Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara (Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketayang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau BadanHukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik diPusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TataUsaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo 24. Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta 25.

Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo 24. Lembaga Pengembangan Profesi Indonesia Di Jakarta25.

2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalamrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD KabupatenPesisir Selatantentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan DoiklatKabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.

11 April 2011 atas nama HERMAN, untuk Dinas dalamrangka melakukan Kunjungan Kerja Komisi DPRD Kabupaten PesisirSelatan tentang Kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian danDiklat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2011 s/d14 April 2011 yang diketahui oleh RAHMAT REALSON.

11 April 2011 atas nama SUJOKO untuk dinas dalamrangka Kunjungan Kerja Komisi DPRD KabupatenPesisir Selatantentang Kepegawaian ke kantor Badan Kepegawaian dan DoiklatKabupaten Bungo Provinsi Jambi tanggal 11 April 2011 s/d 14 April2011 yang diketahui oleh atas nama RAHMAT REALSON.

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDERApabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 837.4/9470/BKD tanggal 7Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian PropinsiSulawesi Tengah;Hal. 3 dari 12 Hal.

kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14, Pasal 53 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 1 angka 17,Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, Termohon Kasasi/Tergugat Pejabatsebagai Pembina Kepegawaian

Nabmasih menunggu Terdakwa, namun tidak ada itikat baik dari Terdakwa untukmenikahi anak saksI ; Bahwa setelan ketahuan anak = saksi hamil, pernah adapembicaraan/tawaran dari keluarga Terdakwa dengan mengatakan nikah sajasupaya jelas status anak tersebut, setelah menikah satu hari langsung uruscerail ; Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur pembuatan SK PNS ; Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilbiasa; Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang mengeluarkan SK PNSadalah Badan Kepegawaian

telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalahpenipuan ; Bahwa kejadiannya terjadi pada pada tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul03.00 Wit dirumah korban, Kampung Baru SP 3, Distrik Nabire, BaratKabupaten Nabire ; Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri(Etris Budi Kuncoro) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Shima RoroMurti; Bahwa yang berhak menerbitkan SK (Surat keputusan) honor adalahKasubag Kepegawaian

karena di Jayapura korban tidak memiliki keluargadan teman selain Terdakwa ; Bahwa Terdakwalah yeng berkeinginan untuk menginap dalam satukamar ; Bahwa status Terdakwa sudah menikah dan memiliki istri, sedangkankorban masih bujangan (perawan) ; Bahwa sebelumnya korban belum berpacaran dengan korban, namunTerdakwa baru pendekatan dengan korban ; Bahwa hingga saat ini korban belum mendapatkan SK PNS yang dijanjikan oleh Terdakwa ; Bahwa yang berhak menerbitkan SK (Surat keputusan) honor adalahKasubag Kepegawaian

BRI 0342301033752503uang sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah),m. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RIperihal terdaftarnya nama calon an. Mulhayati diterangkanHal 2 dari 54 hal Putusan No : 06K/PMTII/AD/I/2019dalam kolom keterangan bahwa calon masih dalam proses;tetap dilekatkan dalam berkas perkara.3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) .II.

Muhammad Sultan Alfaruq,12. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RIperihal terdaftarnya nama calon an.

Suminto S.H., M.H., adalahseorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara)dan memiliki kKedekatan dengan pejabat di BKT, saat itu Sdr. Dr. SumintoS.H.,M.H.meyakinkan Terdakwa jika Dr. Suminto S.H., M.H sanggupmembantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga ataspenyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masukmenjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biayapengurusannya.4.

Suminto S.H., M.H., adalahseorang pengusaha yang memiliki link ke BKN (Badan Kepegawaian Negara)dan memiliki kedekatan dengan pejabat di BKN, saat itu Sdr. Dr. SumintoS.H.,M.H. meyakinkan Terdakwa jika Dr. Suminto S.H., M.H sanggupmembantu memasukkan seseorang menjadi PNS tanpa tes sehingga ataspenyampaian tersebut Terdakwa berusaha mencari orang yang ingin masukmenjadi PNS dengan syarat agar menyiapkan uang untuk biayapengurusannya.2.

