Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon II sebelumnya tidakmendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkantidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulangdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi KalimantanTimur pada tanggal 13 Desember 2020, dengan kutipan Akta NikahNomor: 0593/025/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020;Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama

Pemohon dan Pemohon IItersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon danPemohon II, nama Pemohon belum dapat di cantumkan selaku ayahdari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon dan PemohonIl dilakukan bukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itupara Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupapenetapan tentang asal usul anak tersebut;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq.

Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon IIberstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturanperundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai 2orang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan PemohonII tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakandibawah pengawasan

tidakbertentangan dengan perundangundangan demi memperoleh kekuatan hukum sertakepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anakanak yangdilahirkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahuibahwa perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan

sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan,baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan;e Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai duaorang anak;e Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon IItidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;e Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidakdibawah pengawasan

bertentangan dengan perundangundangan demimemperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istridan anakanak yang dilahirkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwaperkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimanaketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi HukumIslam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karenatidak dilaksanakan dibawah pengawasan

Bahwa anak ke3 (ketiga) PEMOHON yaitu Andik Arsito selama ini dirawatdan di bawah pengawasan dari PEMOHON, selaku ibu kandungTERMOHON;6. Bahwa dikarenakan kondisi fisik dan kemampuan berfikir dari anak ke3(ketiga) PEMOHON yaitu Andik Arsito yang tidak mungkin untuk melakukanperbuatanperbuatan hukum maupun hakhak keperdataan. Maka,PEMOHON selaku ibu kandungnya bemaksud mengajukan pemohonanpengampuan terhadapnya;7.

P5 tersebut pada pokoknya diketahulbahwa anak ke3 (ketiga) PEMOHON yaitu Andik Arsito mengalami retardasimental;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Pemohon diketahuibahwa anak ke3 (ketiga) PEMOHON yaitu Andik Arsito sejak lahir telahmengalami kelainan perkembangan sistem saraf dan/atau menderita fisik, mental,tidak bisa berfikir, berbicara tidak jelas, sehingga aktivitas tidak seperti manusianormal, bahwa anak ke3 (ketiga) PEMOHON yaitu Andik Arsito selama inidirawat dan di bawah pengawasan

KHI, Pasal 6 (1) Untuk memenuhiketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkandihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2)Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikahtidak mempunyai kekuatan Hukum.Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarangmelangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanitakarena keadaan tertentu, huruf (b) yaitu seorang wanita yang masihberada dalam masa iddah dengan pria lain, dan dala Pasa 153 KompilasiHukum

Memerintahkan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum,selama 3 (tiga) bulan serta memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masapengawasan tersebut;5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TRM/T warna hitamdengan nomor rangka MH1JB9129CK950282, Nomor mesinJB19E2940036 dengan nomor Polisi BB 3554 TC berikut kunci sepedamotor, dikembalikan kepada saksi Fincetinus Rahmat Gea AliasFince;6.

Memerintahkan Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum,selama 3 (tiga) bulan serta memerintahkan kepada PembimbingKemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama masapengawasan tersebut;. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TRM/T warna hitamdengan nomor rangka MH1JB9129CK950282, Nomor mesinJB19E2940036 dengan nomor Polisi BB 3554 TC berikut kunci sepedamotor, dikembalikan kepada saksi Fincetinus Rahmat Gea AliasFince;.

pasal 94 ayat (3)karena dijatuhkan oleh Pejabat yang tidak berwenang tanpa adarekomendasi dari tim pemeriksa, bahkan dijatunkan 24 (dua puluhempat) hari sebelum dilakukan pemeriksaan, padahal dalam PKBsudah jelas diatur bahwa karyawan dapat dijatuhi hukuman disiplinberdasarkan suatu rekomendasi dari tim pemeriksa yang tenturekomendasi tersebut logika hukumnya dibuat berdasarkan hasildari pemeriksaan dan Keputusan Tergugat tersebut jugabertentangan dengan PP No. 03 Tahun 1983 tentang pembinaandan pengawasan

dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10 Juni 2010 Nomor: 10/G/2010/PTUN.BDG, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkanbanding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan tersebut, karena manaharuslahdibatalkan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurus, Pengawasan

DIMOE DJAMI, S.Pd.dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandengan perintah Terdakwa ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar Surat Pengawasan Anggota DPR RI Nomor: 01/SPDPR RI/I/2015, kepada Orang Tua Siswa AGUSTINUS WOLAGOLE;1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2013 dariDONA V. TAIFA kepada Ny. WELLY M.

