Muis Anwar,M.Si Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaiPengguna Anggaran sehingga uang sejumlah Rp.569.827.000, dibayarkanoleh Bendahara Pengeluaran Ny. Hj. Sumarni kepada EDDY SUPRIYADIbin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan dikarenakan Ir. ADIYANTO binAHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE,S.Sos, dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersamasama dengan RONIYURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MUIN dan Terdakwa MAMAN SURATMANbin H.

Muis Anwar, M.Si Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan sebagaiPengguna Anggaran sehingga uang sejumlah Rp. 569.827.000, dibayarkanoleh Bendahara Pengeluaran Ny. Hj. Sumarni kepada EDDY SUPRIYADIbin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dan dikarenakan Ir. ADIYANTO binAHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE,S.Sos, dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI, bersamasama dengan RONIYURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MUIN dan Terdakwa MAMAN SURATMANbin H.

Uang untuk biaya PPAT Rp. 7.385.120,Dan uang ganti rugi yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah melalui pencairandi Bendahara Pengeluaran yang dilakukan EDDY SUPRIYADI bin ABD RANIKIROM, BE, S.Sos. sebesar Rp. 569.822.000, yang seluruhnya harusdiserahkan kepada 5 (lima) orang pemilik tanah ternyata tidak seluruhnya2.

Muis Anwar, M.Si Kepala Dinas Tata Ruang danBangunan sebagai Pengguna Anggaran sehingga uang sejumlah Rp.569.827.000, dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Ny. Hj. Sumarnikepada EDDY SUPRIYADI bin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos. dandikarenakan Ir. ADIYANTO bin AHMAD SUMARTO, MM, EDDY SUPRIYADIbin ABD RANI KIROM, BE, S.Sos, dan RUDHI bin H. APIP LAFRANI,bersamasama dengan RONI YURANI, S.Sos,M.Si bin ABDUL MUIN danTerdakwa MAMAN SURATMAN bin H.

Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000, tanggal 8 Agustus 2005 atasnama Rudhi ;21.Tanda terima uang sebesar Rp.1.000.000, tanggal 12 Agustus 2005atas nama Rudhi ;22.Tanda terima uang sebesar Rp.5.500.000, tanggal 19 Agustus 2005atas nama Rudhi;23.5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran pengadaan tanah Squater diDesa Margaluyu Kecamatan Kasemen bulan Juli 2005 dariBendaharawan Pengeluaran Dinas Tata Ruang dan BangunanKabupaten Serang masingmasing atas nama H. Saliman, H. Masudah,H. Juhro, Ny.

Naga Bakti Harahap sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/barang padaRSUD Gunung Tua kabupaten Padang Lawas Utara yang merangkap sebagaidirektur RSUD Gunung Tua dan juga pada tanggal yang sama Bupati PadangLawas juga menerbitkan surat nomor : 954/391/K/2011 tanggal 30 Desember2011 tentang pengangkatan Henry Hamonangan Daulay, SP sebagaiBendahara pengeluaran RSUD Gunung Tua ;= Bahwa dr.

Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 3 ayat (8) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;2) Peraturan

Azas Umum PelaksanaanAPBD; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakanprinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan) Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama.

Pelaksanaan Anggaran Belanja;Pasal 3 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yangberakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untukmembiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;2) Peraturan Menteri

,M.Si, dan meminta sisa pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliarlima ratus juta Rupiah) bisa dikeluarkan dari kas sebesar Rop1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan ditukarkan dengan Cepebri samaseperti pengeluaran kas pertama, atas permintaan saksi Drs.

No. 185 PK/PID.SUS/2013antara lain menyatakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBD tidak dapat dilakukan sebelum APBD ditetapkan dalamPeraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah kecuali terhadapbiayabiaya tetap seperti gaji pegawai, tunjangan, ongkos listrik, telepon, gasdan air minum. Keuangan Negara dalam hal ini keuangan Pemerintah DaerahKabupaten Toba Samosir sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah)tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya saksi Drs.

No. 185 PK/PID.SUS/2013 Menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaranuang secara harian kepada unit yang melaksanakan Akuntansi KeuanganDaerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas; Melaksanakan pembayaran atas segala transaksi pembayaran dengancheqd/giro baik kepada pemegang kas maupun pihak ketiga atau rekanan;Bahwa berawal adanya permintaan dana/uang sebesar Rp3.000.000.000,00(tiga miliar Rupiah) dari saksi Drs. Monang Sitorus, S.H.

