Telkom Kendari, hal tersebut diuangkapkan olehTermohon pada tahap duplik dan diakui oleh Pemohon;Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaMajelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon untukmengurus surat izin atasan sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan selama 3 bulanPemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebut, sebagaimana suratpermintaan izin untuk melakukan perceraian yang dibuat oleh

Hal tersebut saksi ketahui melaluiceritera Pemohon kepada saksi;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PT.TelkomKota Kendari, namun saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji Pemohonperbulan;Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun2011 sampai sekarang;Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidakberhasil karena Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal dijalan XXXxXXxX,

Negeri Sipil pada Kantor PT.

Pegawai Negeri Sipil, tidak menjadi acuan/rujukan hukum acara diHalaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2016/PA.kKdiPengadilan, karenanya ada atau tidak adanya surat izin tidak mempengaruhiditerima atau ditolaknya perkara yang diajukan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimalmendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali,sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo.

PUTUSANNomor 128/PDT/2020/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa danmengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:AGUSTINUS, S.Pd, lahir di Terindak, tanggal 11 Desember 1987,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempattinggal di Jalan Trans Kaltara nomor 01 RT 003, DesaTerindak, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan,Kalimantan Utara

Tentang Peraturan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:a)b)Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahdiubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:(1) Pasal 8 ayat (1): Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria,maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekasistri dan anaknya;(2) Pasal 8 ayat

(2): ,Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagiangaji ditetapkan sebagai berikut 1/3 gaji untuk PNS, 1/3 gaji untuk bekasistri,1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya;Bahwa menurut peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, makaPembanding wajidb melaksanakan kewajibannya jika perkawinan antaraTerbanding dan Pembanding dikatakan putus karena perceraian;Bahwa Tembusan Keputusan Bupati Bulungan Nomor 800/008/BKPSDMIWV1/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Agustinus

Sebagaimana yang dimaksud dalam Tembusan Keputusan BupatiBulungan Nomor: 800/008/BKPSDMII/IV/2020 tentang Pemberian IzinPerceraian ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah oleh Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember1990, di mana Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum setiapbulannya untuk menyerahkan 1/3 (Sepertiga) gajinya untuk Terbanding semulaTergugat selama Terbanding semula Tergugat tidak kawin lagi dan 1/3(sepertiga) gajinya untuk anaknya yang bernama Trisha Quitta Nuria hinggaanak tersebut dewasa yang diterimakan kepada

Negeri Sipil;Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Padt.G/2020/PN Olm Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat berhenti bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil; Bahwa Penggugat berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilsekitar 1 (Satu) tahun yang lalu; Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun 2016 Penggugat pernahmenjenguk dan memberikan nafkah kepada anakanaknya atau tidak; Bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yangdilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat; Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat

Negeri Sipiltetapi sudah diberhentikan; Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat diberhentikan sebagaiPegawai Negeri Sipil; Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak hadir pada saatpersidangan; Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan wanitasimpanannya; Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugatdan Tergugat telah berpacaran terlebih dulu selama kurang lebih 2 (dua)tahun; Bahwa sebenarnya dari dulu orang tua Tergugat tidak menyetujuihubungan Penggugat dan Tergugat; Bahwa Tergugat

Dengan demikian, kondisi perkawinantersebut tidak patut dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan perceraian yangdilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil diatur secara /ex spesialis dalamPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubaholeh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, mengatur bahwa setiap PNSHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olmyang hendak melakukan perceraian

harus mendapat Izin dari Pejabat atauPimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapat fakta bahwa Penggugatsaat ini sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:Upx.012.1/KEP/40/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil Atas Nama Chris Dedyson Tasi NIP. 19750613 200604 1011 tertanggal 31 Juli

2019 (wide bukti surat P4) sehingga Penggugat untukmelakukan perceraian tidak perlu mengikuti ketentuan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannyamaka gugatan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti

memilih istri keduanya dari pada Penggugat;Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebih jauh norma hukum dan norma agama maka perceraianmerupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikanpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil belummemperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati Konawe Selatan;Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;Berdasarkan alas an/dalildalil di atas, Peggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Andoolo, Cq.

