diketahui bahwadari hasil perkawinan Pemohon Martias dan Pemohon Erna Wati tersebut telahdikaruniai anak lakilaki yang merupakan anak pertama bernama M.ALIF, lahir diPayakumbuh, tanggal 09 Mei 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran anak Pemohon yang bernama M.ALIF karena telah melampaui batas waktusejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya

Bahwa Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON sejak awalmemang tidak dalam izin dan restu kedua orangtua, akan tetapi karenakomitmen dan merasa sudah saling mencintai dan cocok satusamalain,akhirnya Pernikahan tetap dilaksanakan, dan pada mulanya berjalanharmonis, selayaknya pasangan suami istri pada umumnya. Bahkanpernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua)orang anak, yaitu antara lain :a) XXXX, Lahir di Bekasi, 24 Mei 2007b) XXXX, Lahir di Bekasi, 12 Mei 20124.

Bahwa setelah menikah tanggal 24 Juni 2004 antara Penggugat dan Tergugathidup bersama menjalani rumah tangga sangat bahagia rukun dan damaiseperti biasanya layaknya suami istri pada umumnya, tinggal di PekanbaruJalan Hang Tuah No. 70 Rt. 03 Rw.02 Kelurahan Rejo Sari, KecamatanTenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau ;4.

Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang (Oktober 2021)Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan sudah tidakmelaksanakan tugas dan kewajiban masingmasing sebagai suami isteripada umumnya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;11.

berupa (satu) buah kunci leter Lterbuat dari besi, warna hitam, ukuran lubang baut 6 milimeter, adalah benar merupakanbarang milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk merusak dan melepas dudukan kuncikontak sepeda motor Yamaha Vega R sebelum kemudian sepeda motor tersebut dibawaoleh saksi dan Terdakwa di hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan substansi keterangan saksi tersebut pada umumnya

UUNo. 3 Tahun 1997, dengan tentunya mengedepankan prinsipprinsip penegakan hukum yangtidak mematikan masa depan anak sebagai pelaku delik;Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan juga adalah bukan semata sebagaipembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan (vergeldings theorien),melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi padakhususnya dan juga masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisirkemungkinan terulangnya delik tersebut atau

Jenis dan berat ringannyapemidanaan tidak dapat diterapkan dengan standarisasi yang rigid (kaku) dengan hanyamemperhatikan bunyi pasal dan ancaman hukuman yang tertuang dalam ketentuan normatifnya,melainkan harus diterapkan secara kasusistis dengan secara komprehensif memperhatikanseluruh fakta yang terungkap di persidangan serta faktorfaktor yang mempengaruhi terwujudnyaperbuatan dalam rumusan delik;Menimbang, bahwa secara filosofis, maka setiap perbuatan pidana yang dilakukan anakanak pada umumnya

dalam Laporan HasilPenelitian Kemasyarakatannya atas diri Terdakwa, Pengadilan menilai bahwasanya jenis pidanayang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan untuk diterapkan (dijatuhkan) terhadap diriTerdakwa adalah berupa pidana bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) yang lamanya adalahsebagaimana tertera dalam diktum Putusan ini, jenis pidana mana juga menurut hematPengadilan telah cukup dapat membuat efek jera bagi Terdakwa khususnya, dan sekaligus jugaefek pembelajaran bagi masyarakat luas pada umumnya

, serta di sisi lainnya jenis pidana dimaksud juga tidak akan serta merta mematikan masa depan Terdakwa sebagai anak, dan denganjenis pidana bersyarat tersebut, Terdakwa juga akan terhindar dari stigma negatif tentangmantan narapidana yang sampai sejauh ini harus diakui masih lebih berkonotasi negatif dikalangan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan Terdakwa dan segenap keluargaTerdakwa tersebut dapat benarbenar menyusun dan memulai kembali kehidupan Terdakwadengan pola didikan dan pembinaan

pertanyaan yang timbul kKemudian adalah untukapa UndangUndang PPN mengatur dua kali;Bahwa bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5), inilan kekhususan dari Pasal 16B UndangUndang PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndang PPN diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN;Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/ pemanfaatan Barang KenaPajak/Jasa Kena Pajak namun diatur khusus bahwabukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiadapenyerahan/pemanfaatan

yang dilakukan;Bahwa Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D;Bahwa Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namunHalaman 35 dari 56 halaman

Putusan Nomor 1137/B/PK/PJK/20155.2.6.5.2.7.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengatur mengenaiKetentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A, Pasal16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKPatau JKP (Pasal 4 UndangUndang PPN);Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UndangUndang

selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisihnnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namunHalaman 32 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 1137/B/PK/PJK/20155.2.8.5.2.9.diatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut makayang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukanPKP pun harus menyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semulatidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajakmasukannya saat diperoleh dapat dikreditkan

, umumnyabahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4tanpa harus dilihat Pajak Masukannya dapat dikreditkanatau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D;Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16Bayat

Putusan Nomor 509/B/PK/PJK/20155.2.6.5.2.7.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum mengaturbahwa PPN dikenakan atas penyerahan/pemanfaatan BKPatau JKP (Pasal 4 UU PPN):Bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 UU PPN dinyatakanbahwa syarat terutangnya PPN yang dilakukan oleh PKPadalah:" barang berwujud yang diserahkan merupakan BarangKena Pajak," barang tidak berwujud yang diserahkan

Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebin besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya

;Bahwaberikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya yang memungut PPN adalah PKP penjual namundiatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut makayang memungut PPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/Halaman 28 dari 46 halaman.

2008, 2009,2010, terdakwa pernah menjual emasurai kepada saksi;bahwa sepengetahuan saksi untuk daerah Bonto Laweh, belum ada satupunpenambang yang memiliki izin penambangan emas;bahwa terdakwa ada menjual emas urai kepada isteri Saksi, namun saksi tidakmengetahui dari mana terdakwa memperoleh emas urai tersebut;bahwa sepengetahuan saksi emas urai hanya dapat diperoleh dari hasilmenambang dengan cara mendulang;bahwa sepengetahuan saksi adapun pembagian keuntungan dalammelakukan penambangan pada umumnya

tersebut mengandung butiran emasselanjutnya dilakukan pendulangan untuk memisahkan pasir denganemas;bahwa saksi bertugas sebagai penyedot air dari sungai untukditembakkan ke lokasi tambang serta memisahkan batubatu besar dankecil;bahwa saksi sudah bekerja ditambang milik terdakwa selama 1 (satu)minggu dan saksi menerima gaji dari terdakwa melalui Edi Tambangsebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per minggunya;bahwa sepengetahuan saksi adapun pembagian keuntungan dalammelakukan penambangan pada umumnya

penyedot dimasukkan kedalamlobang yang telah digali dan disedotkan pada pasir yang ada dalamlobang kemudian dialirkan melalui pipa paralon, serta dipisahkan daribatubatu besar untuk memudahkan penyedotan, dan pasir yang telahdisedot tersebut dialirkan dan disaring dengan menggunakan karpetsetelah diperkirakan pasir tersebut mengandung butiran emasselanjutnya dilakukan pendulangan untuk memisahkan pasir denganemas;bahwa sepengetahuan saksi adapun pembagian keuntungan dalammelakukan penambangan pada umumnya

menujuselang karpet penyaringan, jika ada batu yang tersedot/masuk keparalon laludikeluarkan, kKemudian butiran yang diperkirakan mengandung butiran emas yangdisaring dengan karpet didulang atau dipisahkan antara pasir dengan butiran emas;Bahwa penambangan tersebut sudah berjalan mulai awal Januari 2012,dimana 1 (satu) unit mesin dompeng, 3 (tiga) buah karpet 1 (Satu) batang paralonwarna putin adalah milik terdakwa yang disiapkan untuk menambang, sertapembagian keuntungan dalam melakukan penambangan pada umumnya