Penetapan Perda tentangAPBD baru dikeluarkan/ditetapkan pada tanggal 11 April 2006 dengan PerdaNomor 1 Tahun 2006, dengan demikian pengeluaran uang kas daerah danpenggunaan uang kas Daerah Kabupaten Toba Samosir sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) tersebut yang dilakukan olehTerdakwa Bemprit Hutapea selaku Bendahara Umum Daerah bersamasamadengan saksi Jansen Batubara selaku pemegang kas Sekretariat Daerah,saksi Arnold Simanjuntak, S.E., selaku Kepala Bagian Keuangan SekretariatDaerah dan

Bertentangan dengan Surat Menteri DalamNegeri Nomor 903/2375/SJ yang antara lain menyatakan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelumAPBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam LembaranDaerah kecuali terhadap biayabiaya tetap seperti gaji pegawai, tunjangan,ongkos listrik, telepon, gas dan air minum;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bemprit Hutapea bersama sama dengansaksi Jansen Batubara, Saksi Arnold Simanjuntak dan Saksi Drs.

So beitie 2 Bon Vorarey Pengeluaran Barang Bukti : @ ky WooTanda Tangan Tanda Tangan Tanda TanganJaksaPanit eeedee Eanene nas eee TEE See EET eee = == ee undang undang dapat dituntut ie oad SES EN EE Beg SERRE eRe EE: Barang siapa yang dengan melawan iiUkuim tiaak inenghadap sesudah dipanggil menurutberdasarkan ketentuan Pasal 216 KUH

Sebagaimana dokumendokumen pencairan anggaran ataspengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanianKabupaten Sumba Barat sebagai berikut : Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan danPertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMI TURUmenerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Nomor010/16/63.L/IV/LSDAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesarRp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMITURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan PerkebunanKabupaten

Trio Farming (KontraktorPelaksana)yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaanselesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :1.

Sebagaimana dokumendokumen pencairan anggaran ataspengadaan 150.000 anakan kelapa pada dinas perkebunan dan pertanianKabupaten Sumba Barat sebagai berikut : Tanggal 30 April 2012, Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunandan Pertanian Kabupaten Sumba Barat saksi BUNGSU NAOMITURU menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPPLS) Nomor010/16/63.L/IV/LSDAU/2012 tanggal 30 April 2012 sebesarRp670.050.000,00, yang ditandatangani oleh saksi BUNGSU NAOMITURU (Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan PerkebunanKabupaten

Nomor: 1219 K/Pid.Sus/2014Pelaksana)yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaanselesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :1.

Trio Farming (Kontraktor Pelaksana)yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesaidilaksanakan adalah bertentangan dengan:1.

BANK ACEH Kantor Cabang Singkil(130) Periode : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 yang dilegalisir sesuaidengan aslinya2 (dua) eksemplar Buku Kendali Perjalanan Dinas SKPD : KIP.2 (dua) eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD Tahun 2011 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil .1 (satu) eksemplar Absensi Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan UmumKabupaten Aceh Singkil Tahun

yang sah dengan tembusandisampaikan kepada Bupati Aceh Singkil.Laporan pertangunggajawaban yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama berupa Uraian Singkat pengunaan Bantuan hibah dengandilengkapi bukti administrasi yang sah dan ditandatangani, Cap/StempelOrganisasi serta disampaikan dalam rangkap 2 (dua) asli berserta potocopyterdiri dari :a Surat pengantarb Buku Kas yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran dana hibah.c Bukti administrasi pembelian barang (Nota Pembelian)d Kwitansi

