa/Kelurahan Tamamaung, KecamatanPanakkukang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama IswantoIE, sekarang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20184/ Tamamaung ;Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275/Panaikang tanggal pengeluaran Sertipikat 16Maret 1983, Nomor: 9368/96, Gambar Situasi Nomor: 11/ 2000 tanggal 11Maret 2000, luas 598 m2 yang terletak di Jalan A.P.

  Pettarani, Desa/Kelurahan Tamamaung, KecamatanPanakkukang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama IswantoIE, sekarang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20184/ Tamamaung ; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275/Panaikang tanggal pengeluaran Sertipikat 16Maret 1983, Nomor: 9368/96, Gambar Situasi Nomor: 11/ 2000 tanggal 11Maret 2000, luas 598 m2? yang terletak di Jalan A.P.

  Pettarani, Desa/Kelurahan Tamamaung, KecamatanPanakkukang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, terdaftar atas nama IswantoIE, sekarang direferensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 20184/ Tamamaung ; Sertipikat Hak Milik Nomor: 1275/Panaikang tanggal pengeluaran Sertipikat 16Maret 1983, Nomor: 9368/96, Gambar Situasi Nomor: 11/ 2000 tanggal 11Maret 2000, luas 598 m2 yang terletak di Jalan A.P.

• Bandung sebesar Rp.131.447.246, termasuk PPN 10 % dan PPh 41 (satu) lembar dokumen cetak Biaya Pengeluaran Survey ke Stadion PalaranSamarinda Proyek Stdion Gedebage sebesar Rp. 61.744.800,.1 (satu) lembar dokumen cetak lampiran dari Coverletter No. 112/PR/LET/IX/YYN/08Biaya Pengeluaran Survey ke Stadion Palaran Samarinda Proyek Stadion Gedebagedengan tulisan tangan versi asli sebesar Rp. 61.744.800.1 (satu) lembar dokumen cetak lampiran dari Coverletter No. 112/PR/LET/IX/YYN/08Biaya Pengeluaran Survey

  /0167/1.05.01.01/LS/2011 tanggal 28 November 2011, yang ditandatangani olehRAMDHAN.S.Sos (bendahara pengeluaran) dan diketahui H.

  DJOKO PRABOWO(Head of Construction Division), RAMDHAN (Bendahara Pengeluaran), IWANKASMARA SUHARNA, ST (PPTK), Ir. R. YAYAT A.

  NEL ADIANTO (Dir PT.Indah Karya), RAMDAN S.SOS (Bendahara Pengeluaran), IR. H. IMING AHMAD, MSI(PA), IR. R. YAYAT A. SUDRAJAT (KPA), H.

  Indah Karya), RAMDAN S.OS (Bendahara Pengeluaran), IR. H.RUSJAF ADIMENGGALA, MM (PA), IR. R. YAYAT A.

• Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per koderekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;Kwitansi untuk pembayaran biaya uang lelah panitia lelang pengadaan alatalat besardarat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000, No. Rekening : 2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30Mei 2006;Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alatalat besar daratKab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000, No.

  Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran per koderekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat berat sebesarRp.6.750.0000. tg! 17 April 2006;Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006 tgl 16April 2006;Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M.

  Mukouko perihal perincian penerimaan dan pengeluaran per koderekening : 2.15.150.3.21.02.01.2 tgl 31 Mei 2006;Kwitansi untuk pembayaran biaya uang lelah panitia lelang pengadaan alatalatbesar darat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000, No. Rekening2.15.01.3.8.01.01.2 tgl 30 Mei 2006;Kwitansi untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kegiatan alatalat besardarat Kab. Mukomuko sebesar Rp. 3.000.000, No.

  Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran perkode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2;Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat beratsebesar Rp.6.750.0000. tgl 17 April 2006;Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006tgl 16 April 2006;Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M.

  Mukomuko perihal perincian Penerimaan dan Pengeluaran perkode rekening dengan kode rekening 2.15.150.3.21.02.01.2:;Kwitansi Biaya SPPD Gol IV ke JAKARTA untuk kegiatan Pengadaan alat beratsebesar Rp.6.750.0000. tgl 17 April 2006;Surat Perintah Tugas An. Ir. H.M. Sartria Razalie Nomor 800/179.a/D.7/IV/2006tgl 16 April 2006;Surat Perintah Perjalanan Dinas ke JAKARTA An. Ir. H.M.