Menetapkan barang bukti berupa:> 1 (satu) lembar Surat Pengawasan Anggota DPR RI Nomor: 01/SPDPR RI/I/2015, kepada Orang Tua Siswa AGUSTINUS WOLAGOLE;> 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2013dari DONA V. TAIFA kepada Ny. WELLY M. DIMOE DJAMI, S.Pd.;> 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Siswa Penerima BSM tanggal30 Desember 2013;> 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Kepala Kantor Pos Kupangkepada Ny. WELLY M.

Bukti Saksisaksi:1 BERNA DINO DOS SANTOS BIN CORNELIO GUSMA, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada saat bertemu sudahmenjadi pasangan suami dan istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yangsekarang dalam pengawasan Termohon; Bahwa setelah menikah, saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup

tidak berhasil; Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon; SUGIMAN BIN ASMO PRAWIRO, di bawah sumpahnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekatPemohon dan Termohon; Hal 5 dari 10 hal Sal Put Perkara Nomor:27/Pdt.G.2012/PA.Tb Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon pada saat bertemu sudahmenjadi pasangan suami dan istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yangsekarang dalam pengawasan

pelaksanaanperkawianan antara Pemohon dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhisyarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untukmenyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahantersebut adalah sah menurut agama Islam;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakanbahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawahpengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwaperkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan

Ituberarti Suatu perkawianan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai PencatatNikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, aliasperkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinanantara Pemohon dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyaikelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam,dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan PerundangUndangantersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalahdilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapatsatu. pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwaPerkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikahadalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan

Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wibbertempat di dalam kamar pasien RS At Tin masuk Dusun Krajan SelatanDesa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telahmengambil sebuah HP merek Oppo type A3s warna merah;Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 WibTerdakwa dengan niat mau melakukan pencurian dengan sasaran HP ataubarang yang berharga tanpa pengawasan

faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Ngw Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wibbertempat di dalam kamar pasien RS At Tin masuk Dusun Krajan SelatanDesa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telahmengambil sebuah HP merek Oppo type A3s warna merah; Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 WibTerdakwa dengan niat mau melakukan pencurian dengan sasaran HP ataubarang yang berharga tanpa pengawasan

keterangan Terdakwa bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wib bertempatdi dalam kamar pasien RS At Tin masuk Dusun Krajan Selatan Desa WatualangHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN NgwKecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil sebuah HPmerek Oppo type A3s warna merah;Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitarjam 23.30 Wib Terdakwa dengan niat mau melakukan pencurian dengansasaran HP atau barang yang berharga tanpa pengawasan

keturunan/anak dari almarhum Ketut Kadjar;Menyatakan secara hukum Wayan Kayua adalah keturunan/anaksah dari Ketut Kadjar;Menyatakan secara hukum pedum pamong/dum raksa terhadaptanah seluas 158,565 ha sebelum berlakunya UndangUndangLandreform sesuai adat Bali oleh Wayan Kayua kepada 17 KK(anakanak dan cucucucunya) adalah sah;Menyatakan secara hukum almarhum Putu Suwendra adalah sahketurunan Wayan Kayua;Menyatakan secara hukum surat tertanggal 16 Desember 1971 yangdibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan

Menyatakan:e Surat keberatan yang diajukan oleh Putu Suwendra atau ahli warislainnya dari Wayan Kayua terhadap penerbitan Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Bali tanggal 5 Februari 1965 NomorA.17/18/A/Agr/BIl;e Surat pedum pamong/pedum raksa atas tanah waris Ketut Kajaryang di pedum pamong atau pedum raksa oleh Wayan Kayuakepada anakanak dan cucunya sebanyak 17 KK yang terjadipada Tahun 1952,e Surat tertanggal 16 Desember 1971 yang dibuat olehBadan Pertimbangan dan Pengawasan PelaksanaanLandreform

Menyatakan secara hukum surat tertanggal 16 Desember 1971 yangdibuat oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan PelaksanaanLandreform Daerah Tk II Buleleng adalah sah;8. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja PanitiaLandreform Daerah Tk. Il Buleleng Nomor 10/BP/XX/199/1977adalah sah;9.