Negeri Sipil dan dalam halmelakukan perceraian secara administrasi seorang PNS berkewajiban mutlakmenyerahkan surat izin cerai dari atasan yang bersangkutan sebagaimanaketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan tentang kewajibanmenempuh proses mediasi dan prosudur yang berkaitan

Tapi yang benar Tergugattidak pernah menikah dengan D alias H;Tidak benar Tergugat sering minumminuman keras, yang benar kalauTergugat minum hanya sebatas obat saja, tidak lebih;Tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan Penggugat dan dua orang anak, yang benarTergugat tetap menafkahi Penggugat sampai meraih gelar Sarjana danMenjadi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa pada poin 5 tidak benar dan yang benar tidak pernah terjadipercekcokan dan Penggugat yang pergi

Negeri Sipil dalamhal melakukan perceraian secara administrasi berkewajiban mutlak menyerahkansurat izin cerai dari atasan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan ternyata Penggugattidak memperoleh surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang menerbitkansurat izin tersebut meskipun majelis

No.06P/HUM/20083.Desa lainnya ; Ayat (8) : Sekretaris Desa sebagaimanadimaksud ayat (2) diisi dari Pegawai NegeriSipil yang memenuhi persyaratan ;Penjelasan dari ayat (3) ini adalah Sekretaris Desayang ada sekarang ini yang bukan Pegawai Negeri Sipilsecara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilsesuail peraturan perundangundangan =;c.

No.06P/HUM/2008Azasi Manusia ; Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 Undang Undang No.10Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ;2.Bahwa Para Pemohon hanya menyebutkan isi dari pasal pasaldalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2007 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desamenjadi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri DalamNegeri No.50 Tahun 2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah, bertentangan dengan aturan yanglebih tinggi tanpa menjelaskan secara terinci

sah sampaidengan tanggal15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampadenganberlakunya Peraturan Pemerintah ini diangkatlangsung menjadipegawal negeri sipil apabila memenuh ipersyaratan" ;Bahwa ketentuan Pasal 2 PP No.45 Tahun 2007, tersebuttelahberpedoman pada Pasal 16A UU No. 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok PokokKepegawaian yang berbunyi(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umumpemerintahandan pembangunan, pemerintah dapat mengangkatlangsungmenjadi pegawai

negeri sipil bagi mereka yangtelah bekerjapada instansi yang menunjang kepentingan nasional ;(2) Persyaratan, tata cara dan pengangkatanlangsung menjadi pegawai negeri' sipil sebagaimanadimaksud ayat (1), ditetapkan dengan peraturanpemerintah ;Penjelasan Pasal 16 A UU Nomor 45 Tahun = 2007menetapkanbahwa :"Pengangkatan langsung menjadi PNS dilaksanakan dengansecarasangat selektif bagi mereka yang dipandang telahberjasa danHal. 18 dari 21 hal.

No.06P/HUM/2008ayat (2) diisidari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan ,yaituber pendid i kan paling rendah lulusan SMU atausederajat ".Berdasarkan peraturan kepegawaian yaitu Pasal 11 ayat(4) huruf cPP No.11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.98Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yangmengaturbahwa "Golongan ruang yang ditetapkan untukpengangkatan CalonPegawai Negeri Sipil adalah Golongan Ruang Il/a bagiyang pada saat melamar serendahrendahnya memiliki danmenggunakan

PUTUSANNomor 0081/Pdt.G/2016/PA.Subearl orl Jl uuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraPermohonan Cerai Talak antara :Mulyawansyah Bin Pawanari DM, Umur 50 tahun, Agama Islam,Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di DusunSebasang B Rt. 02 Rw. 02 Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, KabupatenSumbawa, selanjutnya disebut sebagai

Abdullah, Umur 47 tahun, Agama Islam, PendidikanS1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal Dusun Sebasang B Rt. 02Rw.

Hak atas nafkah anak dan nafkah bekas istri Sesuai aturan yang berlakuyaitu peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1983tentang Perkawinan dan Perceraian pasal 8 ayat (1) Apabila perceraianterjadi atas kehendak Pegawai negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkansebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya; pasal 8ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialahHalaman 6 dari 18 : Putusan nomor : 0081/Pdt.G/2016/PA.Subsepertiga untuk Pegawai negeri

Asli Surat Pernyataan Bersedia menerima sanksi sebagai Pegawai Negeri Sipilakibat perceraian tertanggal 7 Juni 2016 telah dibubuhi meterai serta diberitanda (P.3);Menimbang, bahwa selain bukti Surat di atas, pemohon juga menghadirkansaksisaksi sebagai berikut :Saksi pemohon : Hendra Budiman DM bin Bujir DM, lahir di Semamung tanggal21 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun AliHalaman 8 dari 18 : Putusan nomor : 0081/Pdt.G/2016/PA.SubAmpuk, Rt.

Negeri Sipil telah memenuhiketentuan tentang perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakniHendra Budiman DM bin Bujir DM dan Abdul Aziz bin Bolang Tala;Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkandengan dalil permohonan dan dalil jawaban, pokokpokok keterangan saksi adalahsebagai berikut :e Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami isteri;e Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal

Nama > XXXXXXXKXKXKXKXKK KKK XKTempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 02071959Umur : 60 tahun,Jenis kelamin : lakilakiAgama : IslamKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ( PNS)Status kawin : KawinPendidikan : SMANIK : 1117040207600001Tempat tinggal : Gampong Lut Kucak, Kecamatan WihPesam,Kabupaten Bener Meriah, disebutPemohon I;.

Nomor. 260/Pat.P/2020/MS.Bna Halaman 2 dari 23 Hal.7.8.10.Tempat tinggalKabupatenNamaTempat/tanggal lahirUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPekerjaanStatus kawinPendidikanNIKTempat tinggalAcehNamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan TerakhirPekerjaanNIKAlamatPemohon VIII;NamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan TerakhirPekerjaanNIKAlamatIX;NamaUmurJenis kelaminAgamaKewarganegaraanPendidikan Terakhir> XXXX: 45 Tahun> Lakilaki: Islam: Indonesia: SMA: Pegawai Negeri Sipil (PNS

): 1104110110740003: Gampong Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,Desa Asihasih, Kecamatan Lut Tawar,Aceh Tengah, disebut Pemohon VI;> XXXXXXXKXKXKXKXKK KKK XK: Takengon, 02101978: 42 tahun,: Perempuan: Islam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil: Kawin:S1: 11100648107800004: Desa Tanah Bara, Kecamatan , KabupatenTengah, disebut Pemohon VII;KXKXKXXKKXKXKRXKKKKKabupaten Aceh Tengah, disebut> XXXXKXKXKXKXKKXKXKKXKKKK: 43 Tahun> perempuan: Islam: Indonesia: SDLB: Tidak Bekerja> 1104115212760001: Gampong Lot Kala

Negeri Sipil (PNS): 1104112908800001: Kampung Lot Kala, KecamatanKebayakan,Kabupaten Aceh Tengah,Pemohon XII;> XXXXXXXXXKXKXKXKKXXKXK: 41 Tahun> lakilaki: Islam: SMA: Pegawai Negeri Sipil (PNS): 1104112601790001: Gampong Lot Kala, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, disebut Pemohon> XXKXKXKXKXXKXKKKKKKXKKX: 38 Tahun: Islam> perempuan: Sl: Karyawan HonorerPenetapan.