• PTBIN ke Kepala Batan, Nomor: (buktiFotokopi notanota pembelian material dan upah tenaga kerja, (bukti P.13);Fotokopi salinan Rekening Koran KPR, tertanggal 13 Juli 2012, (bukti P.14);Fotokopi bukti tranfer ke BTN, (bukti P.15);Fotokopi Bukti pembayaran PLN sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei2014, (bukti P.16);Fotokopi Surat Permintaan Mutasi Jastel tertanggal 21 November 2012, (buktiFotokopi foto Laptop merk Acer, (bukti P.18);Fotokopi Pengeluaran Pemohon selama di Jepang untuk pembayaran

  Termohon, (buktiFotokopi foto cincin berlian , (bukti P.21);Foto pagar rumah yang digembok, (bukti P.22); Fotokopi parport, Tiket Pesawat dan bording Pas, (bukti P.23);Fotokopi KTP, Surat nikah, Kartu Keluarga, ijazah dan surat keterangan telahmelaksanakan ibadah haji dari orang tua Pemohon, (bukti P.24);Fotokopi rincian biaya pengeluaran pesta pernikahan Pemohon dan Termohon , (bukti2326.

  selama beradadi Jepang sejumlah Rp. 246.943.950,(dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratusempat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), oleh Majelis akandipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang bahwa tuntutan a quo, diajukan oleh Pemohon Konpensi pada acaraduplik rekonpensi yang tidak diformulasikan sebagai perubahan dan tambahan gugatanserta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa seluruh pengeluaran dari PemohonKonpensi adalah sama halnya dengan dalildalil

  jawaban Termohon Konpensi yangmenyatakan membiayai keberangkatan Pemohon Konpensi ke Jepang dengan membelilaptop baru dan uang saku + Rp. 25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah) dan transferuang melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor senilai Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) serta pemberian ATM Bukopin yang kesemuanya, baik pengeluaran dari PemohonKonpensi maupun pengeluaran dari Termohon Konpensi adalah bagian dari konsekwensikehidupan suami istri yang saling memberi dan menerima, karenanya

  tuntutan dimaksudoleh Majelis dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Pemohon Konpensi yang menuntutpengembalian seluruh pengeluaran selama berada di Jepang sejumlah Rp. 246.943.950,(dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus limapuluh rupiah) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti P.18, P.19, P.20 dan P.21serta bukti P.25 dan bukti T.1, T.3, T.4 dan T.5 oleh Majelis tidak lagi dipertimbangkan ;Menimbang bahwa bukti

• Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financing sebesar Rp.11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang sah dandiserahkan kepada bank.c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (Kl) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehinggadengan fasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar telahdapat dioperasikan dengan baik.d.

  Mappelawa diharuskankeluar dari pengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaanlainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI.Disposisi KMK setelan bangunan Mall of Makassar siapberoperasional disertai komitmen untuk merealisasikan pengadaanbarangbarang dagangan untuk mendukung kelancaran aktivitasusaha.Self financing harus diinvestasikan terlebin dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada Bank.Hal 8 dari 57 hal .Put.Nomor

  Masa hak SHGB berlakuadalah sampai dengantanggal 5 September 2011.b) Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kKepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNIc) Self Financing harus diinvestasikan terlebin dahulu sebelumpemakaian fasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yangdianggap sah dan diserahkan kepada PT.

  KI Non KUK IDC sebesar Rp. 1 MilyardDengan persyaratan antara lain : Pastikan bahwa proses dan kelengkapan serta keabsahaanpengalinan hak kepemilikan aset Mall of Makassar kepada PT GriyaMaricaya Gemilang telah dilaksanakan dengan benar dan dijaminauthentical statusnya.= Disposisi kredit investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakansetelah pengeluaran self financingsebesar Rp.11,581 jutadirealisasikan disertai dengan bukti pengeluaran yang syah dandiserahkan kepada bank.

  Masa hakSHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011.Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNISelf Financing harus diinvestasikan terlebin dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT.

• AMAS FARMAS,Disaat saksi EUIS NURLELA melaporkan keuangan FP2SMAK, mengenaijumlah uang yang diterima dan jumlah pengeluaran, dan apabila masih adakelebihan dan terdakwa selaku kepala sekolah memerintahkan agar dibagisaja antara saksi EUIS NURLELA dan terdakwa Drs. AMAS FARMAS.Bahwa setiap penyerahan uang kepada kepala sekolah atau dalam hal initerdakwa Drs.