ICHSAN Alias ICCANG dan sebagian akan terdakwakonsumsi sendirilalu terdakwa memegang shabushabu tersebutdi tangankanannya namun terdakwa tidak berhak untuk memiliki danmenguasainarkotikajenis shabushabu tersebut karena tidak mempunyai jjin dari pejabat yangberwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan berdasarkan alasanalasan yang ditentukan oleh peraturanperundangundang.

demikian unsur ini telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan.Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum.Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tidakmempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang undang atau dilarangoleh aturan hukum yang berlaku saat ini.Menimbang, Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ininarkotika haruslah ada jjin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri atasHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Mksrekomendasi Kepala Badan Pengawasan

ICHSAN Alias ICCANG dan sebagian akanterdakwa konsumsi sendirilalu terdakwa memegang shabushabu tersebutdi tangankanannya namun terdakwa tidak berhak untuk memiliki danmenguasainarkotika jenisshabushabu tersebut karena tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaituMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makananberdasarkan alasanalasan yang ditentukan oleh peraturan perundangundang.Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memiliki danmenguasai narkotika

Terdakwa menjelaskanmembeli shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah); Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obatdan Makanan (BALAI POM) Palangka Raya pada Kesimpulannyamenyatakan Nomor : R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1528 tanggal28 Juli 2021 menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,3222 (nol komatiga dua dua dua) gram adalah benar kristal dengan bahan aktifMethamphetamina (positif), terdaftar

(seratus limapuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Indra ;Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabusabu kurang lebih 5 (lima) bulan dansampai terakhir terdakwa menggunakan adalah sabusabu pada tanggal 22 Januari2013 sekira pkl. 23.00.wib ;Bahwa sabusabu yang digunakan oleh terdakwa bukan dalam pengawasan ataumelakukan suatu penelitian, sehingga tidak ada ijin dari yang berwenang ;Selanjutnya terdakwa serta barang bukti di serahkan pada pihak yang berwajib ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam

(seratus limapuluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Indra ;e Bahwa benar terdakwa telah menggunakan sabusabu kurang lebih 5 (lima) bulan dansampai terakhir terdakwa menggunakan adalah sabusabu pada tanggal 22 Januari2013 sekira pkl. 23.00.wib ;e Bahwa sabusabu yang digunakan oleh terdakwa bukan dalam pengawasan ataumelakukan suatu penelitian, sehingga tidak ada ijin dari yang berwenang ;e Selanjutnya terdakwa serta barang bukti di serahkan pada pihak yang berwajib ;Perbuatan terdakwa diatur dan

ALDI, saksi SIHAR FERNANDO , saksi JOHAN ANDRI LUBISyang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan ada mendapat infomasi darimasyarakat yang menerangkan terdakwa SUGITO sering menyimpan, memilkiNarkotika jenis shabushabu serta memberikan ciriciri dan tempat keberadaanterdakwa, dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian parasaksi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap terdakwa yang beradadi Jalan Pulau Pini Kawasan Industri Medan (Kim Il) Kelurahan Mabar Hilir Kec.Medan Deli dan tidak

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara: Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul 12.30Wib saksi DEFI ALDI, saksi SIHAR FERNANDO S, saksi JOHAN ANDRI LUBISyang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan ada mendapat infomasi darimasyarakat yang menerangkan terdakwa SUGITO sering menyimpan, memilkiNarkotika jenis shabushabu serta memberikan ciriciri dan tempat keberadaanterdakwa, dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian parasaksi melakukan pemantauan dan pengawasan

dipersidangan berupa keterangan saksisaksi bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 09 Pebruari 2015 sekira pukul12.30 Wib saksi DEFI ALDI, saksi SIHAR FERNANDO S, saksi JOHAN ANDRILUBIS yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan ada mendapat infomasi darimasyarakat yang menerangkan terdakwa SUGITO sering menyimpan, memilkiNarkotika jenis shabushabu serta memberikan ciriciri dan tempat keberadaanterdakwa, dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian parasaksi melakukan pemantauan dan pengawasan