Bireuen Takengon Gampong DayaTumi,Kecamatan Kebayakan, Kabupaten AcehTengah,disebut Pemohon XVIII;> XXXXXXXKKXKKXKKXKKXKK: Banda Aceh, 21041984: 37 tahun,: Lakilaki: Islam: Indonesia: Pegawai Negeri Sipil (PNS): Kawin: SMA: 1171052104840002: Jin. T.lbrahim No.48, GampongKecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;disebut Pemohon XIX;> XXXXKXKXKXKKXKKKXKKXKXK: Banda Aceh, 19081988: 31 tahun,: Perempuan: Islam: Indonesia: lbu Rumah Tangga: Kawin: SMA: 1171055908880002: Jin.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah sah mempunyai izinuntuk melakukan perceraian yakni sebagai Keputusan Bupati Hulu SungaiSelatan nomor : 873.04/144/BKD,DIKLAT tentang Pemberian Izinperceraian tanggal 08 Mei 2017;.

Negeri Sipil, dansesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan berkewajiban untukmendapatkan Surat Ijin Perceraian dari pejabat yang berwenang/ atasannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan surat dimaksudberupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentangPemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/144/BKD, DIKLAT yang dikeluarkanoleh Wakil

Bupati Hulu Sungai Selatan pada tanggal 8 Mei 2017, dengandemikian Penggugat telah memenuhi akan ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

/Pdt.G/2017/PA.KdgTanggal 07 Juni 2017bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimanaPenggugat menggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandanganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengandalildalil pokok sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 23 Desember 2001, Penggugat telah menikah denganTergugat, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, KotaBanjarbaru;.

Putusan No 248/Padt.G/2019/PA.MS.Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, makamediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KantorKecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka gunamemenuhi ketentuan PP. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. 45tahun 1990, Penggugat menyatakan telah mendapat izin perceraian dari atasandengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor 471/Tahun2019, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 Juli 2019;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugattetap dengan dalildalil gugatannya;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan

Pasal 4 ayat (2)huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadirselama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, makaguna memenuhi ketentuan PP. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP. 45tahun

1990, Penggugat menyatakan telah mendapat izin perceraian dari atasandengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, Nomor 471/Tahun2019, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yangdikeluarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, tanggal 03 Juli 2019, olehkarena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu /egal standing Penggugatdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang

Negeri Sipil /Dosen, alamat di Kota Padang, Sumbar, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPayakumbuh dalam register Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 24April 2018 dengan dalildalil gugatan sebagai berikut:1.

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) danterlebin dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatanperceraian, yang mana surat permohonan Penggugat telah ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat sesuai dengan surat rekomendasi untukmelakukan perceraiaan dengan nomor yang dikeluarkan olehSekretariat Daerah Kabuapten Lima Puluh Kota tertanggal 29 maret2018:4.

Bahwa pada tahun 2006 atas kesepakatan berdua antara Penggugatdan Tergugat hidup terpisah dikarenakan Penggugat bekerja diPayakumbuh sebagai pegawai Negeri sipil dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh kota, sedangkan Tergugatmasih tetap bekerja di kota Padang dan tinggal dirumah orang tuanya,Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2018/PA.Pykdan sejak saat itulan pertengkaran dan perselisinan terjadi secara terusmenerus yang disebabkan oleh:* Bahwa selama Penggugat

Negeri Sipil pada DinasKesehatan Kabupaten Limapuluh Kota telah menyerahkan SuratRekomendasi Untuk Melakukan Perceraian Nomor tentang Pemberian IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh Pj.

Negeri Sipil padaDinas kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota telah melampirkan suratrekomendasi untuk me melakukan perceraian Nomor tentang PemberianIzin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Pj.

PUTUSANNomor 104/Pdt.G/2019/PN TobDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara :Susanti Sadou, Umur 39 tahun, lahir di Soatabaru, pada tanggal 29April 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi Desa soatabaru, Kecamatan Galela Barat, KabupatenHalmahera Utara, untuk selanjutnya

Negeri Sipil ;Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidakbisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baikdipisahkan saja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugatmenyatakan benar;2.