  14 April 2011Jumlah II 9.028.000JUMLAH KERUGIAN NEGARA 349.790.000 Bahwa saksi EUIS NURLELA mengetahui jika membuat kwitansi dan bondimaksud adalah tidak sesuai dengan sebenarnya adalah bertentangandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal132 (1) dimana Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah, adapun tujuan

  AMAS FARMAS selaku kepala sekolah yangmenandatangi SPJ dan menggunakan uang FP2SMAK.Peran saksi EUIS NURLELA yang melakukan pengeluaran dana hariansesual dengan kebutuhan, mencatat di buku kas dan membuat SPJ,sedangkan peran terdakwa Drs.

  AMAS FARMAS,24 Disaat saksi EUIS NURLELA melaporkan keuangan FP2SMAK, mengenaijumlah uang yang diterima dan jumlah pengeluaran, dan apabila masih adakelebihan dan terdakwa selaku kepala sekolah memerintahkan agar dibagisaja antara saksi EUIS NURLELA dan terdakwa Drs. AMAS FARMAS. Bahwa setiap penyerahan uang kepada kepala sekolah atau dalam hal initerdakwa Drs. AMAS FARMAS , oleh saksi EUIS NURLELA tidak dibuatkankwitansi dan hanya di catat di buku catatan harian saja.

  AMAS FARMAS selaku kepala sekolah berperanmemerintahkan saksi EUIS NURLELA untuk mengeluarkan sesuaikebutuhan dan perjanalan dinas serta menandatangani SPJ dan saksi EUISNURLELA yang melakukan pengeluaran dana harian sesuai dengankebutuhan, mencatat di buku kas dan membuat SPJ.Bahwa Saksi EUIS NURLELA selaku Bendahara telah mencairkan /mengeluarkan dan membelanjakan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengan29RAKS diketahui oleh terdakwa Drs.

• Pendidikan Propinsi Riau berdasarkan Pasal 9 ayat (5)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa disebutkan bahwa Pengguna Barang/Jasa bertanggung jawab darisegi Administrasi, fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/Jasayang dilaksanakannya, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

  timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud, dan berdasarkan Pasal 50 KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 TentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan setiaporang yang diberi Kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan suratbukti yang menjadi dasar pengeluaran

  WARDAN, MP tersebut di atas bertentangandengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab ataskebenaran material dan akibat yang tentu dari penggunaan surat bukti dimaksudjo.

  Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerahdan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahmenyebutkan Setiap Orang yang diberi kewenangan menanda tangani dan ataumengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari

  WARDAN, MP tersebut diatas bertentangandengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab ataskebenaran material dan akibat yang tentu dari penggunaan surat bukti dimaksudjo.

• Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaanbarang dan jaSa. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Penanggung Jawab Anggaran DPADinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012 yangmengatur tentang susunan organisasi dan tanggung jawab yang melekat pada masingmasing unit (Kepala Dinas, Sekretaris, Penanggung jawab Pengguna Anggaran, PPK,PPTK, PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BendaharaBarang, Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP/Pejabat

  Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentangPerbendaharaan Negara yaitu pasal 18 ayat 3: Pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengansurat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud. 2.

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 132ayat 1: Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah." Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan bantuan kepada SaksiSAHALDI (selaku Direktur CV.

  Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentangPerbendaharaan Negara yaitu pasal 18 ayat 3: Pejabat yang menandatanganidan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud. 2.

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 132 ayat1: Setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sah.Bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan bantuan kepada Saksi SAHALDI(selaku Direktur CV.

• TAhun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah:a Ayat (1) menyatakan bahwa penerima Hibah bertanggung jawab secaraformal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.b Ayat (2) menyatakan bahwapertanggungjawaban penerima hibahmeliputi :1 Laporan penggunaan hibah.2 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibahyang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD (Naskahperjanjian Hibah Daerah) dan3 Buktibukti pengeluaran

  ,M.Si Bin THANTHAWI ISHAK, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2012 saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan padaDinas DPKKA;e Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, yaitu :Meneliti kelengkapan SPPLS pengadaan barang danjasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaranyang sudah diketahui/disetujui oleh PPTK;Meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU danSPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;Melakukan Verifikasi SPP;Menyiapkan SPM;

  dana hibah tertanggal 10 Januari 2013 yang dibuatoleh Syarifah Alawiah dengan jumlah pengeluaran keseluruhannya sebesar Rp703.366.000,;Bahwa untuk melakukan audit, ahli memeriksa dokumendokumen berupa :1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPASKPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Tahun 2012Nomor: 1.20.05.00.5.1 tanggal 13 Februari 2012.2 Keputusan Gubernur Nomor: 451/194/2012 tanggal 10 April 2012tentang Penunjukan/Pengankatan Tim Verifikasi Penerima HibahBantuan

  Sehingga Pembelaan penasihat HukumTerdakwa tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwaselanjutnya yang menyebutkan Terdakwa telah melaksanakan tanggung jawabsecara formil dan materil atas penggunaan dana hibah yang diterimanya sesuainaskah hibah, dan telah menyusun laporan penggunaan dana hibah danmenyampaikan buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Pasal 19 ayat(1) dan (2) Permendagri No. 32 tahun 2011, serta pihak pemberi hibah telahmenerima

  suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yangseharusnya tidak dikeluarkan;Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnyamenurut kriteria yang berlaku;Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasukdiantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnyaditerima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);Timbulnya suatu

• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwasetiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.5.

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,a.

  No. 2807 K/Pid.Sus/2015Kabupaten Seluma sesuai dengan DPA SKPD Dinas Energi danSumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu TA. 2007.Kuitansi pembayaran bermaterai tanggal 11 Desember 2007, yangdibayarkan dan ditandatangani oleh saksi AMAN ASMAWI selakuBendahara Pengeluaran, kemudian disetujui dan ditandatangani olehsaksi MOCH. KARYAMIN selaku PPTK serta Terdakwa Ir. H. SURYAGANI, M.M., M.Si. bin H.

  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBDharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhutll/2006 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan,a.

• 2 (satu) buah buku absensi karyawan
• 1 (satu) buah buku daftar tamu
• 1 (satu) buah buku laporan pengeluaran barang
• 1 (satu) buah buku kecil hasil mesin.
• 1 (satu) bendel laporan memori hasil mesin
• 1 (satu) bendel voucher nilai 100 poinj

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menyatakan barang bukti berupa :30 (tiga puluh) bendel Voucher nilai 100 point.3 (tiga) bendel Voucher nilai 1000 point.1 (Satu) buah buku catatan makan dan notanya.1 (Satu) bendel laporean kasbon karyawan.3 (tiga) buah bolpoint.3 (tiga)buah kalkulator.5 (lima) bendel voucher nilai 100 point.15 (lima belas) set kunci mesin permainan ketangkasan dindong.1 (Satu) buah buku catatan pemasukan dan pengeluaran,1 (Satu) bendel kertas absensi karyawan.19 (Sembilan belas HP berbagai merk untuk hadiah.6 (enam

selaku kasir juga bertugas menukar poin yang didapat oleh pemainyang menang dalam judi permainan ketangkasan elektronik (ding dong)yang ditukar hadiahnnya dengan emas dimana sebelumnya para terdakwasebagai kasir menjelaskan terlebin dahulu bahwa permainan judiketangkasan elektronik (ding dong) hadiahnya adalah emas yang bisadijual ditoko emas garuda dan juga tugas para terdakwa adalah melaporkanhasil penjualan vocher setiap hari yaitu berapa omset sehari dan jugamelaporkan hasil penukaran atau pengeluaran

ALEX, 1 (Satu) buah buku uang tip dari tamu, 2(dua) buah buku absensi karyawan, 1 (Satu) buah buku daftar tamu, 1(satu) buah buku laporan pengeluaran barang, 1 (Satu) buah buku kecilhasil mesin, 1 (Satu) bendel laporan memori hasil mesin, 1 (Satu) bendelVoucher nilai 100 poin, disita dari GUNAWAN (dalam berkas perkaralain), 1( satu) buah anak kunci, disita dari ISNAINI (dalam berkasperkara lain), 17(tujun belas ) buah voucher bergambar mahkota, 1( satu) buah anak kunci, 1 ( satu) buah buku catatan

Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah buku uang tip dari tamu, 2 (dua)buah buku absensi karyawan, 1 (Satu) buah buku daftar tamu, 1 (Satu) buahbuku laporan pengeluaran barang, 1 (satu) buah buku kecil hasil mesin, 1(satu) bendel laporan memori hasil mesin, 1 (Satu) bendel Voucher nilai 100poin adalah alatalat yang terdakwa pergunakan pada saat terdakwabekerja sebagai pengawas wasit di tempat permainan judiketangkasan( dingdong) di JB ZONE . di Jalan Setia Budi No. 234 KutaBadung.

Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa:v1 1 (satu) buah buku uang tip daritamu. 2 (satu) buah buku absensi karyawan 1 (Satu) buah buku daftar tamu 1 (Satu) buah buku laporan pengeluaran barang 1 (Satu) buah buku kecil hasil mesin. 1 (Satu) bendel laporan memori hasil mesin 1 (satu) bendel voucher nilai 100 poinjDirampas untuk dimusnahkan.