Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon hadir dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangansekalipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut Surat Pemberitahuan PanggilanSidang yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri Indonesia

Cq DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler telah disampaikan kepada Duta Besar RepublikIndonesia di Washington untuk disampaikan kepada Termohon, sebagaimana suratdari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia a.n.

Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), Paspor dan ljazah yang Pemohon miliki ; Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah DARMAYANTI lahir diAceh Utara pada tanggal 28 Mei 1967 ; Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan identitas/nama Pemohontersebut sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BiayaPerjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan oleh Bank BNI CabangBireuen pada tanggal 24 Februari 2010, dan guna menghindari kekeliruanpencatatan administrasi pada Kantor Kementerian

Agama KabupatenBireuen dalam penataan pemberangkatan calon jamaah haji ; Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pemohon dalam BPIH tersebutmenyulitkan pemohon dalam pengurusan membuat paspor untuk ibadahhaji sesuai dengan surat pendaftaran haji di kantor Kementerian AgamaKab.

Bahwa pemohon bernama Dean Rusdiyanto, jenis kelamin lakilaki lahir diBalikpapan pada tanggal 22 Desember 1988 yang telah menikah pada Sabtutanggal 10 September 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 600/17/IX/2011yang dikelurkan oleh Kementerian Agama Kota Balikpapan Tengah.

Saksi ABDUL WAHID;Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuanyang bernama Fitriyanti pada Sabtu tanggal 10 September 2011 sesuai KutipanAkta Nikah No : 600/17/IX/2011 yang dikelurkan oleh Kementerian Agama KotaBalikpapan Tengah;Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut pemohon memiliki seorangputri bernama Atiqa Nauri Khalisa Delvia, lahir di Balikpapan pada hari Rabupukul 14.30 WITA tanggal 26 Desember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No: 6471LU040120130026 tanggal 14 Januari

atas nama NOFEL MANSYURSTEBAN telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materaisecukupnya selanjutnya diberi tanda P 1 ;2.Surat Keterangan No.474/ /35.73.02.1010/2016, tertanggal 08 November2016, atas nama : NOFEL MASYUR SYEBAN, diberi tanda P 2 ;3.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.2274/1987, atas nama NOFEL,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnyaselanjutnya diberi tanda P 3 ;4.Surat Keterangan Nomor.222/Kua.13.25.01/PW.01/10/2016 tertanggal 03Nopember 2016 dari Kementerian

anak lakilaki sah dari suami isteri Mansyur danNardjis dirubah menjadi NOFEL MANSUR SYEBAN anak lakilaki sah darisuami isteri Mansur dan Nardjis ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 yaitu berupa Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor.2274/1987 tertulis atas nama Pemohon NOFELsesuai yang Pemohon maksud untuk merubah dan menambah namamenjadi NOFEL MANSUR SYEBAN ;Menimbang, bahwa dengan Surat Keterangan Nomor.B222/Kua.13.25.01/PW.01/10/2016 tersebut dengan bukti P4 tertera nama orang tuaPemohon dari Kementerian

Ahmad Soetarjo,tempat/tanggal Lahir diSurabaya, 20 Maret 1974 (Umur 44 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Dokter,tempat tinggal di Villa Mutiara Lido Blok A.1 Nomor 17, Rt.019 Rw.005, DesaCigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Kepala kantorWilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala kantorKementerian Agama Cikarang Kabupaten Bekasi cq.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDRALADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di JalanH.R.

(Tergugat Ill) berkedudukan di Kota Batam dan Surat KeputusanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.030987681 tanggal14 Desember 2015 tentang perubahan data perseroan PT.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempattinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena pada saat ituTergugat bertugas di Balai Diklat Kementerian Agama surabaya. Padatahun 2010 Penggugat bersepakat pindah mengikuti pindah tugas kerjaTergugat di Balai Diklat Kementerian Agama Jakarta dan tinggal diKecamatan Kramatjati Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.3.

dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarahalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN KpnkhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkanberdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yangtelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Bahwa dalam ljazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohonyang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia dengan nomor: DN03 Dd 0191700 tertanggal 8Juni 2013 tangal kelahiran anak Pemohon tertulis 20 Mei 2001,Halaman 1 dari 7 halaman, Nomor 281/Pdt.P/2018/PN Wsbsehingga terdapat ketidak sesuaian data anak Pemohon dengandokumen yang lain ;.