KEVIN, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak berada di bawah asuhan, penguasaan/pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung mereka; ---------------

5.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di bawahpenguasaan/pengawasan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung tanggal 28 Agustus 2003 Nomor: 126 K/Pdt/2001, kaidah hukumnyamenyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannyaseyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" ; 10.Bahwa meskipun Tergugat kini tidak mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi sesuaidengan kewajiban hukum Tergugat selaku ayah harus bertanggung

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor1033/2003 tanggal 17 Juli 2013 dan KEVIN, anak lakilaki, lahir di Pontianak padatanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008,tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KeluargaBerencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak karena masih di bawah umur, tentunya lebihbanyak membutuhkan kasih sayang, asuhan dan perhatian lebih banyak dari ibunya, karenaitu ditetapkan berada di bawah asuhan, penguasaan dan pengawasan

Penggugat sebagai ibukandungnya, tanpa menutup hak dan kewajiban Tergugat untuk mendidik, memberikankasih sayang, pemeliharaan dan pengawasan kepada kedua anaknya; Menimbang, bahwa untuk menjalankan pendidikan, pemeliharaan terhadap keduaanak Penggugat dan Tergugat tersebut, wajar dan dipandang sesuai dengan kemampuanTergugat, apabila gugatan Penggugat nomor 5, agar Tergugat diwajibkan untukmemberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut setiap bulannyamasingmasing Rp.1.000.000

BelanjaSatuan Kerja Tahun Anggaran 2012;7). 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Nomor23/P3ESPK/IX/ 2012, tanggal 20 September 2012 antara KepalaDinas Perindusrian Perdagangan Pertambangan dan EnergiKabupaten Takalar dengan PT Putra Mayapada;8). 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 25/P3ESPK/ 1X/2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala DinasPerindusrian Perdagangan Pertambangan dan Energi KabupatenTakalar dengan CV Sembilan Bate Konsultan;Q). 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pengawasan

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon LingkupPemerintah Kabupaten Takalar;33). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor821.2/ 366/BKD/IV/2012, tanggal 09 April 2012;34). 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 125023C/054/112/2012, tanggal 19 Desember 2012 denganlampiran:a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00032P3EDAG/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan

Putusan Nomor 1943 K/Pid.Sus/2018d)b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak 1 (satu) lembarSurat Permintaan Pembayaran Nomor 010/P3EDAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,tanggal 03 Oktober 2012;e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNomor 009/P3EDAG/SPTJB/2012;f) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012;g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 06/P3EDAG/ BAP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;h)

Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, dalam hal inimemberi kuasa kepada Syaifudin Tagamal, S.H., dankawankawan kesemuanya PNS pada BPKP berkantor diJalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Tgk.

KepalaKantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Aceh, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor76/PDT/2015/PT.BNA, tanggal 29 Juni 2015 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Bna tanggal 10September 2014;Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat V;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;Dalam Konvensi

Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Republik Indonesia di Jakarta Cg. Kepala Kantor BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Acehdan Pemohon Kasasi Il Pemerintah Republik Indonesia Cq. MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Cg. Gubernur Aceh tersebut;2.

Berdasarkan Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM)Nomor.20.083.99.20.05.0356.K tanggal 16 April 2020 dengankesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalahMetamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan Nomorurut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, dan SuratKeterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan RumahSakit Bhayangkara Padang No. SKHP/321/IV/2020/RS.

Berdasarkan Laporan Pengujian BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM) No.20.083.99.20.05.0356.K tanggal 16 April 2020 dengan kesimpulanmenyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin Positif(+) yang termasuk Narkotika Golongan Nomor urut 61 Lampiran UURINo. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, dan Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah SakitBhayangkara Padang No. SKHP/321/IV/2020/RS.