/PN BnaSari dan dalam forum rapat tidak ada ditanyakan dalam oleh saksi Abdul Muhrikepada terdakwa I Kemala Sari ;Bahwa buku bantu dalam penguasaan terdakwa II Irma Suryani dan saksi tidakmengetahui tentang kekurangan ataupun kelebihan bayar adapun yang bisamenarik bendahara pengeluaran dan sekretaris ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangani SPPD saksi, padahalsaksi tidak menjalankan dan juga tidak menanda tanganinya dan SPPD yangdilaksanakan ada divisum;Bahwa terdakwa I Kemala Sari

untuk mengetik SPPD yakni saksiNurlela kemudian besoknya baru kami kerjakan di rumah terdakwa II IrmaSuryani (bendahara pengeluaran KIP Aceh Singkil) hal ini karena ruangbendahara mengalami kebakaran ketika itu, sehingga kesepakatan kami bersamabahwa pengerjaan pengetikan SPPD dilakukan dirumah terdakwa II Irma Suryaniyang berkaitan dengan akan ada pemeriksaan inspektorat ;Bahwa terdakwa I Kemala Sari yang mengatakan ketika itu dimana beliaumengatakan ini akan ada pemeriksaan inspektorat, tolong

Saksi YASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi adalah bendahara pengeluaran pembantu pada tahun 2011 di KIPAceh Singkil atasan saksi adalah terdakwa II Irma Suryani selaku bendaharapengeluaran KIP Aceh Singkil dan bendahara pengeluarannya adalah terdakwa IIIrma Suryani;e Bahwa yang saksi tahu mengenai masalah tindak pidana korupsi di masaPemilukada kabupaten Aceh Singkil (pemilihan bupati) pada tahun 2011, 2012dan 2013 yang ada di Komisi Independen Pemilihan (

Rekening662901008577538;1 (satu) bundel fotokopi kuitansi pengeluaran Kelompok Tani SumberRejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, KabupatenBanjarnegara;1 (satu) buah buku catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas KelompokTani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi,Kabupaten Banjarnegara (asli);1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaKandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (asli);DariNama : Hadiyanto;Alamat : Kelurahan Kandangwangi RT.02/RW.01

Rekening : 662901006686535;2 (dua) buku kuitansi pengeluaran Kelompok Tani Linggarjaya II;DariNama : Ponadi;Alamat :Desa Linggasari RT.02/01 Kecamatan Wanadadi,Kabupaten Banjarnegara;Pekerjaan : Perangkat Desa (Ketua Kelompok Tani Linggarjaya II);IX. 1. 2 (dua) lembar fotokopi Tabungan Simpedes BRI KelompokTani Suka Maju Desa Sijeruk RT.06/02 KecamatanBanjarmangu, Kabupaten Banjarnegara No.

Rekening662901008577538;3. 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi pengeluaran Kelompok Tani SumberRejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, KabupatenBanjarnegara;4. 1 (satu) buah buku catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas KelompokTani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi,Kabupaten Banjarnegara (asli);5. 1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaKandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (asli);DariNama : Hadiyanto;Alamat :Kelurahan Kandangwangi RT

dan Pengeluaran UangKelompok Tani Mardi MRaharjo Desa Jenggawur, KecamatanBanjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Bantuan Sosial PengembanganJaringan Irigasi (JITUT/JIDES) APBNP 2011 Kelompok Tani MardiRaharjo Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, KabupatenBanjarnegara;2 (dua) lembar kuitansi pengeluaran.1 (satu) bundel fotokopi Tabungan Simpedes BRI Kelompok Tani MardiRaharjo Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, KabupatenBanjarnegara No.

Rekening662901008577538;1 (satu) bundel fotokopi kuitansi pengeluaran Kelompok Tani SumberRejeki Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, KabupatenBanjarnegara;1 (satu) buah buku catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas KelompokTani Sumber Rejeki Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi,Kabupaten Banjarnegara (asli);1 (satu) buah buku Absen Harian Kelompok Tani Sumber Rejeki DesaKandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara (asli);DariNama : Hadiyanto;Hal. 171 dari 166 hal. Put.

Tulungagung serta ljazah Sekolah MenengahPertama Negeri (SMPN) 2 Tanggunggunung, Tulungagung tahunkelahiran Pemohon yaitu tempat lahir Tulungagung, tanggal lahir30 Juli 1993 ;= Bahwa, untuk keperluan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)ke luar negeri yaitu Taiwan Pemohon telah mempunyai Paspor yangditerbitkan oleh Kantor Imigrasi Kediri dengan nomor AS 769123,Nama : YESIN TADAMA YANTI ; jenis kelamin Perempuan, tempatlahir Tulungagung, tanggal lahir 30 Juli 1991, kewarganegaraanIndonesia, tanggal pengeluaran

TAIPEI selanjutnya terbit Paspor dengan Nomor C1040199, dimana Identitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama :YESIN TADAMA YANTI ; jenis kelamin Perempuan, tempat. lahirTulungagung, tanggal lahir 30 Juli 1991, kKewarganegaraan Indonesia,tanggal pengeluaran 08 Agustus 2018 dan tanggal habis berlakunya08 Agustus 2023 ;= Bahwa, dalam memperoleh Paspor sebagaima tersebut diataspada awalnya Pemohon melalui jasa Travel Agent dan Pemohonhanya menunggu dirumah saja lalu diberitahu jika Paspor Pemohonsudah

Menetapkan bahwa tahun kelahiran dalam Paspor Pemohon denganNomor C 1040199, dimana Identitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitunama : YESIN TADAMA YANTI ; jenis kelamin Perempuan,kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir Tulungagung, tanggal lahir 30Juli 1991, tanggal pengeluaran 08 Agustus 2018 dan tanggal habisberlakunya 08 Agustus 2023 seharusnya yang benar tahun kelahiranHalaman ke 3 dari 13 Penetapan Nomor 135/Padt.P/2019/PN Tlgpada paspor Pemohon adalah dengan nama YESIN TADAMA YANTI ;jenis

dalammelakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara apabila adapemasang yang mempertaruhkan uangnya untuk membeli 2 (dua) angkasebesar Rp. 1.000, (seriabu rupiah) dan setelah nomor dari Negara Singaporedi undi serta nomor yang dipertaruhkan (pasang) keluar tepat sesuai denganpasangan si pemasang, maka pemasang akan mendapat bayaran (hadiah)sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pembelian 3(tiga) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah) dantepat sesuai pengeluaran

, maka pemasang akan mendapat pembayaran(hadiah) sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) serta apabila sipemasang memasang 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) dan setelah di undi tepat sesuai pengeluaran, maka memasangyang mempertaruhnkan uangnya akan mendapat pembayaran sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung daribesar kecilnya dari uang pasangan yang di pertaruhkan.

(seriou rupiah) dan tepat sesuai pengeluaran, maka pemasang akanmendapat pembayaran (hadiah) sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) serta apabila si pemasang memasang 4 (empat) angka denganpasangan sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan setelah di undi tepat sesuaipengeluaran, maka memasang yang mempertaruhkan uangnya akanmendapat pembayaran sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah) begitu seterusnya tergantung dari besar kecilnya dari uang pasanganyang di pertaruhkan ; 2 ===

2004 tertanggal 15September 2004, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Kreditur danTergugat berkedudukan sebagai Debitur ;Bahwa dalam Surat Perjanjian Pinjaman tersebut, Penggugat memberikanpinjaman berupa uang tunai kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000; (SeratusJuta Rupiah) ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman tersebut, maka pada tanggal 13Oktober 2004, Penggugat telah menyerahkan uang tunai sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana terteradalam bukti pengeluaran

No. 1945 K/Pdt/20082 Menyatakan hukum Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan TergugatNomor 027/Sektr/KPNS/IX/2004 Tertanggal 15 September 2004 yangdirealisasikan pada tanggal 13 Oktober 2004 dengan bukti penerimaansebagaimana tertera dalam Bukti Pengeluaran Kas KPNS Nomor. 202. adalahsah;3 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hutang pokok ditambahdengan laba usaha dan denda yang perinciannya sebagai berikut :a. Hutang Pokok sebesar .............. Rp.100.000.000, ;b.

gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambilputusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2007/PN.KPG. tanggal 5 Juni 2007 yang amarnyasebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi TergugatDALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;2 Menyatakan hukum Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat denganTergugat Nomor: 027/Sektr/KPNS/IX/2004 tertanggal 15 September 2004 yangdirealisasikan pada tanggal 13 Oktober 2004 dengan bukti penerimaansebagaimana tertera dalam bukti pengeluaran

pengecernomer togel dengan cara terdakwa menerima titipan pembelian nomor toto gelap ( togel) dari para penombok melalui SMS dan kemudian penombok tersebut menyerahkanuang pembelian nomor togel pada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa nomor togeltersebut juga terdakwa kirim melalui SMS ke Bandarnya yang bernama HAFID( belumtertangkap )dengan IDENTITAS yang disembunyikan terdakwa di HPnya dengan namaHARIANTO setelah terdakwa kirim nomor titipan tersebut maka,terdakwamenyerahkan uang kepada Bandar setelah pengeluaran

sebagaipengecer nomer togel;e Bahwa cara terdakwa menerima titipan pembelian nomor toto gelap dari parapenombok melalui SMS dan kemudian penombok tersebut menyerahkan uangpembehan nomor togel pada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa nomor togeltersebut juga terdakwa kirim melalui SMS ke Bandarnya yang bernama HAFID( belum tertangkap )dengan IDENTITAS yang disembunyikan terdakwa diHPnya dengan nama HARIANTO setelah terdakwa kirim nomor titipan tersebutmaka,terdakwa menyerahkan uang kepada Bandar setelah pengeluaran

titipan pembelian nomor toto gelap dari parapenombok melalui SMS dan kemudian penombok tersebut menyerahkan uangpembehan nomor togel pada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa nomor togeltersebut juga terdakwa kirim melalui SMS ke Bandarnya yang bernama HAFID( belum tertangkap )dengan IDENTITAS yang disembunyikan terdakwa diHPnya dengan nama HARIANTO setelah terdakwa kirim nomor titipan tersebuthal5 dari 12 hal Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN.Jmrmaka,terdakwa menyerahkan uang kepada Bandar setelah pengeluaran

Print out / rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariatdengan nomor rekening 01.02.00024.0 pada PT. Bank SultengCabang Bungku;4.9. Print out / rekening koran Pemerintah Daerah Morowali dengannomor rekening 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng CabangBungku;4.10. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiberglass Nomor 001.1a/DirPDM/SPJB /I/2007 tanggal 16 Januari2007;4.11.Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM.

APRIANUS LANDE:4.26.1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterimaoleh CHANDRA W;4.27.1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yangditerima oleh APRIANUS LANDE:4.28.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesarRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24Januari 2008 yang ditandatangani oleh CANDRA W;4.29.1 (satu) bundel bukti pengeluaran

PK/Pid.Sus/201826.2/.28.29,30.31.1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah), tertanggal O02 Januari 2008 yangditerima oleh CHANDRA W,;1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah), tertanggal O02 Januari 2008 yangditerima oleh APRIANUS LANDE:1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesarRp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24Januari 2008 yang ditandatangani oleh CANDRA W,;1 (satu) bundel bukti pengeluaran

Bahwa sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapatmasalah penggunaan keuangan, Penggugat hanya menyarankan supayaberhatihati dalam pengeluaran namun Tergugat tidak menghargai saranPenggugat tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaansebagai suami isteri;4.

Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapatmasalah penggunaan keuangan, Penggugat hanya menyarankan supayaberhatihati dalam pengeluaran

Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2015/PA.Mrb Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danketidakharmonisan yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karenamasalah Tergugat yang boros dalam masalah keuangan dan bila dinasehatiuntuk mengatur pengeluaran keuangan selalu. marah dan lebihmengutamakan pendapatnya sendiri; Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat danTergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 setelahterjadi pertengkaran karena

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampaidengan tanggal 13 Desember 2020;Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 17 November 2020;4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei2021;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;6. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli2021;7.

Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 10 November 2020;. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei2021;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;.

Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 14 Desember 2020;. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei2021;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;.

Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 14 Desember 2020;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei2021;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;.

Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 14 Desember 2020;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei2021;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli2021;.

2016Bahwa faktanya, Biaya Angkut (Air Freight dan Ocean Freight)tersebut masuk di dalam tagihan invoice penjualan yang ditagihkankepada buyer, namun tidak dilaporkan sebagai angka penjualan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa seharusnya, untuk membuktikan bahwa biayabiaya angkuttersebut bukan merupakan tanggungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tetapi merupakan tanggungan buyer,Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) harusdapat membuktikan pengeluaran

biaya angkut disertai bukti invoice,bukti pengeluaran kas/bank, ledger Biaya Angkut serta LedgerKas/bank serta adanya perjanjian antara Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dengan para buyer yangmenyatakan bahwa biayabiaya angkut tersebut merupakantanggungan buyer yang dibayarkan terlebin dahulu oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bukti perjanjian, bukti pengeluaranbiaya

Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) membuktikan adanya pengeluaran uang atau penerusan uangsenilai Rp351.310.652, ke KJUB Alis Teara Jaya dan uang sejumlahRp181.636.600, ke KJUB Puspetasari, baik secara tunai maupun secaratransfer dengan disertai dokumen berupa bukti pengeluaran uang,cek/giro, ledger kas/bank;d.

Bahwa faktanya tidak terdapat pengeluaran uang baik secara tunaimaupun transfer senilai Ro351.310.652, ke KJUB Alis Teara Jaya danuang sejumlah Rp181.636.600, ke KJUB Puspetasari;Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 479/B/PK/PJK/2016e. Bahwa dengan tidak terdapatnya bukti pengeluaran uang ke KJUB AlisTeara Jaya dan KJUB Puspetasari tersebut di atas, maka tidak dapatdibuktikan bahwa penerimaan uang senilai Rp532.949.252, bukan milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);f.

--------------------------------------21) 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 005 / DISKANNAK / 183 / 06.2008 tanggal 11 Juni 2008 mengenai Lokasi Keramba dari Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu; --22) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 523.3 UTN / VII / 2008 / 2960 tanggal 14 Juli 2008 mengenai Lokasi Keramba dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan; --------------------------23) SK Pengguna Anggaran, SK Kuasa Pengguna Anggaran, SK Bendahara Pengeluaran

Anggran dan SK Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sub-sub Dinas No.

hasil pemeriksaan dan identifikasi jenis kayu terhadap 140 unit keramba,terdapat 136 unit keramba menggunakan jenis kayu yang tidak awet, tidakkuat dan tidak tahan terhadap air atau mudah lapuk/busuk di air serta tidaksetara dengan kayu kulim/darudaru sebagaimana spesifikasi dalam kontrakdengan rincian sebagai berikut :e Pada Kabupaten Kampar sebanyak : 74 unit;e Pada Kabupaten Rokan Hulu sebanyak : 19 unit;e Pada Kabupaten PelalawaN sebanyak > 43 unit:Jumlah : 136 unitsehingga terdapat pembayaran/pengeluaran

Yang menjadi Kewenangan : "" Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja ; Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;29Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan ;Menandatangani SPMLS dan SPMTU;Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya danMelaksanakan tugastugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan

tertulis dari PihakPertama (Pemimpin Proyek) yakni dalam hal ini terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran. 227922202 22 oe nnn n nn ne nnn n neeBahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 KALDRI ALAM, SE.mengajukanSurat Permohonan Pengajuan Uang Muka sejumlah 20 % dari nilai kontrakdengan surat No. 012/PBM/PUM/VIII/2008 bulan Agustus 2008 sebesarRp. 1.434.892.800, (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapanratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya SYAIFUDINselaku Bendahara Pengeluaran

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jopasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006,yaitu Setiap pengeluaran harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih.3. Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 86 ayat (2)43Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah jo.

Pasal 184 ayat (2)Permendagri nomor No. 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : Pejabat yang menandatangani dan /atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBD ,bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;Bahwa seluruh dana proyek Pekerjaan Pengadaan Keramba Dalam RangkaPemberdayaan Pembudidayaan Ikan dikawasan DAS Tahun 2008 yangdicairkan masuk ke rekening perusahaan

.@00 (7 av 2.000 Pengeluaran Barang BuktiTanda Tangan Tanta Tanganaksacies fi #elawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil ~Feen Uneang=Ondang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasa 216 KUHP. ersangka . Biru Kejaksaan ~~ Putih Arsip Satuan Setingkat diatasnya a. Merah

Putusan Nomor 1343/B/PK/PJK/2015Bahwa proyek Pemohon Banding ini merupakan proyek besar yang pentingartinya bagi pembangunan Indonesia mengingat investasi di sektorpertambangan di Indonesia saat ini tengah mengalami penurunan akibatrendahnya tingkat pengeluaran eksplorasi dan tidak adanya pengembanganproyek baru yang sebanding dengan proyek Pemohon Banding dan krisiskeuangan global;Bahwa lebih lanjut, proyek Pemohon Banding ini akan memberi konitribusiyang signifikan baik dari sisi Keuangan dan nonkeuangan

Putusan Nomor 1343/B/PK/PJK/2015dengan proyek KK yang diperoleh pemegang saham yangmerupakan bagian dari pengeluaran sebelum perusahaan didirikanyang kemudian dialihkan kepada Perusahaan dapat dikreditkanoleh Perusahaan sepanjang belum dikreditkan oleh pemegangsaham.

Put. 45372/PP/M.XIV/16/2013, MajelisPengadilan Pajak yang memeriksa perkara a quo telah menggunakanilustrasi penjelasan pasal 9 Ayat (8) huruf (b) dari UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangberbunyi Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsungberhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untukkegiatankegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.Ketentuan ini berlaku untuk semua

Putusan Nomor 1343/B/PK/PJK/201513.14.2.B.15.pertimbangan dan menginterpretasikan isi pasal 9 ayat (8) huruf b danpenjelasan pasal 9 Ayat (8) huruf (b) dari UndangUndang Nomor 18tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah menghapus beberapa katakatayang ada di dalam penjelasan pasal 9 ayat (8) huruf (b) UU No. 11/1994yaitu agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, juga harus memenuhisyarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanyapenyerahan

Oleh karena itu,meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubunganlangsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukantersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksudtidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PajakPertambahan Nilai.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 ahli hukum pertambanganCharles Gaylord Watkins (selanjutnya disebut Ahli Gaylord), telahmemberikan keterangan secara tertulis mengenai spirit dan maksudpara pihak yang menandatangani

Nomor 2668 K/PID.SUS/2015Naikkan tembok ;Rehab flapon ;Penambahan 1 (satu) lokal ruang kelas ;Pembelian bahanbahan/material ;NO a &Upah/transfortasi/konsumsi ;Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran danabantuan APBN 2012 seperti yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaanrehabilitasi yang dilakukan di SDN INPRES LAJU hal ini dikuatkan denganhasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju ;Bahwa berdasarkan Hasil

denganketentuanketentuan sebagai berikut :1)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah,Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transfaran, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan ;UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

dan penggunaan anggaran danabantuan APBN 2012 seperti yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaanrehabilitasi yang dilakukan di SDN INPRES LAJU hal ini dikuatkan denganhasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju ;Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Nilai Fisik Bangunan terhadap SDNInpres Laju atas penggunaan bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihakDinas Pekerjaan Umum, antara lain :a.

Nomor 2668 K/PID.SUS/20152) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatyang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa belanja atasbeban Anggaran

ar@QnNy >Upah/transfortasi/konsumsi ;Bahwa ternyata semua pengeluaran dan penggunaan anggaran danabantuan APBN 2012 seperti yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaanrehabilitasi yang dilakukan di SDN INPRES LAJU hal ini dikuatkan denganhasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Laju ;Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Nilai Fisik Bangunan terhadap SDNInpres Laju atas penggunaan bantuan tersebut, yang dilakukan oleh pihakDinas

digunakan untukrehab ruang kelas di SDN INPRES PASIR PUTIH sampai dengan selesaipengerjaan termasuk untuk membayar pajak.Bahwa adapun penggunaan dana sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratustiga belas juta rupiah) tersebut digunakan untuk rehabilitasi 3 (tiga)kelas yang ada dibagian bawah untuk plafon rusak total, atap ataugenteng rusak total dan untuk yang 2 (dua) kelas diatas ditambalsulam plafon, pengecatan dan bingkai kaca dan kaca kaca yangpecah dan sebagian tambal sulam atap.Bahwa ternyata semua pengeluaran

dan penggunaan anggaran danabantuan APBN 2012 seperti yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran dan pengerjaanrehabilitasi yang dilakukan di SDN INPRES LAJU hal ini dikuatkandengan hasil penghitungan fisik bangunan terhadap SDN Inpres Lajuyang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum.Bahwa berdasarkan Hasil perhitungan Nilai fisik bangunan terhadapSDN Inpres Laju atas penggunaan Bantuan tersebut, yang dilakukanoleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab.

denganketentuanketentuan sebagai berikut :Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah,Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, transfaran, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan.Undangundang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaannegaraPasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran