Ditemukan 4075025 data
HENDRA SYAHDANI, S.H., M.kn
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
28 — 4
HENDRA JAYA PRATAMA bin FRANS SAMBUNG
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH Cq. DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLISI DAERAH KALIMANTAN TENGAH, Cq. SUBDIT III NARKOBA
8 — 11
CECILIA TANAYA
Termohon:
1.Ditreskrimsus Polda jawa Timur
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
218 — 0
CECILIA TANAYA Nomor : S.Tap/201/XI/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 30 November 2022, tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dibuat dan didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Dik/252/V/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2002, yang diikuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan No.
LP/B/42.02/V/2022/SPKT/Polda Jawa Timur tanggal 12 Mei 2022 ;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon ;
6. Menghkum Turut Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini kepada Negara sebesar
Eva Donna Sinulingga
Termohon:
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
11 — 4
1.TJOENG SHERLY
2.TEH RONNY
3.LIM HENG MING
4.EVA TJOKKANDAU
Termohon:
KAPOLRES METRO JAKARTA BARAT
32 — 5
YAUWHARI GUNAWAN
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA METRO JAYA CQ ROVAN R MAHENU SIK DKK
21 — 5
CIPTO HALIM
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
7 — 4
KUNTO KUNTJORO, AT.MM.
Termohon:
POLRESTABES SURABAYA
71 — 37
Samsul Khoiri Bin Abdul Mukti Suheri
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN
10 — 9
Fransiskus Samur
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat
125 — 1
MENGADILI:
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
- Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Perambahan atau Pengrusakan Kawasan Cagar Alam di Kawasan Cagar Alam Wae Wuul, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggara Barat
EFIN ROMULO NAIBAHO
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLRES Pelabuhan Belawan Cq. Kasat Reskrim POLRES Belawan
40 — 8
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri sejak tanggal 1/9 April 2013sampai dengan tanggal 1/7 Juni 2013Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karangkarena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT, Terdakwa IT AMSORI Alias AAMBIN (Almarhun) RUSDI, Terdakwa IIIT ROHANI Alias NANI BIN ZAMZURI, danTerdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN BIN (Almarhum) BANIIS bersamasama denganDARWIS (belum tertangkap/DPO) dan MAMAT (belum tertangkap/ DPO) pada hariRABU tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau
setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Wala AbadiKampung Ganepo, Kelurahan Waylaga, Kecamatan Sukabumi, Kodya BandarLampung atau atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Para Terdakwa terangterangan dandengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang berupa 1 (satu) unitMobil Daihatsu Feroza warna merah kombinasi abuabu dengan Nomor Polisi BE1169G milik saksi EKO SETIAWAN BIN
kaca bagian depan, penyokpenyok / rusak pada bagian body mobiltersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170Ayat (2) ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa I SIDIK BIN RAHMAT, Terdakwa IT AMSORI Alias AAMBIN (Almarhum) RUSDI, Terdakwa HI ROHANI Alias NANI BIN ZAMZURI, danTerdakwa IV ALFIAN Alias PIYAN BIN (Almarhum) BANIIS bersamasama denganDARWIS (belum tertangkap/DPO) dan MAMAT (belum tertangkap/DPO) pada hariRABU tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 10.30 Wib atau
setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Wala AbadiKampung Ganepo, Kelurahan Waylaga, Kecamatan Sukabumi, Kodya Bandar Lampungatau atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung Karang, Para Terdakwa dengan terangterangan dan dengantenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa (satu) unit MobilDaihatsu Feroza warna merah kombinasi abuabu dengan Nomor Polisi BE1169Gmilik saksi EKO SETIAWAN
Mengingat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung karang telahmengabungkan unsur ;e Unsur "DENGAN TENAGA BERSAMA Unsur "DENGAN SENGAJA" sertae Unsur "MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANGDIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKALUKA"Menjadi 1 (satu) unsur, yang dapat berakibat tidak terpenuhinya karena unsurMENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKANMENGAKIBATKAN LUKALUKA kurang didukung oleh Visum et Repertum makadianggap tidak terbukti sehingga unsurunsur lainnya mau tidak mau juga
SYATRIANI DELI
Termohon:
KAPOLRI, CQ. KAPOLDASU, CQ. KAPOLRESTABES MEDAN, CQ. KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA
24 — 3
NOFRI SUHARNADA
Termohon:
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Jakarta Utara
7 — 3
YULIARNIS
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Pesisir Selatann
37 — 7
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
102 — 35
tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugiandan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi Sah atautidaknya Penetapan Tersangka sebagaimana diatur Putusan MahkamahKonstitusi No. 21/PUUXII/2014 serta ketentuan peraturan perundanganundangan lainnya termasuk Pasal 95 KUHAP menyebutkan bahwa :(1) Tersangka terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti
kerugian karenaditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenaiorangnya atau hukum yang diterapkan,(2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapanatau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkanundangundang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukumyang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranyatidak diajukan ke pengadilan negeri
, diputus disidang Praperadilansebagaimana dimaksud dalam pasal 77.Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakantindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankanwewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggarHak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang,in casu adalah Pemohon.
Bahwa modus atau cara Pemohon dalam melakukan tindak pidana iniadalah dengan cara:1) Merubah faktur penjualan yang semula PT. Bukit Ashar menjadiPT.Kyara Multi Guna atau CV. Chemical;2) Menerima pembayaran dari kKonsumen namun tidak disampaikan kePT.Bukit ashar;3) Melakukan penjualan kepada konsumen fiktip atau tidak jelasI.
Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang(DPO) , maka tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan ;2.
280 — 68
Untuk jenis pekerjaan tertentu dan atau giliran kerja beregu(Shift) ditetapbkan secara tersendiri dengan berpedoman padaperaturan yang berlaku.9.
Menurut pemikiran dandugaan Pemohon telah terjadi Persekongkolan dan Kriminalisasi kepadadiri Pemohon.26.Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP menyebutkan, laporanadalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dankewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenangtentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.27.Bahwa dari ketentuan di atas, maka laporan merupakan hal sangat pentingdalam setiap tindakan dilakukannya suatu penyidikan,
Orang yang memberi perintah untuk melakukan Tindak Pidana tersebutatau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidanatersebut.teSedangkan kelanjutannya pada pasal 116 ayat (2) menyebutkan apabilaTindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan olehorang ,yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yangbertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sangsi pidana dijatuhkan terhadappemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpamemperhatikan
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaantersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkaSah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.Permintaan gantikerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluargannya ataupihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP yang berbunyi: PengadilanNegeri berwenang untuk memeriksa dan memutus
, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam undangundang ini tentang:Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan; Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah KonstitusiNo.21/PUUXII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan frasa Pasal 77KUHAP sepanjang di maknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, danpenyitaan termasuk
RISTIAN AGRI PUTRA Alias AGRI
Termohon:
BADAN NARKOTIKA NASIOANAL REPUBLIK INDONESIA
17 — 9
Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCIArb.
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN
3.IRWANDHY IDRUS, S.I.K Kasat Reskrim KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN
4.M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.H Kasubnit II.II Harda Bangtah KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN
5.SANDER ROBERTMAN, S.H., M.H Anggota Subnit II.II Harda Bangtah KEPOLISIAN RESOR METRO JAKARTA SELATAN
5 — 0
HERY ASSOR alias EL
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia Cq. KAPOLRI, Cq. KAPOLDA MALUT, Cq. KAPOLRES Ternate
86 — 34