bulan Mei 1999 Pemohon MUBASAR telah menikahdengan seorang perempuan yang bernama WAHRIRIN, dan telahdicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran denganNomor : 131/13/V/1999 tertanggal 17 Mei 1999 ;e Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wahririn tersebut telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama LASMIATI umur 17 (tujuhbelas tahun) dan Lasmiati telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran ( videbukti P3 );e Bahwa dalam lIjazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohonyang di keluarkan oleh Kementerian

61 LampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kemudian 3 (tiga) bungkuskertas warna coklat masingmasing berisikan daundaun kering denganberat netto seluruhnya 10,8199 gram dengan sisa labkrim berat nettoselurunnya 10,5630 gram adalah benar positif mengandung Ganja terdaftardalam Golongan nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

tiga)bungkus kertas warna coklat masingmasing berisikan daundaun keringdengan berat netto seluruhnya 10,8199 gram dengan sisa labkrim beratnetto seluruhnya 10,5630 gram adalah benar positif mengandung Ganjaterdaftar dalam Golongan nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tersebut tanpaHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utrmemiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

6076/NNF/2019 tanggal 06Januari 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)bungkus plastik klip berisikan kristal warna putin dengan berat netto 0,0324gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,0226 gram) adalah positifmengandung Metamfetamina terdaftar Golongan nomor urut 61 LampiranUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin daripihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengandemikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang

dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tundukkepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia sebagaimanaternyata dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 tanggal15 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi SH, dantelah disahkan oleh Kementerian

273Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penciutan Keempat LuasWilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia yangterletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur,Kalimantan Tengah menjadi 1.527 (seriou limaratus duapuluh tujuh) hektaryang terletak di Desa Sumber Garunggung, Dusun Tengah, Barito Timur,Kalimantan Tengah.Bahwa setelah mendapat informasi tersebut di atas, Penggugat melakukanklarifikasi kepada Kementerian

Berdasarkan peta tertanggal29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM cq DirjenMinerba ("PETA") ternyata benar tertulis di dalam PETA bahwaberdasarkan Obyek Gugatan a quo telah diciutkan menjadi 1.527 (seribulima ratus dua puluh tujuh) hektar.Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Kepala Teknik TambangPenggugat mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Barito Timur yang isinya meminta agar Obyek Gugatana quo diberikan kepada Penggugat.

Status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDMsebagaimana ternyata dari Sertifikat C&C Nomor 113/Bb/03/2013tanggal 30 Oktober 2013, yang berarti bahwa: Wilayah arealPertambangan batubara milik Penggugat tidak tumpang tindihdengan wilayah pertambangan lain; Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Batubara milik Penggugat diterbitkan atasdasar hukum yang jelas dan benar serta sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; danKoordinat wilayah areal pertambangan Penggugat

duapuluh) tahun sehingga baru berakhir pada tanggal17 Maret 2029.Disamping itu Penggugat juga telah memiliki Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batubara yang berada dalamareal kawasan hutan, Penggugat telah pula memenuhi syaratsyarat lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu: (i) memiliki IPPKH sesuai dengan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.110/Menhut1I/2012 tanggal 21 Februari 2012; (ii) telahmemiliki status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian

(Bukti PJ)10.Tangqal 8 September 2016, hasil RUPSLB Perseroan BWBC tersebut (videBukti P.7)diakui. dicatat dan/ataudisahkan oleh Kementerian Hukum danHAM RI sesuai Surat No. AHUAH.01.030078862.

Tanggal 14 Desember 2018, bukti Otentik terakhir dari Kementerian Hukumdan HAM RI kepada Kuasa Hukum Para Pemohon sesuai PROFILPERUSAHAAN BWBC yangmengakui. mencatat dan/ataumengesahkanPemohon dan Il sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan BWBC.(Bukti P.38);24.Tanggal 22 Maret 2019. Pengadilan Negeri Manado mengakui danmenyatakan Pemohon sebagai Direktur Utama Perseroan BWBC, sesuaiSurat No. W19U1/20/HT.03/111/2019.

AHUAH.01.03.0080906,tanggal 17 September 2016 (vide Bukti P. 10) dan; PROFIL PERUSAHAAN BWBC dari Kementerian Hukum dan HAM RI,tanggal 17 September 2016 (vide Bukti P.11.) dan; Surat Ketua Pengadilan Niaga Makassar No. W22/U1/563/HPDT/II/201 7,tanggal 22 Februari 2017 (vide Bukti P.35) dan; Surat Ketua Pengadilan Niaga Makassar No. W22.U1/1998/HPDT A/1/2017,tanggal 16 Juni 2017 (vide Bukti P.37) dan;= Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No.

(vide Bukti P.35 dan 37)24# Bukti otentik dari Pejabat Tata Usaha Negara RI (Kementerian Hukum dan HAM)yaitt PROFIL PERUSAHAAN BWBC, tanggal 14 Desember 2018 tetapmengakui, mencatat dan/ataumengesahkan Pemohon dan Il sebagai DirekturUtama dan Direktur Perseroan BWBC serta Pemohon Ill, IV, V, dan VI sebagaiPara Pemegang Saham, yang saling bersesuaian dengan Bukti Surat dari PejabatPengadilan Negeri Manado.

Mencantumkan dan/atau mencatat serta mengesahkan susunan kepengurusanPerseroan BWBC yang baru.Atau dengan jelas dan tegas dapat dinyatakan bahwa:Pejabat Tata Usaha Negara RI melalui Kementerian Hukum dan HAM telahmengakui, mencatat dan mengesahkan bahwa Pemohon (Roland Thenoch)adalah Direktur Utama Perseroan PT.

Pendidikan NasionalRepublik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Bidang Perencanaan berdasarkan SuratKeputusan Pejabat Direktur Politeknik Negeri Ambon (lr.

Berdasarkan usulan proposal tersebut pihak Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti)melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukannilai Pagu anggaran untuk tiaptiap Satker dilingkungan kementerianpendidikan tinggi termasuk Politeknik Negeri Ambon;c. Pihak Dikti menyampaikan jadwal pembahasan anggaran masingmasingSatker dengan Kementerian Keuangan RI;d.

Setelah mendapatkan jadwal kegiatan pembahasan anggaran kemudianDirektur. memerintahkan saksi untuk mengikuti kegiatan pembahasananggaran di Kementerian Keuangan dengan membawa usulanusulan datapendukung anggaran;Bahwa dalam pembahasan anggaran tersebut saksi berhubungan langsungdengan Pak. Awan sebagai petugas Kementerian Keuangan RI yang ditugaskansebagai pembahas atas pengusulan anggaran kegiatan Satker Politeknik NegeriAmbon tahun 2012.

Sebab karena pembayaran pada tahun 2010 setelah dilakukan audit olehInspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dinyatakan tidak ada temuansehubungan pembayaran tanah tahun 2010 itu.

diusulkan oleh bagian Perencanaan dapatterlaksana dengan baik, maka Kementerian Pendididkan Nasional RepublikIndonesia mengangkat Pejabat ( PLT ) Dierktur Politehnik Negeri Ambon yangpada saat itu dijabat oleh Ir.

WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008.26) Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010. 27) foto copy 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No.

SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp. 13.526.238.000,-.28) foto copy 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang.29) foto copy 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.30) Asli 1 (satu) lembar

Sholikhin.48) Foto copy 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 201049) Foto copy yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H.

Sungai Raya;Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atasnama Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :1. Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) Klas II A Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belumpernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum danHAM.2. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukumdan HAM kepada H. Nursiah binti H.

Sungai Raya;Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI atasnama Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :7al, 61 dari 360 hal Ptsn Pkr No. 28/Pid Sus/TP Korupsi/2012/PN Prk.1. Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS) Klas II A Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belumpernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum danHAM.2. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukumdan HAM kepada H.

Kalbar ;Bahwa anggaran tanah lapas klas Il A Pontianak diusulkan pada saatpembahasan Rapat Kerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) dengankementerian keuangan ;Bahwa Biro Perencanaan dari kemkumham pusat yang hadir pada saatpembahasan usulan anggaran tanah lapas klas II A Pontianak pada saat RapatKerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) dengan kementerian keuangan ;Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai Lapas klas If A Pontianak sejak tahun1965 ;Bahwa saksi tidak tahu dasarnya lapas klas II A Pontianak menguasai

Wilayah III ITJEN Kementerian Hukum dan HAM ;e Tahun 2002 Direktur Lalu Lintas Imigrasi DITJEN Imigrasi ;e Tahun 2006 Kepala Kanwil Kementerian Kehakiman Jawa Timur ;e Tahun 2007 SESDITJEN Imigrasi ;e Tahun 2008 Inspektur Jenderal Kemenkumham RI sampai sekarang ;Bahwa sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Hukum dan HAM RItersebut tugas saksi adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsipengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;Bahwa hubungan sakai dengan tanah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI danBANGKA BELITUNG cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAMBI,berkedudukan di Jalan Dr.

., Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Memerintahkan kepada Terlawan Eksekusi PT BPR Gunung Mas(Terlawan 1) untuk menyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yang telah diikat dengan jaminan fidusia Nomor:02/2018tanggal 22 Mei 2018 yang di tindaklanjuti dengan terbitnya SertifikatJaminan Fidusia No.W 13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 Juni2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;7.

Memerintahkan kepada Terlawan PT BPR Gunung Mas untukmenyerahkan Surat kendaraan yaitu BPKB Nomor M06530800 yangtelah diikat dengan jaminan fidusia Nomor: 02/2018 tanggal 22 Mei 2018yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia No.W13.00397362 AH 05.01 tahun 2018 tanggal 7 juni 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ProvinsiJawa Tengah kepada Pelawan;6.

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Tamam dan Partners, beralamat di JalanPisangan Lama Ill Nomor 1, Rt.003 Rw.006, PisanganTimur, Pulogadung, Jakarta Timur;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, tempat kedudukandi Jalan Selaparang Blok B 15 Kav. 8, Gunung SahariSelatan, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta;DIREKTUR) JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan MedanMerdeka

Sertipikat Hak Pakai Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB0901020103060 Letak Tanah Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 73,Surat Ukur 00171/Gunung Sahari Selatan/2016 Luas 1150 MeterPersegi tanggal diterbitkannya 08122016 oleh Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di jalanSelaparang Blok B15 Kav. 8 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran,Jakarta Pusat atas nama Pemerintah Republik Indonesia CqKementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal PerhubunganPemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian

Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat JenderalPerhubungan Laut cq. KSOP Kelas Il Pontianak dan/atauSyahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segeramenahan kapalkapal milik Para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 222Undang Undang Nomor 17/2008;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang milik Para Tergugat:;6.

Memerintahkan Kementerian Perhubungan RI c.q Direktorat JenderalPerhubungan Laut c.q. KSOP Kelas Il Pontianak dan/atauSyahbandar/Kepala Administrator Pelabuhan terkait lainnya untuk segeramenahan kapalkapal milik Para Termohon Kasasi (semula ParaTerbanding/Para Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 222 Undang UndangNomor 17/2008:. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasbarangbarang milik Para Termohon Kasasi (semula ParaTerbanding/Para Tergugat):.

Bahwa hal tersebut berakibat pada Penggugat di duga melakukan Penyelundupanbarang oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukali , KanwilJateng dan DIY, sehingga Penggugat dan Tergugat II diperiksa oleh Penyidik PNSKementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukai , Kanwil Jateng danDIY. Sedangkan Sdr.

Bahwa hal tersebut berakibat pada Penggugat di duga melakukan Penyelundupanbarang oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukal , KanwilJateng dan DIY, sehingga Penggugat dan Tergugat II diperiksa oleh Penyidik PNSKementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea Dan Cukai , Kanwil Jateng danDIY. Sedangkan Sdr.

Foto CopySurat Kementerian Hukum fdan HAM Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor AHUAH.01.030120519 Perihal Pemberitahuan PerubahanData Peseroan PT. Multi Berca International tanggal 22 Maret 2017, selanjutnyadiberi tanda bukti P 2 ;3. Foto Copy Surat Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan LuarNegeri Nomor 04.PI67.17.0208 Perihal Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil(PITPT) tanggal 10 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P 3 ;4.

Multi Berca International adalah TUANMAHA AWAN BUWANA, dimana berdasarkan bukti Surat Penggugat P2 berupa Suratdari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia kepada Notaris HERLINA PAKPAHAN, SH. perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Kepala Keluarga SYAHRIL SYAH SIKUMBANGNo.1205192907080005, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan CapilKabupaten Langkat (bukti P2) ;Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.014/14/IV/1994, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Stabat (bukti P3) ; Foto Copy Ijazah Sekolah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan atasnama, tempat dan tanggal lahir LILI ANISYAH PUTRI, yang dikeluarkan olehDirektur Politeknik Kesehatan Medan (bukti P4); 5.

1994; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan surat bukti bertanda P1 dan P5 ; Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5 berupa fotocopy Kutipan AktaKelahiran Nomor : 3735/INCS/2001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama, tempatdan tanggal lahir LYLI ANISYAH PUTRI lahir di Batang Serangan, 10 Juli 1993; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 Foto Copy Ijazah Sekolah PoliteknikKesehatan Kementerian