kanannyaharus membayar sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) kepada pemain tersebut danseterusnya berjalan seperti itu dan apabila ada salah satu pemain bisa menghabiskankartunya terlebih dahulu makan pemain itulah yang dikatakan menang dan menjadibadar berikutnya, begitu seterusnya sampai ada yang menang dan ada yang kalah danpermainan judi jenis domino (sikutan) tersebut yang menggunakan kartu domino danuang taruhan tersebut merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buatmenang yang pada umumnya

kanannya harus membayar sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah) kepada pemain tersebut dan seterusnya berjalan seperti itu dan apabila ada salahsatu pemain bisa menghabiskan kartunya terlebih dahulu makan pemain itulah yangdikatakan menang dan menjadi badar berikutnya, begitu seterusnya sampai ada yangmenang dan ada yang kalah dan permainan judi jenis domino (sikutan) tersebut yangmenggunakan kartu domino dan uang taruhan tersebut merupakan permainan yangmendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya

alswillens en wetens dan menurut Memorie van Toelichting bisa diartikan sebagaiwilllens (sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu) danwetens (mengetahui serta dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapatmenimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki);Menimbang bahwa memberikan kesempatan adalah setiap perbuatan membukakesempatan, seperti menyediakan tempat atau alatalat judi;Menimbang, bahwa permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalahtiaptiap permainan, dimana pada umumnya

Anwar,SH, dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), penerbit Alumni,1986, Bandung, halaman 258);Menimbang, bahwa permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalahtiaptiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantungkepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkanringan dan tidak setimpal dengan kesalahankesalahan pelaku tentunya akanmenjadi barometer bagi masyarakat pada umumnya untuk melakukanperbuatan yang sama. Dengan demikian, dalam perkara ini telah jelas terdapatcukup alat bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa I. Muhammad Fadli danTerdakwa II.

Muhammad Fadli dan Terdakwa Il.Muhammad Maulana maka hukuman tersebut sudah memadai, bila dilihat darisegi Edukatif, Prepentif, Korektif, maupun Represif, hal ini senafas dengan bunyiputusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.** Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatunkan oleh PengadilanNegeri Medan telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwakhususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.?

,~~Dari segi Prepentif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjatapamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyaratakatpada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

,~Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan dapat berdaya guna danberhasil guna bagi dirinya sendiri para terdakwa khususnya dan bagimasyarakat pada umumnya untuk diajukan acuan dalam mengoreksi apayang telah dilakukannya.** Dari segi Represif, hukuman tersebut dapat mempunyai pengaruh untuk diripara terdakwa supaya Ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2020/PT.

. , (Saksi P1): Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonkarena saksi adalah teman kerja juga tetangga Pemohon; Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon danTermohon suamiistri yang membina rumah tangga di rumah dinasKota Surabaya dan telah dikaruniai dua orang anak; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon danTermohon semula baik sebagaimana umumnya yang berumah tanggakemudian sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa menurut Pemohon, Termohon berubah sifatnyasetelah mengikuti reunian

dari mana biayanya; Bahwa saksi mengetahul Termohon/Pemohon punyalsepeda motor, yaitu Yamaha Vega dan Honda Vario tetapi dipakai olehanaknya;(saksi P.2 ): Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan ataupersemendaan dengan Termohon, saksi adalah teman dekat Termohon; Bahwa saksi mengetahui Pemohon suami Termohonyang membina rumah tangga di rumah dinas Pemohon di KotaSurabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon danPemohon semula baikbaik saja sebagaimana umumnya

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangansuamiistri yang menikah secara Islam dan belum bercerai (vide bukti P6dan bukti T3) sehingga merupakan fakta;2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga di di rumah Dinas di Kota Surabaya dan sudahdikaruniai 2 anak (vide bukti P7, bukti P8 dan bukti T4 serta bukti T5)sehingga merupakan fakta;3: Bahwa apada mulanya rumah tangga Termohon danPemohon pada mulanya rukun dan harmonis sebagaimana umumnya yangberumah tangga hingga dikarunia dua

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohonbaik dan rukun, sebagaimana umumnya yang berumah tangga hinggadikaruniai dua orang anak, kemudian sering terjadi perselisihan danpertengkaran.

selain itu kondisifisik dari terdakwa pada saat mengemudikan / menjalankan kendaraantersebut tidak konsentrasi karena memikirkan utang yang harusdibayarkan ke bos terdakwa, sehingga ketika melintas di Jalan SultanThaha ditengah garis median pembatas jalur kiri dan dan jalur tengahdengan laju kecepatan kendaraan sekitar + 30 Km/jam tidak lagimemperhatikan ada pengguna jalan yang sedang melakukan aktifitasberolahraga lari pagi (joging) yaitu ARIF MAKRUF DAHLAN walaupunmenggunakan jalan aspal yang umumnya

tahun2016 bertempat Jalan Sultan Thaha Depan Kantor PLN Muara Bungo,Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dengan tujuan hendakberjualan didaerah Dusun Danau kabupaten Bungo, ketika melintas diJalan Sultan Thaha ditengah garis median pembatas jalur kiri dan danjalur tengah dengan laju kKecepatan kendaraan sekitar + 30 Km/jam tidaklagi memperhatikan ada pengguna jalan yang sedang melakukan aktifitasberolahraga lari pagi (joging) yaitu ARIF MAKRUF DAHLAN walaupunmenggunakan jalan aspal yang umumnya

Kantor PLN Muara Bungo,Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo dengan tujuan hendakPutusan No.3/Pid.Sus/2017/PN.Mrb.Hal 25 dari 34berjualan didaerah Dusun Danau kabupaten Bungo, ketika melintas diJalan Sultan Thaha ditengah garis median pembatas jalur kiri dan danjalur tengah dengan laju kKecepatan kendaraan sekitar + 30 Km/jam tidaklagi memperhatikan ada pengguna jalan yang sedang melakukan aktifitasberolahraga lari pagi (joging) yaitu ARIF MAKRUF DAHLAN walaupunmenggunakan jalan aspal yang umumnya

samping itu terdakwa memiliki tanggung jawab untuk menjagaserta merawat adik terdakwa yang dalam keadaan gangguan kejiwaanyang hidup sendiri dirumah terdakwa, maka menurut Majelis Hakimdengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akandijatunkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amarputusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahanterdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadipelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,inilah kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPajak Pertambahan Nilai tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndangPajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A,Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya;Halaman 30 dari 54 halaman.

;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan kepada Pemungut PajakPertambahan Nilai, umumnya yang memungut PajakPertambahan Nilai adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PemungutPajak Pertambahan Nilai;Halaman 31 dari 54 halaman.

PK/PJK/2017Pasal 16C UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umumnyaPajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP ataspenyerahan/ pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus' menyetor PajakPertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya

bahwa syaratdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diaturPasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapatdikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan dalamPasal 16D;Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaiyang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diaturdimana bukan PKP pun dapat minta kembali PajakPertambahan Nilai yang telah

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai,inilah kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPajak Pertambahan Nilai tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UndangUndangPajak Pertambahan Nilai diatur dalam Bab VA mengenaiKetentuan Khusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A,Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya

Putusan Nomor 1678/B/PK/Pjk/2017Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harusdisetor oleh PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukanyang lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisinnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), danayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwa berikut

ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan kepada Pemungut PajakPertambahan Nilai, umumnya yang memungut PajakPertambahan Nilai adalah PKP penjual namun diaturkhusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah PemungutPajak Pertambahan Nilai;Pasal 16C UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenakan atas kegiatan membangun sendiri, umnumnyaPajak Pertambahan Nilai dipungut oleh PKP ataspenyerahan

/ pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus' menyetor PajakPertambahan Nilai KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan;Pasal 16D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengatur penyerahan aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syaratdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diaturPasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannya dapatdikreditkan atau tidak, syarat inilah kekhususan

dalamPasal 16D;Pasal 16E UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimengenai Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayardapat diminta kembali, umumnya seperti diatur dalamPasal 9 ayat (4) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiHalaman 31 dari 53 halaman.

Bukankah haltersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5), inilahkekhususan dari Pasal 16B UU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16 B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnya.Bahwa secara garis besar ketentuan

daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisinnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPN).Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya

yang memungut PPN adalah PKP penjualnamun diatur khusus' ketika penyerahan kepadaPemungut maka yang memungut PPN adalah PemungutPPN.Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khususbahwa bukan PKP pun harus menyetor PPN KMS dantiada penyerahan/pemanfaatan yang dilakukan.Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuansemula tidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajakHalaman 22 dari 38 halaman.

Putusan Nomor 1561/B/PK/PJK/2016h)masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan, umumnyabahwa syarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4tanpa harus dilinat pajak masukannya dapat dikreditkanatau tidak, syarat inilah kekhususan dalam Pasal 16D.Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar.Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan

sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatuperusahaan untuk itu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalahmenyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang laintersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalahbahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untukmelakukan suatu perbuatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalahtiaptiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang danpada umumnya

kesempatan main judi yaitu seseorang yang karena ada kesempatan memberiatau memfasilitasi orang lain dalam tiaptiap permainan yang mendasarkanpengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karenakepintaran dan kebiasaan pemain;Menimbang, bahwa maksud Ada atau tidak ada perjanjiannya ataucaranya apa Untuk Memakai kesempatan itu yaitu tidak peduli apakah untukmenggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya

persidanganyaitu Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umumuntuk bermain judi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalahmenyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang laintersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalahbahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untukmelakukan suatu perbuatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalahtiaptiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang danpada umumnya

sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya danmasyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidanganperkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasanyang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasanalasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa

Selama pisahrumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan lahir danbatin;Adapun anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DANTERMOHON , Lakilaki, umur 3 tahun dari lahir sampai saat ini hidup secaranormal seperti anakanak pada umumnya seusianya dan segala kebutuhanhidupnya di penuhi oleh Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidakdapat didamaikan lagi karena Pemohon sudah tidak tahan dengan kondisi

Bank Mega cabang Blimbing Malang .Adapun keputusan Termohon pada saat itu membiarkan anak Pemohon danTermohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON bersamaPemohon dengan pertimbangan bahwa Arsenio bersekolah di Palm Kids Arayasehingga untuk kegiatan sekolahnya lebih dekat dengan rumah Pemohon.Pada dalil ke 7 dituliskan ** Adapun anak Pemohon dan Termohon yangbernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , lakilaki, umur 3 tahun9 bulan dari lahir sampai saat ini hidup secara normal seperti anakanakpada umumnya

sebagai berikut:Replik Kopensi1Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalildali jawaban Termohon kecualidalam hal secara tegas Pemohonmengakui kebenarannya;Tidak benar dalam posita 1 jawaban Termohon, sikap egois dan keras kepalaTermohon yang sering menjadi latar belakang pertengkaran antara Pemohon danTermohon seperti Termohon tidak mau membelikan susu pada saat stok susuformula habis lebih terkesan acuh tak acuh padahal Pemohon sedang bekerjadilur, tidak melaksanakan tugas seorang ibu rumah tangga pada umumnya

Putusan Nomor 091 1/Pdt.G/2016/PA.Mlg1Menanggapi contoh yang diberikan pada replik yang lalu jika Termohon tidakmau membelikan susu pada saat stok formula habis dan terkesan acuh tak acuhpadahal pemohon sedang bekerja diluar, tidak melaksanakan tugas seorang iburumah tangga pada umumnya .Bagi termohon alasan yang diutarakan Pemohon terlalu dicaricari dan tidakspesifik. Termohon ingat kalau pernah terjadi perdebatan mengenai pembeliansusu formula.

Martsejak dulu;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah sales Alfa Mart, karena seringmenjual barang Alfa Mart ke toko Saksi dengan mengenakan seragam sertamengendarai sepeda motor bertuliskan Alfa Mart;Bahwa kalau barang dagangan habis, Saksi menelpon Terdakwa, setelahbarang dikirim, Saksi bayar lunas;Bahwa Saksi tidak ingat barang apa saja yang Saksi beli dari tanggal 8Juni30 Juni 2012, namun yang terbanyak adalah rokok;Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa ada struknya dan harganyaharga pasaran pada umumnya

;Bahwa sejak dulu Saksi adalah konsumen Alfa Mart;anBahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah sales Alfa Mart, karena seringmenjual barang Alfa Mart ke toko Saksi dengan menggunakan seragam sertasepeda motor bertuliskan Alfa Mart;Bahwa kalau barang dagangan habis, Saksi menelpon Terdakwa, setelahbarang dikirim, Saksi bayar lunas;Bahwa Saksi tidak ingat barang apa saja yang Saksi beli, namun yangterbanyak adalah rokok;Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa ada struknya dan harganyaharga pasaran pada umumnya

Sedangkan yangdimaksud dengan melawan hukum pada umumnya adalah bertentangandengan hukum atau melawan hak.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:;e Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah menjual barangbarang dari Alfa Martkepada pelanggan atau tokotoko dengan menggunakan sepeda motor AlfaMart, kemudian hasil penjualan setiap harinya dicatat dan disetorkan ke tokoAlfa Mart;e Bahwa mekanisme kerja di Alfa Mart adalah sebagai berikut : untukpengiriman barang dilakukan oleh Saksi

merupakanperbuatan yang melanggar hukum;Dengan demikian, maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatanapa saja seperti halnya seorang pemilik;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,ternyata uangnya Terdakwa pakai untuk membayar hutang;Dengan demikian maka unsur memiliki telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsurkesatu telah terpenuhi;Ad.2Bahwa yang dimaksud dengan barang pada umumnya

saksi adalahbenar;Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN MIigMenimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1. saksi IIIldibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada peristiwa masuknya alat kelamin pria pada alat kelaminwanita, dia akan melewati liang vagina dimana liang vagina itu terbentukdari lubangnya mens atau selaput darah, pada saat adanya masuknyaalat kelamin pria ke alat kelamin wanita dia akan menembus selaputdarah pada umumnya

dari 48 jam pengalaman ahli itu masih nampakdegasnya, masih ada kemerahan ditepi tepi lukanya masih kemerahan;Bahwa kalau apa yang ahli temukan disitu, tandatanda sebagai lukabaru diselaput darah tidak ada, tidak tampak, cuma ada perlukaan sajapada labia mayor jam 6;Bahwa di hymennya bisa nambah tergantung ukuran alat kelamin pria,dan kadangkadang pria itu memasang variasi di alat genitalnya, itu bisamenambah trauma, dan juga gaya bercinta ini juga mempengaruhi, bisajuga menambah luka baru, tetapi umumnya

darah, apakah robekannya initerjadinya kapan, sebelumnya ahli tidak bisa memastikan, selanjutnyakalau robekan yang terjadi pada diri korban, apakah ini karenapersetubuhan sebelumnya atau karena sebab lain, ahli juga tidak bisamemastikan, karena secara teori robekan selaput darah tidak selamanyakarena oetus atau bisa disebabkan karena sebab lain, jadi kalau pada dirikorban, adanya robekan lama dan adanya perlukaan pada labiamayoranya pada jam 6;Bahwa kalau luka baru, sama seperti luka baru pada umumnya

kalau misalnya kita memeriksa korban, kita linat kalau itu denganpaksaan secara teori maka aka nada perlawanan dari korban, tentu sajaluka itu tidak akan beratutan, selain ada tandatanda kekerasan yanglain, tapi kalau misalnya tidak ada perlawanan pada korban, padaumumnya persetubuhan itu dia akan melukai sisi bawah dari vagina atauhymen, pengertian sisi bawah itu gambarannya antara jam 3 dan jam 9robekan, tapi kalau itu karena kekerasan perkosaan dan sebagainyaadanya perlawanan dari korban, pada umumnya