Negeri Sipil ; Bahwa menurut saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat tidakbisa dipersatukan lagi dan demi kebaikan mereka berdua lebih baikdipisahkan saja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugatmenyatakan benar ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan

Negeri Sipil yang akan mengajukan Gugatan Perceraian diPengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil jo Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ljinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukanoleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah

Negeri Sipil jo Pasal 3 (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenaipokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan

NOFDINAL YEFRI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggalNan Panjang, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan AmpekAngkek, Kabupaten Agam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Dengan ini memberikan kuasa kepada :1. ERIZAL EFFENDI, S.H., MH.52. SYAMSIRUDIN, S.H.520 222222 o2 ene ne ene3. DODI ARIESTA, S.H.;0 222222222 2ee ene ne eee4.

NOFDINAL YEFRI, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil denganJabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat KabupatenPasaman Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman BaratNomor: 800/800/BKD/2016 tentang Pembebasan SementaraHalaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGDRS.H.NOFDINAL YEFRI, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Agustus 2016, dan SuratKeputusan tersebut adalah Objek Sengketa dalam Peradilan Tata UsahaNegara, maka

NOFDINAL YEFRI, M.si adalah Kepala Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan BupatiPasaman Barat Nomor: 821/60/BUPPASBAR/2013 Tentang PemberhentianDan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Juni2013, dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut terhitung Tanggal 18 Juni2013 Penggugat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitumelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Menerbitkan Surat Perintah Bapak Bupati Pasaman Barat No.01/SPT/TPK/BUPPASBAR/2016 tanggal 15 Agustus 2016kepada Tim Pemeriksa Khusus melakukan Pemeriksaandugaan Pelanggaran Disiplin selama 15 Agustus 2016 s/d 23Agustus 2016 atas dugaan Pelanggaran Disiplin Pasal 4 angka10 dan 11 jo Pasal 7 ayat 4 jo pasal 13 angka 9 dan 10 jo Pasal25 dan Pasal 27 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;c.

Nofdinal yefri sebagaiKepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten PasamanBarat terhitung 18 Agutus 2016 sampai dengan ditetapkanyakeputusan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan untukmemperlancar pemeriksaan yang bersangkutan;e. Bupati Pasaman Barat Pada Tanggal 18 Agustus 2016menetapkan Sdr. Teguh Suprianto, SE, MM selaku PejabatPelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian dan DiklatKabupaten Pasaman Barat berdasarkan SK Nomor 800/803/BKD/201 6; 2020222 222 nn nnn nnn nnn n ne nne nee6.

Wib atau setidak tidaknya pada waktulain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di bawah tugu Pahlawan takdikenal Simpang Kangkung Jalan penurunan jam Gadang kota Bukittinggi atausetidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Bukittinggi telah melakukan perbuatan dengan kekerasanatau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yangmelakukan pekerjaannya yang syah, atau melawan kepada orang yang waktumembantu Pegawai Negeri itu karena kewajibannya

menurut undangundangatau karena permintaan Pegawai Negeri itu, yang dilakukan dengan carasebagai berikut;Awalnya pada tanggal serta waktu sebagaimana tersebut diatas saksiPandu Permana Pgl Pandu anggota SATPOL PP Bukittinggi bersama anggotaSat Pol PP Lainnya dengan surat Perintah Tugas Nomor;35/Pol.PPOps/VII2016 tanggal 01 Juli 2016, sedang melaksanakan tugas penertipanpedagang kaki lima disekitar Tugu Pahlawan Tak Dikenal simpang kangkungBukittinggi, dan saat itu saksi Pandu mendekati terdakwa

Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepadaseseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang syah,atau melawan kepada orang yang waktu membantu Pegawai Negeri itukarena kewajibannya menurut undangundang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsurini adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang mampumempertanggungjawabkan atas perbuatannya

Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawankepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannyayang syah, atau melawan kepada orang yang waktu membantuPegawai Negeri itu karena kewajibannya menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2016 Jam 17.00 Wibbertempat dibawah Tugu Pahlawan Tak Dikenal Pasar Atas Kota Bukittinggi,Terdakwa melawan petugas Satpol PP yang sedang bertugas, kejadiannya yaituTerdakwa

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.NtnBahwa, terhadap perkara a quo, Penggugat telah mendaftarkanperkaranya secara elektronik (ecourt) sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak pernahhadir dan tidak dapat dimintai kesediaannya maka perkara ini tetap dilanjutdengan beracara secara biasa;Bahwa, Penggugat merupakan Pegawai

Negeri Sipil, maka padapersidangan tersebut Penggugat telah menyampaikan Surat Keputusan BupatiNatuna Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2021 tentang PemberianIzin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Bupati Natuna;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidangtertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atasgugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabandengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa,

dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Penggugat telahmendaftarkan perkaranya secara elektronik (ecourt) sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugattidak pernah hadir dan tidak dapat dimintai kesediaannya maka perkara initetap dilanjut dengan beracara secara biasa (nonelektronik);Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai

Negeri Sipil danpada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menyerahkan asli SuratKeputusan Bupati Natuna Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2021tentang Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka harusdinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil KabupatenNatuna, dan telah menerima izin perceraian dari atasan Penggugat, dengandemikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasangugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Penggugat tidak mau mengikuti pindah tugas Tergugat ke MTSRanai, sehingga Tergugat memisahkan Kartu Keluarga dari Penggugat.

PENETAPANNomor 021/Pdt.P/2021/PA.Trp.enDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tarempa yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonanPengangkatan Anak, yang diajukan oleh :es, Yur 42 Tahun,AgamaIslam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi jan reMM, Kabupaten kepulauan anambas, sebagai Pemohon :danRee, Unur 43 Tahun, Agama Islam, PendidikanSLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempattinggal

baik bagiCalon Anak Angkat, ayah kandung/ibu kandung menyerahkan kepadaPemohon dan Pemohon II untuk mengasuh anak tersebut, guna memberiperhatian terhadap tumbuh kembangnya baik segi fisik dan psikologinya,pendidikan dan agamanya, kesehatan, perlindungan dan rasa amannya;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mampu menjadi orang tua angkat untukkepentingan dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagiCalon Anak Angkat, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan spiritual, karenaPemohon bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa calon anak angkat tersebut telah berada dalam asuhan Pemohon dan Pemohon II semenjak lahir ;Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 021/Pdt.P/2021/PA Trp10.Bahwa Pemohon dan Pemohon II sangat senang dan bahagia dapatmengasuh calon anak angkat tersebut;11.Bahwa kebahagiaan Pemohon dan Pemohon II adalah karena disampingada tambahan anggota keluarga, ibu dari calon anak tersebut adalah AbangKandung Pemohon Il.Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon dan Pemohon Ilmohon

Negeri Sipildan berpenghasilan cukup, serta dan saksi yakin bahwa ParaPemohon mampu merawat, memelihara dan mendidik anat tersebutdengan baik hingga dewasa;Bahwa gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.4.000.000, setiap bulan;Saksi mengetahui bahwa kedua orangtua Chika Noviani telahsepakat dan setuju atas niat Para Pemohon, dan saksi mengetahuiPara Pemohon orangnya amanah dan penyayang;Saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dansemua keluarga merestui dan mendukung

negeri sipil dan berpenghasilancukup, sehingga hal ini membuktikan bahwa Para Pemohon dipandangmampu memelihara dan membiayai kebutuhan hidup anak bernama ChikaNovianidalam waktu yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 walaupun dinilai bukanakta autentik, yaitu akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktianbebas, tetapi bukti tersebut ternyata dapat meyakinkan Majelis Hakimbahwa Para Pemohon serius dan mempunyai komitmen terhadap kehendakmengangkat anak bernama Chika Noviani

Negeri Sipil (Guru SMPNegeri 3 Ngrambe) telah berusaha mengurus Surat Keterangan UntukMelakukan Perceraian melalui Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngrambe, namunhingga saat ini Surat Keterangan dimaksud belum juga terbit dan pihakTergugat juga tidak bersedia membuat Surat Pernyataan, bahwa Tergugat siapmenanggung semua akibat (sangsi administrasi kepegawaian) dari berceraitanpa adanya Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan(Pejabat yang berwenang);Hal. 6 dari 14 halamanPut.

Negeri Sipil(PNS Guru SMP Negeri 3 Ngrambe) melalui Kepala Sekolah telah mengurusSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenangdalam hal ini Bupati Ngawi, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas' Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1984 Tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil, namun sampai batas waktu yang diberikan olehHal. 11 dari 14 halamanPut.

. : 0803/Pdt.G/2016/PA.Ngw.peraturan pemerintah tersebut habis, pihak Pejabat yang bersangkutan tidakjuga menerbitkan Surat Keterangan dimaksud;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Tergugattelah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas' Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1984 Tanggal 17 April 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukupberalasan karena telah memenuhi

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Bontang dan telah mendapatkan Surat Izin Ceraiberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: W.184382.KP.04.03 TAHUN 2021 tentangPemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23Agustus 2021 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Timur;9.

Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.BotgBahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari atasannya/Pejabat yang berwenangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: W.184382.KP.04.03 TAHUN 2021 tentang Pemberian IzinPerceraian yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2021 olehKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, olehkarena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan

Pengadilan Agama untuk memeriksadan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalampermohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diwilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan AgamaBontang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya/Pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: W.184382.KP.04.03 TAHUN 2021 tentangPemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23Agustus 2021 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMKalimantan Timur, oleh karena itu telah terpenuhi syarat administratif perceraianPNS sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Bahwa JUMADI sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tuban telah meninggal dunia pada tanggal : 20 Juli 2011, maka olehkarena itu istert' JUMADI bernama SITI MASTIIN yang merupakan jandanyabersama kedua orang anaknya yaitu YUGO PROBO ANGGORO dan OSCARZ CHANDRA ......3.CHANDRA KURNIAWAN sebagai penerima pensiun dari JUMADI tersebut ; 3. Bahwa kemudian isteri JUMADI bernama SITI MASTIIN tersebut pada tanggal:22 Januari 2013 telah pula meninggal dunia karena sakit ; 4.

Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. M.057353 NIP.510137950, atas nama JUMADI, diberi tanda bukti P.10 ; 11. Foto copy Kartu keluarga No. 3506252712102829 atas nama Kepala KeluargaSuwadji alamat Jl. Gajah Mada RT/RW. 013/002 Desa Kwadungan, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P.11 ; 12.

Foto copy Petikan Keputusan Bupati Tuban Nomor : 821.12/60/414.103/2005,Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, tertanggal : 11 Agustus2005, atas nama Jumadi, diberi tanda bukti P.13 ; Menimbang, bahwa buktibukti surat berupa foto copy tersebut bermeteraicukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, kecuali buktisurat tertanda P.8 tidak ada aslinya, selanjutnya keseluruhan buktibukti tersebutdiberi tanda P.1 s/d P.13, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

OSCAR CHANDRA KURNIAWAN, lahir tanggal : 04 September 2004 ; bahwa benar JUMADI (ayah kandung Yugo Probo Anggoro dan Oscar ChandraKurmiawan ) adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tuban / Dinas Kimpraswil Kabupaten Tuban, telah meninggal duniapada tanggal : 20 Juli 2011 ; bahwa oleh karena Jumadi telah meninggal dunia, maka isteri Jumadi yaitu SitiMastiin sebagai jandanya bersama kedua orang anaknya yaitu Yugo ProboAnggoro dan Oscar Chandra Kurniawan, adalah sebagai

negeri sipil;Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalahuntuk kelengkapan peralihan pensiunan janda Pemohonsedang pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karenaperkawinannya terjadi sebelum berlaku Undang UndangNomor 1 tahun 1974;SAKSI 2, tahun, agama Islam, pekerjaan petani,bertempat tinggal di KAB.

mempunyaihubungan darah serta tidak pernah sesususan yang dapatmenghalangi sahnya nikah baik menurut hukum Islam maupunmenurut Undang undang; Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon tinggalbersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniaianak dan tidak pernah terjadi perceraian, kini suamiPemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1952; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalahuntuk pengurusan peralihan janda karena suami Pemohonsemasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai

Negeri Sipildan tidak pernah mendapat buku Nikah karena Perkawinanberlangsung sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1tahun 1974;Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikansesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan inicukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkaraini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadibagian dari Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonHal. 5 dari 10 Put

No. 0073/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukanpermohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminyayang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal20 Juli 1952;Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan olehPemohon untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusanuang duka dan peralihan pensiun janda karena suami Pemohonsemasa hidupnya adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,sedangkan Pemohon tidak

Negeri Sipil; Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan WNikahadalah untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengurusanuang duka dan peralihan pensiunan janda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telahterjadi pernikahan antara PEMOHON dengan laki laki = yangbernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Juli 1952, yangmemenuhi syarat dan rukun Syari'ah Islam ;Menimbang, bahwa = Majelis Hakim memandang perlumengemukakan doktrin ulama

isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga, dan namun belumdikaruniai keturunan;Bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR,dan yang digunakan seharihari dan biasa tercantum dalam suratsurat lain yang terkait dengan diri Pemohon adalah nama tersebut,akan tetapi yang tertulis dalam buku kutipan akta nikahnya adalahNAMA PEMOHON YANG SALAH;Bahwa saksi mengetahui pembetulan nama yang tercantum dalamBuku Nikah Pemohon dan Pemohon Il adalah untuk menguruspersiapan pemberkasan sebagai Pegawai

Negeri Sipil danadministrasi kependudukan lainnya;SAKSI Il ,umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus rumahtangga tempat kediaman di Kabupaten Jombang ;;Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah adikkandung Pemohon Pemohon ;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah suami isteri nikahnyasudah cukup lama telah hidup berumah tangga dan namun belumdikaruniai keturunan;Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR, dan yang digunakan seharihari dan biasatercantum dalam

suratsurat lain yang terkait dengan diri Pemohon adalah nama tersebut, akan tetapi yang tertulis dalam bukukutipan akta nikahnya tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH;Bahwa saksi mengetahui pembetulan nama yang tercantum dalamBuku Nikah Pemohon dan Pemohon Il adalah untuk menguruspersiapan pemberkasan sebagai Pegawai Negeri Sipil danadministrasi kependudukan lainnya;Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0103 /Padt.P/2015/PA.

Negeri Sipil danadministrasi kependudukan lainnya, mengalami kesulitan karena namaPemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, tidaksama dengan yang tercantum dalam biodata Pemohon , baik dalamKartu Tanda Penduduk, ljazah, Surat Keterangan Kepala Desa WatugaluhKabupaten Jombang maupun dalam Kartu Keluarga Pemohon ;Menimbang, bahwa adanya pembetulan biodata atas Kutipan AktaNikah Pemohon dan Pemohon Il Nomor : XXXX, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kabupaten Jombang, tanggal

17 Juni 2013,adalah untuk mengurus mengurus sebagai Pegawai Negeri Sipil danadministrasi kependudukan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, maka permohonan para Pemohon atas perubahan biodatamengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jombang,tanggal 17 Juni 2013, patut untuk dikabulkan, dan kepada para Pemohondiperintahkan untuk segera mencatatkan perubahan nama tersebut padaKantor Urusan Agama Kabupaten