BRI 0342301033752503 uang sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah), bukti pengiriman uang dari Saksi5Hal 52 dari 54 hal Putusan No : 06K/PMTII/AD/I/2019melalui rekening kakak ipar Saksi5 Indra Gunawan bernama Hilwiyahkepada rekan komplotan Terdakwa bernama Muhammad SultanAlfarugq,12. 3 (tiga) lembar foto copy surat Badan Kepegawaian Negara RIperihal terdaftarnya nama calon an.

PUTUSANNOMOR 1454 K/PID/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUGENG SUPRIYADI bin ABU NGAMAR;;Tempat lahir : Kebumen ;Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 8 Maret 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal :Desa Tirtomoyo RT. 01, RW. 01,Kecamatan Poncowarno, KabupatenKebumen ;Agama : Islam ;Pekerjaan :PNS (Analis Kepegawaian pada

No.1454 K/PID/2014(Kabag TU) mengundang para Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU)dan Analis Kepegawaian atau Pegawai pada Kantor Kementerian Agama(Kantor Kemenag) Kabupaten / Kota se Jawa Tengah untuk mengikutisosialisasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia (SE Menpan dan RB) Nomor 05Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di LingkunganInstansi Pemerintah.

Bahwa dalam SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010 padapoint 3 a disebutkan bahwa dalam rangka menyelesaikan tenagahonorer Kategori dan sambil menunggu Peraturan Pemerintahtentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorerdiminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar :1) Melakukan pendataan tenaga honorer yang sesuai dengankriteria berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorerdan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabatlain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung

tersebuttelah diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambattanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untukmelakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh TimVerifikasi dan Validasi Nasional yang jadwal pelaksanaannyaHal. 77 dari 82 hal.Put.

No.1454 K/PID/2014akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan KepegawaianNegara ;4) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten / Kota agarmenyampaikan tembusan kepada Gubernur ;Bahwa pada point 4 c disebutkan bahwa pejabat yangmenandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupunpidana apabila di kemudian hari ternyata data tenaga honorer yangdisampaikan tidak benar atau tidak sah.

Permendagri Nomor : 2Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM ;2. Perda Nomor 02 Tahun 2009 Tentang PDAM Kabupaten Wonogin ;3. Perda Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2009 ;Bahwa modal PDAM Giri Tirta Sari Kab. Wonogiri itu 100% modal dari PemerintahKabupaten Wonogir ;Bahwa saksi sampaikan kepada terdakwa adanya surat tagihan dari PT.

Permendagri Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian PDAM.2. Perda Nomor 02 Tahun 2009 tentang PDAM Kabupaten Wonogori .3. Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2009.Bahwa sepengetahuan saksi dengan melihat dokumendokumen yang ada, pada tahun2009/2010 PT.

Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PDAMdengan persetujuan Dewan Pengawas.b.

Superpam International melalui PDAMGiri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri.2. 1 (satu) bendel Fotocopy SOT & SOP PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri Tahun2009.1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi PDAM beserta Lampiran Bagian V perihalProsedur.4, 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentangOrgan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.5.

Akta Kelahiran atasnama Pemohon, serta bukti P5 berupa Ijazah Perawat atas nama PemohonKartinah, terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juli 1961;Menimbang bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 583/105/2/1982,tertanggal 10 Oktober 1982 , tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 9 Oktober1961;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka nampakbahwa Pemohon memiliki beberapa dokumen kependudukan, namun memuatidentitas yang berbeda, sehingga menyulitkan Pemohon dalam urusanadministrasi kepegawaian

Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Para Pemohon dalammengurus administrasi berkas kepegawaian Para Pemohon mengalamihambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapanperubahan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alashukum;. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;.

Huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.2425/99 tanggal 10 Desember 2001, bahwa Pit. tidak memilikikewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 635/B/PK/Pjk/2021mengikat seperti pembuatan DP3, penetapan surat keputusan,penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya;2.

Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 010414/KEP/KRVI/KC201/A/06, tanggal 12 Mei 20064. Surat Kematian Nomor : 470/079/2007, tanggal 16 Februari 2007yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinabang, KecamatanSimeulue Timur, Kabupaten Simuelue (P.4) ; Menimbang, bahwa disamping buktibukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadapkan saksisaksinya, sebagaiberikut :1.

Obyek sengketa diterbitkan untuk memberhentikan ParaPenggugat/Para Pembading sebagai Tenaga Sukwan Rumah Sakit, yang terletak dalambidang kepegawaian dalam suatu institusi TNI. Oleh karenanya obyek sengketa tersebutadalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara TNI, yang dikecualikan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara dalam pasal 2 huruf f.

dilakukanuntuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada hartabersama.(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepadaharta suami.(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupidibebankan kepada harta isteri;Menimbang, bahwa tentang penerapan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 terhadap pihak #Pemohon/TerbandingPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pembagian gajisesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan' aturanadministrasi kepegawaian

Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepadaBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten banyuwangidengan tuduhantuduhan yang tidak jelas bahkan tanpadisertai dengan fakta dan buktibukti, oleh karenanya pihakBKD pun kemudian menghentikan proses pelaporan atauaduan dari pihak Termohon selaku istri karena kurang cukupbukti.5.

(bukti P3), surat kesepakatan bersama tersebut diketahuiKEPALA SEKOLAH (Kepala Sekolah), STAFF KEPALA DINASPENDIDIKAN (staf PerwakilanKepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta),KEPALA BKD (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta);Penggugat menerima 50 %dari gaji pokok Tergugat sejak bulan Oktober2012 sampai bulan Mei 2016. (bukti P4);Berhubung Tergugat pensiun bulan Juni 2016 maka penerimaan hak gajipensiun dan penerimaan hak tabungan asuransi pegawai negeri (TASPEN)Him. 2 dari 8 him.

Ayat 4 mengatur: pembinaandan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi penugasan, kKenaikan pangkat, dan promosi;Bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan Tergugat Objek sengketatersebut di atas pada tanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan olehSekretaris Badan Kepegawaian daerah (BKD) kabupaten HalmaheraUtara kepada Penggugat.

Dengan demikian, gugatan Penggugat harusditolak oleh Majelis Hakim;Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor : 63 Tahun 2009 dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi sebagaiberikut : Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan :Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan darijabatan structural eselon Ill ke bawah dan jabatan fungsional

Bahwa juga telah dilaksanakan Bimbingan dan Konseling danPembinaan Kepegawaian oleh atasan pengguggat dan juga tergugatHal 4 dari 18 hal Put Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Pdgtelah dipanggil olen kantor dimana penggugat bekerja, tetapi tergugattidak mau hadir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga denganpenggugat,20.

Bahwa melalui Laporan Hasil Bimbingan Konseling danPembinaan Kepegawaian serta Rekomendasi Perceraian PNS An.Fadhila Rahmi Boer, AMG Nomor : 000.809/BKPSDMPKAP.1PDG/2018 tanggal 17 Mei 2018;21. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut berdasarkanKeputusan Walikota Padang Nomor : 000.236/SKBKPSDM/2018tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada saudari Fadhila RahmiBoer, AMG yang pada pokoknya memberi izin perceraian kepadapenggugat,22.

Tengahtanggal 30 Nopember2004, telah bermaterai cukup dan dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.16Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/45/430.12.1.7/2013 tanggal 08Pebruari 2013 yang dibuat olen Kepala Kelurahan Nangkaan KecamatanBondowoso Kabupaten Bondowoso dengan diketahui oleh KepalaKecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah bermaterai cukupdan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,ditandai P.17;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor :005628/KEP/KRIVKC704/A/09 tentang Penyesuaian Pensiun PokokPensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / dudanya berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 yang dibuat oleh KepalaBadan Kepegawaian Negara yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16Juni 2009, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya, ditandai P.18;Foto copy Kartu Keluarga No 3511111605120006 tanggal 06 Februari2013, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya

cara patut dan resmi, terbukti denganrelaas panggilan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Batg, lagi pula tidak ternyatabahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makasesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 ReglementBuiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiranTergugat (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilseharusnya memenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian

Pasal 288 Reglement Buiten Govesten(RBg) alat bukti tersebut setara dengan akta otentik yang mempunyai nilaipembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menilaiterbukti Penggugat telah melakukan menempuh proses pengajuan izin ceraldan telah melampau batas waktu 6 (enam) bulan sehingga Penggugat telahmemenuhi Ketentuan Administrasi Kepegawaian berdasarkan Ketentuan Pasal13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telahdiubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun